Connect with us

Internasional

Indonesia Memprotes Masuknya Kapal China di Perairan RI

Published

on

Indonesia Memprotes Masuknya Kapal China di Perairan RI
Kapal Garda Pantai China tampak dari kapal TNI AL saat patroli di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di utara Pulau Natuna, 11 Januari 2020. (Foto: Risyal Hidayat/Antara via Reuters)

Gencil News – VOA – Indonesia memprotes masuknya kapal garda pantai China ke perairan RI, kata Kementerian Luar Negeri, Senin (14/9).

Kapal China yang diidentifikasi sebagai CCG 5204 tersebut, terlihat Sabtu (12/9) di perairan Natuna Utara, zona ekonomi eksklusif Indonesia dekat provinsi Kepulauan Riau.

“Setelah isu itu, kementerian mengatakan pada Minggu (13/9) berkomunikasi dengan perwakilan China di Jakarta untuk meminta klarifikasi,” kata juru bicara Teuku Faizasyah kepada AFP pada Senin (14/9).

Badan keamanan maritim Indonesia mengatakan kapal itu bersikeras berpatroli di wilayah yang disebut China sebagai “sembilan garis putus-putus”, sebuah wilayah yang diklaim Beijing tetapi diperebutkan negara-negara tetangganya.

“Kementerian menegaskan kembali kepada perwakilan China bahwa tidak ada tumpang tindih antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan China,” kata Faizasyah.

Badan keamanan maritim mengatakan kapal meninggalkan daerah itu pada Senin (14/9).

Indonesia menolak klaim sembilan garis putus-putus China, mengatakan itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, sedang berusaha menghentikan kapal asing yang menangkap ikan di perairannya, dengan alasan merugikan ekonomi miliaran dolar setiap tahun dan mengklaim wilayah di ujung selatan Laut Cina Selatan itu sebagai zona ekonomi eksklusifnya.

Pada Januari, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di perairan kepulauan Natuna dalam perselisihan dengan Beijing setelah kapal-kapal China, baik kapal penjaga pantai maupun kapal penangkap ikan, memasuki wilayah tersebut.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan meskipun ada klaim tumpang tindih dari negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Paus Fransiskus Serukan Pemimpin Dunia Mengingat Kalangan Menengah ke Bawah

Published

on

Paus Serukan Pemimpin Dunia Mengingat Kalangan Menengah ke Bawah

Gencil News -VOA – Paus Fransiskus hari Rabu (23/9) kembali menggunakan misa mingguannya di Vatikan untuk membahas pandemi COVID-19.

Dan mendesak para pemimpin dunia untuk mengingat semua lapisan masyarakat ketika mereka memerangi virus corona dan bekerja untuk membangun kembali ekonomi dunia.

Berbicara di hadapan umat yang mengenakan masker di halaman Vatikan, Paus Fransiskus mengatakan setiap orang memiliki kontribusi ketika dunia berusaha keluar dari krisis ini.

Tetapi ia mengatakan para pemimpin masyarakat harus menghormati dan mendukung “kalangan masyarakat menengah atau bawah”.

Ia menambahkan, perusahaan multinasional dan farmasi tidak memiliki jawaban sepenuhnya.

“Perusahaan-perusahaan keuangan terbesar lebih didengar daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang benar-benar menggerakkan ekonomi.

Perusahaan multinasional lebih didengar daripada gerakan sosial. Dengan kata lain mereka lebih mendengar yang kuat daripada yang lemah,” kata Paus Fransiskus.

Paus menyerukan pemikiran ulang yang inklusif tentang struktur ekonomi, sosial dan politik ekonomi global yang menurutnya telah menunjukkan kelemahan selama krisis kesehatan ini.

Paus Fransiskus sejak lama menekankan perlunya melibatkan kelompok masyarakat yang paling marjinal – pribumi, orang miskin dan orang tua dalam membuat keputusan mengenai masa depan mereka sendiri.

“Mari kita pikirkan tentang obat untuk virus ini ; perusahaan-perusahaan farmasi besar didengarkan lebih banyak daripada petugas kesehatan yang dipekerjakan di garis depan di rumah sakit atau di kamp pengungsian. Ini bukan jalan yang baik,” kata Paus.

Paus Fransiskus minggu depan diperkirakan akan merilis pesan-pesan kepada seluruh gereja mengenai persaudaraan dan solidaritas di dunia pasca-COVID.

Continue Reading

Internasional

Parti Liyani Ajukan Banding di Pengadilan Tinggi Singapura

Published

on

Parti Liyani Ajukan Banding di Pengadilan Tinggi Singapura

Gencil News-Parti Liyani Ajukan Banding di Pengadilan Tinggi Singapura. Kabar dari singapura. Parti Liyani seorang Tenaga Kerja Indonesia yang awalnya digugat oleh mantan majikannya, eksekutif senior terkemuka dan mantan bos Bandara Changi, Liew Mun Leong. Awalnya Parti Liyani diberhentikan secara paksa oleh majikannya karena disangka mencuri barang keluarga Liew.

Parti Liyani Ajukan Banding di Pengadilan Tinggi Singapura. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik pada Tahun 2019, ketika dia dituding mencuri sejumlah barang mewah milik majikannya bernilai total Rp 369 juta. Pada Maret 2019, Parti diputus bersalah atas empat dakwaan pencurian. Dakwaan pengadilan menyatakan, jumlah barang-barang yang dicuri bernilai total 34.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 369 juta.

Parti Liyani dibebaskan setelah banding di Pengadilan Tinggi Singapura pada awal bulan ini. “Pra-sidang Pengadilan Tinggi diadakan kemarin,” kata pengacaranya Anil Balchandani.

dilansir dari medcom.id Pengajuan tuntutan dari Parti dilakukan secara ex parte, yang berarti hanya pemohon yang dapat didengar, kecuali pengadilan mengatakan sebaliknya.
 
Kantor Jaksa Agung (AGC) bulan lalu mengajukan perintah agar dua jaksanya mengambil dari cuti persidangan. Mereka diwakili oleh pengacara pemerintah yang membelanya.
 
Parti bekerja untuk keluarga Liew dari 2007 hingga 2016, telah dihukum oleh pengadilan yang lebih rendah karena dituduh mencuri barang-barang mereka senilai lebih dari USD34.000 atau sekitar Rp507 juta.
 
Hakim Chan Seng Onn yang membebaskan Parti, telah mempertanyakan beberapa tuduhan tentang bagaimana kasus tersebut ditangani. Hakim Chan mencatat bahwa keluarga Liew bisa saja termotivasi untuk menghentikan pekerjaan Parti secara tiba-tiba dan mengajukan laporan polisi untuk mencegahnya melaporkan penempatan ilegalnya untuk bekerja di rumah dan kantor putra Liew.
 
Hakim juga menemukan ada putusnya rantai pengawasan barang bukti. Hal ini menimbulkan keraguan yang masuk akal, apakah beberapa barang yang diduga dicuri yang ditemukan oleh keluarga tersebut didokumentasikan secara akurat oleh foto-foto yang diambil oleh polisi sekitar lima minggu kemudian.
 
Hakim Chan juga menemukan bahwa dua pernyataan diambil dari Parti tanpa penerjemah. Selama pengajuan banding, sebuah demonstrasi telah menunjukkan bahwa pemutar DVD yang diduga dicuri oleh Parti, yang disaksikan oleh anggota keluarga Liew tidak rusak. Ini menampilkan pesan kesalahan ‘tidak dapat menginisialisasi disk’ ketika DVD dimasukkan ke dalamnya.
 
“Pada persidangan pengadilan yang lebih rendah, diperlihatkan bahwa perangkat tersebut dapat memutar video yang disimpan secara digital di dalam hard disk,” laporan Hakim Chan, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis 24 September 2020.
 
“Terkait putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Kejaksaan Agung sempat menyatakan sedang mengkaji penanganan kasus tersebut,” imbuh laporan The Straits Times.
 
