Gencil News – Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran tahun 2021. Pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diimbau agar tidak melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2021.

“Mengimbau kepada pekerja swasta dan PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” kata Ida dalam siaran pers, Minggu (18/4/2021).

• Pemerintah Harap Sektor Swasta Ikut Andil Pulihkan Ekonomi
• Larangan Mudik Bagi ASN, Badan Kepegawaian Sudah Lakukan Sosialiasi
• Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran
• Alasan Jokowi Melarang Mudik Lebaran Tahun Ini
• HUT PMI ke-75, Wali Kota Pontianak: PMI Mampu Berinovasi dan Berkreativitas

Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja dan PMI dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

 SE ini  ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan Penempataan Pekerja Migran Indonesia.

Walaupun Surat Edaran ini sudah diterbitkan, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang memiliki kondisi darurat.

• Pegawai Swasta dan PMI Mau Mudik Lebaran, Cek Dulu Persyaratannya
• Songket Sambas Simbol Tingginya Peradaban Sebuah Budaya
• Doa Kami pada Bulan Ramadhan ini Yaa Allah
• Ria Norsan Bagikan 500 Paket Sembako Untuk Dhuafa
• Sandiaga Uno Beli Mobil Ajukan Kredit, Memang Berapa Kekayaannya?

Kondisi darurat yang dimaksudkan adalah, apabila ada anggota keluarga yang meninggal, keluarga yang sakit, kepentingan persalinan, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga.

Bagi yang memiliki kepentingan kondisi darurat diatas, pekerja yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM).

SIKM bagi para pekerja swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik oleh pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Bagi Pekerja Migran Indonesia jika ingin mudik, bisa melampirkan surat dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri. Yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik, dari pejabat yang dimaksud.

GENCILNEWS– Bagi anda yang menyukai berpergian, baik untuk perjalanan bisnis atau liburan. Menggunakan moda transportasi udara adalah pilihan yang masuk akal yaitu cepat sampai di tujuan. Menunggu jam keberangkatan pesawat, bagi sebagian orang akan membosankan. Tetapi tak jarang yang menikmati dengan menghabiskan waktu untuk berlama-lama di bandara. (lebih…)

GENCIL NEWS- VOA –Area baru bertema Avengers yang mencakup wahana Spider-Man akan dibuka di Walt Disney Co Disneyland Resort di California pada 4 Juni. Hal itu diungkapkan oleh kepala divisi taman perusahaan pada Kamis (8/4), seperti dilansir Reuters.

Pembukaan wahana tersebut akan dilakukan beberapa minggu setelah resor di Anaheim mulai menyambut kembali pengunjung untuk pertama kali dalam satu tahun mulai 30 April.

Disneyland, taman hiburan Disney, dan California Adventure di dekat taman hiburan itu, tutup pada Maret 2020 untuk membantu mencegah penyebaran virus corona.

Josh D’Amaro, ketua taman, pengalaman, dan produk Disney, mengumumkan tanggal pembukaan atraksi Avengers itu dalam video yang diperlihatkan kepada wartawan.

Black Panther, Black Widow, Doctor Strange, Iron Man juga akan bisa disaksikan dalam taman itu, demikian juga Quinjet, pesawat canggih yang digunakan Avengers.

Sebelum datang, pengunjung Disneyland perlu melakukan pemesanan terlebih dulu dan harus mengikuti tindakan keamanan guna mencegah COVID-19 termasuk memakai masker dan menjaga jarak fisik.

Pemerintah Indonesia, awal Februari lalu telah memperpanjang peraturan karantina bagi kedatangan penumpang penerbangan internasional di tempat yang ditentukan pemerintah selama lima hari.

Gencil News – VOA – Sejak pembatasan terkait pandemi untuk penerbangan internasional ini diberlakukan banyak WNI dan diaspora Indonesia di Amerika merasakan beragam pengalaman di tanah air.

“Ada lima lah ya, di pesawat, di bangsal, ibu dokter di imigrasi, di tentara. Terus saya bilang sama tentaranya, sesudah mengambil kopor, waduh banyak juga ya pemeriksaannya, kayanya ini yang terakhir. Tentaranya bilang belom pak masih ada satu lagi,” ujar Bona kepada VOA.

Itulah enam prosedur pemeriksaan yang dialami Bona Pintubatu ketika pertama kali pulang ke tanah air pada bulan September dan November 2020 sebelum pemberlakuan karantina wajib untuk mencegah perebakan varian baru COVID-19 pada 28 Desember 2020.

Seperti penumpang WNI lainnya Bona diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID-19 demikian pula saat kembali pulanga bulan Januari 2021 ketika peraturan baru mulai berlaku.

“Kita digiring, jadi prosedurnya semua sama, sampai mengambil kopor, nanti ada pembatas polisi, kita harus melewati antrean, kita dipanggil 20-20, sepertinya sesuai bis datang. Tapi saya perhatikan orang banyak yang terobos-terobos juga terutama bule atau orang yang “dijemput”. Jadi saya kesal juga ngantrinya ada setengah – satu jam, begitu giliran kita masuk, saya lihat seperti tidak jelas, tidak jelas,” imbuhnya.

Sementara, Datrini Djangkuak, diaspora Indonesia lainnya, pulang ke tanah air ketika aturan baru diberlakukan ia merasa sedikit lega karena ketika peraturan karantina wajib, pertama kali digulirkan, pemerintah yang menanggung semua biaya untuk WNI.

“Swabnya dua kali, jadi pas datang kemudian pas mau keluar karantina. Tiga hari kemudian di swab lagi. Karantina ditanggung semua terus hotel makan tiga kali sehari, sampai laundry, semuanya ditanggung. Kecuali yang sudah pesan hotel sendiri atau orang asing itu tidak ditanggung,” tuturnya.

Setelah tahap perpanjangan, pemerintah kini hanya menanggung biaya karantina bagi WNI Pekerja Migran Indonesia dan pelajar, sedangkan WNI lainnya harus menanggung sendiri biaya karantina di hotel dan uji medis Covid-19 yang dikenal sebagai tes PCR.

Desy Apriliani berangkat dari California, dengan tujuan akhir Bali. Tahap pertama pemberlakuan karantina mewajibkannya menjalani karantina di Jakarta, dan harus menerima pembatalan penerbangannya tanpa ganti rugi dari perusahaan penerbangan. “Itu bagian di mana sebagai seorang pelaku perjalanan, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi, siapa yang mau disalahkan juga sebenarnya, sulit untuk diprediksi. Tapi kalau bisa diperbaiki, kalau saja saya tahu bahwa kewajibannya memastikan kita harus demikian, tiket bisa saja saya batalkan yang Jakarta-Bali.”

Keterbatasan dan kesimpang siuran informasi membuat Desy pada bulan Januari akhirnya memutuskan karantina wajib mandiri di hotel yang dipilihnya sendiri di Jakarta, dengan biaya tambahan enam hingga tujuh juta rupiah. Ia menyayangkan karantina yang harus dilaksanakan di Jakarta.

“Berapakah kontribusi orang yang pulang dan positif menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, kalau tidak signifikan kenapa harus karantina lima hari, di Jakarta lagi. Saya paham ada kucuran dampak ekonomi, karena jelas-jelas membantu ekonomi, tapi kalau bicara Bali juga punya bandara internasional, lebih dari memadai untuk memfasilitasi karantina selama lima hari,” tambah Desy.

Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tertanggal 9 Februari 2021 tidak menyebutkan bandara internasional yang ditunjuk, namun dalam situs kementerian luar negeri, penjelasan tanya jawab mengenai surat edaran terbaru tersebut menyebut delapan bandara di Indonesia yang menerima perjalanan dari luar negeri, termasuk bandara Juanda dan Ngurah Rai di Bali.

Terlepas dari peraturan karantina wajib dan meskipun sebagian diaspora mengatakan siap mengikuti peraturan apapun, mereka umumnya ingin menghindari perjalanan internasional selama pandemi.