Rekom Nelayan Kalbar Dapatkan BBM Terkendala Aturan

GENCILNEWS – Pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan budi daya ikan serta penambak garam.

Bahwasannya pengadaan alokasi BBM bagi nelayan dan dRekom Nelayan Kalbar Dapatkan BBM Terkendala Aturanistribusi yang juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menggelar Rapat Koordinasi terkait UU Nomor 7 tersebut terkait BBM bagi nelayan itu.

“Terkait BBM, pihak Pertamina tidak lagi banyak aturan hanya melewati peraturan BPH Migas, sebenarnya UU Nomor 7 sudah sangat tegas dengan nelayan kebawah, nah yang harus dilindungi sebenarnya UU sudah memberi kepastian namun terhadap nelayan masih ada 9 syarat yang harus dipenuhi ini yang akan kita perjuangkan,” ungkapnya kepada wartawan usai Rakor di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, (11/8).

Baca juga   Kebutuhan Hakim Ad Hoc di MA Mendesak

Menurutnya akibat dari masih banyaknya aturan bagi nelayan itu maka ia selaku Wakil Komisi IV DPR RI akan terus mendorong Kadis Provinsi melalui Kepala Dinas 14 Kabupaten/Kota terkait kemudahan akan nelayan Kalbar dalam mencari ikan.

“Tentu akan terus kita kawal dan berjuang akan nelayan dimudahkan dalam mencari rejeki,” jelasnya.

Iapun mengucap syukur bahwa Rakor dapat berjalan lancar dengan penyelesaian terkait permasalahan nelayan di Kalbar.

“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pihak terkait dengan adanya Rakor ini meski harus diteruskan ditingkat pusat,” tuturnya.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kalbar, Bani mengakui jika harapan seluruh nelayan terutama di Kalbar bahwa kebijakan terkait penggunaan alat tangkap sudah clear dan bisa beroperasi.

“Permasalahan lain yang belum clear terkait minyak karena dinas didaerah masih mengacu pada aturan lama terkait alat kapal 10 Gt keatas tidak berlaku Permen Nomor 2. Kami harap dinas mau merevisi sehingga nelayan kita bisa menangkap tanpa khawatir akan BBM,” tuturnya.

Baca juga   Bikin Gempar, Toko Daring di Singapura Menjual Perhiasan dari Gading

Ia menjelaskan masalah kedua adalah terkait kebijakan pemerintah terhadap masalah perijinan online sehingga kapal yang ada di Kalbar dapat digunakan para nelayan dalam mencari rejeki di laut lepas.

“Tentu kita berharap melalui sistem online ini cepat dan tegas sehingga sekitar 200 kapal nelayan Kalbar dapat beroperasi dan melaut dalam bulan ini,” pungkasnya. (dpw)

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.