Connect with us

Internasional

Indonesia Gelar Dialog HAM dengan Uni Eropa

Published

on

Indonesia Gelar Dialog HAM

Gencil News – Setelah melaksanakan pertemuan bilateral Dialog HAM dengan Pemerintah Norwegia di Tromsø, delegasi Pemerintah Indonesia bertolak ke Brussel, Belgia, untuk melakukan pertemuan bilateral serupa dengan delegasi Uni Eropa (UE) (8/11)​

Pada pertemuan tahunan yang sudah memasuki tahun ke-8 ini, kedua pihak bersepakat untuk terus melanjutkan pola dialog bilateral yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Uni Eropa.

“Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memastikan pemajuan dan perlindungan HAM,” ucap Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri selaku Ketua Delegasi RI pada pertemuan tersebut. “Pemerintah Indonesia tidak saja berupaya memenuhi hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya,” tambahnya.

Meski selama ini terdapat beberapa perbedaan-perbedaan posisi terkait isu-isu HAM antara UE dan Indonesia dalam forum-forum internasional, delegasi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem kerja sama multilateral.

“Perbedaan-perbedaan yang ada justru mengingatkan kita tentang inti dari kerangka kerja sama multilateral di bidang HAM yang mengedepankan dialog dan kerja sama yang konstruktif, guna meningkatkan kapasitas negara-negara untuk terus memajukan dan melindungi HAM,” tegas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.

Dialog HAM RI-UE yang ke-8 ini membahas beberapa agenda seputar perkembangan isu HAM di kawasan UE dan Indonesia; akses masyarakat terhadap keadilan; tingkat kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional; pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan; bisnis dan HAM; penjaminan kebebasan berbicara dan berkumpul; serta kerja sama HAM di PBB dan forum multilateral lainnya.

Delegasi Indonesia juga sampaikan berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah dilakukan pemerintah, seperti pada bidang bisnis dan HAM, pemerintah telah mempublikasikan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) di tingkat nasional. Dokumen tersebut juga telah menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam UNGPs. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen dan prioritasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

“Indonesia sambut baik beberapa rencana tindak lanjut dialog, termasuk terkait penguatan kerja sama dalam kerangka multilateral; pemberantasan hoaks dan disinformasi; penanganan tindak perdagangan orang; serta kebebasan beragama,” imbuh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.

Berbagai isu yang menjadi dinamika di tanah air juga disinggung, antara lain seperti implementasi hukuman mati, tindak diskriminasi, dan rancangan RUU KUHP.

Sehari sebelumnya, Ketua Delri juga hadir dalam Dialog antar Masyarakat Madani Indonesia dan UE yang diadakan untuk pertama kalinya.

Selain Kementerian Luar Negeri, Delegasi RI terdiri dari pejabat Kedutaan Besar RI di Brussel, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kementerian Agama.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Kasus Covid-19 Tinggi, Arab Saudi Batasi Haji

Published

on

Para jemaah melakukan salat Subuh berjamaah dengan tetap menjaga jarak aman di Masjidil Haram, Mekkah (foto: dok).
Para jemaah melakukan salat Subuh berjamaah dengan tetap menjaga jarak aman di Masjidil Haram, Mekkah (foto: dok).

GENCIL NEWS – VOA – Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi virus corona tertinggi di Timur Tengah. Dengan lebih dari 213 ribu penderita terkonfirmasi dan hampir dua ribu kematian hingga hari Selasa (7/7).

Keadaan ini mendorong Arab Saudi untuk membatasi musim haji tahunan menjadi “ibadah dalam jumlah kecil dan terbatas.” Tata cara haji akan dilakukan sesuai dengan pedoman keamanan.

Tetapi para analis mengatakan mengurangi jumlah jemaah haji diperkirakan akan memperburuk kemerosotan ekonomi kerajaan itu.

Kedutaan Besar Amerika di Riyadh telah mengatur penerbangan khusus untuk membawa warga Amerika. Termasuk staf kedutaan dan anggota keluarga mereka keluar dari Arab Saudi. Karena infeksi virus corona yang meningkat tajam di negara itu.

Pada awalnya, kerajaan itu mengambil langkah-langkah keras untuk membendung pandemi COVID-19, tetapi seperti disampaikan kepada VOA oleh analis Timur Tengah Theodore Karasik dari Gulf State Analytics. Ada faktor-faktor mitigasi lain yang berpengaruh di negara berpenduduk 30 juta itu.

“Di Arab Saudi, ini bukan sekedar karantina wilayah, tetapi Arab Saudi itu besar, dengan perbatasan yang mudah dilintasi. Penduduk bergerak bolak-balik melintasi perbatasan. Jadi, penyakit ini sulit dikendalikan. Wabah terjadi di Arab Saudi hanya karena satu atau dua orang yang terinfeksi mengunjungi orang lain dan akhirnya menginfeksi seluruh keluarga. Kelompok lain yang mengalami tingkat infeksi tinggi adalah para pekerja migran,” ujarnya.

Arab Saudi kini mengizinkan ibadah haji yang sangat terbatas pada akhir Juli dibandingkan dengan lebih dari dua juta jemaah dari lebih dari 180 negara yang biasanya mengikuti ibadah itu.

Dalam hubungan itu, Arab Saudi telah mengeluarkan pedoman baru bagi sekitar 1.000 orang yang akan menjalankan ibadah haji di Mekkah pada bulan ini.

Pedoman yang secara resmi dikeluarkan hari Senin (6/7) di antaranya menyebutkan, jemaah haji hanya diperkenankan meminum air suci dari sumur Zamzam dalam kemasan botol yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Jemaah juga tidak diperkenankan mengambil sendiri batu-batu kecil untuk kegiatan jumrah (lempar batu) di Mina.

Pihak berwenang akan mempersiapkan terlebih dahulu batu-batu itu dalam kantung-kantung khusus. Batu-batu itu, menurut pedoman tersebut, akan disterilisasi terlebih dahulu.

Kegiatan haji tahun ini tidak akan diikuti jemaah dari luar negeri. Negara kerajaan itu mengumumkan sebelumnya, 70% jemaah yang diizinkan ikut haji tahun ini. Adalah warga asing yang tinggal di Arab Saudi sementara 30% lainnya adalah warga negara Saudi.

Pedoman baru itu juga menyebutkan warga asing di Arab Saudi yang ingin ikut naik haji tahun ini harus berusia antara 20 dan 50 tahun. Dan belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya.

Jemaah asal Saudi sendiri akan diseleksi dari para pekerja kesehatan dan personel keamanan yang telah pulih dari COVID-19. Menurut pemerintah langkah ini diambil sebagai apresiasi atas peran mereka selama wabah itu.

Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah yang paling parah dilanda wabah virus corona. Setiap hari 3.000 hingga 4.000 penderita baru ditemukan. Lebih dari 213.000 orang telah tertular virus tersebut, termasuk 1.968 yang meninggal.

Banyak pihak khawatir bahwa ibadah yang biasanya diikuti oleh jemaah dalam jumlah besar itu bisa menjadi sumber penularan masif, kata Karasik.

“Ibadah haji akan dilakukan sebagian besar untuk warga dalam negeri Arab Saudi. Hilangnya pendapatan dari penyelenggaraan ibadah haji tentu secara finansial akan merugikan mereka. Mereka akan mengencangkan ikat pinggang dan menjalani proses ini karena pada akhirnya, penjagaan tempat suci lebih penting daripada pendapatan,” tambahnya.

Dalam masa normal, para analis memperkirakan ibadah haji menambah 12 miliar dolar — sekitar tujuh persen — ke PDB Arab Saudi per tahun. Mereka mengatakan antara 25 hingga 30 persen pendapatan sektor swasta di daerah Mekkah dan Madinah sangat bergantung pada musim haji. 

Continue Reading

Internasional

India Menggeser Posisi Rusia, Jumlah Kasus Covid-19 Tertinggi di Dunia

Published

on

India Menggeser Posisi Rusia

GENCIL NEWS – VOA – India Menggeser Posisi Rusia, Jumlah Kasus Covid-19 Tertinggi di Dunia. India Menggeser Posisi Rusia setelah dilaporkan lebih dari 23.000 kasus baru virus corona. Sehingga secara resmi menggeser posisi Rusia sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi ke-3 di dunia.

Dengan tambahan jumlah kasus baru itu, India kini memiliki sekitar 697.000 kasus yang telah dikukuhkan. India kini membayangi posisi AS dan Brazil dalam total jumlah kasus.

Amerika Serikat hingga Senin (6/7) telah memiliki 2,93 juta kasus, sementara Brazil 1,6 juta kasus. India masih menutup penerbangan internasional.

Namun pemerintah secara bertahap telah melonggarkan pembatasan-pembatasan di sektor pariwisata lokal untuk mendongkrak perekonomian.

Di Uttar Pradesh, negara bagian paling padat penduduknya di India, pihak berwenang memperpanjang kebijakan lockdown untuk bisnis, tempat bersejarah, dan objek pariwisata lainnya, karena wabah Covid-19 yang terus merebak.

“Demi kepentingan umum, telah diputuskan bahwa pembukaan tempat-tempat bersejarah di Agra tidak diperbolehkan,” kata pihak berwenang setempat.

Larangan ini juga berlaku bagi Taj Mahal, objek pariwisata paling terkenal di Agra. Taj Mahal dan objek-objek pariwisata lainnya di Agra telah tutup sejak Maret lalu. 

Continue Reading

Internasional

Penggalian Kuburan Korban Pembantaian Massal 1921 di Tulsa Dimulai

Published

on

Freeman Culver berdiri di depan mural yang berisi daftar nama-nama usaha yang hancur saat pembantaian rasial warga kulit hitam di Kota Tulsa pada 1921, di Tulsa, Oklahoma, 15 Juni 2020. (Foto: AP)
Freeman Culver berdiri di depan mural yang berisi daftar nama-nama usaha yang hancur saat pembantaian rasial warga kulit hitam di Kota Tulsa pada 1921, di Tulsa, Oklahoma, 15 Juni 2020. (Foto: AP)

GENCIL NEWS – VOA – Pejabat Kota Tulsa di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat mengumumkan akan melanjutkan kembali uji penggalian kuburan tidak dikenal yang kemungkinan berisi korban pembunuhan masal rasial di kota itu pada 1921.

Penggalian sempat setelah dihentikan pada Maret karena wabah virus corona.

Pembatasan perjalanan selama pandemi telah menyulitkan tim arkeologi mencapai kuburan Oaklawn di Tulsa untuk melakukan pemeriksaan, yang sedianya dimulai 1 April. Survei arkeologi negara bagian itu di Universitas Oklahoma juga melibatkan ilmuwan dari luar negara bagian.

Harian Tulsa World, Selasa (7/7), melaporkan uji penggalian itu diperkirakan akan dimulai Senin (13/7) depan.

Wali Kota Tulsa G.T. Bynum mengatakan kotanya berkomitmen meneruskan proyek yang bertujuan mengidentifikasi potensi kuburan tidak dikenal dari puluhan warga kulit hitam yang dibunuh oleh sekelompok massa warga kulit putih di distrik Greenwood Tulsa pada 1921.

“Dalam 99 tahun terakhir, tidak ada kantor atau lembaga pemerintah lainnya yang bergerak sejauh ini dalam penyelidikan yang akan mencari kebenaran mengenai apa yang terjadi di Tulsa pada tahun 1921,” kata Bynum. “Ketika kita melanjutkan uji penggalian, kita mengambil semua langkah kewaspadaan untuk melakukannya seaman mungkin.”

Pada 31 Mei dan 1 Juni 1921, sekelompok massa kulit putih menjarah dan membakar distrik Black Greenwood di Tulsa. Para penyerang menggunakan pesawat yang digunakan dalam Perang Dunia I untuk menjatuhkan proyektil guna menghancurkan bisnis, rumah, dan gereja di kawasan kulit hitam yang bersejarah itu.

Pembantaian rasial itu menewaskan hingga 300 orang kulit hitam, dan korban selamat dipaksa ke kamp-kamp yang diawasi oleh anggota Garda Nasional.

Sekarang, Wali Kota Tulsa berharap penemuan kuburan itu akan membawa kesembuhan dan keadilan.

Continue Reading

TRENDING