Connect with us

Internasional

AS Tuduh Rusia di Balik Penyebaran Disinformasi Virus

Published

on

AS Tuduh Rusia di Balik Penyebaran Disinformasi Virus

GENCIL NEWS – Sejumlah pejabat AS menyatakan intelijen Rusia menyebarkan informasi tentang pandemi virus corona melalui situs jaringan berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi krisis yang sedang diperjuangkan untuk diatasi di Amerika sebelum pemilihan presiden pada November mendatang.

Para pejabat Rusia itu menolak tuduhan itu dan menyebutnya “teori konspirasi” dan “fobia yang tak habis-habisnya”. Salah satu situs yang diidentifikasi pihak AS telah memposting bantahan dan menyebut tuduhan AS bahwa pihaknya terkait dengan intelijen militer Rusia atau terlibat propaganda sebagai “kepalsuan.”

Kepada Associated Press, para pejabat AS tersebut memberitahu dua warga Rusia yang memiliki jabatan senior dalam dinas intelijen militer itu telah diidentifikasi bertanggung jawab atas upaya disinformasi itu.

Informasi itu tadinya digolongkan sebagai rahasia, tetapi pejabat AS mengatakan, informasi itu sudah di-deklasifikasikan supaya mereka lebih bebas membahasnya.

Para pejabat itu menjelaskan mereka melakukan hal itu untuk memperingatkan tentang situs-situs tertentu dan memaparkan apa yang menurut mereka merupakan hubungan yang jelas antara situs tersebut dan intelijen Rusia.

Antara akhir Mei dan awal Juli, kata seorang pejabat, situs web tersebut menerbitkan sekitar 150 artikel tentang respons pandemi, termasuk liputan yang ditujukan untuk mendukung Rusia atau memojokkan A.S.

Di antara tajuk utama yang menarik perhatian para pejabat AS itu adalah “Bantuan COVID-19 Rusia kepada AS Perlonggar Ketegangan Kedua Negara,” yang menyatakan Rusia memberikan bantuan segera dan substantif kepada AS dalam memerangi pandemi, dan “Beijing Meyakini COVID- 19 Merupakan Senjata Biologis,” yang memperkuat pernyataan yang berasal dari China.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Trump dan Biden Saling Kecam dalam Debat Capres Pertama

Published

on

Trump dan Biden
Presiden AS Donald Trump (kanan) dan capres yang diusung partai Demokrat, Joe Biden, dalam debat capres pertama di Cleveland, Ohio, Selasa malam, 29 September 2020. (Foto: Olivier Douliery/AFP)

Gencil News – VOA – Petahana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat yang juga mantan wakil presiden Joe Biden berdebat sengit Selasa (29/9) malam.

Keduanya saling melemparkan kecaman keras tentang bagaimana memberantas pandemi virus corona di Amerika, yang hingga kini telah menginfeksi lebih dari tujuh juta orang, termasuk lebih dari 205 ribu orang meninggal. AS masih menjadi negara dengan tingkat penyebaran penyakit dan kematian tertinggi di dunia.

“Presiden tidak punya rencana,” klaim Biden. “Ia tahu bahwa virus ini mematikan dan tidak menyampaikan hal itu pada kita,” tambahnya.

Merujuk pada permainan golf Trump, Biden mengatakan presiden “seharusnya keluar dari perangkap pasir” dan menghentikan perebakan pandemi itu.

Trump, yang berupaya memenangkan masa jabatan kedua setelah kemenangannya pada tahun 2016 yang mengecewakan, membalas “kita sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tidak lama lagi kita akan memiliki vaksin.”

Presiden Trump menuduh Biden menyebutnya xenofobia atau ketakutan terhadap orang asing, karena larangan awalnya yang membatasi perjalanan ke China di mana virus itu berasal.

Debat selama 90 menit ini dilakukan di sebuah kampus di Cleveland, Ohio, lima minggu menjelang pemilu presiden 3 November. Ini merupakan debat pertama dari tiga debat yang direncanakan bagi dua calon presiden yang sama-sama berusia 70 tahun ini.

