Wagub Norsan: Ombudsman, Mitra Kerja Untuk Awasi Pelayanan Publik

Wagub Norsan: Ombudsman, Mitra Kerja Untuk Awasi Pelayanan Publik
Wagub Norsan: Ombudsman, Mitra Kerja Untuk Awasi Pelayanan Publik

Wagub Norsan: Ombudsman, Mitra Kerja Untuk Awasi Pelayanan Publik – Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga telah mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Berasaskan kepada kepentingan umum kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Selain itu telah diatur juga mengenai komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karenanya Obudsman RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.

Demikian beberapa hal yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan dalam sambutannya pada acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan tahun 2018 dan penyerahan penghargaan unit pemberantasan pungli Provinsi Kalimantan Barat.

Di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (7/2) yang dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Kapolda Kalbar beserta jajaran, para Bupati dan pimpinan Instansi terkait.

Ditambahkan Wagub, bahwa kehadiran Ombudsman RI di daerah, merupakan mitra kerja dalam mengawasi penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditentukan dengan prediukat zona hijau, kuning dan merah.

Baca juga   Safari Ramadan Wagub Ria Norsan di Sintang

Ombudsman dijadikan sebagai introspeksi bagi penyelenggara pelayanan untuk berkomitmen secara sungguh-sungguh dalam memperbaiki dan memenuhi standar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang.

Dan Ombudsman RI juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Penilaian yang dilakukan oileh Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun, namun difokuskan pada atribut standar pelayanan yang wajib disediakan oleh setiap unit pelayanan publik.

Penilaian pelayanan publik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata, tetapi dilakukan juga terhadap Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang, pada bulan Desember 2018, Ombudsman RI telah menyerahkan hasil penilaian.

Kepatuhan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Untuk pemerintah daerah dari Kalimantan Barat yang memperoleh tingkat kepatuhan tinggi adalah Kabupaten Sanggau dan  Kabupaten Sambas.

Dalam kesempatan tersebut Wagub berharap kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar, mulai tahun 2019 dan tehun-tahun berikutnya agar dapat memperoleh predikat kepathan tinggi atau zona hijau, termasuk seluruh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baca juga   Deklarasi Midji-Norsan, Prabasa : Kalbar Baru Jadi Kita Tunjukan Hal Yang Baru

Wagub menyampaikan bahwa permintaan tersebut tentunya tidak berlebihan, karena beberapa indicator atau komponen yang dijadikan standar dalam pelayanan publik tidaklah begitu sulit untuk dipenuhi, jika hal ini dilandasi oleh komitmen semua penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, oleh sebab itu kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayah Kalbar.

Menurut Wagub, Ombudsman RI perwakilan Kalimnatan Barat yang juga merupakan bagian dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kalbar.

Akan sekaligus memberikan penghargaan terhadap Pokja Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan upaya pencegahan Pungli serta penanganannya.Wagub juga berharap kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalbar.

Agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Prov Kalbar, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Agar dapat melakukan pengawasan secara konsisten terhadap penyelenggaraan pelayanan publik maupun pencegahan praktek pungli dalam pemberian perizinan dan pelayanan publik. 

Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News