Gencil News –VOA – Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde Kamis (21/1) mengatakan bank itu akan mempertahankan paket stimulus ekonomi terkait COVID-19 karena ekonomi Zona Euro yang beranggotakan 19 negara terus menghadapi ancaman ekonomi akibat pandemi.

Berbicara di Berlin, Lagarde mengatakan bahwa walaupun vaksin yang baru disetujui dan program vaksinasi di Eropa merupakan nilai tambah, lonjakan kasus COVID-19 di seluruh benua itu telah mendorong karantina wilayah dan pembatasan baru yang memengaruhi ekonomi di sebagian besar negara.

• Bank Sentral Asia Lanjutkan Pelonggaran untuk Dukung Pemulihan
• Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kejahatan Siber
• Bank-Bank Sentral Bergabung Pelajari Potensi Mata Uang Digital
• Uang Kertas Dolar Amerika Yang Datang Dari China Akan Di Karantina
• Malaysia Tahan 60 Warga Negara China dan 6 Kapal

Dia mengatakan, “Pandemi terus menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat serta perekonomian kawasan euro dan global.”

Tahun lalu, ECB menerapkan paket stimulus darurat COVID-19 yang mencakup pembelian obligasi pemerintah dan perusahaan yang dirancang untuk memompa uang ke ekonomi negara-negara anggota, mempertahankan suku bunga tetap rendah, dan memberi bisnis akses pada pinjaman murah. Perusahaan telah menggunakan pinjaman tersebut untuk membayar pekerja yang dirumahkan selama pandemi.

• Habiskan Akhir Pekan Keluarga Dengan 5 Film Menarik
• 4 Sinetron Televisi Viral yang Memiliki Rating Tinggi
• 4 Film tentang Bisnis dan Kisah Sukses Para Pengusaha
• Disajikan penuh emosional, Rizky Febian Rilis ‘Ku Rindu Ibu’
• WandaVision Menjadi Serial Orisinil Pertama Marvel Studios

Pada bulan Desember, bank menambahkan $ 607 miliar ke dalam rencana tersebut, sehingga keseluruhan nilai program itu menjadi $ 2,2 triliun, dan diperpanjang hingga Maret 2022.

Estimated reading time: 1 minute

Gencil News – Pemerintah masih memperpanjang stimulus listrik gratis bagi pelanggan 450VA dan pemberian diskon hingga 50% kepada pelanggan 900VA. Stimulus listrik gratis ini akan berlangsung hingga bulan maret 2021.

Untuk skema penyaluran stimulus akan berbeda dengan sebelumnya. Berikut penjelasannya:

1. Dibatasi selama 720 jam nyala

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan, untuk tahun 2020 semua pemakaian pelanggan pasca bayar 450VA dan 900VA mendapat diskon masing-masing 100% dan 50%. Namun, untuk stimulus perpanjangan kali ini ada batasnya.

Bagi pelanggan 450VA akan nyala gratis selama 720 jam nyala atau setara 324 kWh. Pembatasan juga dilakukan pada pelanggan 900VA subsidi, di mana listrik gratis diberikan untuk pemakaian 720 jam nyala atau setara 648 kWh.

2. Kelebihan pakai, tarif normal

Pemakaian di atas 720 jam akan dikenakan tarif normal. Tarif normal ini maksudnya sesuai tarif yang telah disubsidi pemerintah.

“Karena kalau lebih daripada itu seharusnya memang bukan haknya lagi untuk mendapatkan. Sehingga pemakaian diskon tarif setara 720 jam nyala yaitu sebesar 324 kWh, ini yang diberikan diskon 100%. Di atas itu maka dikenakan tarif normal subsidi,” terangnya.

3. Ketentuan diskon token listrik

Untuk pra bayar 450VA, pada 2020 token listrik gratis diberikan sebesar pemakaian tertinggi Desember 2019-Februari 2020. Untuk 2021 ini, token gratis diberikan sebesar stimulus tahun 2020.

