Connect with us

Berita Kalbar

Polda Kalbar Gelar Operasi Keselamatan Kapuas 2019

Published

on

Polda Kalbar Gelar Operasi Keselamatan Kapuas 2019

Senin 29 April 2019 bertempat di mapolda Kalbar di pimpin oleh Kapolda Kalbar Irjen. Pol Didi Haryono dilaksanakan Apel gelar pasukan ini di beri sandi operasi keselamatan Kapuas 2019.

Polda Kalbar Gelar Operasi Keselamatan Kapuas 2019
Polda Kalbar Gelar Operasi Keselamatan Kapuas 2019

Operasi keselamatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dimulai tanggal 29 April sampai 12 mei 2019,Tujuannya dari operasi ini yaitu meningkatkan kesadaran maupun disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuan akhirnya terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.

Ada Tujuh poin pelanggaran lalu lintas yang menjadi target prioritas seperti menggunakan telepon saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, tidak menggunakan helm berstandar nasional.


Selain itu, pelanggaran melawan arus lalu lintas, mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, narkoba, mengemudikan kendaraan di bawah umur dan yang terakhir mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lintas Kalbar

INFOGRAFIS UPDATE COVID 19 Kalbar – Per 10 Juli 2020

Published

on

INFOGRAFIS UPDATE COVID 19 Kalbar – Per 10 Juli 2020

GENCILNEWS – Infografis Update perkembangan terkini Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Pertanggal 10 Juli 2020. Data di update pada pukul 07.00 Wib Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Continue Reading

Kota Pontianak

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

Published

on

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

 GENCIL NEWS – PEMKOT PONTIANAK – Kantor Pertanahan Kota Pontianak meluncurkan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Aula Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kamis (9/7/2020).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai peluncuran ZNT sebagai bentuk inovasi pelayanan publik secara smart dari Kantor Pertanahan untuk memetakan peta bidang secara lengkap.

ZNT berisikan informasi termasuk penetapan zona nilai tanah. “Dengan adanya ZNT ini tentu akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah karena di dalamnya jelas terdata nilai pasaran tanah di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya ZNT ini setidaknya menampilkan nilai riil sesuai zona peruntukannya. Misalnya kawasan perdagangan,pemukiman dan sebagainya.

Peta ZNT, lanjutnya, juga memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk pembebasan lahan. “Karena dalam peta ZNT dilengkapi dengan data-data kepemilikan serta lokasi maupun luasnya,” ungkap Edi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sigit Santosa menerangkan, ZNT ini sebagai tindak lanjut peta ZNT yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. “ZNT ini sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk menilai tanah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015, yang dimaksud dengan nilai tanah adalah nilai pasar atau market value yang ditetapkan oleh Kementerian BPN dalam peta ZNT yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan.

“Untuk wilayah yang belum tersedia peta wilayah ZNT digunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah pada tahun berkenaan,” sebutnya.

ZNT yang dikeluarkan Kementerian  ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

Selain itu juga mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya.

“Informasi yang ditampilkan ZNT adalah tanah dalam keadaan kosong atau tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat di atasnya,” terangnya.

Sigit mengungkapkan, dalam penerapannya, ZNT bersifat dua arah, ekstern dan intern. Intern berarti nilai tersebut berlaku terhadap pelayanan pertanahan dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Sementara yang bersifat ekstern, peta ZNT tersebut dapat digunakan oleh Pemkot Pontianak. “Dengan ketentuan adanya perjanjian kerjasama atau MoU terlebih dahulu antara BPN dengan Pemkot Pontianak,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, penerapan ZNT ini juga bersinergi dengan program yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan yakni menuju kota lengkap.

Dirinya berharap peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga tanah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan masyarakat akan merasakan manfaatnya, mengingat ZNT berbasis nilai pasar.

“ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam bertransaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan,” pungkasnya.(pemkot pontianak)

Continue Reading

Lintas Kalbar

Angeline : Kita Serius Bahas Raperda Karhutla Untuk Bela Peladang

Published

on

Angeline Kita Serius Bahas Raperda Karhutla Untuk Bela Peladang
Angeline Fremalco Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalbar

GENCIL NEWS – Angeline Fremalco Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalbar menjelaskan jika pihaknya sangat serius dalam pembahasan Raperda Karhutla yang diantara pointnya ialah untuk melindungi para peladang.

Terlebih, kata Angeline, agar kasus yang terjadi di Sintang tidak terulang kembali setelah adanya perda karena memang mempunyai regulasi yang jelas.

“Kita sangat serius dalam raperda ini, kita ingin membela peladang, kan kita ketahui karhutla bukan karena peladang, peladang juga hanya membakar beberapa hektar,” katanya, Kamis (09/07/2020).

Untuk itu, kata Angeline yang juga Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Anak, dan Penanggulangan Bencana DAD Kalbar ini pihaknya akan menggandeng sejumlah unsur dan stake holder, diantaranya DAD.

“Dalam pembahasan raperda, tentu kita memerlukan masukan saran dari berbagai elemen, kita akan gandeng dan diantaranya tentu DAD Kalbar,” kata Angeline.

Ia pun mengatakan, jika DAD juga fokus dalam permasalahan hukum yang dialami oleh Peladang.

Maka dengan masukan DAD tentu akan memberikan sentuhan-sentuhan solusi yang konstruktif dalam pembahasan regulasi tersebut.

Diketahui, DPRD Provinsi Kalbar sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta bagi peladang yang membuka lahan.

Walaupun memang, sebelumnya Kalbar sendiri telah Perda Provinsi Kalbar nomor 6 tahun 1998 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga telah membuat Pergub. Adapun Peraturan Gubernur itu bernomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Lebih lanjut, Raperda ini, disebut Angeline juga masuk dalam skala prioritas agar para peladang dan penindakan terhadap karhutla dapat ditegakkan dengan lebih baik.

“Intinya pembahasan raperda ini akan menjadi prioritas DPRD Provinsi Kalbar dan kita ingin perda ini nantinya memberikan perlindungan kepada peladang,” tutupnya.

Continue Reading

TRENDING