Arab Saudi Larang Indonesia Kirim Jamaah Umrah Untuk Sementara
Connect with us

Internasional

Arab Saudi Larang Sementara Indonesia Kirim Jamaah Umrah

Published

on

Arab Saudi Larang Sementara Indonesia Kirim Jamaah Umrah
Umat ​​Muslim, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram sambil menjaga jarak sosial yang aman, setelah otoritas Saudi meringankan restriksi untuk pencegahan Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, 1 November 2020. (Kantor Pers Saudi / Handout via REUTERS) - VOA

Gencil News – VOA – Arab Saudi melarang sementara Indonesia untuk mengirim jamaah umrah. Baru sekitar dua pekan, Arab Saudi mengizinkan jamaah dari luar negeri termasuk Indonesia, datang untuk berumrah. Negara itu kembali memutuskan melarang Indonesia mengirim jamaah umrahnya.

Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi Endang Jumali mengatakan saat ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid-19.

Keputusan itu diambil secara sepihak oleh Arab Saudi setelah mendapati adanya 13 jamaah dari Indonesia yang terinfeksi Covid-19 setelah menjalani tes swab saat menjalani karantina tiga hari di hotel tempat mereka menginap.

VOA menghubungi Endang Jumali, Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah. Membenarkan mengenai adanya larangan sementara bagi Indonesia untuk mengirim jamaah umrah.

Dia menambahkan sekarang ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid-19.

“Sehingga larangan bagi jamaah dari Indonesia hanya bersifat sementara yang kemungkinan untuk evaluasi berbagai aspek, baik di Arab saudi ataupun di Indonesia,” kata Endang.

Endang mengatakan sejak umrah bagi jamaah dari luar negeri dibuka pada 1 November lalu. Arab saudi baru mengizinkan Indonesia dan Pakistan untuk mengirim jamaah umrah.

Endang mengakui Saudi tidak menerbitkan daftar negara yang boleh memberangkatkan jamaah umrah. Riyadh juga tidak membuat pengumuman resmi tentang larangan sementara bagi jamaah umrah dari Indonesia.

Arab Saudi Evaluasi Kebijakan Umrah pada Masa Pandemi

Kepala Sub Direktorat Umrah Kementerian Agama Ali Zakiyudin mengatakan penghentian sementara umrah bagi jamaah asal Indonesia tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi guna mengevaluasi bagaimana memaksimalkan upaya untuk menekan penularan Covid-19 di antara jamaah umrah.

Ali mengaku belum mengetahui apakah sejak 1 November lalu juga ada jamaah umrah dari Pakistan yang terkena Covid-19 seperti yang terjadi pada 13 jamaah Indonesia.

Dia menduga evaluasi tersebut akan berfokus pada dampak kesehatan dari pembukaan umrah. Apakah pelaksanaan umrah sejak 4 Oktober sudah sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah Saudi.

Evaluasi itu juga untuk melihat tingkat kedisiplinan jamaah umrah dalam melaksanakan protokol kesehatan, apakah jamaah dari luar negeri yang datang untuk berumrah mengalami kesulitan dan berbagai hal terkait.

Ali menceritakan 13 jamaah yang terinfeksi Covid-19 ketika berada di Mekkah sudah menjalani tes swab sebelum terbang ke Arab saudi dan dinyatakan negatif sehingga dapat berangkat.

Sebanyak delapan jamaah berasal dari rombongan umrah gelombang pertama dan lima lagi yang positif berasal dari gelombang kedua.

Ali belum bisa memastikan kapan Indonesia bisa memberangkatkan kembali jamaah umrah. “Untuk pengumuman lebih tepatnya sampai dengan hari ini belum. Jadi yang jelas untuk ementara penghentian dalam rangka evaluasi. karena tidak ada rilis secara resmi. Kita juga sama-sama tahu ketika 1 November Arab Saudi buka tahapan untuk negara lain, kita pun tidak memperoleh rilis resmi,” ujar Ali.

Kemenag Kembali Sosialisasi Protokol Covid-19 di Arab Saudi pada Calon Jemaah Umrah

Menurut Ali, Kementerian Agama akan mengevaluasi kembali pemberangkatan jamaah umrah sejak 1 November.

Pihaknya akan memastikan jamaah sebelum berangkat tetap steril atau bebas dari Covid-19 setelah tes swab.

Kementerian Agama juga akan mensosialisasikan kepada jamaah umrah agar memahami protokol Covid-19 yang berlaku di Arab Saudi.