• Malam Tahun Baru Masyarakat Dilarang Jual Dan Nyalakan Kembang Api
• Pemerintah Perpanjang Bantuan Keringanan Biaya Listrik PLN
• Token Listrik Gratis Bulan November 2020 dari PLN? Begini Caranya
• Serahkan Bantuan Modal Kerja, Presiden: Jangan Menyerah
• Gratis Token Listrik pln.co.id Oktober 2020, WhatsApp ke 08122-123-123

Pada pra bayar 900VA, diskon 50% tahun lalu diberikan berdasarkan konsumsi tertinggi Desember 2019-Februari 2020 dalam bentuk token gratis. Untuk tahun ini, diskon 50% diberikan ketika pelanggan melakukan transaksi pembelian token.

“Mereka haruslah membeli token kemudian tokennya itu akan diberikan diskon 50%,” katanya.

Estimated reading time: 2 minutes

Gencil News – VOA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sekitar 100 ribu pekerja terancam di-PHK karena industri baja dalam negeri terancam gulung tikar karena kalah bersaing dengan baja impor.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong Kementerian Perdagangan untuk melindungi industri baja dalam negeri.

Menurutnya, industri baja dalam negeri terancam tutup karena kalah bersaing dengan baja impor asal China yang jauh lebih murah. Penyebabnya penerapan bea masuk untuk produk baja paduan (kategori I-H section) dari luar negeri tidak diperpanjang pemerintah.

Kata dia, setidaknya 100 ribu pekerja industri baja di tanah air terancam PHK jika pemerintah tidak meneruskan kebijakan bea masuk untuk baja impor kategori tersebut.

“Masuknya baja dari luar negeri mengancam industri baja nasional milik investor Indonesia. Karena khususnya China harganya murah karena ada subsidi pemerintahnya terhadap produk-produk baja mereka,” jelas Said Iqbal dalam konferensi pers online, Kamis (21/1/2021).

Said Iqbal menambahkan ancaman PHK pada masa pandemi corona ini akan membuat perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Karena itu, kata dia, Kementerian Perdagangan perlu membuat pengecualian (diskresi) terkait kebijakan penerapan bea masuk ini.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor nonmigas yang masuk ke Indonesia dengan nilai USD 7,63 miliar atau senilai Rp106,8 triliun pada 2019.

Kemendag Belum Beri Tanggapan

Belum ada tanggapan dari Kementerian Perdagangan terkait usulan dari buruh untuk memperpanjang penerapan bea masuk terhadap produk baja impor (I-H section). Namun, menurut situs Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan, status produk baja impor kategori ini telah dikenakan tindakan pengamanan (bea masuk).

Ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya. Peraturan Menteri ini berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan dan berakhir pada 20 Januari 2021. Aturan ini mewajibkan produk impor tersebut dikenakan bea masuk sebesar 17,75 persen pada tahun pertama, 17,5 persen pada tahun kedua, dan 17,25 persen pada tahun ketiga.

Peraturan menteri ini merupakan perpanjangan dari aturan serupa sebelumnya pada periode 2015-2018 dengan penerapan bea masuk 28 persen pada tahun pertama hingga 18 persen pada tahun ketiga.

Industri Baja Timbulkan Dampak

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi berbeda pandangan dengan KSPI. Menurutnya, industri baja merupakan industri hulu yang dapat berpengaruh terhadap industri lain. Ia berpendapat harga baja impor yang murah juga akan berdampak positif terhadap industri lainnya. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum memperpanjang penerapan bea masuk terhadap baja impor.

“Kalau misalkan ini dinaikkan tarifnya. Artinya di sektor lain yang menggunakan baja akan mengalami kenaikan ongkos produksi dan akan ada implikasi pengangguran juga. Jadi kita harus berbicara ekosistemnya, bukan satu sektor saja,” jelas Faisal Hastiadi kepada VOA, Kamis (21/1/2021) malam.

Faisal juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan nilai tambah produk baja dan besi nasional yang memanfaatkan baja impor asal China . Apalagi, kata dia, produk nasional tersebut juga diekspor ke China selama pandemi ini.