Jalan Terjal Menuju Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Mandeknya proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di DPR menimbulkan kegelisahan semua pihak.

Betapa tidak, korban kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan sebagian bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban tersebut.

Ludwina Inge Nurtjahyo dari Fakultas Hukum UI mengatakan dari tahun 90-an, Indonesia memang belum punya UU khusus tentang kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya di Indonesia ada beberapa peraturan atau UU yang sebenarnya bisa melindungi perempuan terutama korban kekerasan seksual, namun sayangnya hingga saat ini UU tersebut justru tidak diimplementasikan dengan baik.

“Indonesia sudah banyak sekali mempunyai peraturan yang keren, yang baik, yang sebetulnya kalau itu diterapkan, kemudian itu akan berguna dalam konteks melindungi perempuan.

Baca juga   Pemerintah Perlu Bertindak Cepat Memberantas Paham Ekstrem

Tetapi kita tidak hanya berbicara soal substansi hukum, UU perlu untuk disosialisasikan, digerakkan, dipahami, ditegakkan, nah proses inilah di kita yang masih belum berjalan,” ungkap Inge.

Dalam diskusi publik “Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Perwari, Jakarta, Jumat (30/11), Inge menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: minimnya pengetahuan dan ketidakpahaman korban akan proses hukum yang harus dijalani. Seperti apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, kemana harus mengadu dan sebagainya.

Penanganan Korban Kekerasan Seksual Kerap Dianggap Bukan Prioritas

Belum lagi para korban harus menghadapi budaya hukum yang telah mengakar di aparat penegak hukum dengan perspektif bahwa kasus seperti ini bukanlah prioritas.

Dalam prakteknya, kata Inge banyak aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman bagaimana melakukan proses penyidikan kasus kekerasan seksual seperti, banyak aparat penegak hukum yang cederung rasis, melakukan intimidasi, bias kelas, bias gender, kurang berempati, kurang pengetahuan akan produk hukum baru dan lain-lain.

Baca juga   Dilarang!! Politik Praktis Rumah Ibadah

Oleh karena itu menurutnya selain perlu segeranya pengesahan RUU PK-S itu, perlu pula segera dibentuk layanan hotline service, shelter atau rumah aman yang anggarannya diambil dari dana pembangunan.

Juga pelatihan bagi aparat penegak hukum pada level pemula sehingga mereka mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana melakukan proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual.

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.