Secara terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, sedang berkonsultasi dengan Kantor Kejaksaan Agung Singapura tentang apakah tindakan lebih lanjut harus diambil dalam kasus ini. Kepolisian Singapura juga mengatakan sedang menyelidiki bagaimana penyelidikannya dilakukan.
 
Pada tahap ini, hanya izin untuk pemeriksaan yang akan dilakukan berdasarkan panggilan asli yang diajukan oleh Parti. Penyelidikan tersebut dilakukan sebelum proses pengadilan disiplin tentang apakah ada alasan untuk mengadakannya.
 
Jika Parti berhasil dalam tuntutannya, pengadilan disiplin kemudian dapat ditunjuk untuk menyidangkan kasus tersebut dan menyerahkan temuannya kepada Hakim Mahkamah Agung.
 
Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan kasus tersebut jika pengadilan disiplin tidak menemukan penyebab yang cukup berat untuk tindakan disipliner, atau memberikan perintah untuk menjatuhkan hukuman seperti mencela, membayar denda hingga USD20.000 atau sekitar Rp290 juta, atau hukuman lain yang dianggap pantas.
 
Parti telah mengajukan panggilan berdasarkan Bagian 82A dari Undang-Undang Profesi Hukum, yang mengatur tentang pelanggaran oleh petugas layanan hukum dan hukuman jika mereka terbukti bersalah.





Continue Reading

Internasional

Arab Saudi Secara Bertahap Akan Buka Umrah Mulai 4 Oktober

Published

on

Arab Saudi Secara Bertahap Akan Buka Umrah Mulai 4 Oktober

Gencil News – Arab Saudi secara bertahap akan membuka kembali umrah mulai 4 Oktober. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan hal itu pada Selasa (22/9), setelah ibadah itu dihentikan pada Maret karena pandemi virus corona.

Pada tahap pertama, “6.000 warga dan penduduk kerajaan akan diizinkan untuk melakukan umrah per hari mulai 4 Oktober,” kata kementerian itu dalam pernyataan yang diterbitkan Kantor Pers Arab Saudi.

Kementerian itu menambahkan umrah bagi Muslim dari luar kerajaan akan diizinkan mulai 1 November, ketika kapasitas umrah akan ditingkatkan menjadi 20.000 jemaah per hari.

Kementerian Dalam Negeri setempat mengatakan keputusan itu diambil setelah menilai perkembangan virus corona dan sebagai tanggapan atas keinginan umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan ritual tersebut.

Tahap pertama dari pemulangan bertahap akan mencakup mengizinkan warga negara dan ekspatriat dari dalam Kerajaan untuk melakukan umrah dengan kapasitas 30 persen mulai 4 Oktober. Ini setara dengan 6.000 jamaah per hari.

Fase kedua akan meningkatkan kapasitas Masjidil Haram menjadi 75 persen, yang akan mencakup 15.000 jamaah dan 40.000 jamaah sehari mulai 18 Oktober.

Pada tahap ketiga, jamaah dari luar negeri akan diizinkan untuk melakukan umrah mulai 1 November dengan kapasitas penuh 20.000 jemaah dan 60.000 jemaah per hari.

Tahap keempat akan membuat Masjidil Haram kembali normal, ketika semua risiko COVID-19 telah hilang. 

Masuknya jamaah, jamaah, dan pengunjung akan diatur melalui aplikasi bernama “I’tamarna”. Aplikasi ini akan diluncurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah, dengan tujuan untuk menegakkan standar kesehatan dan memudahkan jamaah untuk memesan perjalanan mereka.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi meminta semua orang yang mengunjungi tempat-tempat suci itu untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan, memakai masker wajah, menjaga jarak aman dari orang lain, dan menahan diri dari kontak fisik.

Kementerian tersebut mengatakan Arab Saudi ingin “memberdayakan para peziarah, baik dari dalam maupun luar Kerajaan, untuk dapat melakukan” ritual dengan cara yang aman dan sehat, “sambil melindungi mereka dari ancaman pandemi.”

Continue Reading

TRENDING