Connect with us

Internasional

Pakistan Mulai Investigasi Kecelakaan Pesawat Fatal

Published

on

Para pejabat Pakistan mengumumkan 11 orang pejabat lokal dan Perancis sedang menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat minggu lalu yang menewaskan 97 orang.

Jet Airbus A370, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pakistan International Airlines (PIA), jatuh di dekat bandara Karachi, Jumat (22/5), ketika tiba dari Lahore. Hanya dua penumpang yang selamat, termasuk eksekutif bank Zafar Masood.

Kantor berita Reuters melaporkan beberapa penyelidik Perancis ikut dalam penyelidikan Pakistan itu karena jet Airbus yang berusia 15 tahun itu dibuat di Perancis.

Penyelidik awalnya menduga kecelakaan itu disebabkan kerusakan mesin, meskipun tim tersebut menekankan laporan itu masih pada tahapan awal.

Dikutip oleh Reuters, salah seorang penyelidik mengatakan, para inspektur akan memeriksa mesin CFM56, yang salah satunya menimpa sisi sebuah bangunan.

Kantor berita Associated Press melaporkan pesawat itu baru saja menjalani pemeriksaan teknis pada 28 April 2020.

“Kami berikan segala hal yang dapat membantu pakar teknis Airbus tersebut,” kata Abdul Hafeez, juru bicara PIA.

Times of India melaporkan, Selasa (26/5), pilot pesawat itu mengabaikan tiga peringatan dari menara pengontrol lalu lintas udara sebelum jatuh menimpa sebuah kompleks perumahan yang menyebabkan ledakan yang mematikan.

Kantor berita AP melaporkan, jumlah kematian di lapangan belum dapat dipastikan, meskipun delapan orang terluka, dan 18 rumah mengalami kerusakan.

Perekam data penerbangan berhasil ditemukan, tapi para penyelidik belum dapat memberikan kesimpulan yang memadai.

Kecelakaan itu terjadi saat PIA sedang berjuang baik secara internal maupun eksternal, di tengah krisis penerbangan global dan pandemi virus corona. 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Brenton Tarrant Terdakwa Penembakan di Masjid Selandia Baru akan Wakili Diri Sendiri dalam Sidang Putusan

Published

on

Brenton Tarrant Terdakwa Penembakan di Masjid Selandia Baru akan Wakili Diri Sendiri dalam Sidang Putusan
Brenton Harrison Tarrant, di Christchurch, Selandia Baru, 26 Maret 2020. (Foto: dok)

GENCIL NEWS – Brenton Tarrant, Pria yang dituduh melancarkan penembakan massal terburuk dalam sejarah Selandia Baru akan mewakili dirinya sendiri pada sidang putusannya bulan depan.

Brenton Tarrany memecat tim pengacaranya dalam sidang hari senin (13/07/2020) yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Chirstchurch.

Hakim mengabulkan permohonan Tarrant setelah berbicara pribadi dengannya dalam telekonferensi sebelum sidang. Dan mengatakan ia yakin Tarrant memahami tindakannya itu.

Sidang putusan, yang telah ditunda karena pandemi virus corona. Dijadwalkan dimulai pada 24 Agustus. Dan diperkirakan akan berlangsung lebih dari tiga hari.

Tarrant telah mengaku bersalah atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan dan satu dakwaan terorisme terkait dengan penembakan 15 Maret 2019 di dua masjid di Christchurch.

Beberapa jam sebelum melakukan penembakan itu. Tarrant yang kini berusia 29 tahun menerbitkan manifesto panjang di internet yang menjelaskan alasannya melakukan serangan.

Lelaki yang mengaku sebagai pendukung supremasi kulit putih itu kemudian menayangkan langsung serangan tersebut di Facebook, yang sempat ditonton banyak orang di seluruh dunia sebelum siarannya dihentikan.

Tarrant secara tidak diduga menyatakan bersalah pada sidang melalui video dari sel penjaranya di Auckland pada bulan Maret lalu. Pada waktu Selandia Baru memulai lockdown selama empat pekan.

Continue Reading

Internasional

PM Malaysia Singkirkan Ketua Parlemen

Published

on

PM Malaysia Singkirkan Ketua Parlemen
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (Foto: facebook).

GENCIL NEWS- VOA- Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang hampir lima bulan berkuasa berhasil memenangkan mosi untuk menyingkirkan ketua parlemen, Senin (13/7).

Langkah itu terwujud sementara parlemen baru saja kembali menggelar sidang-sidangnya setelah berbulan-bulan terpaksa rehat karena wabah virus corona.

Para analis politik mengatakan, keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.

