Membangun Jawa Tengah Sebagai Raksasa Perikanan

Membangun Jawa Tengah Sebagai Raksasa Perikanan
Membangun Jawa Tengah Sebagai Raksasa Perikanan

Membangun Jawa Tengah Sebagai Raksasa Perikanan – Propinsi Jawa Tengah perlu menata kembali pembangunan sosial ekonominya selepas hiruk-pikuk politik yang melelahkan pasca kontestasi Pilgub 2018, Pilpres dan Pileg 2019.

Pembangunan di kawasan tersebut perlu kembali didorong secara intensif khususnya produksi pangan. Sebagai propinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia berdasarkan sensus BPS tahun 2010 sebesar 32.382.657 juta jiwa, Jawa Tengah memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus penyerapan tenaga kerja penduduk di wilayahnya. Akses transportasi dan distribusi barang/jasa beserta perbedaan kondisi alam di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi propinsi tersebut.

Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi andalan bagi propinsi Jateng baik dalam peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja hingga perbaikan gizi masyarakat.

Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa dalam sektor perikanan. Total volume perikanan tangkap propinsi tersebut berada di urutan ke-8 secara nasional sebesar 274.469 ton dengan nilai  Rp 8,75 triliun. Adapun untuk perikanan budidaya, Jawa Tengah ada di urutan ke-5 dengan total volumenya 485.689 ton dengan nilai 10,32 triliun (KKP: 2017). Potensi sumber daya perikanan di propinsi tersebut sebetulnya masih sangat besar, namun tantangannya juga tidak kalah besar.

Perbedaan tantangan tersebut berbeda di setiap kabupaten/kota. Di pesisir utara yang menghadap Laut Jawa, masalah yang dihadapi adalah pencemaran lingkungan, tata ruang laut dan akses penangkapan ikan. Di pesisir selatan, masalah yang dihadapi adalah infrastruktur penghubung dengan pesisir utara dan dukungan sarana/prasarana di pelabuhan. Bagi daerah yang memiliki posisi landlocked, masalah yang dihadapi adalah aksesibilitas transportasi.

Di pesisir selatan Jawa Tengah, Cilacap merupakan raksasa tidur perikanan. Kabupaten ini menghadap langsung Samudera Hindia dan merupakan pelabuhan barang satu-satunya di pesisir selatan Pulau Jawa. Potensi perikanan khususnya ikan tuna (Thunnus sp), yang memiliki nilai ekonomi tertinggi di dunia sangat luar biasa di perairan Samudera Hindia. Pentingya Samudera Hindia mendorong komunitas internasional membentuk Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), sebuah organisasi perikanan internasional yang mengatur tata kelola penangkapan tuna di Samudra Hindia dan menginduk pada Food and Agriculture Organization (FAO). Indonesia sendiri aktif sebagai anggota dari organisasi tersebut.

Baca juga   Melihat Museum President’s House India Mahatma Gandhi

Dukungan infrastruktur di pelabuhan Cilacap sudah sangat bagus. Dukungan listrik atau energi sebagai prasyarat utama investasi juga sangat memadai. Sayangnya investasi perikanan di kabupaten tersebut belum memenuhi harapan. Diperlukan strategi yang berbeda untuk menangani masalah minimnya investasi bidang perikanan di Cilacap. Selain Cilacap, ada 2 kabupaten lainnya di Jateng yang menghadap ke Samudera Hindia yaitu Kebumen dan Purworejo. Minimnya investasi juga dialami oleh kedua kabupaten tersebut.

Permasalahan di pesisir pantai utara Jawa Tengah berbeda dengan pesisir pantai selatan. Masalah pencemaran, perluasan lahan pemukiman dan industri menurunkan daya dukung pesisir di kawasan tersebut. Pembangunan tambak di kawasan pesisir tanpa pendekatan ekologi turut mempercepat penurunan data dukungnya. Meskipun demikian, pesisir pantai utara Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Di kawasan tersebut bandeng (Milkfish/Chanos chanos), kepiting rajungan (Blue crab/Callinectes sapidus), kepiting soka (Scyla serrata) dan udang windu (Giant tiger/Penaeus monodon) merupakan primadonanya.

Pendekatan kepada kelompok nelayan diperlukan untuk mendorong pengelolaan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan. Kawasan ramah lingkungan akan menjaga kelestarian sumber daya perikanan seperti kepiting rajungan (Blue crab). Komoditas tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di pasar ekspor. Apabila dikelola dengan baik, kesejahteraan nelayan di kawasan tersebut akan terjaga. Kecamatan Morodemak di Kabupaten Demak merupakan contoh bagus keterlibatan nelayan dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan perairan yang menjadi habitat kepiting rajungan.

Khusus di kawasan non pesisir (landlocked), perlu didorong budidaya ikan air tawar. Di kawasan tersebut, tantangannya adalah kelestarian lingkungan dan bahaya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Diperlukan pendekatan khusus melalui penerapan mitigasi bencana sesuai dengan kondisi alam. Budidaya perikanan air tawar sangat bagus dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di kawasan tersebut seperti gurame, lele, nila, ikan mas dan lain-lain.

Untuk mendorong optimalisasi sektor perikanan di Jawa Tengah, diperlukan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mengatur tentang pengelolaan perikanannya. Kehadiran BUMD sangat diperlukan terlebih apabila tidak ada pihak lain yang terlibat dalam pengembangan usaha bidang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di kawasan tersebut. BUMD harus hadir sebagai solusi untuk mendorong peningkatan nilai ekonomi di kawasan.

Baca juga   Sebelas Anak Komodo Jadi Penghuni Baru Kebun Binatang Surabaya

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dicantumkan bahwa pendirian BUMD diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.

Selain itu diperlukan pembentukan kemitraan yang terukur antara BUMD dengan BUMN untuk mengembangkan sektor perikanan di Jawa Tengah. Titik kritisnya adalah pada kemampuan pengelolaan BUMD itu sendiri. Dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di BUMD merupakan kata kuncinya. Tanpa dukungan SDM yang handal di bidang perikanan, akan sulit bagi BUMD untuk menghasilkan manfaat bagi pengembangan sektor perikanan.

Ketersediaan infrastruktur juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong optimalisasi usaha dan investasi perikanan di Jawa Tengah. Selesainya pembangunan jalan tol Trans Jawa merupakan pengungkit dari pertumbuhan ekonomi berbagai sektor khususnya perikanan dan dapat menciptakan efek ganda tidak hanya dari sisi akses pasar namun juga peningkatan gizi masyarakat dan kesejahteraan pemangku kepentingan di sektor perikanan.

Seiring dengan perkembangan infrastruktur di Jawa Tengah, teknologi informasi juga berpeluang mendorong peningkatan akses pasar dari produk perikanan Jawa Tengah ke berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Perkembangan bisnis e-commerce yang diikuti oleh bisnis rintisan yang berbasis teknologi (start-up) di Indonesia yang berkembang pesat dapat menunjang perkembangan akses pasar produk perikanan di Jawa Tengah.

Dukungan infrastruktur, perkembangan teknologi digital, kehadiran BUMD dan pembangunan sektor perikanan yang berbasis pada kelestarian sumber daya alam akan mendorong peningkatan usaha dan investasi yang berkesinambungan. Hal tersebut akan mendorong perkembangan di sektor lain seperti jasa pariwisata, ekonomi kreatif dan lainnya. Kondisi tersebut akan mendukung berkembangnya Jawa Tengah sebagai raksasa perikanan nasional.

Penulis: Andre Notohamijoyo

Pemerhati Perikanan

Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News