Gencil News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kurun waktu Oktober – Desember 2019 berhasil menangkap 7 kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Adapun kapal-kapal hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum dapat diberikan kepada nelayan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam konferensi pers hari ini di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Desa Sungai Rengas, Kubu raya.

 Konferensi Pers Penangkapan Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Desa Sungai Rengas. foto : humas kalbar

“Kapal ini akan diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan, kenapa nggak saya serahkan ke sana. Atau misalnya nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa,” ungkap Menteri Edhy usai meninjau langsung tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam di Stasiun PSDKP Pontianak, Kamis (9/1).

Baca juga   Menko Polhukam: Pembatasan Media Sosial untuk Kepentingan Negara

Menteri KKP memastikan kapal-kapal hasil tangkapan itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang tepat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pemberian kapal tepat sasaran dan dikelola dengan benar.

Sutarmidji Mengajak Seluruh Jajaran Untuk Berkerjasama dan Menjaga Laut di Perairan Kalbar

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengajak seluruh jajaran Pemerintah untuk bekerja dan menjaga kekayaan Laut Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalbar pada khususnya.

“Saya mengajak jajaran pemerintah untuk terus bekerja dan menjaga kekayaan laut kita,” ajak Sutarmidji

Saat ini, nilai perolehan nelayan di Kalbar sudah diatas 100 persen bahkan pernah naik menjadi 120 persen. “Kondisi ekonomi para nelayan harus bagus karena nilai tukar nelayan sudah 100 persen, Mudah-mudahan, nelayan kita sejahtera,” jelasnya.

Baca juga   Jelang GP Italia: Rossi Buat Marquez Kagum

Kemudian, sumber daya laut di Indonesia khususnya di Provinsi Kalbar yang paling besar ada di Kabupaten Kayong Utara.

Cuma sekarang ini, masalahnya tangkapan-tangkapan nilai ekonomis tidak begitu tinggi,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat karena nelayan antar Provinsi langsung ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan agar prosesnya tidak perlu memerlukan izin lagi supaya ikan di Perairan Indonesia bisa dinikmati oleh para nelayan Indonesia.

“Kita sedang mengkaji Program kita agar kedepan, nelayan mengambil ikan, dan tidak lagi mencari ikan. Sekarang kan, masih ada nelayan yang tangkap ikan/cari ikan,” ujarnya.