“Pemungutan suara di parlemen menunjukkan, pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diproses,” kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia, Universitas Tasmania, Australia.

Sebelum voting berlangsung, para anggota parlemen memperdebatkan secara sengit usulan Muhyiddin untuk mengganti ketua parlemen dengan calonnya sendiri.

Namun, pemerintah Muhyiddin akhirnya meraih 111 suara mendukung berbanding 109 suara menentang.

Seorang anggota parlemen tidak memberikan suaranya, sementara suara seorang anggota lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Legitimasi Muhyiddin telah dipersoalkan oposisi sejak ia dilantik 1 Maret lalu setelah sepekan terjadi krisis politik.

Muhyiddin menarik partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dari aliansi yang berkuasa sehingga memicu keruntuhan aliansi tersebut.

Ia kemudian membentuk pemerintah berhaluan tengah dengan pihak oposisi, termasuk partainya mantan perdana menteri Najib Razak, yang sedang diadili atas serangkaian dakwaan korupsi.

“Mengingat ketua parlemen baru dinominasikan oleh pemerintah Muhyiddin, saya berani bertaruh (mantan perdana menteri) Mahathir tidak akan mampu menyingkirkan Muhyiddin,” kata Chin. “Muhyiddin secara politik kini lebih kuat.”

Mahathir mengatakan langkah Muhyiddin tidak konstitusional. Menurutnya, ketua parlemen hanya bisa diganti bila tutup usia atau kursi itu memang kosong. Politisi berusia 95 tahun itu mengatakan, ia seharusnya tidak mundur sebagai perdana menteri akhir Februari lalu. 

Continue Reading

Internasional

Polisi Malaysia Interogasi Al Jazeera Terkait Laporan Imigran

Published

on

Staf penyiar berita Al Jazeera meninggalkan markas polisi Bukit Aman setelah diinterogasi oleh polisi Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 10 Juli 2020.
Staf penyiar berita Al Jazeera meninggalkan markas polisi Bukit Aman setelah diinterogasi oleh polisi Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 10 Juli 2020.

GENCIL NEWS – Kepolisian Malaysia menginterogasi sekelompok wartawan dan staf saluran televisi Al Jazeera, Jumat (10/7) terkait film dokumenter mengenai perlakuan pihak berwenang Malaysia terhadap para imigran ilegal. Interogasi itu berlangsung menyusul keluhan sejumlah pejabat bahwa apa yang diungkapkan dalam film itu bias dan menyesatkan.

Kepala kepolisian nasional, Abdul Hamid Bador, mengatakan, film dokumenter yang ditayangkan sebelumnya bulan ini memicu kemarahan publik dan mencoreng nama Malaysia.

Ia mengatakan, jaksa agung memerintahkan penyelidikan terhadap film dokumenter itu atas tudingan memicu kemarahan publik, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU Komunikasi dan Multimedia negara itu.

Enam orang dari Al Jazeera diinterogasi, Jumat (10/7), sementara orang ketujuh yang mengunggah film itu, akan dipanggil segera, kata Abdul.


Jaringan pemberitaan yang berbasis di Qatar ini membela karya jurnalistik wartawannya, dan mengungkapkan keprihatinan atas adanya penyelidikan tersebut. Tim wartawan yang diinterogasi didampingi sejumlah pengacara saat berada di markas kepolisian, Jumat (10/7).

“Saya mendukung kebebasan media yang bertanggungjawab namun laporan ini memicu kemarahan publik,” kata Abdul Hamid pada sebuah konferensi pers. “Jaksa Agung akan memutuskan dalam hitungan hari, apakah ada kasus dan apakah mereka bisa didakwa. Jika mereka merasa laporan mereka merupakan kebenaran, mereka tidak perlu takut.”

Para aktivis HAM mengungkapkan keprihatinan mereka atas penindasan kebebasan berpendapat dan keindependenan media di bawah pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang baru Muhyiddin Yassin, yang mulai menjabat Maret setelah sebuah kudeta politik.

Film dokumenter berjudul “Locked Up in Malaysia’s Lockdown” menyelidiki bagaimana resiko yang dihadapi imigran ilegal di masa pandemi corona. Lebih dari 2.000 migran ditangkap dalam serangkaian aksi penggerebekan di kawasan-kawasan di Kuala Lumpur yang sedang menjalani lockdown ketat.

Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob menuntut agar Al Jazeera meminta maaf ke rakyat Malaysia karena klaim-klaimnya yang keliru mengenai diskriminasi dan perlakuan yang tidak pantas pihak berwenang terhadap para imigran.

Continue Reading

TRENDING