Sejak 1 November sudah 224 jamaah umrah berangkat pada gelombang pertama. 89 orang pada gelombang kedua, dan 46 orang pada gelombang ketiga.

Jamaah umrah gelombang pertama terbang ke Arab Saudi pada 1 November. Gelombang kedua pada 3 November dan gelombang ketiga pada 8 November.

Hanya 46 jamaah pada gelombang ketiga yang diizinkan berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Sedangkan jamaah di gelombang pertama dan kedua cuma bisa melaksanakan umrah tapi tidak bisa berziarah ke Madinah.

Setelah ditutup sejak 27 Februari karena pandemi Covid-19, Arab saudi membuka kembali umrah secara bertahap mulai 4 Oktober lalu.

Tahap pertama dan kedua umrah hanya untuk penduduk Saudi baik warga Saudi dan non-Saudi. Sedangkan di tahap ketiga sejak 1 November, Saudi mengizinkan jamaah dari luar Saudi untuk berumrah.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin

Published

on

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin
Barack Obama, Geoge W. Bush, Bill Clinton, dalam konser di College Station, Texas, 21 Oktober 2017.

Gencil News – VOA – Tiga mantan presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan begitu vaksin tersedia, mereka bersedia divaksinasi virus corona secara terbuka. Hal itu untuk mendorong seluruh warga Amerika agar bersedia divaksinasi untuk melindungi diri mereka dari penyakit yang telah membunuh lebih dari 275.000 orang di Amerika.

Mantan presiden Barack Obama, dalam episode “The Joe Madison Show” di SiriusXM yang diudarakan pada Kamis (3/12) mengatakan “saya berjanji ketika vaksin untuk orang-orang yang berisiko rendah, saya akan melakukannya.”

“Saya mungkin akan melakukannya di TV atau mendokumentasikannya,” tambah Obama, agar orang-orang tahu bahwa saya percaya pada sains.”

Namun, hal ini mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat.

Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan AS (Food and Drugs Administration/FDA) baru akan mempertimbangkan persetujuan bagi dua vaksin buatan Pfizer dan Moderna untuk tujuan darurat pada akhir Desember ini. Namun, saat ini diperkirakan tidak lebih dari 20 juta dosis dari tiap vaksin yang tersedia hingga akhir tahun ini. Setiap produk vaksin itu membutuhkan dua dosis, yang berarti pada tahap awal suntikan ini akan dijatah.

Awal pekan ini Komite penasihat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) tentang Praktik Imunisasi telah mengatakan bahwa para petugas layanan kesehatan dan warga panti jompo akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Ini mencakup sekitar 24 juta orang dari sekitar 330 juta penduduk Amerika.

Juru bicara mantan presiden Bill Clinton, Angel Urena, mengatakan Clinton “tentu” bersedia divaksin segera setelah “tersedia baginya, didasarkan pada prioritas yang ditentukan oleh pejabat-pejabat kesehatan publik.” “Dan ia akan melakukannya di depan umum jika hal ini membantu mendorong seluruh warga Amerika untuk divaksinasi,” tambah Urena dalam pernyataan, Kamis (3/12).

Urena menolak menjawab pernyataan apakah tim Clinton telah berkomunikasi dengan penasihat para mantan presiden lain tentang kemungkinan melakukan vaksinasi bersama di depan umum, ketika hal itu dimungkinkan.

Mantan kepala staf presiden George W. Bush, Freddy Ford, mengatakan kepada CNN bahwa mantan presiden itu baru-baru memintanya untuk bertemu dengan pakar penyakit menular terkemuka, Dr. Anthony Fauci, dan koordinator tanggapan virus corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, untuk memberitahu mereka bahwa “ketika saatnya tepat, ia ingin melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong sesama warga supaya divaksinasi.”

“Pertama, vaksin ini harus benar-benar aman dan diberikan pada penduduk yang menjadi prioritas,” ujar Ford. “Kemudian presiden Bush akan antre untuk mendapatkan gilirannya, dan dengan senang hati akan melakukannya di depan kamera.”

Satu-satunya mantan presiden lain yang masih hidup, Jimmy Carter, yang berusia 96 tahun dan merupakan mantan presiden tertua dalam sejarah Amerika, juga mendorong orang-orang untuk divaksinasi, tetapi tidak mengatakan apakah akan melakukannya di depan umum.

“Jimmy Carter dan istrinya, Rosalynn, hari ini mengatakan mereka mendukung penuh upaya vaksin Covid-19 dan mendorong setiap orang yang berhak untuk diimunisasi segera setelah vaksin ini tersedia di komunitas mereka,” demikian pernyataan Carter Center.

Continue Reading

Internasional

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS

Published

on

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS
Seorang pria memasukkan kode-kode siber ke dalam komputer, 1 Maret 2017. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Pejabat tinggi di Departemen Kehakiman, Rabu (2/12), mengatakan lebih dari seribu peneliti China telah meninggalkan Amerika di tengah upaya pemberantasan dugaan pencurian teknologi.

Dalam KTT Aspen Institute Cyber, William Evanina, Kepala Kontraintelijen yang merupakan bagian dari kantor Direktur Intelijen Nasional, mengatakan agen-agen China telah menarget personel pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden mendatang, dan “orang-orang yang dekat” dengan tim Biden.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan para peneliti Demers yang dirujuk itu berbeda dari kelompok yang disebutkan oleh Departemen Luar Negeri September lalu. Saat itu disampaikan bahwa Amerika mencabut visa lebih dari seribu warga negara China berdasarkan kebijakan presiden yang menolak masuk mahasiswa dan peneliti yang ditengarai menimbulkan risiko keamanan.

China menggambarkan langkah itu sebagai persekusi politik dan diskriminasi ras “terang-terangan” yang melanggar hak asasi.

Continue Reading

Internasional

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan

Published

on

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan
Penasihat senior Gedung Putih, Ivanka Trump, saat berkampanye untuk ayahnya, Presiden Donald Trump, di North Carolina.

Gencil News – VOA – Ivanka Trump, putri dan sekaligus penasihat presiden, dimintai keterangan di bawah sumpah pekan ini. Hal itu menjadi bagian dari gugatan perdata yang menuduh telah terjadinya penyalahgunaan dana nirlaba untuk pelantikan Donald Trump empat tahun lalu.

Dalam dokumen pengadilan yang diungkapkan Kantor Jaksa Distrik Columbia, Karl Racine, Selasa (2/12), diketahui bahwa deposisi itu digelar pada Selasa (2/12) ini.

Dalam gugatan hukum pada Januari 2020, Racine mengklaim bisnis real estat Donald Trump dan entitas lainnya telah menyalahgunakan dana nirlaba untuk memperkaya keluarga Trump.

Menurut gugatan hukum itu, sebuah perusahaan nirlaba yang bebas pajak – yang disebut sebagai “58th Presidential Inaugural Committee” atau “Komite Pelantikan Kepresidenan ke 58”, telah berkoordinasi dengan keluarga Trump untuk membayar lebih banyak bagi ruangan yang digunakan di Trump International Hotel di Washington DC.

Gugatan hukum Racine itu menuduh bahwa dalam satu kasus, organisasi nirlaba itu membayar lebih dari $300 ribu untuk mengadakan resepsi pribadi di hotel Trump, untuk tiga anak tertua presiden, yaitu Donald Trump Jr, Ivanka dan Eric pada malam pelantikan 20 Januari 2017.

“Aturan hukum di Distrik Columbia mewajibkan lembaga nirlaba untuk menggunakan dana mereka untuk tujuan publik yang harus diumumkan, bukan untuk menguntungkan individu atau perusahaan swasta,” ujar Racine awal tahun ini.

Gugatan hukum itu berupaya mendapatkan kembali uang bernilai $1 juta yang diduga telah disalurkan secara langsung pada bisnis keluarga Trump.

Juru bicara Gedung Putih tidak memberi tanggapan atas permintaan tanggapan yang diajukan Reuters. Komite pelantikan mengatakan keuangannya telah diaudit secara independen, dan bahwa semua uang dibelanjakan secara sah.

Meskipun undang-undang dana kampanye membatasi jumlah sumbangan kampanye, panitia pelantikan dapat menerima sumbangan tak terbatas, termasuk dari perusahaan.

Menurut dokumen Komisi Pemilu Federal, dana senilai $107 juta yang dikumpulkan komite pelantikan Trump adalah dana pelatinkan terbesar dalam sejarah. Komite pelantikan Trump diketuai oleh real estat dan investor Thomas Barrack.

Mantan tim kampanye Trump, Richard Gates, menjabat sebagai wakil ketua komite pelantikan. Gates adalah salah satu dari sejumlah mitra Trump yang dihukum dalam penyelidikan yang dilakukan mantan penasihat khusus Robert Mueller soal campur tangan Rusia dalam pilpres Amerika pada 2016. 

Continue Reading

TRENDING