Pemberian suara lebih awal telah dimulai di sejumlah negara bagian di Amerika. Jutaan orang telah mengirim surat suara mereka sehingga tidak perlu datang langsung ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada 3 November nanti, di tengah pandemi yang masih terus menyelimuti Amerika.

Perdebatan yang taruhan sangat tinggi ini mungkin menjadi acara televisi yang paling banyak ditonton, baik lewat televisi maupun siaran langsung lainnya, oleh lebih dari 100 juta rakyat Amerika.

Pada saat debat digelar, tingkat popularitas Biden rata-rata 7 poin persentase lebih tinggi dibanding Trump dalam sejumlah jajak pendapat. Hal itu Trump berisiko menjadi presiden ketiga dalam empat puluh tahun yang mungkin gagal terpilih kembali.

Namun demikian pertarungan lebih sengit terjadi di beberapa negara bagian utama, di mana kemungkinan Trump kalah dalam jumlah suara – sebagaimana yang terjadi dalam pilpres 2016 – tetapi masih dapat mengklaim kemenangan karena menguasai lebih banyak kursi elektorat di seluruh negara bagian utama itu.

Penanganan Virus Corona, Krisis Ekonomi

Trump dan Biden menjawab pertanyaan-pertayaan dari wartawan kawakan Fox News, Chris Wallace, di hadapan sekitar 100 orang yang akan menyaksikannya secara langsung di Case Western Reserve University. Hingga debat Selasa (29/9) malam waktu setempat, kedua calon presiden belum pernah tampil bersama dalam satu acara pun.

Wallace mengatakan ia akan menyampaikan pertanyaan tentang enam topik dalam segmen yang masing-masing berdurasi 15 menit. Keenam topik itu adalah rekam jejak kedua kandidat, pandemi virus corona yang telah membuat lebih dari 204.000 orang di Amerika meninggal, pencalonan tokoh konservatif Amy Coney Barrett sebagai hakim agung, perekonomian Amerika yang dililit pandemi, integritas pilpres, dan isu “ras dan kekerasan” di kota-kota Amerika.

Satu topik terbaru yang dipastikan akan menjadi isu utama adalah laporan surat kabar New York Times, Minggu (27/9), bahwa Trump hanya membayar pajak pendapatan $750 atau sekitar Rp 11 juta, saja pada 2016, saat ia bertarung untuk menjadi presiden; dan pada 2017, tahun pertama masa jabatannya. Laporan itu merinci bagaimana Trump, yang kerap menyombongkan keberhasilan bisnisnya yang telah menghapus jutaan dolar kerugian.

Trump menyebut laporan itu “benar-benar berita bohong,” tetapi tim kampanye Biden pada Minggu (27/9) menyoroti hal itu dan meningkatkan anggapan bahwa Trump memang kurang memiliki kepedulian terhadap para pekerja Amerika yang ia klaim untuk diperjuangkan.

Tim kampanye Biden mulai menayangkan iklan-iklan yang menunjukkan bagaimana guru sekolah dasar, petugas pemadam kebakaran, manajer konstruksi dan perawat membayar ribuan dolar pajak pendapatan per tahun, sementara Trump membayar $750.

Beberapa jam menjelang debat ini, Biden dan istrinya Jill, merilis laporan pajak mereka. Laporan itu menunjukkan bahwa keduanya membayar pajak hampir $300 ribu atau sekitar Rp 4,5 miliar dari pendapatan yang hampir mencapai $1 juta atau sekitar Rp 14,9 miliar.

Trump belum merilis laporan pajaknya, dengan mengatakan ia masih diaudit oleh badan pajak pemerintah, meskipun pembayar pajak sebenarnya tidak dilarang untuk menyampaikan laporan pajaknya kepada publik.

Acara debat pada masa kampanye presiden sebelumnya kadang menjadi hal penting untuk menentukan hasil, tetapi belum diketahui apakah hal itu juga akan terjadi tahun ini. Sejumlah survei menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pemilih mengatakan mereka sudah memutuskan pilihan politiknya dan tidak berniat mengubah hal itu.

Continue Reading

Internasional

Ini Jawaban Silvany Austin Kepada Bob Loughman di Sidang Umum PBB

Published

on

Ini Jawaban Silvany Austin Kepada Bob Loughman di Sidang Umum PBB

Gencil News- Ini Jawaban Silvany Austin Kepada Bob Loughman di Sidang Umum PBB. Pemerintah Indonesia menegaskan, Vanuatu bukan perwakilan warga Papua, saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia. Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua di dalam Sidang Umum PBB.

Ini Jawaban Silvany Austin Kepada Bob Loughman di Sidang Umum PBB. Silvany Austin mengatakan bahwa tuduhan pemerintah Vanuatu sudah tidak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia “Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB,” kata Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya di akun Youtube PBB, Minggu (27/9/2020).

Hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Silvany menegaskan, sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

Silvany kemudian mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. “Ini memalukan, bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Silvany menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah representasi masyarakat Papua. Dia meminta Vanuatu tak berkhayal soal Papua di Indonesia. “Kalian bukan representasi masyarakat Papua, dan tolong jangan berkhayal mengenai hal tersebut,” Ucap Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi I Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Amerika Serikat tersebut.

*Tayangan video dikutip dari United Nation Channel: 1st Right of Reply by Indonesia, at the 75th Session of the General Assembly of the UN (New York, 22 – 29 September 2020).


Continue Reading

Internasional

Qatar Airways Merugi 27 Triliun Sejak Maret 2020

Published

on

Sejak Maret 2020 Qatar Airways Merugi 27 Triliun

Gencil News- Qatar Airways Merugi 27 Triliun Sejak Maret 2020. Dalam data laporan keuangan maskapai yang dialami Qatar Airways disampaikan sudah mencapai 50 persen dari modal saham. Semenjak pembatasan mobilisasi karena pandemi, Qatar Airways memangkas jumlah pekerjanya dan menunda pengiriman pesawat baru Qatar Airways melaporkan untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Maret. Jumlah kerugian itu setara sekitar Rp 27 triliun.

Qatar Airways Merugi 27 Triliun Sejak Maret 2020. Dikutip dari Reuters, Senin (28/9) Qatar Airways pada akhirnya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sebesar 7,3 miliar riyal atau setara 1,95 miliar dolar AS. Qatar Airways mengakui pada 2019 hingga 2020 menjadi salah satu waktu yang tersulit dalam hampir tiga dekade sejarahnya. Kerugian melebar dari sebelumnya mencapai 4,5 miliar riyal atau setara dengan 1,7 Triliun.

Dampak dari krisis terhadap Qatar Airways semakin tidak jelas karena penguncian global berlanjut. Sementara maskapai tersebut mencakup maskapai penerbangan, manajemen bandara internasional Qatar, dan aset penerbangan lainnya.

Sejak pertengahan 2017, maskapai tersebut telah dilarang terbang di wilayah udara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab karena sengketa politik regional. Kondisi tersebut memaksa Qatar Airways tidak bisa terbang dengan rute yang lebih jauh bahkan juga dilarang di wilayah Mesir dan Bahrain.

Saat ini, Qatar Airways menggunakan armada 49 Airbus A350 dan 30 Boeing 787 maskapai ini adalah pilihan ideal untuk rute jarak jauh yang paling strategis dan penting ke Afrika, Amerika, Eropa, dan kawasan Asia-Pasifik.

Meski maskapai telah mendapat bantuan pemerintah, namun belum jelas bagaimana perjalanan bisnis perusahaan ke depannya. Hal ini dikarenakan wabah virus corona masih merajalela di seluruh dunia, dan semakin banyak negara yang memperketat pembatasan, membuat bisnis penerbangan menderita semakin lama.

Maskapai asal Doha ini, menuai banyak ulasan positif karena kenyamanan dan hiburan yang tersedia selama penerbangan. Berdasarkan penilaian tersebut, Skytrax memutuskan bahwa Qatar Airways yang pantas menyabet tempat pertama sebagai maskapai bintang lima terbaik di dunia pada tahun 2015.

Continue Reading

TRENDING