Pakar Hak Asasi Manusia PBB Sebut Proyek Mandalika Langgar HAM
Connect with us

Internasional

Pakar Hak Asasi Manusia PBB Sebut Proyek Mandalika Langgar HAM

Published

on

PBB Sebut Proyek Mandalika Langgar HAM

Gencil News -VOA – Pakar hak asasi manusia PBB mengatakan mega-proyek pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat telah menggusur penduduk lokal dan pribumi, dan menghancurkan rumah, ladang, sungai, dan situs keagamaan di daerah tersebut.

Proyek Mandalika meliputi pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix, hotel, dan lapangan golf, dan merupakan bagian dari strategi “10 Bali Baru” yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Dalam mengembangkan area seluas 2 hektar itu, “penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi,” kata Olivier De Schutter, pelapor khusus PBB tentang kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia.

Sejumlah bisnis dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (the Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mendanai proyek yang masih dalam taraf pembangunan itu, gagal melakukan uji kelayakan “untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk hak asasi manusia,” katanya dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (2/4).

Proyek pembangunan pesisir Mandalika, yang akan menjadi lokasi lomba motor MotoGP di sirkuit jalan raya yang dibuat khusus di Mandalika, Lombok selatan, 23 Februari 2019. (Foto: AFP/Arsyad Ali)
Proyek pembangunan pesisir Mandalika, yang akan menjadi lokasi lomba motor MotoGP di sirkuit jalan raya yang dibuat khusus di Mandalika, Lombok selatan, 23 Februari 2019. (Foto: AFP/Arsyad Ali)

AIIB mengatakan operasinya mematuhi pedoman lingkungan dan sosial, dan telah menanggapi “dengan cepat” keluhan terkait proyek. Lembaga tersebut telah menugaskan konsultan independen untuk terlibat dengan pemerintah Indonesia, bisnis dan penduduk setempat.

“Laporan akhir tidak menemukan bukti dugaan pemaksaan, penggunaan kekerasan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali,” katanya dalam sebuah pernyataan Kamis (1/4) malam.

AIIB dan BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) telah menyepakati rencana “untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dengan orang-orang yang terkena dampak proyek, kepala desa dan pejabat pemerintah daerah, dan lebih luas lagi dengan masyarakat sipil dan masyarakat Lombok yang lebih luas,” tambahnya.

ITDC dan Asosiasi Grand Prix Mandalika, yang keduanya terlibat dalam pengembangan Mandalika, tidak menanggapi permintaan komentar.

Secara global, ada peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif dari pariwisata, termasuk kerusakan lingkungan dan kehancuran wilayah, sementara penduduk setempat terpaksa pindah karena tak mampu membayar biaya hidup yang semakin mahal.

Dalam laporan Badan amal Inggris The Travel Foundation tahun 2019, disebutkan negara-negara miskin di Asia Tenggara sangat tidak siap untuk membatasi “beban tak terlihat” dari overtourisme atau fenomena kepadatan turis.

Setelah pandemi virus corona menghancurkan ekonomi pulau-pulau yang bergantung pada pariwisata, seperti Bali dan Phuket di Thailand, pihak berwenang memprioritaskan pekerja industri pariwisata untuk mendapatkan vaksinasi guna menarik wisatawan asing. Langkah tersebut dikritik kelompok hak asasi manusia.

Mandalika disebut-sebut oleh pihak berwenang sebagai hal penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan mata pencaharian di NTB. Namun aktivis hak asasi manusia mengatakan proyek tersebut – seperti banyak pembangunan pariwisata lainnya – telah merugikan masyarakat adat.

“Masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum atas tanah mereka dan tidak diajak berkonsultasi atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang proyek-proyek yang tidak menguntungkan mereka,” kata Rukka Sombolinggi, sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Pemerintah ingin menarik investor di industri, pertambangan dan pariwisata untuk menghidupkan kembali ekonomi, tetapi ini adalah solusi palsu yang merugikan masyarakat adat, dan juga memiliki dampak lingkungan yang besar,” katanya kepada Thomson Reuters Foundation.

Pembukaan bukit di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, menjadi jalur sirkuit MotoGP 2021
Pembukaan bukit di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, menjadi jalur sirkuit MotoGP 2021

De Schutter mengatakan pembangunan Mandalika “menginjak-injak hak asasi manusia (dan) secara fundamental tidak sesuai” dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

“Sekarang sudah bukan waktunya untuk melakukan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran yang hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi, bukan penduduk secara keseluruhan,” tambahnya.

Sebaliknya, pemerintah yang ingin membangun kembali pasca COVID-19 “harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal”, meningkatkan mata pencaharian, dan memungkinkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, katanya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Pakar Penyakit Menular : AS Kembali Gunakan Vaksin Johson & Johnson

Published

on

Pakar Penyakit Menular
Pakar penyakit menular terkemuka AS, Dr. Anthony Fauci

Gencil News – VOA – Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci hari Minggu (18/4) mengatakan Amerika kemungkinan akan melanjutkan pengunaan vaksin Johnson & Johnson pekan ini, mungkin dengan pembatasan atau peringatan yang lebih luas setelah munculnya laporan dari beberapa kasus penggumpalan darah yang sangat langka.

Dalam serangkaian wawancara Dr. Fauci mengatakan ia memperkirakan keputusan tentang Johnson & Johnson akan disampaikan ketika tim penasehat bagi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC melangsungkan pertemuan Jumat nanti (23/4) guna membahas penangguhan penggunaan vaksin dosis tunggal itu.

“Saya akan sangat terkejut jika kami tidak memulai kembali (penggunaan vaksin Johnson & Johnson) setelah hari Jumat,” ujarnya. Ditambahkannya, “saya tidak benar-benar mengantisipasi jika mereka menginginkan penangguhan sedikit lebih lama.”

Fauci, yang merupakan kepala penasehat medis pemerintahan Joe Biden, mengatakan ia yakin regulator federal akan kembali menggunakan vaksin Johnson & Johnson berdasarkan usia atau gender dengan peringatan menyeluruh, sehingga dapat diberikan dengan cara “yang sedikit berbeda dengan yang diberikan sebelum penangguhan itu.”

Vaksin Johnson & Johnson berada dalam ketidakpastian setelah Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC dan Administrasi Pangan dan Obat-Obatan FDA pekan lalu mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak bukti untuk memutuskan apakah kasus penggumpalan darah yang tidak biasa yang ditemukan pada beberapa orang, memang terkait vaksin itu; dan jika benar demikian maka seberapa besar risikonya.

Beberapa laporan menyatakan enam kasus dari lebih tujuh juta orang yang diinokulasi vaksin Johnson & Johnson mengalami penggumpalan darah. Hal ini ditemukan pada enam perempuan berusia antara 18 – 48 tahun. Salah seorang di antaranya kemudian meninggal.

Penjabat Sementara FDA mengatakan ia memperkirakan penangguhan penggunaan vaksin Johnson & Johnson itu hanya berlangsung beberapa hari. Meskipun demikian keputusan itu langsung memicu tindakan di Eropa dan beberapa kawasan lain.

Fauci mengatakan ia ragu Amerika akan benar-benar menangguhkan secara permanen penggunaan vaksin Johnson & Johson. “Saya kira hal ini tidak akan terjadi,” ujarnya. “Penangguhan itu untuk mengkaji, memastikan kita tahu semua informasi yang kita miliki dalam jangka waktu itu, dan juga mengingatkan sejumlah dokter tentang hal-hal yang mungkin terjadi pada pasien – khususnya pasien perempuan – yang mengalami isu ini, sehingga mereka dapat merawatnya secara tepat,” tambahnya.

Fauci menegaskan bahwa, “Saya kira tampaknya Amerika akan mengatakan OK kita akan menggunakannya, tetapi hati-hati dengan kondisi-kondisi khusus ini.”

Lebih dari 6,8 juta dosis vaksin Johnson & Johnson telah diberikan di Amerika, di mana sebagian besar tidak memiliki efek samping apapun, atau bersifat moderat.

Pihak berwenang menegaskan bahwa mereka tidak mendapati adanya penggumpalan darah pada mereka yang menggunakan vaksin-vaksin lain – seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna. 

Continue Reading

Internasional

CDC: 78,5 Juta Orang Dewasa AS Telah Divaksinasi Penuh

Published

on

By

CDC: 78,5 Juta Orang Dewasa AS Telah Divaksinasi Penuh

Lebih dari 30% orang dewasa Amerika, atau sekitar 78,5 juta, sepenuhnya telah divaksinasi untuk COVID-19, menurut data baru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC).

Gencil News – VOA – CDC mengatakan 48% orang dewasa telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dan demikian halnya 80% lansia, yang paling rentan dengan efek berbahaya dari virus corona. Enam puluh empat persen lansia telah divaksinasi penuh.

CDC juga melaporkan terjadinya sekitar 5.800 kasus orang yang telah divaksinasi tetapi masih tertular virus.

“Semua vaksin yang tersedia telah terbukti efektif mencegah penyakit parah, rawat inap dan kematian,” kata badan itu dalam sebuah pernyataan. “Namun, seperti halnya vaksin lain, kami perkirakan ribuan kasus orang yang telah divaksinasi dan masih tertular akan terjadi, meskipun vaksin tersebut bekerja seperti yang diharapkan.”

Data CDC itu muncul di tengah penghentian sementara pemberian vaksin Johnson & Johnson.

Komite penasihat imunisasi CDC mengadakan pertemuan darurat Rabu (14/4), satu hari setelah CDC dan Badan Pengawasan Pangan dan Obat-Obatan (Food and Drug Administration/FDA) mengeluarkan pernyataan bersama yang merekomendasikan penghentian sementara setelah enam wanita berusia antara 18 dan 48 tahun mengalami pembekuan darah yang dikenal sebagai trombosis sinus vena serebral dalam waktu enam sampai 13 hari setelah diinokulasi. Seorang wanita meninggal, sementara seorang lainnya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Enam kasus tersebut termasuk di antara lebih dari 7 juta inokulasi Johnson & Johnson di seluruh Amerika.

Baik vaksin AstraZeneca maupun Johnson & Johnson dikembangkan dengan menggunakan apa yang disebut adenovirus untuk membawa DNA ke dalam sel manusia yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh untuk menangkal virus corona.

Continue Reading

Internasional

Bahas Krisis Politik di Myanmar, KTT ASEAN Siap Digelar di Jakarta

Published

on

Bahas Krisis Politik di Myanmar, KTT ASEAN Siap Digelar di Jakarta
Acara KTT ASEAN yang diadakan tahun lalu, 15 November 2020 di Hanoi, Vietnam (foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi kapan dan di mana KTT ASEAN yang membahas krisis politik di Myanmar akan digelar. Tapi suratkabar Phnom Penh Post mengutip pernyataan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di akun Facebooknya hari Jumat (16/4) menyatakan akan menghadiri KTT tersebut di Jakarta pada 24 April atau Sabtu pekan depan.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya belum memperoleh konfirmasi dari Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN mengenai jadwal pelaksanaan KTT ASEAN soal krisis di Myanmar.

“(KTT ASEAN itu) akan dilaksanakan tapi mengenai konfirmasi tanggal dan lainnya, kewenangannya berada di Brunei sebagai ketua ASEAN. Kalau dari sisi masing-masing negara, ya mencocokkan jadwal. Itu yang kita lakukan,” kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah gagasan untuk mengadakan pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo. Ide ini disampaikan kepada Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan langsung disetujui.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Presiden Indonesia Joko Widodo saat pertemuan di Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: dok). Brunei adalah Ketua ASEAN saat ini.
Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Presiden Indonesia Joko Widodo saat pertemuan di Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: dok). Brunei adalah Ketua ASEAN saat ini.

Faizasyah belum bisa memastikan kapan Brunei akan mengeluarkan pengumuman soal waktu pelaksanaan KTT ASEAN tersebut, namun dia memperkirakan agenda itu akan keluar pekan depan.

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai rencana pelaksanaan KTT ASEAN itu merupakan langkah positif karena krisis politik di Myanmar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya ada tiga hal kongkret yang harus dilakukan oleh para pemimpin ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar saat ini. Pertama, ASEAN harus menunjuk utusan khusus untuk Myanmar dan dia tidak boleh memiliki jabatan dalam pemerintahan di negara asalnya.

Hikmahanto mencontohkan dari Indonesia, dua mantan menteri luar negeri, yakni Hassan Wirajuda atau Marty Natalegawa, dapat menjadi kandidat. Atau bahkan kalau perlu mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Ketiga orang ini dinilai bisa menjadi mediator untuk mendengarkan keinginan kedua pihak di Myanmar: rakyat dan junta militer.

Proses dialog ini harus berujung pada pembentukan pemerintahan sementara yang mencakup pihak militer dan kaum sipil yang tugas utamanya mempersiapkan pemilu yang diawali para tokoh atau pemantau dari ASEAN.

Langkah kedua adalah ASEAN harus berbicara dengan China agar mau terlibat dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.

“Karena pada saat sekarang ini, pemerintah Myanmar diberi sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah dari negara-negara Eropa itu, mereka tidak akan bergeming. Karena ketergantungan Myanmar itu kepada China. Jadi faktor China ini sangat penting. Sementara China selalu mengatakan masalah yang terjadi di Myanmar adalah masalah dalam negeri yang China tidak perlu ikut campur,” ujar Hikmahanto.

Pandangan China senantiasa didengar Myanmar, tambahnya, sehingga jika ASEAN bisa meyakinkan China untuk terlibat maka akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan.

Sedangkan langkah ketiga yang bisa jadi sangat ekstrem dan sebenarnya tidak perlu digunakan, adalah memberikan semacam peringatan kepada junta Myanmar. Langkah ini sesuai hukum internasional dan tidak akan dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Menurut Hikmahanto, langkah ini bisa dilakukan lewat pengiriman pasukan dari negara-negara ASEAN ke Myanmar.

Tapi Hikmahanto meyakini para pemimpin ASEAN tidak akan mengambil langkah ketiga tersebut karena harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yang menjadi persoalan saat ini, menurut Hikmahanto, adalah apakah ASEAN bisa mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan, banyak pihak akan menganggap ASEAN tidak lagi penting dan hanya sekadar solidaritas tanpa makna.

Hikmahanto menegaskan KTT ASEAN yang akan dilaksanakan akan menjadi titik krusial untuk membuktikan ASEAN memang dibutuhkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan. Dia menekankan jangan sampai ada negara di luar ASEAN yang terlibat dan mampu mengatasi krisis di Myanmar.

Lebih dari 700 orang tewas akibat penggunaan kekerasan oleh militer pasca kudeta 1 Februari lalu. 

Continue Reading

Internasional

Pemalsu Minuman Anggur Dideportasi ke Indonesia

Published

on

Pemalsu Minuman Anggur Dideportasi ke Indonesia
Sebanyak 500 botol minuman anggur palsu siap dimusnahkan di tempat pembuangan sampah di Creedmoor, Texas, 10 Desember 2015. Minuman anggur itu disita dari Rudy Kurniawan yang dinyatakan bersalah karena menjual minuman anggur palsu. (Foto: U.S. Marshals Service via AFP)

Gencil News – VOA – Pejabat imigrasi Amerika Serikat (AS) mengatakan, Selasa (13/4), seorang pria di California yang pernah menipu para kolektor anggur jutaan dollar dengan menjual minuman keras murahan yang diisikan ke botol baru di dapurnya telah dideportasi ke negara asalnya, Indonesia.

Badan Bea Cukai dan Penegakan Imigrasi AS (U.S. Immigration and Custom Enforcement/ICE) mengatakan dalam pernyataannya bahwa Rudy Kurniawan (RK) , 44 tahun, dideportasi minggu lalu dengan penerbangan komersial dari Bandara Internasional Dallas/Fort Worth. Kurniawan tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Jumat (9/4).

“Dia merupakan ancaman keamanan publik karena kejahatannya yang semakin parah,” kata pernyataan itu.

Kurniawan datang ke AS dengan visa pelajar pada tahun 1990-an. Pihak berwenang mengatakan dia tidak berhasil mencari suaka politik dan diperintahkan untuk meninggalkan Amerika secara sukarela pada 2003, tetapi tetap tinggal secara ilegal.

Kurniawan, yang keluarganya kaya raya karena menjalankan bisnis distributor bir di Indonesia, dijatuhi hukuman karena penipuan pada 2013 di pengadilan federal New York dan mendekam tujuh tahun di penjara. Dia dideportasi setelah dibebaskan dari penjara ke tahanan imigrasi November lalu.

Dalam operasi yang mencoreng citra industri anggur, jaksa penuntut dalam sidang di New York mengatakan Kurniawan meraup jutaan dolar dari 2004 hingga 2012 dengan memasukkan anggur Napa dan Burgundy yang lebih murah ke dalam botol palsu di rumahnya di Arcadia, pinggiran Los Angeles.

Penipuan itu diceritakan dalam film dokumenter Netflix 2016, “Sour Grapes” (“Anggur Asam”) dan dalam episode televisi ABC “The Con” (Sang Penipu”) pada bulan Maret.

Persidangan Kurniawan menampilkan kesaksian dari miliarder pemilik kapal pesiar, pengusaha dan investor anggur, William Koch, yang mengatakan dia ditipu oleh Kurniawan dengan membayar $ 2,1 juta untuk 219 botol anggur palsu.

Seorang ahli anggur bersaksi bahwa ada 19 ribu label botol anggur palsu untuk 27 jenis wine terbaik dunia disita dari rumah Kurniawan. Biro Penyelidik Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) menemukan ratusan botol, gabus, dan stempel ketika melakukan penggerebekan di rumahnya pada 2012.

Kurniawan membangun reputasi sebagai pembeli dan penjual anggur langka dan meraup puluhan juta dolar pada lelang anggur. Kolektor lain menjulukinya “Dr. Conti” karena kecintaannya pada anggur Burgundy, Domaine de la Romanée-Conti.

Dalam satu lelang pada 2006, Kurniawan menjual anggur senilai $ 24,7 juta, rekor untuk satu penerima barang.

Namun, skema penipuan tersebut mulai terurai setelah beberapa kiriman yang diajukannya untuk dilelang ternyata palsu. Pada 2007, rumah lelang Christie di Los Angeles membatalkan lelang apa yang seharusnya menjadi botol-botol besar Château Le Pin tahun 1982, setelah perusahaan itu mengatakan botol-botol tersebut palsu.

Pada 2008, 22 lot anggur Domaine Ponsot senilai lebih dari $ 600 ribu ditarik dari penjualan di tengah munculnya sejumlah pertanyaan tentang keasliannya.

Satu botol Domaine Ponsot yang hendak dijual oleh Kurniawan dalam lelang pada 2008 dinyatakan dibuat pada 1929, padahal pembuat anggur tersebut belum mulai pembotolan anggur dari perkebunannya sampai 1934. Yang lain diaku telah dibotolkan di kebun anggur tertentu antara 1945 dan 1971, meskipun Domaine Ponsot mengatakan bahwa mereka belum mulai menggunakan kebun anggur itu sampai 1982.

Tiga botol anggur palsu yang menjadi barang bukti persidangan penjual minum anggur, Rudy Kurniawan, diperlihatkan di Pengadilan Federal di New York, 19 Desember 2013. (Foto: Stan Honda/AFP)
Tiga botol anggur palsu yang menjadi barang bukti persidangan penjual minum anggur, Rudy Kurniawan, diperlihatkan di Pengadilan Federal di New York, 19 Desember 2013. (Foto: Stan Honda/AFP)

Jaksa penuntut mengatakan Kurniawan juga pernah mengirimkan lebih banyak magnum dari Château Lafleur tahun 1947 ke pelelangan daripada jumlah yang sebenarnya pernah diproduksi.

Secara keseluruhan, Kurniawan mungkin telah menjual sebanyak 12 ribu botol anggur palsu, banyak di antaranya mungkin masih menjadi koleksi para kolektor.

Jaksa penuntut mengatakan uang dari penipuan itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah di pinggiran Kota Los Angeles, termasuk Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya, pakaian desainer, serta makanan dan minuman mewah. Pemerintah Amerika menyita asetnya.

Dalam vonisnya, Kurniawan diperintahkan untuk membayar $ 28,4 juta sebagai ganti rugi kepada tujuh korban dan denda $ 20 juta dalam bentuk properti. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

TRENDING