Sebagai penghasil telur terbesar di Indonesia, Jawa Timur berkepentingan memastikan produk telurnya bebas dari dioksin, sementara aktivis lingkungan berharap upaya lebih dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dan dampak sampah plastik.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan telur produksi peternakan di Jawa Timur bebas dari bahaya dioksin. Hal ini merupakan respon atas beredarnya di media, hasil penelitian sejumlah lembaga terhadap sampel telur milik warga Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, serta di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Khofifah, Jawa Timur setiap tahunnya mampu menghasilkan 8,2 miliar butir telur dalam setahun, dan berkontribusi terhadap 29 persen kebutuhan telur nasional. Pihaknya memastikan pengawasan kualitas berjalan dengan baik pada peternak ayam petelur di Jawa Timur.

“Telur dari Jawa Timur berkontribusi 29 persen dari kebutuhan telur nasional, maka semuanya harus bisa dipastikan bahwa telur-telur yang komersial seperti ini, In syaa Allah semua dalam posisi quality control yang terjaga,” ujar Khofifah.

Baca juga   7 Mahasiswa Papua lulus dari Kampus di AS, 1 Lulus Magna Cum Laude

Guna mendukung visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia unggul mulai tahun 2020, Khofifah mendorong pengambil kebijakan di tingkat pusat agar segera menerbitkan peraturan yang melindungi kepentingan industri, serta tetap memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

“Kita mohon kembali regulasi yang terkait dengan pihak kepabeanan, regulasi kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang itu di dalam kewenangan Kementrian LHK, kita mohon semuanya bisa berseiring dengan upaya membangun kehidupan yang sehat. Kalau pembangunan SDM itu masuk visi pertama secara nasional, pembangunan SDM itu berarti harus sehat, harus terdidik, sehingga SDM-nya bisa maju dan unggul,” tambah Khofifah.

Aktivis Ecoton melakukan aksi bahaya dioksin akibat pembakaran sampah plastik.
Aktivis Ecoton melakukan aksi bahaya dioksin akibat pembakaran sampah plastik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Khofifah, telah membahas rencana konversi energi yang digunakan industri pembuatan tahu dan krupuk milik masyarakat. Sebelumnya industri tersebut memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan bakar. Konversi atau alternatif energi pengganti ini menjadi bahasan penting pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/ kota serta instansi terkait, agar masyarakat mau beralih dan tidak lagi menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar.

Baca juga   Jelang Pilpres, Obor Rakyat Terbit Lagi

“Para pelaku IKM (industri kecil menengah) Tahu di Tropodo, itu siap-siap mengkonversi bahan bakar yang sementara ini dari plastik, satu opsinya adalah wood palette. Paling memungkinkan dan paling terjangkau adalah wood palette, menurut hitungan Pak Bupati. Yang kedua adalah, sudah dikomunikasikan oleh Pemkab Sidoarjo dengan PGN (Perusahaan Gas Negara), memperpanjang pipa city gas. Kemudian ketiga, adalah dengan CNG (compressed natural gas). Keempat adalah dengan LPG (liquefied petroleum gas),” tukasnya.

Selain Desa Bangun yang menjadi tempat pembuangan dan pemilahan sampah plastik oleh masyarakat, Desa Tripodo menjadi perhatian karena terdapat 60 lebih industri pembuatan Tahu dan Krupuk, yang memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan bakar. Sampah plastik dipilih setelah harga kayu bakar maupun energi lainnya semakin mahal. Sebagai perbandingan, harga 1 truk kayu bakar dihargai antara Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Sedangkan harga satu truk sampah plastik hanya berkisar Rp 300.000.