9 Kekerasan Seksual Perlu Masuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mengingatkan urgensi RUU PK-S ini. Menurutnya, seandainya Indonesia mempunyai RUU ini sejak dari dulu, maka kasus-kasus yang viral seperti kasus Baiq Nuril dan lain-lain tidak akan terjadi.

“Kita harus punya RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena kalau kita memang sudah punya UU baik, tidak akan terjadi kasus-kasus seperti itu . Bisa korban di proses, bisa tidak ada vonis yang justru mengkriminalkan korban. Ini kan berarti ada apa dengan aturan sekarang,” kata Ratna.

Ratna pun mendorong, sembilan jenis bentuk kekerasan seksual yang sudah ada di dalam draft UU DPR itu agar dimasukkan dan diatur dalam RUU PK-S ini yaitu perkosaan, perbudakan seksual, Pemaksaan pelacuran, Penyiksaan seksual, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan perkawinan, Pelecehan seksual dan Eksploitasi seksual. Dia berharap dalam pembahasannya nanti, hal tersebut tidak di kurang-kurangkan atau bahkan dihilangkan.

Baca juga   FOKUS GENCILNEWS: Sidik Nugroho "Anak dan Benih-benih Kebencian"

Banyak Anggota DPR Ditengarai Punya Pemahaman Salah tentang RUU PK-S

Sementara itu, anggota panja RUU PK-S komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan mandeknya proses pengesahan RUU PK-S ini karena masih banyaknya anggota dewan yang menganggap bahayanya RUU tersebut karena berpotensi seperti melegalkan perzinahan, LGBT dan sebagainya.

“Ketika dibuka di komisi 8 awalnya masih orang pendeketannya masih normatif, tapi makin lama memang perspektifnya mulai kelihatan untuk yang setuju dan tidak setuju. Kemudian banyak masukan yang masuk ke dalam ruang kerja kita di DPR. Mostly itu memang menganggap UU ini berbahaya. Karena wah ini intervensi privatisasi urusan seksualitas pribadi , atau ada yang melihat oh UU ini nanti yaitu lah melegalkan perzinahan, LGBT,” papar Dian.

Baca juga   Di Papua "Pemilu" Menggunakan Sistim Noken

Maka dari itulah, sampai sekarang proses pembahasan RUU PK-S ini masih ada dalam tahap rapat dengar pendapat dan tidak kunjung sampai ke tahap pembahasan draft di komisi VIII DPR RI. Menurutnya, dengan banyaknya perspektif terkait RUU ini, sudah seharusnya segera dilakukan pembahasan draft UU tersebut ke setiap pasalnya.

Dia berharap pada sisa periode kepengurusan DPR yang tinggal sedikit ini, RUU PK-S bisa segera disahkan. Karena kalau tidak, proses RUU PK-S ini harus mengulang dari awal di periode DPR baru nanti yang prosesnya sangatlah panjang. [gi/em]

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.