Kota New York akan Batalkan Kontrak Bisnis dengan Organisasi Trump
Connect with us

Internasional

Kota New York akan Batalkan Kontrak Bisnis dengan Organisasi Trump

Published

on

Kota New York akan Batalkan Kontrak Bisnis dengan Organisasi Trump
Walikota New York, Bill de Blasio (kiri)

GENCIL NEWS – VOA – Kota New York yang merupakan kampung halaman Presiden AS Donald Trump, mengatakan akan membatalkan semua kontrak dengan organisasi bisnisnya karena pemberontakan mematikan oleh pendukung Trump minggu lalu di Gedung Capitol AS.

“Kota New York tidak akan dikaitkan dengan tindakan tak termaafkan dalam bentuk, cara apapun,” kata Walikota Bill de Blasio, Rabu (13/1) dalam sebuah pernyataan resmi. De Blasio mengatakan ia telah memulai proses “memutuskan semua kontrak” untuk mengoperasikan korusel dan dua gelanggang es di Central Park yang menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan Trump sekitar $ 17 juta setahun.

Putra Trump, Eric, mengecam langkah tersebut dan mengatakan akan menentangnya.

“Contoh lain dari ketidakmampuan Walikota de Blasio dan secara terang-terangan mengabaikan fakta,” katanya.

“Kota New York tidak memiliki hak hukum untuk mengakhiri kontrak kami dan jika mereka memilih untuk melanjutkan, mereka akan berutang $30 juta kepada Organisasi Trump. Ini tidak lebih dari diskriminasi politik dan kami berencana untuk melawan dengan gigih.”

Keputusan De Blasio adalah contoh terbaru mengenai dampak negatif kerusuhan 6 Januari oleh pendukung Trump pada urusan bisnis pribadi presiden. Pengumuman tersebut disampaikan tiga hari setelah Asosiasi Pegolf Profesional Amerika memilih untuk memindahkan Kejuaraan golf PGA tahun depan dari lapangan golf Trump’s New Jersey.

Shopify sebelumnya menghapus toko online yang berafiliasi dengan presiden yang bermasalah ini, sementara Twitter dan platform media sosial lainnya menonaktifkan akunnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

American Airlines Umumkan Keadaan Darurat, Pilot Matikan Satu Mesin

Published

on

American Airlines Umumkan Keadaan Darurat, Pilot Matikan Satu Mesin
American Airlines Boeing 737 MAX 8, dalam penerbangan dari Miami ke New York City, akan mendarat di Bandara LaGuardia di New York, AS, 12 Maret 2019. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleto)

Gencil News – VOA – American Airlines Jumat (5/3), mengatakan bahwa penerbangan Boeing 737 MAX menuju Bandara Internasional Newark Liberty New Jersey sempat dalam keadaan darurat setelah kapten mematikan satu mesinnya. Tindakan itu dilakukan karena kemungkinan adanya masalah mekanis.

Meski demikian, maskapai itu mengatakan penerbangan 2555 Amerika dari Miami dengan 95 penumpang dan enam awak mendarat dengan selamat di Newark tanpa insiden.

Reuters melaporkan masalah yang mungkin terjadi pada penerbangan itu terkait dengan tekanan oli mesin atau indikator volume dan tidak terkait dengan sistem MCAS. Maskapai mengatakan dua kecelakaan fatal 737 MAX pada 2018 dan 2019 -yang mendorong pesawat dilarang terbang selama 20 bulan- diduga berkaitan dengan sistem itu.

Boeing Co mengatakan telah mengetahui hal tersebut dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan akan menyelidikinya.

American Airlines adalah maskapai penerbangan AS pertama yang melanjutkan penerbangan 737 MAX mulai akhir tahun lalu, menyusul persetujuan FAA untuk pembaruan keselamatan Boeing.

Ketika pesawat diizinkan untuk terbang lagi, administrator FAA Steve Dickson mengatakan dia yakin bahwa jet itu aman, Namun ia memperingatkan bahwa masalah mekanis dalam penerbangan kadang-kadang terjadi pada semua pesawat komersial.

“Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat di masa mendatang, sebuah Boeing 737 MAX akan kembali ke bandara asalnya, dialihkan, atau mendarat di tempat tujuan dengan sebenarnya atau diduga ada masalah dalam penerbangan,” ujarnya.

FAA mengevaluasi semua peristiwa yang melibatkan maskapai penerbangan AS, katanya pada saat itu, menambahkan: “Sangat penting untuk membedakan antara peristiwa rutin yang terjadi dengan pesawat mana pun dan masalah keselamatan akut yang menyebabkan hilangnya nyawa dan pelarangan terbang MAX.” 

Continue Reading

Global

Momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional Hingga Isu Kesetaraan Gender

Published

on

Momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional Hingga Isu Kesetaraan Gender

Gencil News- Momentum peringatan hari Perempuan Internasional ( International Womens Day) hingga isu kesetaraan gender masih menjadi sorotan.

Hari Perempuan Sedunia jatuh pada tanggal 8 Maret, menjadi penanda sebuah pencapaian kaum wanita dalam berbagai bidang.

Saat ini wanita masuk dan sekaligus berperan aktif dalam setiap aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, budaya hingga politik.

Selanjutnya, Mengimbangi masuk dalam beragam peran sekaligus memiliki karakter yang kuat.

Selain itu, Menariknya kesetaraan gender masih menjadi satu tantangan yang besar secara global.

Bahkan tidak semua negara maju sudah mengalami kesetaraan gender, khususnya dalam partisipasi wanita dalam dunia kerja.

Mengutip dari Global Gender Gap Report 2020, Rilis dari Forum Ekonomi Dunia (World Forum Economic/ WEF) Memberikan gambaran cukup mengejutkan.

Secara global, dari laporan tersebut ada 153 negara baik pada Kawasan Asia Pasifik, Australia, Afrika, Amerika dan Eropa menyatakan kesetaraan gender sudah mencapai 68,6 persen.

Sedangkan Indonesia menempati posisi 85, menutup 70 persen dari kesenjangan gendernya.

Hingga saat ini isu kesetaraan gender adalah merupakan tanggung jawab dan tantangan secara global.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang memiliki peranan yang sangat berartidalam upaya pemerataan pembangunan.

Karena dengan mengaplikasikan hak serta kewajiban yang sama antara laki laki maupun perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, akan menopang keberlangsungan sebuah negara.

Sedangkan menurut Kompas.com pada 03/10/2019. dalam Jumlah Anggota DPR Perempuan Meningkat, Diimbangi dengan Kualitas?

“Keterwakilan perempuan minimal 30 persen belum juga berhasil dalam Pemerintahan”

Ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya wanita memiliki kesempatan dan berhasil dalam membantu pemerintahan sepenuhnya.

Semoga dalam kesempatan berikutnya akan muncul kesempatan lebih baik hingga banyak porsi secara proporsional yang melibatkan peranan wanita kedepan nya.

Selamat Hari Perempuan Sedunia.

Continue Reading

Internasional

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar

Published

on

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar
Aksi protes di depan Kedutaan Besar RI di Yangon, Myanmar, 24 Februari 2021.

Gencil News – VOA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Jumat (5/3) menjelaskan sampai saat ini belum ada eksodus warga Indonesia dari Myanmar walau kekerasan terus meningkat di negara tersebut pasca kudeta militer pada 1 Februari lalu.

“Sejauh ini belum ada laporan. Memang baru kemarin ditetapkan kondisi Siaga II dan kita belum mendengar adanya masyarakat kita yang memutuskan untuk pulang. Bahkan dari pihak KBRI sendiri pun belum memulangkan anggota keluarga mereka,” kata Faizasyah.

Faizasyah berharap situasi di Myanmar berangsur stabil sehingga tidak perlu mengevakuasi warga Indonesia dari Myanmar.

Dari sekitar 380 warga Indonesia yang menetap di Myanmar, lanjut Faizasyah, sebagian besar tinggal di Yangon. Perhatian pemerintah sekarang ini adalah soal keselamatan warga negara Indonesia di Myanmar karena kekerasan yang terus terjadi dapat ikut menimbulkan dampak.

Pemerintah melalui KBRI Yangon meminta warga Indonesia di Myanmar tidak berkegiatan di luar rumah, terutama di tempat-tempat ada kerumunan orang agar tidak menjadi korban.

Pakar ASEAN sekaligus pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan situasi sekarang itu sangat sensitif bagi elit dan rakyat Myanmar.

“Kesan yang harus diciptakan itu adalah kita simpati dan kita empati pada perkembangan demokrasi di dalam Myanmar. Itu yang nggak boleh sampai disalahartikan di Myanmar. Jadi bukan kita sibuk sendiri untuk mencari solusi di luar yang bisa dibuat oleh orang Myanmar. Jangan sampai tercipta kesan itu,” ujar Dinna.

Dinna menambahkan Indonesia bisa membahas persoalan Myanmar dengan pihak lain dengan tujuan tidak ada penindasan terhadap kebebasan sipil dan suara-suara demokrasi yang sudah berkembang di Myanmar.

Rencana junta militer untuk menggelar pemilihan umum baru tahun depan menurutnya merupakan tindakan kontraproduktif karena pesta demokrasi dilangsungkan tahun lalu sudah menyuarakan pilihan masyarakat Myanmar.

KBRI Yangon Tetapkan Siaga II

KBRI Yangon menetapkan kondisi Siaga II setelah kekerasan meningkat dalam dua pekan terakhir. Tindakan represif aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa di berbagai kota di Myanmar telah menewaskan puluhan warga sipil, termasuk 18 orang pada hari Minggu (28/2) dan 38 orang lainnya pada hari Rabu (5/3).

Situasi politik dan keamanan di Myanmar memanas setelah junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dikuasai Liga Nasional Untuk Demokrasi NLD pimpinan Aung San Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu November lalu. Junta militer menilai telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu itu, hal yang sudah dibantah NLD dan komisi pemilu.

Dalam kudeta 1 Februari itu pihak junta militer menangkapi para pejabat sipil dan aktivis demokrasi, serta wartawan yang meliput kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap para demonstran.

Suu Kyi juga sudah mulai diadili dengan tiga dakwaan, termasuk memiliki walki talkie secara tidak sah.

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING