OPD Pemkot Sudah Terintegrasi

GENCIL.NEWS – PONTIANAK Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn menerangkan, setiap dinas wajib memiliki web sendiri. Setidaknya ada empat kategori informasi yang harus disediakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pertama, informasi yang wajib tersedia. Misalnya mengenai profil badan publik, laporan keuangan, dan rencana tahunan dengan anggaran tersedia.

Kedua, informasi yang seketika harus diterbitkan. Contohnya ketika terjadi bencana. Ketiga, informasi yang tersedia secara berkala, misalnya laporan keuangan yang telah diaudit. Keempat, informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini, pemerintah harus mengumumkan apa saja informasi yang masuk pengecualian.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan Pontianak sudah melakukan keterbukaan informasi. Hal itu sudah jadi bagian dalam layanan publik. Di mana Pontianak telah dinobatkan sebagai kota dengan layanan publik terbaik. Saat ini semua OPD sudah terintegrasi.

Baca juga   Pj Gubernur Kalbar Minta Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dia memberi contoh, jika Standar Operasional Pelayanan (SOP) bisa diakses, tandanya keterbukaan informasi sudah dilakukan. Data-data macam APBD dan rencana pembangunan, sudah tersedia di web Bappeda Pontianak.

Dia juga meminta Komisi Informasi tidak menilai suatu daerah ideal. Menurutnya sebutan ideal tidak mungkin dalam keterbukaan. Pasti akan ada kendala. ia menyebut, kadang semuanya ingin serba cepat, agar terkesan wah dalam penerapan. Padahal semuanya perlu proses dan bertahap.

“Saya pernah ngomong sama salah seorang sekretaris dinas di Singapura,  kalau penerapan sesuatu itu harus ada eksperimen. Terutama buat unit kecil dulu agar kegagalan itu tidak terlalu besar, dan uji coba dalam penerapan itu  tidak hanya sekali,” katanya.

Baca juga   UKM Diminta Jeli Promosi di Medsos

Selain itu, soal keterbukaan informasi, ada beberapa sengketa yang diselesaikan secara internal. Misalnya ketika orang minta surat tentang pembebasan lahan, dan itu sudah terjadi 30-40  tahun lalu. Mereka meminta surat itu hanya untuk  bukti di pengadilan,  maka hal demikian tidak bisa juga diberikan.

Dirinya mengungkapkan hal semacam ini harus bijak dalam menjalankan. Aturan tertulis yang ada soal keterbukaan informasi, sudah dituliskan sejak awal. “Karena penggunaan Iptek sekarang, bisa saja UU itu tertinggal,” imbuhnya.(all)

 

 

 

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.