Mahar dan Nasib Perempuan India
Connect with us

Internasional

Mahar dan Nasib Perempuan India

Published

on

Mahar dan Nasib Perempuan India
Seorang pengantin wanita memegang bunga dengan tangannya yang dihiasi dengan pasta pacar selama upacara pernikahannya di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Mas kawin atau mahar menjadi isu hangat yang kembali mencuat di India belakangan ini Sejumlah tokoh Muslim bahkan ikut angkat bicara menentang praktik ini.

Asaduddin Owaisi, seorang tokoh Muslim terkemuka di India, baru-baru ini dalam khotbah Jumatnya mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait praktik mahar di India.

Salah satu dari dua bersaudara yang memimpin organisasi Muslim All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ini mengatakan, tindakan keras laki-laki terhadap perempuan, terutama istri mereka, bukanlah tindakan maskulin.

“Melecehkan dan memukuli istri Anda, menuntut mahar dilarang dalam Islam. Menyiksa istri, meminta uang atau transaksi keuangan apa pun bukanlah kejantanan. Keluarga pria seharusnya malu karena memaksa perempuan mengambil langkah ekstrem,” kata Owaisi.

Sepasang pengantin melakukan ritual saat pernikahan massal di Surat, India, Minggu, 24 Desember 2017. (Foto: AP/Ajit Solanki)
Sepasang pengantin melakukan ritual saat pernikahan massal di Surat, India, Minggu, 24 Desember 2017. (Foto: AP/Ajit Solanki)

Ia juga mengatakan,”Tidak peduli apa agama Anda, akhiri keserakahan akan mas kawin ini. Berapa banyak lagi perempuan yang harus menderita? Lelaki macam apa yang membunuh perempuan?”

Pernyataan keras Owaisi muncul tidak lama setelah negara bagian Kerala di India ini melancarkan tindakan keras terhadap pembayaran mahar terkait kematian empat perempuan muda.

Baca juga   Dugaan Bocornya Data Penduduk dari Bpjs Kesehatan

Sebelum ditemukan tewas di rumahnya Juni lalu, mahasiswa kedokteran Ayurveda Vismaya Nair, yang berusia awal 20-an, sempat mengirim pesan dan foto kepada sepupunya tentang pemukulan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Media-media setempat melaporkan, kematiannya terkait mobil yang diberikan orangtua perempuan itu kepada si suami sebagai bagian dari mas kawinnya.

Polisi belum bisa memastikan apakah Nair meninggal karena bunuh diri atau dibunuh. Mereka sedang menyelidiki pengaduan pelecehan terkait mahar yang diajukan oleh keluarga Nair terhadap keluarga suaminya.

Seorang pengantin Muslim menunggu dimulainya upacara pernikahan massal di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)
Seorang pengantin Muslim menunggu dimulainya upacara pernikahan massal di kota Ahmedabad, India barat. (Foto: Reuters)

Beberapa hari setelah kematian Nair, mayat seorang perempuan muda yang sudah menikah ditemukan dan dua pengantin baru lainnya meninggal dengan cara gantung diri di rumah mereka di negara bagian di selatan India itu. Keluarga mereka juga telah menyampaikan keluhan tentang pelecehan terkait dengan sengketa pembayaran mahar.

Dulunya, mahar diartikan sebagai perhiasan emas yang diserahkan orang tua ke keluarga pengantin lelaki ketika anak perempuan mereka menikah. Kini mahar dapat mencakup berbagai hadiah mahal untuk keluarga mempelai lelaki, termasuk rumah dan mobil sehingga membebani keluarga perempuan.

Baca juga   Kisah Seorang Ibu Melahirkan Diatas Perahu Karet Lantamal XII

Meski telah dilarang sejak 20 tahun lalu, kebiasaan ini masih dipraktikkan secara luas.Tidak jarang, sengketa terkait mahar menyebabkan pertengkaran dan pelecehan yang terkadang berakhir dengan kematian.

Tuntutan mas kawin bahkan sering berlanjut selama beberapa tahun setelah pernikahan. Setiap tahun, ribuan perempuan muda India disiram dengan bensin dan dibakar hingga tewas karena pengantin lelaki atau keluarganya merasa mahar yang diberikan tidak memadai.

Aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa celah dalam undang-undang pencegahan mas kawin, keterlambatan dalam penanganan, dan rendahnya tuntutan hukum terhadap pelaku telah menyebabkan kenaikan dalam kejahatan terkait mas kawin.

Tuntutan mahar telah menjadi lebih mendesak dan mahal menyusul booming ekonomi India, kata Ranjana Kumari, seorang aktivis hak perempuan yang juga peneliti di Pusat Riset Sosial India. Ia menyalahkan budaya keserakahan yang berkembang dan membanjirnya barang impor membuat generasi muda menetapkan nilai mahar yang tinggi.

Seorang pengantin wanita terlihat selama upacara pernikahan massal untuk anggota komunitas Thakore di desa Bhuvaldi di pinggiran Ahmedabad. (Foto: AFP)
Seorang pengantin wanita terlihat selama upacara pernikahan massal untuk anggota komunitas Thakore di desa Bhuvaldi di pinggiran Ahmedabad. (Foto: AFP)

“Bukan hanya mereka yang sangat kaya yang melakukannya untuk membuatnya tampak seperti simbol status, tetapi juga keluarga biasa atau orang kaya baru. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki status ekonomi tertentu. dalam masyarakat. Dampaknya sangat buruk bagi perempuan. Praktik mahar yang seharusnya dihentikan sama sekali ini terus berkembang,” papar Kumari.

Jayakumari Devika, seorang cendekiawan feminis di Pusat Studi Pembangunan di ibukota negara bagian Kerala, mengatakan, kematian-kematian perempuan ini adalah teriakan permintaan bantuan yang tidak berkesudahan.

Baca juga   Korsel Tingkatkan Bayaran agar Pasukan AS Tetap di Negaranya

“Ini bukan pemberian satu kali. Permintaan akan mahar itu akan terus berlanjut setelah pernikahan usai. Jika tuntutan tidak dipenuhi, perempuan itu akan menderita. Ini adalah kebiasaan sosial. Kalau sukarela itu tidak masalah, tapi ini bukan lagi sukarela,” katanya.

Menurut catatan pemerintah, ada lebih dari 13.000 pengaduan terdaftar di bawah undang-undang antimahar di India pada 2019. Para aktivis hak perempuan mengatakan, jumlah kasus yang sesungguhnya sebetulnya jauh lebih tinggi.

Kerala sendiri mencatat 66 kematian terkait mahar, termasuk bunuh diri, antara 2016 dan 2020 dan lebih dari 15.000 kasus kekejaman oleh suami dan kerabat selama periode yang sama.

Para pegiat hak-hak perempuan menuntut langkah-langkah tambahan seperti audit pemerintah atas pernikahan mewah dan hukuman berat bagi siapa pun yang ditemukan telah memberikan atau menerima mahar.

“Ini konyol, ini memprihatinkan. Ini sangat merendahkan. Maksud saya, bagaimana Anda meminta uang dari keluarga perempuan sementara keluarga itu telah menyerahkan anak perempuannya. Kami telah mengusulkan beberapa amendemen terhadap undang-undang yang ada untuk menutup celah dan memastikan penerapan undang-undang yang lebih efektif,” kata Usha Rani P, sekretaris anggota Komisi Perempuan Kerala. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro (Rp8 triliun) untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Published

on

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Gencil News -VOA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu (24/11), menerima tamunya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di kantornya di Jakarta.

Seusai pertemuan itu, kedua menteri tersebut menandatangani rencana aksi untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027.

Dalam jumpa pers bersama secara virtual, Retno mengungkapkan Prancis berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro – yang kini setara dengan Rp8 triliun untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Dia menambahkan ia dan Le Drian membahas kolaborasi untuk mempercepat transisi energi melalui investasi dan transfer teknologi.

