Connect with us

Lintas Kalbar

Ria Norsan Hadiri Pembukaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

Published

on

Ria Norsan Hadiri Pembukaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

Gencil News – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan menghadiri Pembukaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara Virtual diruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar. Selasa (22/9/2020)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dengan Tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan menghadiri Pembukaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara Virtual diruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar. Selasa (22/9/2020)

Rakernas tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan pada Tanggal 22-24 September 2020 berupa Talkshow, Webinar, Coaching Clinic.

Termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015-2019, peraih Opini WTP 2019 dan penerima BMN Award.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lintas Kalbar

Bawaslu Kalbar Berikan Sanksi Kasus Pelanggaran Protap Pilkada 2020

Published

on

By

Bawaslu Kalbar Berikan Sanksi Kasus Pelanggaran Protap Pilkada 2020

Gencil News – Bawaslu Kalimantan tidak segan berikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye pilkada 2020. Sanksi yang diberikan Bawaslu Kalbar yaitu secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Hingga saat ini Bawaslu Kalbar mencatat ada 12 kasus pelanggaran, 10 diantaranya tidak semua diberikan sanksi secara tertulis, sementara terdapat 2 rekomendasi pelanggaran.

“Peringatan tertulis maupun lisan sebagai bentuk teguran agar melaksanakan Protokol Kesehatan,”ujar Ruhermansyah Ketua Bawaslu Kalimantan Barat

Ia menjelaskan rata-rata sanksi yang diberikan Bawaslu Kalbar merupakan pelanggaran aturan jumlah maksimal peserta kampanye yaitu 50 orang. Dalam hal ini Bawaslu Kalbar berikan sanksi berupa teguran tertulis pelanggaran protokol kesehatan.

Adapun pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye dominan terjadi di Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang belum ditemukan itu di Kabupaten Sambas.

Sesuai peraturan KPU akan dilakuka sanksi tegas bagi peserta pemilu yang tidak patuhi protokol kesehatan. Adapun aturan tersebut tidak memperbolehkan peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan untuk melakukan kampanye.

KPU sebagai eksekutor yang memberikan sanksi, sedangkan Bawaslu merekomendasikan sanksi. Pelanggaran tegas tersebut apabila peserta pemilu tetap melakukan pelanggaran meskipun telah ditegur oleh pihak Bawaslu, Dan melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang telah di atur oleh KPU.

“Kami akan terus mengingat, mengedukasi pemilih maupun kampanye untuk senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan,”kata Ruhermansya

Sementara untuk metode kampanye yang dilakukan paslon tetap diawasi dan terus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kemudian Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan atas rekomendasi dari Bawaslu sudah ada 2 paslon di Kabupaten Ketapang yang dijatuhkan sanksi, karena melanggar aturan Protokol Kesehatan pada saat kegiatan Kampanye.

“Sanksi tersebut berupa pemotongan 3 hari untuk penyelenggaraan kampanye pertemuan terbatas. Sedangkan untuk yang lain hanya teguran tertulis maupun lisan langsung dari Bawaslu,” katanya

Untuk hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020, ada penyesuaian di TPS yaitu jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 DPT dalam satu TPS, kemudian ada pengaturan waktu untuk Pemilih datang ke TPS.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Staf Ahli Kemenko Polhukam Terima Usulan Gubernur Soal Pemekaran Kapuas Raya

Published

on

Staf Ahli Kemenko Polhukam Terima Usulan Gubernur Soal Pemekaran Kapuas Raya

 Gencil News – Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menerima usulan dari Gubernur Kalbar mengenai pemekaran Kapuas Raya.

Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Brigjen Pol. Agung Makbul mengatakan, dirinya sudah menerima soal usulan pemekaran dari Gubernur Kalbar.

“Soal pemekaran pak Gubernur sudah menunggu tentunya kita akan respon. Karena masalahnya wilayah Kalimantan Barat cukup luas . Tadi saya baru mendengar dari bapak Gubernur luas sekali Kalbar ini dan ini sudah diusulkan dan ada kajian akademis nya yaitu tahun 2012 tapi usulannya sejak tahun 2009,” tuturnya di Kantor Gubernur Kalbar,Rabu (21/10/2020).

Terhadap usulan ini,dirinya menjelaskan akan menindaklanjuti karena merupakan bagian dari fungsi staf ahli Kemenko Polhukam.

“Ini kita akan respon dan akan kita tindak lanjuti karena itu kan tugas staff ahli Kemenpolhakam adalah mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kepada institusi terkait dalam hal ini Mendagri,” bebernya.

Selanjutnya ia mengatakan bisa saja usulan pemekaran dari Gubernur Kalbar menjadi prioritas. Akan tetapi,dirinya menerangkan banyak provinsi di Indonesia yang juga mengusulkan pemekaran.

“Dari seluruh Indonesia yang mengusulkan bukan cuma Kalbar saja tapi banyak yang mengusulkan itu. Dengan adanya kami disini dan masukkan dari pak Gubernur mungkin akan jadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar H Sutarmidji S.H., M.Hum., telah menyampaikan dokumen Pemekaran Provinsi Kapuas Raya kepada Staf Ahli Kemenko Polhulkam saat pertemuan di Ruang Kerja Gubernur Kalbar.

“Saya sudah sampaikan dokumen-dokumen Pemekaran kepada Sahli Kemenko Polhukam. Alasan-alasan pemekaran juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan, dokumen pemekarannya bisa di bahas dengan pemekaran yang lain,” harap H Sutarmidji S.H., M.Hum.

Tim Kemenko Polhulkam yang melaksanalan Kunjungan di Provinsi Kalbar diantaranya,
Laksda TNI Yusup (SA. Bidang Dawilmar); Marsda TNI Achmad Sajili (Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional); Irjen Pol Agung Makbul (SA. Bidang ldkons); Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh (Staf Ahli Bid. SDM &Tek.); dan Asmarni, S.E., M.M. (Staf Ahli Bid. SDA & LH).


Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebagai bahan pengkayaan materi untuk penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman , Bidang Ketahanan Nasional, Bidang SDM dan Teknologi, Bidang Ideologi dan Konstitusi dan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.


Dikatakannya, Provinsi Kalbar memiliki kawasan perbatasan sepanjang 972 KM, sedangkan di Provinsi Papua memiliki kawasan sepanjang 777 KM dan Kalbar memiliki 5 PLBN, dan saat pemekaran jadi dilaksanakan, maka Provinsi Kalbar hanya memiliki 2 PLBN dan Provinsi Kapuas Raya akan memiki 3 PLBN.


“Saya juga sampaikan biaya operasional pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Mau dia 1 Tahun, 2 Tahun, 3 Tahun, 4 Tahun, atau 5 Tahun, Provinsi Induk siap. Kita akan bantu Kantor Gubernurnya dan Gedung DPRDnya juga,” jelasnya.


Dijelaskannya, dalam pemekaran ini, Provinsi Kalbar masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat dengan undang-undang.


“Perjuangan Kapuas Raya menjadi Provinsi terus saya lakukan tanpa henti. Saya serius, itu bukan isu politik tapi kewenngan ada di Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Promosi Dan Kampanye Gerakan Konsumsi Pangan Sagu

Published

on

By

Promosi Dan Kampanye Gerakan Konsumsi Pangan Sagu

Gencil News – Dalam rangka Promosi dan Kampanye Gerakan Diversivikasi atau Konsumsi Pangan Sagu merupakan upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam mengingkatkan ketahanan pangan daerah atau nasional berbasis sumber daya pangan lokal. Selasa 20 Oktober 2020.

Kalbar juga ikut serta dalam Promosi dan Kampanye Gerakan Diversivikasi yang diselenggarakan di Jakarta pada Pameran Pekan Sagu Nasional 2020 secara serentak dengan penerapan PROKES ( tanpa pengunjung langsung ).

Pameran promosi dan kampanye ini diikuti oleh beberapa provinsi yang berpotensi sagu. Setidaknya ada 5 menu perwakilan dari 5 UMKM pangan berbasis olahan sagu dipamerkan di stand booth Pameran Pekan Sagu Nasional 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Adapun olahan sagu yang dipamerkan di Stand tersebut diantaranya ;

  • Minuman Che Hun Tiau
  • Minuman Jenurai
  • Mie Sagu olahan kering dan basah
  • Snack Sagu Bakar
  • Kue Lempeng Sagu

Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Munsif menyampaikan apresiasinya karena telah mengundang Provinsi Kalimantan Barat ikut serta dalam Pameran Pekan Sagu Nasioal yang dikonsep tanpa pengunjung namun dapat disaksikan melalui live streaming youtube.

“Kalbar memiliki potensi tanaman sagu seluas 1.740 Hektare yang tersebera di Kalimantan Barat ” ujarnya

Untuk di Kalbar sendiri potensi tanaman sagu wilayah yang mendominasi yaitu Kabupaten Sambas dan Kaupaten Kubu Raya dengan total produksi 300 ton pertahun. Keikut sertaan Provinsi Kalbar disambut baik oleh pihak penyelenggara sebagai media promosi dan edukasi pemanfaatan olahan sagu yang ditampilakan hingga tingkat nasional.

Hal ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat mengkonsumsi olahan makanan dan minuman dari sagu. Yang juga menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM pangan berbasis sagu di Kalbar.

Continue Reading

TRENDING