Harga CPO Melonjak, Petani Sawit Dikekang Tengkulak
Connect with us

Bisnis

Harga CPO Melonjak, Petani Sawit Dikekang Tengkulak

Published

on

Harga CPO Melonjak, Petani Sawit Dikekang Tengkulak
Seorang pekerja perkebunan kelapa sawit menunjukkan buah kelapa sawit di Meulaboh, Aceh, 28 Maret 2019. Indonesia adalah produsen utama minyak sawit, bahan baku berbagai produk, mulai dari minyak goreng, kosmetik, hingga biodiesel. (Foto: AFP).

Gencil News – VOA – Harga sawit dunia merangkak naik. Namun petani di Indonesia belum ikut menikmati secara wajar. Skema perdagangan sawit dinilai menjadi salah satu sebab.

Puluhan tahun sudah Kanisius Tereng menjadi petani sawit di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sejak tiga bulan terakhir, dia mengaku harga sawit bergerak naik. Sayangnya, mereka yang berkebun setiap hari dan memanen tandan sawit, tak mampu merasakan manisnya tren dunia itu. Pasalnya, mereka tak bisa menolak peran tengkulak dalam sistem perdagangan sawit.

“Petani tidak berhubungan langsung sama pabrik. Jadi harga yang terkesan lumayan besar ini bukan harga pabrik. Ada oknum tertentu saja yang menikmati. Kalau petani, karena tidak berhubungan sama pabrik, jadi tetap harga ini masih diatur sama tengkulak,” kata Tereng ketika dihubungi VOA.

Di kalangan petani sawit Kalimantan Timur, dikenal istilah loding. Loding ini terdiri dari sejumlahtengkulak, yang memiliki akses menjual sawit ke pabrik pengolahan. Menurut Tereng, harga beli yang ditetapkan masing-masing loding memang berbeda. Petani bisa memilih ke loding mana, sawit hasil kebunnya akan dijual.

Saat ini, harga perkilo Tandan Buah Segar (TBS) ada di kisaran Rp 3 ribu. Jauh lebih baik dari harga di masa lalu, yang bahkan bisa menyentuh di bawah Rp 1.000. Tetapi, Tereng yakin loding-lodingini sudah punya kesepakatan harga, berapa akan mereka naikkan atau turunkan. Jadi, sebenarnya, mau dijual kemana saja, petani tetap tidak memiliki posisi tawar yang memadai. “Harga yang menentukan mereka, kapan saja mereka mau naik, kapan mau turun, itu tengkulak yang punya urusan. Karena tengkulak sudah punya kerja sama dengan pabrik,” tambahnya.

Tangki penyimpanan minyak sawit di pabrik penyulingan berbasis minyak sawit milik Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Marunda, Jawa Barat 30 Maret 2011. (Foto: REUTERS/Enny Nuraheni)
Tangki penyimpanan minyak sawit di pabrik penyulingan berbasis minyak sawit milik Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Marunda, Jawa Barat 30 Maret 2011. (Foto: REUTERS/Enny Nuraheni)

Tereng pernah mencoba menekan peran tengkulak, dengan mendirikan koperasi dan meminta jalur kerja sama kemitraan dengan pabrik. Memang ada kesempatan, tetapi satu persyaratan tidak bisa dipenuhi, dan syarat ini sebenarnya ada di tangan pemerintah.

“Saya pernah coba mengajukan kemitraan, tetapi kurang syarat Surat Tanda Daftar Budidaya. Tetapi itu tidak bisa, sementara surat ini tanggung jawab pemerintah. Ada peran pemerintah bagaimana untuk bisa menjalin kerja sama itu,” kata Tereng.

Baca juga   Lion Air Pastikan Beli 50 Pesawat Jet Boeing 737 MAX 10

Sampai sekarang, upaya bermitra dengan pabrik itu belum berhasil. Petani sawit masih harus menjual hasil panennya, melalui tengkulak. Padahal ada selisih harga yang lumayan besar. Jika setiap kilogram harga pabrik dan harga petani berbeda Rp 500 saja, maka Tereng yang sebulan bisa menjual hingga 10 ton sawit, kehilangan potensi pendapatan Rp 5 juga perbulan.

Harga Pangan Naik

Kondisi yang mendorong naiknya harga sawit, antara lain adalah kenaikan harga pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO menyatakan, kenaikan harga pangan global pada September 2021 mencapai 32,8 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan terjadi pada gandum, beras, jagung, dan kedelai serta beragam serealia. Karena bahan baku minyak nabati naik, sawit sebagai pengganti menerima dampak positif.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor CPO Agustus 2021 tercatat 4,42 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu mengalami kenaikan 1,6 miliar dolar, jika dibandingkan bulan sebelumnya. Salah satu negara dengan lonjakan impor besar adalah India, yang membutuhkan lebih dari 950 ribu ton CPO, padahal pada Juli mereka hanya membeli sekitar 231 ribu ton CPO dari Indonesia. Selain itu, Cina juga mengalami peningkatan besar dalam konsumsi CPO, dari sekitar 520 ribu ton pada Juli, menjadi lebih 800 ribu ton pada Agustus.

Pekerja memasang pipa untuk memompa minyak sawit mentah (CPO) ke kapal tanker di pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara, 21 Februari 2013. (Foto: REUTERS/Roni Bintang)
Pekerja memasang pipa untuk memompa minyak sawit mentah (CPO) ke kapal tanker di pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara, 21 Februari 2013. (Foto: REUTERS/Roni Bintang)

Harga CPO di Bursa Malaysia yang menjadi patokan, pekan ini bertahan pada kisaran 5 ribu Ringgit Malaysia per ton. Jika dihitung, harga ini mengalami kenaikan lebih 30 persen dari harga awal tahun lalu. Harga CPO naik, selain karena kebutuhan, juga terkait kebijakan sejumlah negara. India, misalnya, sejak Juni lalu menurunkan bea masuk impor CPO.

Dampak Kecil ke Petani

Kecilnya dampak kenaikan harga CPO dunia ke petani sawit juga dibenarkan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Sebagaimana pernyataan Tereng di atas, Darto juga mengakui, mayoritas petani sawit skala kecil, tergantung pada tengkulak.

Baca juga   Wako Edi Melakukan Penanaman Pohon Di TPA Batulayang
Mansuetus Darto, perwakilan dari SPKS (dok. VOA/Yudha)
Mansuetus Darto, perwakilan dari SPKS (dok. VOA/Yudha)

“Delapan puluh tiga persen petani dengan lahan di bawah 8 hektar itu menjual sawitnya ke tengkulak, dengan selisih harga yang cukup besar, dengan harga penetapan pemerintah. Ini, poin 83 persen ini diambil dari hasil riset yang kami miliki tahun 2018,” kata Darto dalam diskusi terkait sawit, Selasa (19/10).

Meski saat ini harga sawit tinggi, tidak ada jaminan bahwa petani akan sejahtera. Masalahnya, harga TBS sawit memang berubah dari waktu ke waktu. Saat ini, dengan harga ada di kisaran Rp 3 ribu perkilogram TBS sawit, petani cukup terbantu. Namun ada sejumlah hal lain yang menentukan tingkat kesejahteraan petani sawit dalam jangka panjang.

“Poin penting adalah aspek kemitraan. Kalau misalnya para petani kecil tadi bermitra dengan korporasi sawit, tentunya lost income yang 20-30 persen itu tidak akan terjadi,” tambah Darto.

Untuk menutup selisih harga yang muncul, antara penetapan harga pemerintah dan kenyataan yang diterima petani, perbaikan perlu dilakukan di level pabrik. Kondisi yang saat ini, kata Darto, harus diubah agar memberi keuntungan lebih ke petani kecil.

“Para petani menjual ke tengkulak. Rantai suplainya terlalu panjang. Sistem ini memang perlu diubah agar ada kemitraan yang lebih baik. Di sini membutuhkan peran tiap perusahaan untuk melakukan pemberdayaan bagi petani sawit skala kecil di daerah,” tandasnya.

Namun, ada sejumlah fakta lain, yang menurut catatan SPKS, menjadi faktor bagi tingkat kesejahteraan petani. Data menunjukkan, mayoritas lahan petani kurang dari empat hektar dan produktivitasnya rendah. Selain itu, hanya sekitar 30 persen petani sawit kecil itu, yang memiliki lahan lain untuk tanaman pangan. Kondisi ini rentan, ketika harga sawit jatuh, petani tidak memiliki sumber pangan mandiri, yang menolong mereka.

Karena sejumlah fakta itulah, kata Darto, sebenarnya ketergatungan petani sawit terhadap harga sawit, masih cukup tinggi.

Baca juga   Kunci Jawaban Kelas 5 SD Tema 1 "Udara Bersih Bagi Kesehatan"
Seorang gadis mendorong gerobak saat bekerja di areal perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Provinsi Riau, 16 September 2015 (Foto: AFP/Adek Berry)
Seorang gadis mendorong gerobak saat bekerja di areal perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Provinsi Riau, 16 September 2015 (Foto: AFP/Adek Berry)

Untuk menjamin kesejahteraan petani sawit, menurut Darto faktor luas lahan akan sangat menentukan. Selain itu, harga TBS tidak boleh ada di bawah Rp.1.200 perkilogram di tingkat petani. Petani sawit juga harus didorong untuk memiliki lahan pangan atau cross commodity dan memiliki maksimal dua anak.

Pada sisi lain, kemitraan yang adil antara petani dan korporasi harus dibentuk. Produktivitas sawit juga harus meningkat, hingga di atas 14 ton per hektar per tahun, jika lahan petani kurang dari 8 hektar.

Komitmen Pemerintah

Pekan lalu, pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan petani, khususnya melalui skema kemitraan. Setidaknya, itu dapat dibaca dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resmi kementerian Rabu (13/10).

Airlangga mengatakan, pengembangan pola-pola kemitraan perlu dilakukan untuk menjawab persoalan lemahnya posisi tawar petani pekebun dalam rantai tata niaga kelapa sawit.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: Humas)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: Humas)

“Pola kemitraan tersebut juga bisa dilakukan di antaranya dengan mengembangkan inkubasi berbahan dasar sawit,” kata Airlangga.

Dia juga menegaskan, kemitraan perkebunan kelapa sawit dibangun untuk mensinergikan petani dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta. Langkah itu untuk terus mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesempatan ekonomi sawit, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam skema baru ini, petani sawit skala kecil dimitrakan dengan korporasi terkait produksi biodisel.

“Sebagai negara produsen terbesar yang menguasai sekitar 55 persen pangsa pasar minyak sawit dunia, serta memanfaatkan tidak lebih dari 10 persen dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40 persen dari total minyak nabati dunia,” tambah Airlangga.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan peremajaan atau replanting 540.000 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani, sampai tahun 2024.

“Terutama untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang sebelumnya kurang dari 3-4 ton per hektar, tentunya diharapkan dengan adanya replanting bisa mendekati produktivitas perkebunan swasta,” ujarnya lagi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bisnis

Sekarang Bayar Pajak Bisa Pakai Mobile Banking Bank Kalbar!

Published

on

Sekarang Bayar Pajak Bisa Pakai Mobile Banking Bank Kalbar!

Gencil News– Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Dari iuran pajak negara mampu membangun serta mengembangkan fasilitas-fasilitas umum yang memadai.

Sebagai warga negara yang taat pajak, hendaknya kita membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah tertera dan tepat waktu. Mulai dari pajak penghasilan, PBB, maupun pajak yang lainnya.

Dengan demikian sebagai warga negara kita sudah menyelesaikan salah satu tugas dan kewajiban sebagai warga.

Bank Kalbar juga membantu masyarakat Kalimantan Barat dalam memudahkan urusan dalam pembayaran pajak tersebut.

Supaya lekas terwujud program dan perluasan digitalisasi daerah dalam pengoptimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Baca juga   Miliki Potensi Listrik, Pembangunan Bendungan Bisa KPBU

Caranya melalui sistem pembayaran yang mudah dan efisien untuk membayar pajak daerah. Dengan transaksi melalui mobile banking Bank Kalbar.

pembayaran iuran pajak daerah tersebut mencakup PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Perparkiran, Pajak Retribusi, Pajak Reklame.

Selanjutnya, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah terimplementasi pada 9 daerah di Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sintang, Landak dan Sekadau.

Sedangkan pembayaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 9 pajak daerah lainnya telah terimplementasi pada 3 daerah yakni Kubu Raya, Landak dan Sekadau.

Continue Reading

Bisnis

Menparekraf Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kuliner di Maros

Published

on

By

Menparekraf Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kuliner di Maros
Menparekraf Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kuliner di Maros

Gencil News – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong pelaku ekonomi kreatif khususnya subsektor kuliner di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki.

Hal ini disampaikan Sandiaga saat menghadiri workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif di Kantor Bupati Maros, Selasa (23/11/2021).

Sandiaga menyampaikan bahwa Maros memiliki potensi kuliner yang sangat kaya, seperti Jalangkote, olahan kepiting termasuk kerupuk, abon, dan roti Maros.

Sehingga, ia pun mendorong peningkatan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif ini melalui pemanfaatan platform digital dan peningkatan desain kemasan produk. Serta dikolaborasikan dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Tadi kemasannya sudah kita akan kerja samakan, kemasan-kemasan yang lebih rumahan, tradisional akan ditingkatkan melalui kolaborasi Rumah Kemasan dari Pemkab Maros dengan program-program Kemenparekraf seperti “Beda’kan” (Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara) dan juga fasilitasi pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) harapannya untuk mendorong menggerakkan perekonomian masyarakat kita akan onboarding ke program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan stimulus Rp50 juta per merchant dan juga dengan voucher melalui belanja online nasional.

Baca juga   Menpora Harap Sinergi antara Pusat dengan Daerah Sukseskan DBON

Kami berharap ekspansi pasar ini bukan cuma lokal, tapi juga nasional,” kata Sandiaga.Selain itu, Sandiaga mengatakan potensi-potensi kuliner yang ada di Kabupaten Maros ini juga dapat mengikuti Program Indonesia Spice Up The World untuk dipasarkan ke diaspora Sulawesi Selatan di luar negeri.

“(Tujuannya) agar produk kreatif Maros ini bisa diekspor,” katanya.Sandiaga menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk mendata para pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Maros yang nantinya akan dibantu secara langsung melalui program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Mulai dari pemasaran, pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan sekaligus perizinan dan pelaporan keuangan.

Jadi ini bentuk pelaporan konkret kita. Kita akan menyiapkan menu mana saja yang dibutuhkan oleh UMKM,” katanya.

Baca juga   Aksi "Bela Palestina" di Pontianak, Ada Pegalihan di Jalan Ayani

Sandiaga juga mendorong agar para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maros untuk menerapkan protokol kesehatan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability).

“Karena di era pandemi COVID-19 ini kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan ini yang diperlukan. Jadi kami juga memberikan fasilitasi agar produk-produk dari ekonomi kreatif ini juga disajikan dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” ujar Sandiaga.

Kegiatan workshop di Kabupaten Maros akan diikuti oleh 35 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor di antaranya dari subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Selain pemberian materi terkait peningkatan inovasi dan kewirausahaan, workshop ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan pelaku ekonomi kreatif yang hadir dalam kegiatan ini.

Baca juga   Polisi Melawi Amankan 1 Orang Supir Truck Jadi Kurir Narkoba

Workshop ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Menparekraf Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-isu Strategis, Brigjen TNI Ario Prawiseso; Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto; Direktur Poltekpar Makassar, M. Arifin; Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam; dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Ferdiansyah.

Continue Reading

Bisnis

Berikut Rincian Biaya Pembuatan Sertifikasi Halal Oleh Menteri Keuangan

Published

on

By

Berikut Rincian Biaya Pembuatan Sertifikasi Halal Oleh Menteri Keuangan

Gencil News- Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan tarif dalam pembuatan sertifikasi halal. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Untuk pembuatan sertifikasi produk halal di badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal buat berkisaran Rp300 ribu sampai dengan Rp5 juta.

Biaya itu untuk sertifikasi halal dengan proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk serta registrasi sertifikat halal luar negeri.

Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

Baca juga   Pandemi Korona Hantam Bisnis Ritel Busana

Pada pasal 7 ayat 3 aturan tersebut sudah jelas bahwa biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Itu mengacu paada biaya yang telah kepala BPJPH tetapkan.

Untuk pelaku usaha besar biaya sertifikasi halal berbeda. Biaya sertifikasi halalnya bisa terkena 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan.

Lalu untuk pelaku usaha mikro dan kecil, atau UMK. Tarif layanan pernyataan halal, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk tarif Rp 0 atau bisa gratis.

Continue Reading

Bisnis

Bank Kalbar Berikan Bantuan CSR Kepada Kabupaten Sanggau

Published

on

By

Bank Kalbar Berikan Bantuan CSR Kepada Kabupaten Sanggau

Gencil News- Pada sebagian wilayah yang berada pada Kabupaten Sanggau masih diterjang oleh banjir. Hal ini membuat aktivitas warga masyarakat terganggu.

Dari hal inilah Bank Kalbar memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Yang mana bantuan itu berupa Corporate Social Responbility (CSR) yakni sembako kepada masyarakat Kabupaten Sanggau yang terkena banjir.

Bantuan ini langsung diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bersamaan dengan penyerahan bantuan Presiden Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi. Pada hari Minggu (21/11/2021).

Direktur Umum Bank Kalbar, Rokidi mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dari kepedulian Bank Kalbar terhadap masyarakat yang terdampak akibat banjir pada sebagian wilayah Kabupaten Sanggau.

“Saya harap dengan adanya bantuan CSR Bank Kalbar ini bisa bermanfaat untuk masyarakat
yang membutuhkan baik diposko maupun dirumah warga yang terdampak banjir,”kata Rokidi.

Baca juga   Polisi Melawi Amankan 1 Orang Supir Truck Jadi Kurir Narkoba

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan bahwa untuk bantuan dari Presiden sebanyak 20 ribu paket sembako.

“Bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak banjir pada wilayah Kalbar. Seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu,”jelas Sutarmidji.

Ia menambahkan bahwa untuk bantuan sembako dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 3 ribu paket pada masing-masing daerah.

“Yakni seperti Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu,
sedangkan 5 ribu paketnya akan diserahkan kepada Kabupaten yang sangat
membutuhkan,”pungkasnya.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING