AS-China Bersaing soal Vaksin dan Pemulihan Pasca Pandemi di Eropa
Connect with us

Internasional

AS-China Bersaing soal Vaksin dan Pemulihan Pasca Pandemi di Eropa

Published

on

AS-China Bersaing soal Vaksin dan Pemulihan Pasca Pandemi di Eropa

Gencil News – VOA – Amerika Serikat berencana menghidupkan kembali kerja sama dengan sekutu Eropanya, sementara Washington dan Beijing bersaing memengaruhi distribusi vaksin dan pemulihan pasca pandemi di Eropa.

Presiden AS Joe Biden akan berbicara pada Konferensi Keamanan di Munchen pada Jumat (19/2).

Pada Kamis (18/2), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan terlibat secara virtual dengan mitranya dari Perancis, Jerman, dan Inggris guna membahas apa yang disebut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, “tantangan global bersama.” Blinken juga akan ikut dalam Dewan Urusan Eropa dari Uni Eropa pada 22 Februari setelah diundang Wakil Tinggi Uni Eropa, Josep Borrell.

Pidato Biden muncul setelah Presiden China Xi Jinping berjanji menaikkan impor dari negara-negara di Eropa Tengah dan Timur dalam tahun-tahun mendatang.

Minggu lalu, Xi memimpin pertemuan tingkat tinggi virtual yang sudah lama ditunda dengan para pemimpin dan pejabat senior dari blok negara yang disebut “17+1”. China mengupayakan akses ke pasar vaksin COVID-19 Eropa sementara berusaha memperbesar pengaruh China di kawasan itu.

Blok 17+1 diluncurkan pada 2012 ketika China berusaha membina kerja sama dengan negara Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern Europe/ CEE). Dua belas negara dari blok itu adalah anggota Uni Eropa.

“China bersedia secara aktif mempertimbangkan kerjasama vaksin dengan negara-negara CEE,” kata Xi Jinping. Dia juga mengutip bahwa Serbia dan Hongaria adalah dua negara yang sudah mulai meluncurkan program vaksinasi dengan vaksin buatan China.

Upaya Beijing membujuk negara-negara Eropa datang sementara Washington juga mulai menggiatkan diplomasinya, apa yang oleh para pejabat digambarkan sebagai “revitalisasi persekutuan inti” dan kembali ke jalur multilateral.

“Pemerintahan Biden-Harris sangat berkomitmen pada dialog dan kerjasama yang mendalam dengan sekutu dan mitra kami sehubungan China, ini dimulai dengan Eropa,” kata juru bicara Deplu Amerika kepada VOA.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar

Published

on

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar
Aksi protes di depan Kedutaan Besar RI di Yangon, Myanmar, 24 Februari 2021.

Gencil News – VOA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Jumat (5/3) menjelaskan sampai saat ini belum ada eksodus warga Indonesia dari Myanmar walau kekerasan terus meningkat di negara tersebut pasca kudeta militer pada 1 Februari lalu.

“Sejauh ini belum ada laporan. Memang baru kemarin ditetapkan kondisi Siaga II dan kita belum mendengar adanya masyarakat kita yang memutuskan untuk pulang. Bahkan dari pihak KBRI sendiri pun belum memulangkan anggota keluarga mereka,” kata Faizasyah.

Faizasyah berharap situasi di Myanmar berangsur stabil sehingga tidak perlu mengevakuasi warga Indonesia dari Myanmar.

Dari sekitar 380 warga Indonesia yang menetap di Myanmar, lanjut Faizasyah, sebagian besar tinggal di Yangon. Perhatian pemerintah sekarang ini adalah soal keselamatan warga negara Indonesia di Myanmar karena kekerasan yang terus terjadi dapat ikut menimbulkan dampak.

Pemerintah melalui KBRI Yangon meminta warga Indonesia di Myanmar tidak berkegiatan di luar rumah, terutama di tempat-tempat ada kerumunan orang agar tidak menjadi korban.

Pakar ASEAN sekaligus pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan situasi sekarang itu sangat sensitif bagi elit dan rakyat Myanmar.

“Kesan yang harus diciptakan itu adalah kita simpati dan kita empati pada perkembangan demokrasi di dalam Myanmar. Itu yang nggak boleh sampai disalahartikan di Myanmar. Jadi bukan kita sibuk sendiri untuk mencari solusi di luar yang bisa dibuat oleh orang Myanmar. Jangan sampai tercipta kesan itu,” ujar Dinna.

Dinna menambahkan Indonesia bisa membahas persoalan Myanmar dengan pihak lain dengan tujuan tidak ada penindasan terhadap kebebasan sipil dan suara-suara demokrasi yang sudah berkembang di Myanmar.

Rencana junta militer untuk menggelar pemilihan umum baru tahun depan menurutnya merupakan tindakan kontraproduktif karena pesta demokrasi dilangsungkan tahun lalu sudah menyuarakan pilihan masyarakat Myanmar.

KBRI Yangon Tetapkan Siaga II

KBRI Yangon menetapkan kondisi Siaga II setelah kekerasan meningkat dalam dua pekan terakhir. Tindakan represif aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa di berbagai kota di Myanmar telah menewaskan puluhan warga sipil, termasuk 18 orang pada hari Minggu (28/2) dan 38 orang lainnya pada hari Rabu (5/3).

Situasi politik dan keamanan di Myanmar memanas setelah junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dikuasai Liga Nasional Untuk Demokrasi NLD pimpinan Aung San Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu November lalu. Junta militer menilai telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu itu, hal yang sudah dibantah NLD dan komisi pemilu.

Dalam kudeta 1 Februari itu pihak junta militer menangkapi para pejabat sipil dan aktivis demokrasi, serta wartawan yang meliput kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap para demonstran.

Suu Kyi juga sudah mulai diadili dengan tiga dakwaan, termasuk memiliki walki talkie secara tidak sah.

Continue Reading

Internasional

AS Sudah Berikan 50 Juta Suntikan Vaksin COVID-19

Published

on

AS Sudah Berikan 50 Juta Suntikan Vaksin COVID-19
Presiden Joe Biden memperhatikan Linda Bussey mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 untuk menandai 50 juta suntikan vaksinasi, di Gedung Putih, 25 Februari 2021.

Gencil News – VOA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjadi tuan rumah acara di Gedung Putih pada Kamis (25/2) untuk menandai vaksinasi virus corona ke-50 juta yang diberikan di Amerika.

Empat orang, yang terdiri dari seorang konselor sekolah dasar, seorang pegawai toko kelontong dan dua petugas pemadam kebakaran, mendapat suntikan vaksin virus corona di Gedung Putih pada Kamis (25/2) sore untuk memperingati pencapaian tersebut.

“Lima puluh juta suntikan hanya dalam 37 hari sejak saya menjadi presiden,” kata Biden kepada para wartawan dalam acara tersebut.

Dia mengatakan bahwa meskipun kondisi cuaca ekstrem, Amerika Serikat berada di jalur yang tepat untuk melampaui janjinya memvaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertama dia menjabat.

Menurut Gedung Putih, hampir setengah dari orang Amerika yang berusia di atas 65 tahun telah menerima setidaknya satu dari dua suntikan vaksin.

Namun, para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang. Biden mendesak warga Amerika untuk terus mengenakan masker. Dia juga mengatakan pada Kamis (25/2) bahwa dia tidak dapat memberikan kepastian kapan keadaan akan kembali menjadi “normal.”

Kepala penasihat medis presiden, Dr. Anthony Fauci, yang mengepalai Lembaga-Lembaga Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, juga memperingatkan, “Kita masih berada pada tingkat dasar yang sangat tinggi,” sehingga mencegah dimulainya kembali kehidupan normal masyarakat.

Awal pekan ini, Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa setengah juta orang telah meninggal karena COVID-19 – tingkat kematian tertinggi akibat virus itu di dunia.

Menurut laporan baru dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional, pada 2020, virus memangkas satu tahun penuh harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat, penurunan terbesar sejak Perang Dunia II. 

Continue Reading

Internasional

Thailand Lakukan Perombakan dalam Satuan Militer

Published

on

Thailand Lakukan Perombakan dalam Satuan Militer
Sumber Foto: VOA Indonesia- Panglima militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong (foto: dok).

Gencil News- Thailand mengumumkan akan melakukan perombakan dalam tubuh militer dengan bertujuan untuk memangkas jumlah perwira tinggi.

Selain itu, Angkatan Bersenjata Thailand (RTAF) mengumumkan bahwa unit yang tidak perlu akan disingkirkan.

Sementara pembentukan unit baru d i bawah jenderal besar, laksamana belakang, wakil perwira udara, dan perwira tinggi lainnya akan d itangguhkan.

Merujuk pada Lary Diamond (2008) Thailand adalah sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam Bab I ayat 2 Konstitusi 2007.

“Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of State”.

Melansir dari Nation Thailand, Seorang juru bicara RTAF mengatakan perubahan itu berasal dari pembicaraan tingkat tinggi, seperti laporan Nation Thailand, Kamis, 25 Februari 2021.

Juru bicara itu menjelaskan beberapa unit akan menangani lebih banyak tugas. Sementara unit yang tidak perlu akan d ihapuskan.

Kuota beberapa satuan di militer akan berkurang karena pemegang pos mengundurkan diri.

Perombakan militer besar-besaran ini akan mulai April mendatang. Harapannya dapat memangkas jumlah perwira tinggi seperti jenderal besar, laksamana belakang, dan wakil perwira udara sebesar 5 hingga 10 persen.

Paul Chambers, pakar urusan militer Universitas Naresuan, mengatakan sistem militer negara tersebut memang terkenal sangat “gemuk”.

Ada sekitar 1.700 jenderal atau satu jenderal untuk setiap 212 tentara.

Dalam Kesempatan berbeda, Perdana Menteri Thailand Prayuth juga menyampaikan

Thailand tidak akan menjadi penengah guna mencari jalan keluar bagi krisis politik Myanmar.

“Masalah politik adalah urusan negara mereka. Saya hanya menggugah mereka untuk segera beralih ke demokrasi secepatnya,” kata Prayuth dalam jumpa pers d i Bangkok, seperti melansir dari Reuters, Kamis (25/2).

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING