Connect with us

Lintas Kalbar

Midji: Bagi Saya Pencipta Lambang Negara Adalah Sultan Hamid II, Tak Ada Lagi Cerita Lain

Published

on

Bagi Saya Pencipta Lambang Negara Adalah Sultan Hamid II
Seminar Nasional 'Quo Vadis Makna Kepahlawanan di Indonesia Mengukuhkan Keindonesiaan Melalui Pengusulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional' yang diselenggarakan bersama Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Partai Nasdem MPR RI, di hotel Aston, Sabtu (11/7/2020). Foto Pemprov Kalbar

GENCIL NEWS – “Bagi saya pencipta lambang negara final Sultan Hamid II tak ada lagi cerita lain. Karena secara ‘De Facto’ dan ‘De Jure’ negara telah mengakui itu, cuma sekarang perjuangan politiknya bagaimana ini dalam suatu produk hukum,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dalam sambutannya.

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji (Kalbar) menyatakan untuk pencipta lambang Negara Indonesia adalah Sultan Hamid II dan tidak ada lagi pencipta lambang negara lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pengantar dalam kegiatan Seminar Nasional ‘Quo Vadis Makna Kepahlawanan di Indonesia Mengukuhkan Keindonesiaan Melalui Pengusulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional’ yang diselenggarakan bersama Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Partai Nasdem MPR RI, di hotel Aston, Sabtu (11/7/2020).

Lanjutnya, dirinya sudah mengikuti perkembangan pengusulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional ini sejak 1999 yang lalu.

Dimulai dengan pengubahan nama di jalan perintis kemerdekaan menjadi jalan Sultan Hamid II dengan memperjuangkan baik secara De Facto dan De Jure bahwa beliau pencentus lambang garuda yang sekarang sebagai lambang negara Indonesia.

“Kemudian secara yuridis sudah diakui oleh kementerian pendidikan, bahwa lambang garuda itu warisan tidak benda secara nasional itu dari kalbar,” tuturnya.

Jika beberapa akhir ini di permasalahkan dalam sebuah pemikiran Sultan Hamid II, menurutnya bebas saja. Sebab pemikiran itu bersifat universal asalkan mempunyai dasar dan bukti yang ada.

“Gagasan atau pemikiran itu tidak boleh diberi label gimana gitu, pemikiran itu biasa saja apalagi pemikiran masalah politik dan sebagainya. Tapi ada hal-hal di dalam hati seseorang tercetus ide dari hasil karya beliau, jadi Sultan Hamid II jelas sangat final dilihat dari tanggal 17 bulan delapan tahun 45 dari lambang burung garuda, di sayap, di dada dan di ekor, nah pemikiran-pemikiran lain terbantahkan dengan yang dilahirkan oleh beliau itu,” ujarnya.

Sejarah itu suka tidak suka harus disampaikan, tidak boleh karena perbedaan pemikiran politik dan beda pemikiran lainnya kita menghilangkan sejarah. Karena ketika sejarah suatu bangsa itu ada di sembunyikan atau tidak diungkap maka bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang lain dari masyarakat kita bahkan anak cucu kita akan lupa dengan sejarah negara,” tegasnya.(humas Pemprov)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lintas Kalbar

Danlantamal XII Andi Rukman Temui Gubernur Kalbar, Ada Apa?

Published

on

Danlantamal XII Andi Rukman Temui Gubernur Kalbar, Ada Apa
Danlantamal XII Andi Rukman Temui Gubernur Kalbar, Ada Apa? - Foto Dispen Lantamal XII

Gencil News – Danlantamal XII Kolonel Marinir Andi Rukman melakukan kunjungan silaturahmi kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji. Danlantamal XII Kolonel Marinir Andi Rukman dalam kunjungan ini untuk menumbuhkan kerjasama yang baik antara unsur pimpinan Sipil dan Militer. 

Pertemuan kedua pejabat tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain itu kunjungan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi dan ajang untuk memperkenalkan diri sebagai Komandan Lantamal XII yang baru.

Dalam kesempatan pertemuan ini Danlantamal XII menjelaskan situasi dan kondisi secara umum wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Sampai dengan saat ini dalam keadaan aman dan kondusif walaupun dunia saat ini dilanda masa pandemik Covid 19. Kondisi yang kondusif tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara aparat baik sipil dan militer.   

Selain kunjungan ke Gubernur Kalbar. Komandan Lantamal XII juga melakukan kunjungan ke Komandan Lanud Supadio Pontianak.

Komandan Lantamal XII juga melakukan kunjungan ke Komandan Lanud Supadio Pontianak.

Kedatangan Komandan Lantamal XII ke Lanud disambut langsung oleh Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, S.IP.,M.M. Yang didampingi oleh Danwing 7 Kolonel Pnb Bagus Hariyadi B. Kadislog Lanud Letkol Tek Achmad Khaidir.Kadisops Lanud Letkol Pnb Agung Indrajaya dan Kadispers Lanud Letkol Nav Sudaryanto.

Pertemuan keduanya merupakan yang pertama kali sehingga moment tersebut juga sebagai bentuk silaturahmi dan untuk memperkenalkan diri.

Sebagai pimpinan TNI yang sama sama berada di wilayah perbatasan tentunya kunjungan Danlantamal XII tersebut akan dapat meningkatkan sinergitas dan soliditas antar unsur instansi TNI yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Sinergitas dan soliditas antar unsur TNI sangat dibutuhkan sebagai usaha untuk menangkal ancaman dari negara tetangga di daerah perbatasan.

Turut mendampingi Danlantamal XII selama melaksanakan CC yaitu Kolonel Laut (T) Mokhmad Subur, S.T, jabatan sebagai Aslog Danlantamal XII.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Wakil Gubernur Kalbar: Program Brizzy Fuel Card sangat Bermanfaat

Published

on

Wakil Gubernur Kalbar: Program Brizzy Fuel Card sangat Bermanfaat

GENCIL NEWS – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan, menghadiri webinar penawaran kerja sama antara BRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/08/2020).

Kegiatan ini menawarkan produk berupa kartu yaitu Brizzi Fuel Card atau Uang Elektronik yang diperuntukkan pada transaksi pembelian BBM.

H. Ria Norsan lewat sambutannya, di beberapa daerah sudah menerapkan Brizzi Fuel Card dari BRI dan telah mencapai kesuksesan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dilakukan kepada peserta Brizzi Fuel Card yaitu salah satunya wajib menunaikan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

“Program Brizzy Fuel Card Sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kalbar terutama sekali bagi masyarakat yang menikmati subsidi” ujar Wakil Gubernur Kalbar.

“Selama ini banyak masyarakat harusnya mendapat jatah subsidi, tapi dikarenakan tidak terkendali dengan masyarakat yang tidak berhak untuk memakainya” lanjutnya.

“Adanya program Brizzi Fuel Card yaitu dengan membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu elektronik, kita tetap akan mendata masyarakat yang berhak mendapat kartu ini” ujar H. Ria Norsan.

“Bagi golongan miskin dan punya hak subsidi, akan kita bisa data dan diberikan kartu Brizzy Fuel Card ini” tegasnya.

“Keuntungan dari kartu ini Brizzy Fuel Card ini dari BRI yaitu untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat dan juga terkendalinya minyak subsidi yang tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak berhak atas minyak subsidi ini”pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Minta Seluruh OPD Pemprov Kalbar Untuk Bekerja Dengan Data

Published

on

Gubernur Minta Seluruh OPD Pemprov Kalbar Untuk Bekerja Dengan Data
Focus Group Discussion (FGD) Tetang Penggunaan Hak Akses Data Kependudukan Melalui Collaboration Development Center di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/8).

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji minta seluruh OPD di Pemprov Kalbar untuk dapat bekerja dengan data. Gubernur mengatakan bahwa sekarang ini untuk perencanaan segala sesuatunya berdasarkan data.

“Apapun yang kita buat, basisnya harus data. Tanpa data, tidak mungkin ada perencanaan dan implementasi yang baik,” kata H. Sutarmidji, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Tentang Penggunaan Hak Akses Data Kependudukan Melalui Collaboration Development Center di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/8).

Kemudian, dirinya juga meminta kepada Disdukcapil Kalbar untuk segera meminta OPD Pemprov Kalbar agar dapat menyerahkan semua data kependudukan, karena satu data menjadi hal yang penting dalam pembangunan.

Data kependudukan itu kunci dari semuanya,” tegasnya.

Dikatakannya, Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, adalah tersedianya satu data rujukan yang valid untuk semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi keberhasilannya.

“Kebijakan Satu Data ini merupakan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah,” jelasnya.

Tujuan dari kebijakan satu data ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Sebagaimana amanat UU Adminduk nomor 24 Tahun 2013 bahwa data penduduk merupakan data dasar untuk semua keperluan meliputi Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Oleh karena itu, pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan program di tiap perangkat daerah wajib dilakukan. Pemanfaatan data kependudukan ini mekanismenya sudah diatur dalam Permendagri 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Saya juga sudah menginstruksikan agar semua perangkat daerah segera mengajukan hak akses data kependudukan yang prosesnya difasilitasi oleh Dinas Dukcapil,” ingatnya.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Kebijakan dan regulasi pemanfaatan data penduduk tersebut dimaksudkan agar data penduduk terintegrasi kesemua layanan publik.


“Sesuai laporan dari Dinas Dukcapil, masih terdapat kendala teknis disemua Perangkat Daerah
dalam menggunakan Hak Akses yang sudah diperoleh, sehingga dipandang perlu segera melakukan langkah strategis yakni dengan melakukan sinergi program antar Perangkat Daerah terkait (khususnya Dukcapil, Kominfo dan BPSDM),” pintanya.


Dijelaskannya, Dinas Kominfo sesuai tupoksi, bertanggungjawab terhadap kelancaran informasi melalui pembangunan jaringan internet.

“Kita sudah merencanakan pembangunan jaringan fiber optic pada tahun 2021,” ujarnya.

Sementara, BPSDM agar lebih fokus pada kebutuhan akan peningkatan kualifikasi ASN, dalam hal ini khususnya pengelola hak akses disemua Perangkat Daerah. Dinas Dukcapil bertanggungjawab penuh
memfasilitasi proses pengajuan hak akses dari semua Perangkat Daerah sesuai regulasi.


“Saya berharap, sinergi program yang diatur dalam materi rancangan Peraturan Gubernur ini agar didiskusikan secara serius sehingga kebijakan satu data kependudukan untuk semua keperluan di Kalbar dapat diwujudkan,” harapnya.

Continue Reading

TRENDING