Kebijakan Pemerintahan Baru AS terhadap Dunia Islam
Connect with us

Internasional

Kebijakan Pemerintahan Baru AS terhadap Dunia Islam

Published

on

Kebijakan Pemerintahan Baru AS terhadap Dunia Islam
Seorang perempuan Muslim pergi ke masjid untuk menghadiri shalat Jumat pertama selama bulan Ramadhan di Diyanet Center of America di Lanham, Maryland, AS, 10 Mei 2019. (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

Gencil News – VOA – Sejumlah pengamat memperkirakan hubungan Amerika dengan dunia Muslim, termasuk Indonesia, akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris.

Pendekatan pemerintahan Biden yang dinilai lebih dialogis, diyakini membuka peluang hubungan baik dengan banyak negara.

Selain memungkinkan berlanjutnya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim, yang dikenal sebagai Abraham Accords.

Presiden terpilih Amerika Joe Biden baru saja mendapat lampu hijau untuk melakukan transisi menuju pemerintahannya dan pelantikannya pada 20 Januari.

Ia sudah memperkenalkan sejumlah orang yang dipilih untuk menjabat dalam kabinetnya, termasuk tim keamanan nasional dan menteri luar negeri.

Kepala departemen Hubungan Internasional Binus University di Jakarta Prof. Tirta Mursitama tidak yakin Amerika di bawah Biden akan mempunyai kebijakan yang berbeda terhadap dunia Muslim, khususnya dengan aliansi-aliansi tradisional Amerika di Timur Tengah.

Namun, ia berharap solusi yang ditawarkan Biden untuk konflik di Timur Tengah akan lebih damai karena.

“Demokrat menolak ada perluasan settlement-settlement, perumahan-perumahan yang terus ditambah, dan mendukung solusi two states (dua negara),” katanya.

Setidaknya, menurut Dr. Dino Patti Djalal, Biden adalah orang yang sangat peka terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Ia mendasarkan penilaiannya pada fakta bahwa:

“Joe Biden ini mengirim pesan khusus kepada konstituen muslimnya di Amerika sebelum pemilu, dan ini sangat berbeda dari Trump. Dan sewaktu memberikan pesan khusus ada ayat-ayat Alquran yang disampaikan oleh Joe Biden. Itu menyentuh hati saya dan itu satu hal yang benar-benar mengkontraskan dia dengan Presiden Trump,” kata Dino.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika itu menambahkan, Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama. Pendiri dan ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu berpendapat, pemerintahan Obama secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim dan Biden bagian dari itu.

Ia mengakui upaya Obama itu tidak 100 persen efektif karena ada jajak pendapat di dunia Islam yang menunjukkan beberapa negara tidak mempan. Citra Amerika masih tidak terlalu baik di negara-negara tersebut, termasuk di Timur Tengah.

“Saya sangat meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestina karena sekarang ini prioritasnya adalah tentu, nomor satu adalah Covid dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling tidak untuk dua tahun pertama, dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina Israel,” kata Dino.

“Ini mungkin bad news bagi Palestina. Tapi good news-nya, presiden Biden nanti akan berbeda dari Presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel,” lanjutnya.

Dr. Muhamad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California Riverside percaya pemerintahan Amerika mendatang sangat berpengaruh pada dunia Muslim. Nilai demokrasi, kata Ali, akan naik lagi dan demokrasi tetap bisa dipercaya sebagai bentuk negara terbaik di dunia saat ini.

“Kebijakan Demokrat pada umumnya relatif melihat dunia Muslim sebagai partner, sebagai mitra, ketimbang sebagai ancaman, meskipun sangat kompleks tergantung pribadi pemimpin masing-masing seperti Saudi Arabia, Iran, Turki, Pakistan, Malaysia, Indonesia, semuanya memiliki karakter-karakter kepemimpinan yang berbeda-beda sehingga bagaimana Amerika bersikap pun berbeda-beda,” katanya.

“Tetapi secara umum, dunia Muslim lebih menerima partnership itu. Jadi, retorika atau kebijakan yang sifatnya menjalin kemitraan, aliansi, ketimbang sebagai musuh, saya kira itu punya dampak positif bagi dunia Islam,” tambah Muhamad Ali.

Namun, terkait isu Israel-Palestina, Ali tidak yakin akan terjadi perubahan. Tetap saja dukungan terhadap Israel akan kuat. Biden termasuk sahabat Israel. Paling tidak kecenderungannya nanti, kata Ali, solusi dua negara dan suara Palestina akan lebih diperhatikan.

“Mungkin juga Biden akan mendukung pembentukan negara Palestina. Untuk sekarang mungkin coba memperbarui bantuan Amerika bagi otoritas Palestina di sebagian tempat di Palestina. Nah, ini akan mempengaruhi Abraham Accords. Secara pragmatis, negara-negara Arab ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.”

Ali yakin, pada masa pemerintahan Biden-Harris nanti akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam, seperti pada pemerintahan Obama.

“Tujuannya meyakinkan kembali bahwa Amerika mendukung segala bentuk upaya demokratisasi dan kebebasan beragama. Meyakinkan kembali pada dunia Muslim bahwa Amerika itu partner atau mitra dan tidak memusuhi Islam,” kata Ali.

Ali juga memperkirakan, dalam pemerintahan Biden-Harris kelak akan terjadi peningkatan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Amerika, kata Ali, mungkin akan semakin mendorong dialog antar agama dengan bantuan teknis atau dana dan bantuan lain.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

AS Sudah Berikan 50 Juta Suntikan Vaksin COVID-19

Published

on

AS Sudah Berikan 50 Juta Suntikan Vaksin COVID-19
Presiden Joe Biden memperhatikan Linda Bussey mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 untuk menandai 50 juta suntikan vaksinasi, di Gedung Putih, 25 Februari 2021.

Gencil News – VOA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjadi tuan rumah acara di Gedung Putih pada Kamis (25/2) untuk menandai vaksinasi virus corona ke-50 juta yang diberikan di Amerika.

Empat orang, yang terdiri dari seorang konselor sekolah dasar, seorang pegawai toko kelontong dan dua petugas pemadam kebakaran, mendapat suntikan vaksin virus corona di Gedung Putih pada Kamis (25/2) sore untuk memperingati pencapaian tersebut.

“Lima puluh juta suntikan hanya dalam 37 hari sejak saya menjadi presiden,” kata Biden kepada para wartawan dalam acara tersebut.

Dia mengatakan bahwa meskipun kondisi cuaca ekstrem, Amerika Serikat berada di jalur yang tepat untuk melampaui janjinya memvaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertama dia menjabat.

Menurut Gedung Putih, hampir setengah dari orang Amerika yang berusia di atas 65 tahun telah menerima setidaknya satu dari dua suntikan vaksin.

Namun, para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang. Biden mendesak warga Amerika untuk terus mengenakan masker. Dia juga mengatakan pada Kamis (25/2) bahwa dia tidak dapat memberikan kepastian kapan keadaan akan kembali menjadi “normal.”

Kepala penasihat medis presiden, Dr. Anthony Fauci, yang mengepalai Lembaga-Lembaga Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, juga memperingatkan, “Kita masih berada pada tingkat dasar yang sangat tinggi,” sehingga mencegah dimulainya kembali kehidupan normal masyarakat.

Awal pekan ini, Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa setengah juta orang telah meninggal karena COVID-19 – tingkat kematian tertinggi akibat virus itu di dunia.

Menurut laporan baru dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional, pada 2020, virus memangkas satu tahun penuh harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat, penurunan terbesar sejak Perang Dunia II. 

Continue Reading

Internasional

Thailand Lakukan Perombakan dalam Satuan Militer

Published

on

Thailand Lakukan Perombakan dalam Satuan Militer
Sumber Foto: VOA Indonesia- Panglima militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong (foto: dok).

Gencil News- Thailand mengumumkan akan melakukan perombakan dalam tubuh militer dengan bertujuan untuk memangkas jumlah perwira tinggi.

Selain itu, Angkatan Bersenjata Thailand (RTAF) mengumumkan bahwa unit yang tidak perlu akan disingkirkan.

Sementara pembentukan unit baru d i bawah jenderal besar, laksamana belakang, wakil perwira udara, dan perwira tinggi lainnya akan d itangguhkan.

Merujuk pada Lary Diamond (2008) Thailand adalah sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam Bab I ayat 2 Konstitusi 2007.

“Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of State”.

Melansir dari Nation Thailand, Seorang juru bicara RTAF mengatakan perubahan itu berasal dari pembicaraan tingkat tinggi, seperti laporan Nation Thailand, Kamis, 25 Februari 2021.

Juru bicara itu menjelaskan beberapa unit akan menangani lebih banyak tugas. Sementara unit yang tidak perlu akan d ihapuskan.

Kuota beberapa satuan di militer akan berkurang karena pemegang pos mengundurkan diri.

Perombakan militer besar-besaran ini akan mulai April mendatang. Harapannya dapat memangkas jumlah perwira tinggi seperti jenderal besar, laksamana belakang, dan wakil perwira udara sebesar 5 hingga 10 persen.

Paul Chambers, pakar urusan militer Universitas Naresuan, mengatakan sistem militer negara tersebut memang terkenal sangat “gemuk”.

Ada sekitar 1.700 jenderal atau satu jenderal untuk setiap 212 tentara.

Dalam Kesempatan berbeda, Perdana Menteri Thailand Prayuth juga menyampaikan

Thailand tidak akan menjadi penengah guna mencari jalan keluar bagi krisis politik Myanmar.

“Masalah politik adalah urusan negara mereka. Saya hanya menggugah mereka untuk segera beralih ke demokrasi secepatnya,” kata Prayuth dalam jumpa pers d i Bangkok, seperti melansir dari Reuters, Kamis (25/2).

Continue Reading

Internasional

Dua Perempuan Menyamar Sebagai Lansia, Demi Divaksin Covid-19

Published

on

Dua Perempuan Menyamar Sebagai Lansia, Demi Divaksin Covid-19
Seorang petugas kesehatan menyiapkan jarum suntik dengan Vaksin COVID-19 Moderna di Manhattan di New York City, New York, AS, 29 Januari 2021. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Dua perempuan berpakaian menyerupai lansia untuk mendapatkan vaksinasi virus corona. Namun mereka ditolak dan diberi peringatan karena masuk tanpa izin di Orlando.

Dr Raul Pino, seorang petugas kesehatan negara bagian Orlando mengatakan para perempuan itu menyamar pada hari Rabu (17/2), dengan topi, sarung tangan, dan kacamata.

Michelle Guido, juru bicara Kantor Sheriff, mengatakan kepada Orlando Sentinel bahwa perempuan tersebut mengubah tahun lahir mereka dalam pendaftaran vaksinasi untuk melewati sistem negara bagian, yang akan menetapkan usia minimal 65 tahun. Kelompok usia tersebut mendapat prioritas. Tampaknya para perempuan mendapatkan suntikan pertama, tetapi tidak jelas di mana.

“Nama mereka cocok dengan pendaftaran mereka, tetapi tidak dengan tanggal lahir mereka,” katanya kepada surat kabar tersebut.

Kedua perempuan tersebut berusia 35 dan 45 tahun, kata para pejabat dalam siaran pers yang dilansir dari Associated Press

Pejabat Kementerian Kesehatan meminta deputi untuk mengeluarkan peringatan masuk tanpa izin. 

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING