Pemerintah Arab Saudi Akan Izinkan "LAGI" Umrah, Cek Syaratnya
Connect with us

Internasional

Pemerintah Arab Saudi Akan Izinkan “LAGI” Umrah, Cek Syaratnya

Published

on

Pemerintah Arab Saudi Akan Izinkan "LAGI" Umrah, Cek Syaratnya

Gencil News – Pemerintah Arab Saudi akan memberikan izin umrah mulai Ramadhan dan hanya diberikan kepada jamaah penerima vaksin Covid-19. Senin (5/4)

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada tiga jenis orang yang dianggap “kebal”.

Mereka adalah yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19; mendapatkan sebuah dosis vaksin setidaknya 14 hari sebelum umrah; dan mereka yang telah sembuh dari Covid-19.

Hanya tiga jenis jemaah yang bisa mendapatkan izin umrah, termasuk menghadiri dan mengikuti ibadah di Masjid Mekkah.

Persyaratan ini juga berlaku bagi jamaah yang hendak memasuki wilayah Mesjid Nabawi di Madinah.

Kementerian mengatakan kebijakan tersebut akan dimulai pada Ramadan, yang diprediksi dimulai pekan depan. Namun belum diketahui kebijakan itu akan diberlakukan sampai kapan.

Baca juga   4 Karakter Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Sukses

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Reaksi Diaspora Indonesia atas Perpanjangan Masa Karantina

Kewaspadaan akan adanya virus corona varian Omicron memaksa Indonesia mulai Senin (29/11) memperpanjang masa karantina orang dari luar negeri. Kebijakan berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Reaksi masyarakat Indonesia beragam atas kebijakan baru tersebut.

Published

on

By

Reaksi Diaspora Indonesia atas Perpanjangan Masa Karantina
Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi COVID-19 (foto: dok). Suasana di ibu kota Jakarta di tengah pandemi COVID-19 (foto: dok). Pemerintah mulai Senin (29/11) memperpanjang masa karantina pendatang dari luar negeri, baik WNI maupun WNA.

Gencil News – VOA – Indonesia dan Amerika termasuk di antara semakin banyak negara yang melakukan pembatasan perjalanan bagi orang-orang yang datang dari Afrika Selatan dan sejumlah negara lain di Afrika.

Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga dari kemungkinan tertular virus corona varian baru omicron yang ditemukan di Afrika Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers Minggu (28/11) di Jakarta, mengumumkan, “Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari.”

Negara dalam daftar poin A yang dimaksud Luhut mencakup Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara poin A harus menjalani masa karantina 14 hari. Sedangkan mereka yang datang dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, harus menjalani masa karantina tujuh hari.

Baca juga   Indonesia-Save The Children Bahas Nasib Anak-Anak di Palestina

Wati Sutojo merasa sangat dirugikan oleh kebijakan baru itu dan sangat sedih. Setelah lebih dua tahun tidak pulang, ia berencana pulang untuk menengok ibunya yang sakit. Ia sudah mengantongi tiket dan cuti kerja total 10 hari, dari 1 sampai 10 Desember.

“Dengan karantina tiga hari, saya masih bisa ketemu ibu. Nah, karena tiba-tiba sekarang karantina menjadi tujuh hari, nggak mungkin saya ketemu ibu hanya satu hari, trus pulang lagi,” keluh Wati Sutojo.

Dengan berat hati, Wati membatalkan rencana perjalanannya. Walaupun merasa terpukul, ia bisa memahami kebijakan yang juga diterapkan beberapa negara.

Kakak Wati, Muti Sutojo, sedang berlibur di Amerika dan akan kembali ke Jakarta 2 Desember. Ketika tiba pada 8 November lalu, ia membayangkan hanya akan menjalani masa karantina tiga hari. Ternyata kini kembali tujuh hari. “Kalau dibawa kesel ya nanti bisa malah nggak enak ya. Jadi, kita ikuti pemerintah. Mau nggak mau ya, harus dipatuhi,” jelas Muti Sutojo.

Baca juga   4 Karakter Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Sukses
Suasana lalu lintas di Ibu Kota Jakarta di tengah pandemi COVID-19 (foto: dok).
Suasana lalu lintas di Ibu Kota Jakarta di tengah pandemi COVID-19 (foto: dok).

Reinal Caspari juga memilih patuh pada kebijakan pemerintah. “Tidak ada pilihan,” cetus Reinal yang berencana pulang akhir tahun ini atau awal tahun depan untuk menemui keluarga. Justru..“Suka banget kalau dikarantina. Tiga hari saya ambil, tujuh hari pun saya ambil.”

Bagi Reinal, masa karantina adalah kesempatan berisitirahat dan transisi mengatasi jetlag. Tidak senangnya, “biaya tinggi. Ada pihak yang justru mendapat bisnis dan pemasukan dari kebijakan ini.”

Bagi Muti, karantina …“Pasti costly. Itu dari segi budget. Yang kedua, lebih banyak stay di hotel.”

Selain hotel, orang yang baru datang harus menjalani tes PCR berbayar. Tes yang tidak dikenakan bayaran bila dilakukan di Amerika.

Baca juga   Turki Punya Bukti Rekaman Pembunuhan Jurnalis Arab
Petugas kesehatan melakukan tes usap kepada warga di tengah lonjakan kasus COVID-19 (foto: dok).
Petugas kesehatan melakukan tes usap kepada warga di tengah lonjakan kasus COVID-19 (foto: dok).

Pendiri agen wisata FBI Group (Fajar Berkah Ilahi) Yasser Boma Sila Dawanis mengaku terimbas langsung oleh perpanjangan masa karantina dan merasa terbebani. “Dikarenakan, satu, customer makin sulit. Yang kedua, customer yang punya uang pun dengan masa karantina yang bertambah menjadi tujuh hari, membuat mereka merasa malas berangkat ke luar negeri,” jelasnya.

Jadwal wisata FBI Group, menurut Boma, terancam batal. Secara pribadi, ia pun terpaksa membatalkan rencana ke Arab Saudi yang mulai 1 Desember ini kembali membuka pintu untuk jemaah umrah dari Indonesia. “Saya memilih menahan diri. Keselamatan atau kesehatan, jauh lebih penting,” imbuhnya.

Indonesia termasuk negara yang paling parah terimbas pandemi virus corona. Setelah sempat memuncak pada Juli lalu, dalam seminggu terakhir tercatat 300 kasus baru COVID-19.

Continue Reading

Internasional

Densus 88 Tangkap 24 Orang Terkait Pendanaan Teroris

Published

on

Densus 88 Tangkap 24 Orang Terkait Pendanaan Teroris
Petugas menempel poster memuat foto dan identitas empat teroris anggota MIT yang masih diburu dalam operasi Madago Raya. Sabtu (25/9/2021). (Foto: Courtesy/Humas Polda Sulteng)

Gencil News- VOA – Pasukan kontraterorisme Densus 88 telah menangkap 24 orang atas dugaan penggalangan dana untuk Jemaah Islamiah (JI), kelompok ekstremis terkait al-Qaeda yang dituduh melakukan beberapa serangan militan terbesar di Tanah Air.

Para tersangka telah mengumpulkan dana untuk JI melalui dua yayasan amal Islam. Penangkapan mereka diharapkan akan membantu memberi gambaran mengenai pendanaan militan di Indonesia, ujar Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar, sebagaimana dikutip dari Reuters.

JI dituduh mendalangi pemboman Bali pada 2002 di dua klub malam, yang menewaskan lebih dari 200 orang, mayoritas warga Australia, dan beberapa serangan mematikan lainnya di Ibu Kota Jakarta.

Baca juga   Ini Kata KPRM Terkait PEMIRAMA IAIN Pontianak

Berdasarkan laporan keuangan, polisi mengatakan dua yayasan yang digunakan sebagai front untuk JI telah mengumpulkan sekitar $ 2 juta, meskipun pada kenyataannya angka tersebut bisa lebih tinggi lagi.

Uang tunai setara dengan $700.000 ditemukan di kantor salah satu yayasan, kata polisi.

Seorang anggota senior Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditangkap awal bulan ini termasuk di antara 24 orang yang ditahan. 

Continue Reading

Internasional

Mahasiswi di Afghanistan Diwisuda Dengan Bercadar

Published

on

Mahasiswi di Afghanistan Diwisuda Dengan Bercadar

Gencil News – VOA- Upacara wisuda digelar di sebuah universitas swasta di Provinsi Kandahar di selatan Afghanistan, dihadiri pejabat Taliban pada Sabtu (27/11). Sebanyak 200 mahasiswi Universitas Mirwais Neeka dari berbagai fakultas menerima ijazah pada acara tersebut.

Para wisudawati hadir dengan mengenakan cadar sesuai aturan yang diberlakukan Taliban.

Salah satu mahasiswi, Sharifa, mengaku bahagia telah lulus dari kampusnya. Ia mengatakan, “Semoga Tuhan menjadikan kebahagiaan ini sebagai alasan perdamaian dan kemakmuran di Afghanistan.”

Baca juga   Warga Memilih Golput, Hanya Petugas Yang Gunakan Hak Pilih

Ia mengimbau para orang tua di Afghanistan untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah dan bekerja keras bersama mereka, “agar anak-anak mereka menjadi lebih baik demi generasi berikutnya,” tambahnya.

Semua peserta wisuda, terutama perempuan, berharap dapat segera mendapatkan pekerjaan saat negara itu berada di ambang keruntuhan ekonomi, terjun ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

“Banyak orang yang sekarang lulus dari universitas khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan di bawah Emirat Islam (Taliban),” kata Sharifa. Dia menekankan bahwa khususnya wisudawati khawatir “mereka tidak akan bisa menemukan pekerjaan.”

“Kami menuntut Taliban agar mereka yang telah lulus dan menganggur di rumah dipekerjakan demi generasi berikutnya,” tambahnya.

Baca juga   Laporan PBB tentang Pemanasan Global Membawa Peringatan Hidup-atau-Kematian

September lalu, Taliban memerintahkan perempuan yang berkuliah di universitas-universitas swasta di Afghanistan untuk mengenakan abaya dan niqab (cadar) yang menutupi sebagian besar wajah mereka. Kelas pun harus dipisah berdasarkan jenis kelamin – atau setidaknya dibatasi tirai.

Sebelum diambil alih oleh Taliban, sekitar 3,5 juta anak perempuan di Afghanistan bersekolah. Menurut sumber Amerika Serikat (AS), sekitar 100.000 di antaranya pada jenjang perguruan tinggi.

Taliban berjanji melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Akan tetapi, pemerintahan mereka yang baru dimulai telah berulang kali dikritik karena gagal memenuhi janji tersebut. 

Continue Reading

Internasional

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro (Rp8 triliun) untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Published

on

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Gencil News -VOA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu (24/11), menerima tamunya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di kantornya di Jakarta.

Seusai pertemuan itu, kedua menteri tersebut menandatangani rencana aksi untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027.

Dalam jumpa pers bersama secara virtual, Retno mengungkapkan Prancis berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro – yang kini setara dengan Rp8 triliun untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Dia menambahkan ia dan Le Drian membahas kolaborasi untuk mempercepat transisi energi melalui investasi dan transfer teknologi.

Menlu Retno menekankan transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia selama menjabat presidensi G20. Transisi energi bukan merupakan opsi, tapi suatu keniscayaan.

Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

“Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro. Komitmen ini akan ditandatangani pada hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan Agen Pembangunan Prancis atau AFD,” kata Retno.

Baca juga   Indonesia-Save The Children Bahas Nasib Anak-Anak di Palestina

Retno menjelaskan Prancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis adalah mitra dagang kelima terbesar sekaligus investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia.

Menurutnya tahun ini merupakan tahun kesepuluh Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. Karena itulah, untuk memperkuat kemitraan tersebut kedua negara hari ini menandatangani rencana aksi.

Ada beberapa prioritas dalam rencana aksi itu, termasuk kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim. Retno mengatakan tahun depan Indonesia dan Prancis berencana menggelar dialog maritim pertama antara kedua negara. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.

Di bidang kesehatan, Indonesia dan Prancis akan melanjutkan kerja sama untuk memperkuat arsitektur kesehatan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

Retno menyampaikan apresiasi Indonesia atas Prancis yang mendonasikan lagi satu dosis vaksin COVID-19. Sebelumnya, Prancis telah menyumbang 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia.

Baca juga   Turki Punya Bukti Rekaman Pembunuhan Jurnalis Arab
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

Retno dan Le Drian sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya pada 2022. Indonesia akan menjabat presidensi G20 dan Prancis memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. Dia berharap akan tercapai kemajuan dalam perundingan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif) antara Indonesia dan Uni Eropa di masa Prancis menjabat presiden Dewan Uni Eropa.

Kedua menteri luar negeri tersebut membahas pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif. Ketiga prinsip itu, menurut Retno, akan berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi dan sangat membantu target SDGs (Sustainable Development Goals) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi.

Retno menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau atau ramah lingkungan ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kedua negara harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan.

Baca juga   Hasil Pilpres Disertifikasi, Biden Dipastikan Jadi Presiden AS ke-46

Indonesia dan Prancis sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Kedua negara telah meneken perjanjian kerja sama pertahanan pada Juni lalu

Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengaku senang dengan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Apalagi selama sepuluh tahun adanya kemitraan strategis, hubungan di bidang pertahanan dan maritim makin menguat.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menjalin kemitraan strategis dengan Prancis.

“Kami memilih Indonesia sebagai mitra karena kami berdua bisa bergandengan tangan di level internasional. Di Perserikatan Bangsa, Bangsa, kami bersama-sama sepakat untuk memerangi terorisme, memperkuat kerja sama untuk menangani pandemi (COVID-19), dan tentu saja nantinya dalam level G20 yang presidensinya akan dijabat oleh Indonesia,” ujar Le Drian.

Selain bertemu Retno, Le Drian juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasu Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING