Connect with us

Lintas Kalbar

INFOGRAFIS UPDATE COVID 19 Kalbar – 11 Juli 2020 Pukul 19.00

Published

on

Infografis Update perkembangan terkini Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Pertanggal 11 Juli 2020. Data di update pada pukul 07.00 Wib Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

GENCILNEWS – Infografis Update perkembangan terkini Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Pertanggal 11 Juli 2020. Data di update pada pukul 19.00 Wib Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lintas Kalbar

Peranan Pemuda Penting Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia

Asisten III Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekundus mewakili Gubernur Kalbar membuka Kegiatan Talkshow Pemuda Kalbar Inspiratif Tahun 2020 secara virtual di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar. Kamis (22/10/2020)

Published

on

Peranan Pemuda Penting Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia

Gencil News – Dalam sambutannya Gubernur Kalbar mengatakan, peranan pemuda dalam pembangunan Bangsa Indonesia cukup besar, baik di bidang sosial budaya maupun ekonomi, untuk itu perlu ditumbuh kembangkan jiwa dan semangat wirausaha di kalangan pemuda.

“Peran nyata pemuda sebagai penggerak ekonomi sangat diharapkan untuk menopang keberlangsungan ekonomi bangsa,” harapnya.

Dikatakannya, pemuda juga memiliki kelebihan yaitu mampu berpikir diluar kebiasaan atau disebut juga out of the box.

Dengan adanya kemampuan tersebut pemuda dapat berpikir secara kreatif dan mampu mengembangkan sesuatu menjadi lebih bernilai.

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi terkait dengan pembinaan kepada pemuda, baik yang berasal dari eksternal pemuda berupa kurangnya pembinaan kewirausahaan dan internal pemuda yaitu kurangnya motivasi dalam mengembangkan diri sehingga peningkatan mental wirausaha, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam berwirausaha tidak tercapai maksimal.

Pada hakekatnya penanganan kemandirian pemuda adalah merupakan bagian dari upaya peningkatan harkat dan martabat Bangsa Indonesia sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain.

“Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan, dimana salah satu program pemerintah saat ini untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran,” ujar Asisten III Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar.

Mengingat peran ekonomi kreatif yang semakin meningkat bagi perekonomian suatu wilayah, terutama terhadap pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemuda memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

UMKM yang berkembang saat ini banyak ditopang pemuda, maka tidaklah heran jika semakin banyak kota yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai ujung tombak dan katalisator pengembangan daerahnya. Kemudian paradigma baru dalam pembinaan kepemudaan adalah pemuda diarahkan untuk menjadi manusia yang produktif yang mempunyai masa depan yang jelas dan terarah.

Kegiatan Talkshow Pemuda Kalbar Inspiratif Tahun 2020 secara virtual diikuti oleh 1000 orang pemuda dari Kabupaten/Kota Se Kalbar yang terhubung secara virtual.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara Launching Gerakan Pemuda Pakai Masker se Kalbar dan pelatihan pengembangan peran serta pemuda sebagai wirausaha muda.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Bawaslu Kalbar Berikan Sanksi Kasus Pelanggaran Protap Pilkada 2020

Published

on

By

Bawaslu Kalbar Berikan Sanksi Kasus Pelanggaran Protap Pilkada 2020

Gencil News – Bawaslu Kalimantan tidak segan berikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye pilkada 2020. Sanksi yang diberikan Bawaslu Kalbar yaitu secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Hingga saat ini Bawaslu Kalbar mencatat ada 12 kasus pelanggaran, 10 diantaranya tidak semua diberikan sanksi secara tertulis, sementara terdapat 2 rekomendasi pelanggaran.

“Peringatan tertulis maupun lisan sebagai bentuk teguran agar melaksanakan Protokol Kesehatan,”ujar Ruhermansyah Ketua Bawaslu Kalimantan Barat

Ia menjelaskan rata-rata sanksi yang diberikan Bawaslu Kalbar merupakan pelanggaran aturan jumlah maksimal peserta kampanye yaitu 50 orang. Dalam hal ini Bawaslu Kalbar berikan sanksi berupa teguran tertulis pelanggaran protokol kesehatan.

Adapun pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye dominan terjadi di Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang belum ditemukan itu di Kabupaten Sambas.

Sesuai peraturan KPU akan dilakuka sanksi tegas bagi peserta pemilu yang tidak patuhi protokol kesehatan. Adapun aturan tersebut tidak memperbolehkan peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan untuk melakukan kampanye.

KPU sebagai eksekutor yang memberikan sanksi, sedangkan Bawaslu merekomendasikan sanksi. Pelanggaran tegas tersebut apabila peserta pemilu tetap melakukan pelanggaran meskipun telah ditegur oleh pihak Bawaslu, Dan melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang telah di atur oleh KPU.

“Kami akan terus mengingat, mengedukasi pemilih maupun kampanye untuk senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan,”kata Ruhermansya

Sementara untuk metode kampanye yang dilakukan paslon tetap diawasi dan terus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kemudian Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan atas rekomendasi dari Bawaslu sudah ada 2 paslon di Kabupaten Ketapang yang dijatuhkan sanksi, karena melanggar aturan Protokol Kesehatan pada saat kegiatan Kampanye.

“Sanksi tersebut berupa pemotongan 3 hari untuk penyelenggaraan kampanye pertemuan terbatas. Sedangkan untuk yang lain hanya teguran tertulis maupun lisan langsung dari Bawaslu,” katanya

Untuk hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020, ada penyesuaian di TPS yaitu jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 DPT dalam satu TPS, kemudian ada pengaturan waktu untuk Pemilih datang ke TPS.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Staf Ahli Kemenko Polhukam Terima Usulan Gubernur Soal Pemekaran Kapuas Raya

Published

on

Staf Ahli Kemenko Polhukam Terima Usulan Gubernur Soal Pemekaran Kapuas Raya

 Gencil News – Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menerima usulan dari Gubernur Kalbar mengenai pemekaran Kapuas Raya.

Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Brigjen Pol. Agung Makbul mengatakan, dirinya sudah menerima soal usulan pemekaran dari Gubernur Kalbar.

“Soal pemekaran pak Gubernur sudah menunggu tentunya kita akan respon. Karena masalahnya wilayah Kalimantan Barat cukup luas . Tadi saya baru mendengar dari bapak Gubernur luas sekali Kalbar ini dan ini sudah diusulkan dan ada kajian akademis nya yaitu tahun 2012 tapi usulannya sejak tahun 2009,” tuturnya di Kantor Gubernur Kalbar,Rabu (21/10/2020).

Terhadap usulan ini,dirinya menjelaskan akan menindaklanjuti karena merupakan bagian dari fungsi staf ahli Kemenko Polhukam.

“Ini kita akan respon dan akan kita tindak lanjuti karena itu kan tugas staff ahli Kemenpolhakam adalah mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kepada institusi terkait dalam hal ini Mendagri,” bebernya.

Selanjutnya ia mengatakan bisa saja usulan pemekaran dari Gubernur Kalbar menjadi prioritas. Akan tetapi,dirinya menerangkan banyak provinsi di Indonesia yang juga mengusulkan pemekaran.

“Dari seluruh Indonesia yang mengusulkan bukan cuma Kalbar saja tapi banyak yang mengusulkan itu. Dengan adanya kami disini dan masukkan dari pak Gubernur mungkin akan jadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar H Sutarmidji S.H., M.Hum., telah menyampaikan dokumen Pemekaran Provinsi Kapuas Raya kepada Staf Ahli Kemenko Polhulkam saat pertemuan di Ruang Kerja Gubernur Kalbar.

“Saya sudah sampaikan dokumen-dokumen Pemekaran kepada Sahli Kemenko Polhukam. Alasan-alasan pemekaran juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan, dokumen pemekarannya bisa di bahas dengan pemekaran yang lain,” harap H Sutarmidji S.H., M.Hum.

Tim Kemenko Polhulkam yang melaksanalan Kunjungan di Provinsi Kalbar diantaranya,
Laksda TNI Yusup (SA. Bidang Dawilmar); Marsda TNI Achmad Sajili (Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional); Irjen Pol Agung Makbul (SA. Bidang ldkons); Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh (Staf Ahli Bid. SDM &Tek.); dan Asmarni, S.E., M.M. (Staf Ahli Bid. SDA & LH).


Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebagai bahan pengkayaan materi untuk penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman , Bidang Ketahanan Nasional, Bidang SDM dan Teknologi, Bidang Ideologi dan Konstitusi dan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.


Dikatakannya, Provinsi Kalbar memiliki kawasan perbatasan sepanjang 972 KM, sedangkan di Provinsi Papua memiliki kawasan sepanjang 777 KM dan Kalbar memiliki 5 PLBN, dan saat pemekaran jadi dilaksanakan, maka Provinsi Kalbar hanya memiliki 2 PLBN dan Provinsi Kapuas Raya akan memiki 3 PLBN.


“Saya juga sampaikan biaya operasional pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Mau dia 1 Tahun, 2 Tahun, 3 Tahun, 4 Tahun, atau 5 Tahun, Provinsi Induk siap. Kita akan bantu Kantor Gubernurnya dan Gedung DPRDnya juga,” jelasnya.


Dijelaskannya, dalam pemekaran ini, Provinsi Kalbar masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat dengan undang-undang.


“Perjuangan Kapuas Raya menjadi Provinsi terus saya lakukan tanpa henti. Saya serius, itu bukan isu politik tapi kewenngan ada di Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Continue Reading

TRENDING