Menlu Retno menekankan transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia selama menjabat presidensi G20. Transisi energi bukan merupakan opsi, tapi suatu keniscayaan.

Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

“Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro. Komitmen ini akan ditandatangani pada hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan Agen Pembangunan Prancis atau AFD,” kata Retno.

Baca juga   Situasi yang Dihadapi Kru Lion Air JT610 Tak Ada di Buku Panduan

Retno menjelaskan Prancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis adalah mitra dagang kelima terbesar sekaligus investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia.

Menurutnya tahun ini merupakan tahun kesepuluh Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. Karena itulah, untuk memperkuat kemitraan tersebut kedua negara hari ini menandatangani rencana aksi.

Ada beberapa prioritas dalam rencana aksi itu, termasuk kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim. Retno mengatakan tahun depan Indonesia dan Prancis berencana menggelar dialog maritim pertama antara kedua negara. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.

Di bidang kesehatan, Indonesia dan Prancis akan melanjutkan kerja sama untuk memperkuat arsitektur kesehatan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

Retno menyampaikan apresiasi Indonesia atas Prancis yang mendonasikan lagi satu dosis vaksin COVID-19. Sebelumnya, Prancis telah menyumbang 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia.

Baca juga   Korsel Tingkatkan Bayaran agar Pasukan AS Tetap di Negaranya
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

Retno dan Le Drian sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya pada 2022. Indonesia akan menjabat presidensi G20 dan Prancis memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. Dia berharap akan tercapai kemajuan dalam perundingan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif) antara Indonesia dan Uni Eropa di masa Prancis menjabat presiden Dewan Uni Eropa.

Kedua menteri luar negeri tersebut membahas pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif. Ketiga prinsip itu, menurut Retno, akan berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi dan sangat membantu target SDGs (Sustainable Development Goals) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi.

Retno menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau atau ramah lingkungan ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kedua negara harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan.

Baca juga   Kisah Seorang Ibu Melahirkan Diatas Perahu Karet Lantamal XII

Indonesia dan Prancis sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Kedua negara telah meneken perjanjian kerja sama pertahanan pada Juni lalu

Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengaku senang dengan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Apalagi selama sepuluh tahun adanya kemitraan strategis, hubungan di bidang pertahanan dan maritim makin menguat.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menjalin kemitraan strategis dengan Prancis.

“Kami memilih Indonesia sebagai mitra karena kami berdua bisa bergandengan tangan di level internasional. Di Perserikatan Bangsa, Bangsa, kami bersama-sama sepakat untuk memerangi terorisme, memperkuat kerja sama untuk menangani pandemi (COVID-19), dan tentu saja nantinya dalam level G20 yang presidensinya akan dijabat oleh Indonesia,” ujar Le Drian.

Selain bertemu Retno, Le Drian juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasu Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. 

Continue Reading

Internasional

Prabowo ‘Mengerti, Menghormati’ Kesepakatan Kapal Selam Nuklir AS, Inggris, Australia

Published

on

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Gencil News – VOA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memahami alasan di balik terbentuknya perjanjian keamanan antara Amerika Serikat, Australia dan Inggris yang disebut dengan AUKUS.

Meski demikian, ia mengaku khawatir mengenai kemungkinan akan adanya perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.

Pakta keamanan trilateral, yang sebagian dirumuskan untuk menanggapi kebangkitan China, telah memicu kekhawatiran di kawasan regional karena memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir di bawah aliansi dengan AS dan Inggris.

Ketika ditanya tentang AUKUS di International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue di Bahrain pada Sabtu (20/11), Prabowo mengatakan dia mengerti mengapa negara-negara akan bergerak untuk mengamankan kepentingan mereka.

Baca juga   Kerjasama Polda Kalbar Bersama Bank Rakyat Indonesia Pontianak

“Secara resmi posisi kami adalah bahwa tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir, dan tentu saja ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa ini akan memicu perlombaan senjata,” katanya.

“Namun seperti yang saya katakan, fokus setiap negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri,” kata Prabowo.

“Dan inilah yang saya maksud bahwa kami memahami itu dan kami menghormati mereka.”

Reuters melaporkan komentar Praboro tentang pakta tersebut dianggap lebih pragmatis, setelah Kementerian Luar Negeri pada September mengeluarkan pernyataan bahwa pakta aliansi itu “sangat mengkhawatirkan.” Kemenlu juga memperingatkan bahwa kesepakatan itu dapat memicu perlombaan senjata regional.

Baca juga   Presiden China Xi Jinping Resmikan Jembatan Terpanjang di Dunia

Pakta keamanan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, ketika negara-negara melawan klaim maritim China di jalur air yang strategis dan kaya sumber daya itu.

Pada Jumat (19/11), Amerika Serikat menyebut penggunaan meriam air oleh China terhadap kapal-kapal pemasok Filipina di Laut China Selatan “berbahaya, provokatif, dan tidak dapat dibenarkan.”

Pihak Angkatan Laut sendiri pada September meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna setelah kapal China dan AS terdeteksi di perairan terdekat. Selain itu diketahui pula adanya aktivitas yang dilakukan sebuahh kapal penelitian China di dekat anjungan minyak di daerah tersebut baru-baru ini.

China belum mengklaim Kepulauan Natuna, tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dalam Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line) yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan – klaim yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan tidak diakui secara internasional. 

Continue Reading

Internasional

Taliban Keluarkan Fatwa Larang Stasiun TV Tampilkan Artis Perempuan

Published

on

Taliban Keluarkan Fatwa Larang Stasiun TV Tampilkan Artis Perempuan
Seorang anggota pasukan Taliban berbicara dengan perempuan yang melakukan unjuk rasa di luar salah satu sekolah di Kabul, Afghanistan, pada 30 September 2021. (Foto: AFP/Bulent Kilic)

Gencil News – VOA – Taliban pada Minggu (21/11) memerintahkan seluruh stasiun TV di Afghanistan untuk tidak menyiarkan sinetron yang menampilkan artis perempuan.

Taliban juga mengatakan jurnalis perempuan harus mengenakan jilbab sesuai dengan interpretasi kelompok itu terhadap hukum Islam atau Syariah.

Pembatasan itu adalah bagian dari panduan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, atau polisi moral.

Hal tersebut merupakan langkah terbaru yang diambil oleh kelompok garis keras itu untuk membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan.

Baca juga   Sutarmidji Minta Pelabuhan Pontianak Tutup Satu Bulan

Panduan itu mengatakan film dan drama tidak boleh menampilkan aktor perempuan. Selain itu, kebijakan baru itu juga melarang stasiun TV menampilkan pria yang tidak sopan atau tidak tertutup dari dada ke lutut.

Kementerian itu membela arahan baru tersebut yang bertujuan melawan penyebaran tindakan “amoral” dan penayangan video yang “bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai Afghanistan.”

Mereka meminta para pejabat jaringan TV di Kabul untuk mematuhi panduan tersebut.

“Film-film buatan asing dan dalam negeri yang mempromosikan budaya dan tradisi asing di Afghanistan dan mempromosikan tindakan amoral tidak boleh disiarkan,” kata Kemetenterian tersebut.

Kebijakan itu juga melarang acara-acara satir yang “menghina” atau meremehkan “martabat” individu. 

Continue Reading

Internasional

Wawancara Dengan Dubes AS tentang Hubungan AS-Indonesia

Published

on

Wawancara Dengan Dubes AS tentang hubungan AS-Indonesia

Wawancara eksklusif VOA dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim tentang hubungan AS-Indonesia, kerja sama dalam mengatasi pandemi, Indo-Pasifik serta perubahan iklim.

Baca juga   Perundingan Dagang Amerika-China Berakhir Tanpa Kesepakatan
Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING