Elit Dunia Bereaksi setelah Nama Mereka disebut dalam "Pandora Papers"
Connect with us

Internasional

Elit Dunia Bereaksi setelah Nama Mereka disebut dalam “Pandora Papers”

Sebagian dari elit dunia yang disebut dalam “Pandora Papers” bereaksi atas dokumen itu yang dirilis Minggu (3/10). Komisi Uni Eropa mengingatkan perlu penanganan global terhadap upaya penggelapan pajak.

Published

on

Elit Dunia Bereaksi setelah Nama Mereka disebut dalam "Pandora Papers"

Gencil News – VOA – Para pemimpin dari seluruh dunia yang masih maupun sudah selesai menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan yang sangat besar dan diam-diam memiliki real estat di berbagai lokasi di dunia.

Hasil penyelidikan selama berbulan-bulan oleh 600 wartawan investigasi dari 117 negara atas 12 juta dokumen itu tertuang dalam “Pandora Papers” dan dirilis Minggu (3/10).

Raja Yordania Abdullah, sekutu dekat dan mitra Amerika di Timur Tengah, diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari $100 juta untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika. Dalam pernyataan Senin (4/10), Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris. “Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas,” kata pernyataan itu.

Istana Yordania menegaskan, properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi. Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap.

Baca juga   Super Tuesday, Ujian Politik Utama Bagi Kandidat Calon Presiden

Nama Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut dalam Pandora Papers. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Senin (4/10), mengatakan, “Satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia. Tentu saja, itu adalah Amerika Serikat.”

Peskov menambahkan bahwa Kremlin tidak melihat sesuatu yang istimewa dari penyelidikan itu dan bahwa apa yang dirilis sejauh ini sebagian besar adalah “rangkaian pernyataan tidak berdasar” yang tidak memerlukan penyelidikan.

Thomas Adshead, pakar keuangan yang berbasis di Moskow, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, penyelidikan itu tidak mungkin mengubah lanskap politik di Rusia. Rakyat Rusia mungkin percaya, mungkin juga tidak, bahwa Putin mempunyai aset di luar negeri. “Menurut saya, sangat mungkin bahwa Presiden Putin tidak memiliki apa pun atas namanya sendiri.”

Dalam temuan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional itu juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, miliarder yang populis, pada 2009 menyimpan $22 juta dalam rekening di luar negeri untuk membeli beberapa properti di Prancis selatan. Babis, Senin, membantah melakukan kesalahan dan menuduh dokumen itu hendak merusaknya dalam pemilihan. “Saya tidak memiliki rekening di luar negeri, saya tidak memiliki properti di Prancis. Ini menjijikkan, tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilu,” ujar Babis.

Baca juga   Pemerintah Amerika Kembali Dibuka Setelah 35 Hari Shutdown

Menanggapi dirilisnya Pandora Papers, juru bicara Komisi Uni Eropa Dan Ferrie Senin mengingatkan bahwa, “Penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah global yang perlu ditangani secara global.”

Pandora Papers menyoroti bagaimana para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder, dan lainnya mempunyai rekening di luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dalam 25 tahun ini. Banyak rekening itu memang dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset.

Direktur Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan, “Sudah menjadi ukuran keadilan bahwa setiap orang harus membayar pajak, apalagi pada masa sulit anggaran seperti sekarang.”

Pandora Papers dirilis lima tahun setelah bocornya dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers, yang membeberkan orang-orang kaya menyembunyikan uang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi lembaga penegak hukum. Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset lebih dari 130 orang yang masuk daftar majalah Forbes sebagai miliarder dan 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin yang masih dan yang sudah selesai menjabat.

Baca juga   RI-Vietnam Sepakat Tingkatkan Stabilitas dan Perdamaian Kawasan dan Global
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu pejabat Indonesia yang disebut dalam "Pandora Papers" (foto: dok).
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu pejabat Indonesia yang disebut dalam “Pandora Papers” (foto: dok).

Pandora Papers didapat dari 29.000 rekening luar negeri di 14 perusahaan jasa keuangan terpisah yang beroperasi di negara-negara yang mencakup Swiss, Singapura, Siprus, Belize, Kepulauan Virgin Inggris, dan tempat lain.

Harian Washington Post ikut terlibat dan mengatakan bahwa data yang diselidiki mencakup email pribadi, spreadsheet rahasia, kontrak rahasia, dan catatan lain yang mengungkap skema keuangan dan orang di belakangnya.

Dalam situsnya, Tempo mengatakan sebagai satu-satunya media di Indonesia yang terlibat. Dikatakan, dua pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Pintu Umrah Belum Terbuka untuk Jemaah Indonesia

Published

on

By

Pintu Umrah Belum Terbuka untuk Jemaah Indonesia
Para jemaah melaksanakan salat subuh tanpa pembatasan jarak di Masjidil Haram di Mekah pada 17 Oktober 2021 setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan pelonggaran pembatasan COVID-19. (Foto: Saudi Press Agency/Handout via Reuters)

Gencil News – VOA – Arab Saudi memang menyatakan sudah membuka kesempatan ibadah umrah. Namun untuk Indonesia, kesempatan itu belum terbuka, setidaknya sampai hari ini. Sejumlah persoalan teknis masih harus diselesaikan oleh kedua negara.

Kepastian itu disampaikan Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Jeddah, dalam acara Forum Merdeka Barat 9, Kamis (21/10). Dia sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pekan lalu, yang mengatakan bahwa Arab Saudi telah membuka umrah bagi jamaah Indonesia.

“Sekarang ini aplikasi umrah untuk Indonesia belum dibuka. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke Arab Saudi untuk umrah, kalau visanya belum dibuka. Jadi teman-teman travel juga tidak akan bisa mengakses itu, jadi mohon ditunggu sebentar sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umrah ini, sehingga nanti para jamaah bisa berangkat,” papar Eko.

Eko Hartono, Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Tangkapan Layar)
Eko Hartono, Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Tangkapan Layar)

Eko juga mengatakan, surat yang disampaikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, adalah sekadar pemberitahuan. Tidak ada kesepakatan diplomatik apapun dalam surat tersebut, dan tidak ada penandatanganan dokumen. Tentu saja Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi itu, karena puluhan ribu jamaah umrah telah menantinya.

Baca juga   Kiat Pengusaha Hotel dan Villa Bertahan di Tengah Pandemi

Persoalan teknis yang harus diselesaikan, kata Eko, antara lain adalah menghubungkan aplikasi Pedulilindungi dengan aplikasi serupa milik Arab Saudi yang bernama Tawakalna. Jika keduanya sinkron, data vaksinasi jamaah dapat langsung diketahui. Sejauh ini, kode batang (barcode) kartu vaksin yang dibuat pemerintah Indonesia, belum dapat dibaca oleh alat milik Arab Saudi.

Hal lain adalah terkait merk vaksin. Arab Saudi memakai Pfizer, Johnson & Johnson, Astrazeneca dan Moderna. Sementara mayoritas jamaah Indonesia menggunakan Sinopharm dan Sinovac.

“Bagi yang divaksin dengan vaksin di luar empat yang dipakai Arab Saudi, terutama Sinovac dan Sinopharm, maka yang bersangkutan harus memperoleh booster minimal satu kali, dari empat merk yang dipakai oleh Saudi,” tambah Eko.

Puluhan Ribu Jamaah Menunggu

Tertundanya pembukaan kembali ibadah umrah bagi jamaah Indonesia tentu berdampak panjang. Hingga saat ini saja, menurut Budi Darmawan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, ada 62 ribu jamaah tertunda keberangkatannya, karena perubahan peraturan Februari 2020 lalu.

Seorang petugas perempuan dari Kepolisian Arab Saudi tampak berjaga di sekitar area Ka'bah saat para jemaah melaksanakan ritual tawaf pada 20 Juli 2021. (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
Seorang petugas perempuan dari Kepolisian Arab Saudi tampak berjaga di sekitar area Ka’bah saat para jemaah melaksanakan ritual tawaf pada 20 Juli 2021. (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

“Dimana hal tersebut sudah persiapan yang matang, baik pembayaran kepada pihak ketiga dari Jamaah kepada kami. Kami sudah melakukan pembayaran kepada airline, kepada hotel dan siap berangkat, visanya juga sudah siap, tapi pada saat waktunya terjadi penutupan,” kata Budi.

Baca juga   Pangdam XII/Tpr Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Percepatan Desa

Budi mengakui, dalam perkembangan terakhir ini sempat ada kesalahpahaman di kalangan jamaah terkait pembukaan umrah. Dia berharap, penjelasan detil dari Konjen RI di Jeddah kali ini, dapat mengurangi kebingungan. Budi mengakui, baik perusahaan penyelenggara ibadah maupun jamaah, sama-sama sangat menantikan keberangkatan.

Terkait pembayaran yang sudah dilakukan, baik ke maskapai penerbangan maupun hotel di Arab Saudi, menurut Budi dananya aman.

“Kami memiliki hutang kepada jamaah untuk memberangkatkan, tetapi kami juga memiliki piutang karena uangnya sudah disetorkan kepada pihak ketiga, baik itu penerbangan maupun pihak akomodasi di Saudi Arabia. Sehingga kami bisa memberikan informasi kepada seluruh jamaah Insyaallah, uang itu aman,” tandasnya.

Pemerintah Selesaikan Masalah Teknis

Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama mencatat, dari 62 ribu jamaah umrah yang belum berangkat, ada sebagian yang persoalannya lebih rumit. Jumlah kelompok jamaah jenis ini ada sekitar 18 ribu orang.

“Itu yang 18 ribu sudah bayar tiket, sudah dapat visa dan berangkat. Ini bisa jadi masalah. Ada yang sudah sampai Saudi, begitu sampai di Saudi, ada pengumuman stop umrah tanggal 27 Februari 2020, akhirnya balik lagi ke Indonesia,” kata Nur.

Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama. (Foto: Tangkapan layar)
Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama. (Foto: Tangkapan layar)

Termasuk dalam kelompok ini adalah jamaah yang sudah sampai ke bandara keberangkatan dan siap naik pesawat, tetapi kemudian terjadi penutupan. Selain itu, ada juga kelompok jamaah yang sudah sampai bandara di Arab Saudi, dan kemudian harus kembali. Melihat kasusnya, jelas bahwa biaya tiket sudah dibayarkan perusahaan penyelenggara dan digunakan. Tetapi jamaah belum benar-benar melakukan umrah.

Baca juga   Pertikaian Kongres Meruncing, Meski Operasi Pemerintah AS Terancam Terhenti

“Ini juga menjadi catatan yang perlu ada solusi, dan kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” tambah Nur.

Kementerian Agama juga membahas dana jamaah umrah, yang tertahan di maskapai penerbangan. Mereka akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengurai persoalan dana umrah ini.

Selain soal penyelarasan data vaksinasi melalui aplikasi milik Indonesia dan Arab Saudi, Nur Arifin juga menjelaskan, sektor kesehatan ikut menjadi perhatian. Kemenag akan membahas ini bersama Pusat Kesehatan Haji.

Pemerintah pusat juga sedang berkoordinasi terkait kewajiban menerima vaksin booster bagi jamaah umrah. Karena ini menjadi aturan dari Arab Saudi, tetapi membutuhkan kebijakan di Indonesia. Indonesia berharap bisa menawar aturan booster vaksin ini.

Kementerian agama juga sedang membahas mengenai biaya umrah.

“Kalau normal kan Rp 20 juta, karena pandemi naik jadi Rp 26 juta minimal. Nah, tahun 2022 ini kita akan revisi sebenarnya kebutuhan riilnya berapa. Apakah masih sama Rp 26 juta ataukah naik,” tambah Nur Arifin. 

Continue Reading

Internasional

Ratu Elizabeth II Dirawat di Rumah Sakit untuk Jalani Pemeriksaan

Published

on

Ratu Elizabeth II Dirawat di Rumah Sakit untuk Jalani Pemeriksaan

Gencil News – VOA- Istana Buckingham, Kamis (21/10), mengatakan Ratu Elizabeth II berada di rumah sakit selama satu malam untuk menjalani uji medis, setelah terpaksa membatalkan kunjungan ke Irlandia Utara minggu ini.

“Mengikuti saran medis untuk beristirahat selama beberapa hari, Ratu pada Rabu (20/10) sore pergi ke rumah sakit untuk mengikuti beberapa pemeriksaan awal, dan kembali ke Kastil Windsor pada Kamis (21/10) saat makan siang, dan tetap berada dalam semangat yang baik,” demikian petikan pernyataan kerajaan itu.

Baca juga   Kiat Pengusaha Hotel dan Villa Bertahan di Tengah Pandemi

Kantor berita Press Association mengatakan tidak ada pengumuman ketika Ratu pergi ke rumah sakit karena diperkirakan pemeriksaan awal itu berlangsung singkat, dan sekaligus untuk menghormati privasi ratu berusia 95 tahun itu. Menginap semalam di rumah sakit adalah demi “alasan praktis” semata, tambah pernyataan itu.

Ratu Elizabeth II Inggris berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, kanan, pada resepsi Global Investment Summit di Windsor Castle, 19 Oktober 2021. (Foto: Arthur Edwards via AP)
Ratu Elizabeth II Inggris berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, kanan, pada resepsi Global Investment Summit di Windsor Castle, 19 Oktober 2021. (Foto: Arthur Edwards via AP)

Ratu Elizabeth II diperiksa oleh tim spesialis di RS King Edward VII di jantung Kota London, di mana mendiang suaminya, Pangeran Philip, dirawat selama empat minggu karena penyakit jantung yang dideritanya.

Philip, yang menikah dengan Ratu Elizabeth selama 73 tahun, meninggal dunia pada April 2021, hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-100.

Ratu Elizabeth II, yang telah naik takhta sejak tahun 1952 dan menjadi pemimpin terlama di Inggris, dilaporkan telah kembali bertugas pada Kamis (21/10) siang.

Baca juga   Sutarmidji; Bantuan Ambulans Bisa Digunakan Untuk Vaksinasi Keliling

Ratu dijadwalkan menghadiri kebaktian ekumenis di kota perbatasan Armagh, yang menandai 100 tahun berdirinya Irlandia Utara.

Pihak Istana Buckingham pada Rabu (20/10) pagi mengatakan Ratu “enggan menerima saran medis untuk beristirahat selama beberapa hari ke depan.”

Keputusan itu tidak terkait virus corona, dan ia dikatakan telah beristirahat di kediamannya di Kastil Windsor, di bagian barat London.

Ratu Elizabeth II, bersama sejumlah anggota senior kerajaan itu, diharapkan akan mengikuti serangkaian acara terkait KTT Iklim di Glasgow bulan depan.

Baca juga   Tayangkan Adegan Seks Jackie Chan, Bos TV Lokal Iran Dipecat

Pekan lalu ia tampak menghadiri acara besar dengan menggunakan tongkat, tetapi pejabat-pejabat kerajaan mengatakan hal itu tidak terkait dengan kondisi kesehatan tertentu.

Namun kabar bahwa ia tinggal satu malam di rumah sakit meningkatkan kekhawatiran atas kondisi kesehatannya, melihat faktor usia yang sudah sepuh. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah sebaiknya ia mengurangi aktivitasnya.

Tahun depan Ratu Elizabeth II akan merayakan Platinum Jubilee yang menandai 70 tahun ia bertakhta.

Continue Reading

Internasional

Mantan Presiden AS Donal Trump Siap Luncurkan Platform Media Sosial

Published

on

Mantan Presiden AS Donal Trump Siap Luncurkan Platform Media Sosial
Seseorang sedang melihat aplikasi "Truth Social" di ponsel, dengan foto mantan presiden AS Donald Trump sebagai latar belakang, di Los Angeles, 20 Oktober 2021. (Foto: AFP/ Chris Delmas)

Gencil News – VOA- Mantan Presiden Amerika Donald Trump, Rabu (20/10), mengatakan akan memulai perusahaan media dengan platform media sosial.

Trump menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah pernyataan pers sembilan bulan setelah Twitter dan Facebook memblokir akunnya karena dinilai memicu pemberontakan di Gedung Kongres pada 6 Januari lalu.

Trump mengatakan Trump Media & Technology Group dan aplikasi “Truth Social” yang akan diluncurkan itu merupakan pesaing perusahaan-perusahaan teknologi besar yang telah memblokir aksesnya pada jutaan orang, yang membantunya naik ke politik nasional.

Perusahaan itu mengatakan aplikasinya diperkirakan akan diluncurkan bulan ini, menjelang peluncuran secara besar-besaran di tingkat nasional pada awal 2022. Perusahaan itu juga mengatakan akan memperkenalkan layanan video-on-demand yang akan menghadirkan program berita, hiburan dan podcast.

Baca juga   Tayangkan Adegan Seks Jackie Chan, Bos TV Lokal Iran Dipecat

Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika, dalam sebuah penawaran umum tanggal 8 September lalu, DWA – sebuah perusahaan yang berkantor di Miami – telah mengumpulkan 287,5 juta dolar untuk mendanai operasi perusahaan baru tersebut.

Upaya Trump sebelumnya untuk meluncurkan blog di situs miliknya telah dibatalkan karena tidak terlalu menarik perhatian luas.

Continue Reading

Internasional

Mahar dan Nasib Perempuan India

Published

on

Mahar dan Nasib Perempuan India
Seorang pengantin wanita memegang bunga dengan tangannya yang dihiasi dengan pasta pacar selama upacara pernikahannya di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Mas kawin atau mahar menjadi isu hangat yang kembali mencuat di India belakangan ini Sejumlah tokoh Muslim bahkan ikut angkat bicara menentang praktik ini.

Asaduddin Owaisi, seorang tokoh Muslim terkemuka di India, baru-baru ini dalam khotbah Jumatnya mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait praktik mahar di India.

Salah satu dari dua bersaudara yang memimpin organisasi Muslim All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ini mengatakan, tindakan keras laki-laki terhadap perempuan, terutama istri mereka, bukanlah tindakan maskulin.

“Melecehkan dan memukuli istri Anda, menuntut mahar dilarang dalam Islam. Menyiksa istri, meminta uang atau transaksi keuangan apa pun bukanlah kejantanan. Keluarga pria seharusnya malu karena memaksa perempuan mengambil langkah ekstrem,” kata Owaisi.

Sepasang pengantin melakukan ritual saat pernikahan massal di Surat, India, Minggu, 24 Desember 2017. (Foto: AP/Ajit Solanki)
Sepasang pengantin melakukan ritual saat pernikahan massal di Surat, India, Minggu, 24 Desember 2017. (Foto: AP/Ajit Solanki)

Ia juga mengatakan,”Tidak peduli apa agama Anda, akhiri keserakahan akan mas kawin ini. Berapa banyak lagi perempuan yang harus menderita? Lelaki macam apa yang membunuh perempuan?”

Pernyataan keras Owaisi muncul tidak lama setelah negara bagian Kerala di India ini melancarkan tindakan keras terhadap pembayaran mahar terkait kematian empat perempuan muda.

Baca juga   Kemlu RI Sebut Taliban Jamin Keamanan KBRI di Kabul

Sebelum ditemukan tewas di rumahnya Juni lalu, mahasiswa kedokteran Ayurveda Vismaya Nair, yang berusia awal 20-an, sempat mengirim pesan dan foto kepada sepupunya tentang pemukulan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Media-media setempat melaporkan, kematiannya terkait mobil yang diberikan orangtua perempuan itu kepada si suami sebagai bagian dari mas kawinnya.

Polisi belum bisa memastikan apakah Nair meninggal karena bunuh diri atau dibunuh. Mereka sedang menyelidiki pengaduan pelecehan terkait mahar yang diajukan oleh keluarga Nair terhadap keluarga suaminya.

Seorang pengantin Muslim menunggu dimulainya upacara pernikahan massal di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)
Seorang pengantin Muslim menunggu dimulainya upacara pernikahan massal di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)

Beberapa hari setelah kematian Nair, mayat seorang perempuan muda yang sudah menikah ditemukan dan dua pengantin baru lainnya meninggal dengan cara gantung diri di rumah mereka di negara bagian di selatan India itu. Keluarga mereka juga telah menyampaikan keluhan tentang pelecehan terkait dengan sengketa pembayaran mahar.

Dulunya, mahar diartikan sebagai perhiasan emas yang diserahkan orang tua ke keluarga pengantin lelaki ketika anak perempuan mereka menikah. Kini mahar dapat mencakup berbagai hadiah mahal untuk keluarga mempelai lelaki, termasuk rumah dan mobil sehingga membebani keluarga perempuan.

Baca juga   Pangdam XII/Tpr Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Percepatan Desa

Meski telah dilarang sejak 20 tahun lalu, kebiasaan ini masih dipraktikkan secara luas.Tidak jarang, sengketa terkait mahar menyebabkan pertengkaran dan pelecehan yang terkadang berakhir dengan kematian.

Tuntutan mas kawin bahkan sering berlanjut selama beberapa tahun setelah pernikahan. Setiap tahun, ribuan perempuan muda India disiram dengan bensin dan dibakar hingga tewas karena pengantin lelaki atau keluarganya merasa mahar yang diberikan tidak memadai.

Aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa celah dalam undang-undang pencegahan mas kawin, keterlambatan dalam penanganan, dan rendahnya tuntutan hukum terhadap pelaku telah menyebabkan kenaikan dalam kejahatan terkait mas kawin.

Tuntutan mahar telah menjadi lebih mendesak dan mahal menyusul booming ekonomi India, kata Ranjana Kumari, seorang aktivis hak perempuan yang juga peneliti di Pusat Riset Sosial India. Ia menyalahkan budaya keserakahan yang berkembang dan membanjirnya barang impor membuat generasi muda menetapkan nilai mahar yang tinggi.

Seorang pengantin wanita terlihat selama upacara pernikahan massal untuk anggota komunitas Thakore di desa Bhuvaldi di pinggiran Ahmedabad. (Foto: AFP)
Seorang pengantin wanita terlihat selama upacara pernikahan massal untuk anggota komunitas Thakore di desa Bhuvaldi di pinggiran Ahmedabad. (Foto: AFP)

“Bukan hanya mereka yang sangat kaya yang melakukannya untuk membuatnya tampak seperti simbol status, tetapi juga keluarga biasa atau orang kaya baru. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki status ekonomi tertentu. dalam masyarakat. Dampaknya sangat buruk bagi perempuan. Praktik mahar yang seharusnya dihentikan sama sekali ini terus berkembang,” papar Kumari.

Jayakumari Devika, seorang cendekiawan feminis di Pusat Studi Pembangunan di ibukota negara bagian Kerala, mengatakan, kematian-kematian perempuan ini adalah teriakan permintaan bantuan yang tidak berkesudahan.

Baca juga   Kiat Pengusaha Hotel dan Villa Bertahan di Tengah Pandemi

“Ini bukan pemberian satu kali. Permintaan akan mahar itu akan terus berlanjut setelah pernikahan usai. Jika tuntutan tidak dipenuhi, perempuan itu akan menderita. Ini adalah kebiasaan sosial. Kalau sukarela itu tidak masalah, tapi ini bukan lagi sukarela,” katanya.

Menurut catatan pemerintah, ada lebih dari 13.000 pengaduan terdaftar di bawah undang-undang antimahar di India pada 2019. Para aktivis hak perempuan mengatakan, jumlah kasus yang sesungguhnya sebetulnya jauh lebih tinggi.

Kerala sendiri mencatat 66 kematian terkait mahar, termasuk bunuh diri, antara 2016 dan 2020 dan lebih dari 15.000 kasus kekejaman oleh suami dan kerabat selama periode yang sama.

Para pegiat hak-hak perempuan menuntut langkah-langkah tambahan seperti audit pemerintah atas pernikahan mewah dan hukuman berat bagi siapa pun yang ditemukan telah memberikan atau menerima mahar.

“Ini konyol, ini memprihatinkan. Ini sangat merendahkan. Maksud saya, bagaimana Anda meminta uang dari keluarga perempuan sementara keluarga itu telah menyerahkan anak perempuannya. Kami telah mengusulkan beberapa amendemen terhadap undang-undang yang ada untuk menutup celah dan memastikan penerapan undang-undang yang lebih efektif,” kata Usha Rani P, sekretaris anggota Komisi Perempuan Kerala. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING