Indonesia Gelar Dialog HAM dengan Uni Eropa

Gencil News – Setelah melaksanakan pertemuan bilateral Dialog HAM dengan Pemerintah Norwegia di Tromsø, delegasi Pemerintah Indonesia bertolak ke Brussel, Belgia, untuk melakukan pertemuan bilateral serupa dengan delegasi Uni Eropa (UE) (8/11)​

Pada pertemuan tahunan yang sudah memasuki tahun ke-8 ini, kedua pihak bersepakat untuk terus melanjutkan pola dialog bilateral yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Uni Eropa.

“Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memastikan pemajuan dan perlindungan HAM,” ucap Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri selaku Ketua Delegasi RI pada pertemuan tersebut. “Pemerintah Indonesia tidak saja berupaya memenuhi hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya,” tambahnya.

Meski selama ini terdapat beberapa perbedaan-perbedaan posisi terkait isu-isu HAM antara UE dan Indonesia dalam forum-forum internasional, delegasi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem kerja sama multilateral.

Baca juga   Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Sanksi Dari Korea Utara

“Perbedaan-perbedaan yang ada justru mengingatkan kita tentang inti dari kerangka kerja sama multilateral di bidang HAM yang mengedepankan dialog dan kerja sama yang konstruktif, guna meningkatkan kapasitas negara-negara untuk terus memajukan dan melindungi HAM,” tegas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.

Dialog HAM RI-UE yang ke-8 ini membahas beberapa agenda seputar perkembangan isu HAM di kawasan UE dan Indonesia; akses masyarakat terhadap keadilan; tingkat kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional; pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan; bisnis dan HAM; penjaminan kebebasan berbicara dan berkumpul; serta kerja sama HAM di PBB dan forum multilateral lainnya.

Delegasi Indonesia juga sampaikan berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah dilakukan pemerintah, seperti pada bidang bisnis dan HAM, pemerintah telah mempublikasikan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) di tingkat nasional. Dokumen tersebut juga telah menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam UNGPs. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen dan prioritasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Baca juga   Produksi Sabu-Sabu Melonjak Pesat di Asia Tenggara

“Indonesia sambut baik beberapa rencana tindak lanjut dialog, termasuk terkait penguatan kerja sama dalam kerangka multilateral; pemberantasan hoaks dan disinformasi; penanganan tindak perdagangan orang; serta kebebasan beragama,” imbuh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.

Berbagai isu yang menjadi dinamika di tanah air juga disinggung, antara lain seperti implementasi hukuman mati, tindak diskriminasi, dan rancangan RUU KUHP.

Sehari sebelumnya, Ketua Delri juga hadir dalam Dialog antar Masyarakat Madani Indonesia dan UE yang diadakan untuk pertama kalinya.

Selain Kementerian Luar Negeri, Delegasi RI terdiri dari pejabat Kedutaan Besar RI di Brussel, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kementerian Agama.

Penulis : hm
Editor : Gencil News
Sumber : kemenlu