Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan Melawat ke Indonesia
Connect with us

Internasional

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan Melawat ke Indonesia

Published

on

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan Melawat ke Indonesia

Gencil News – Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 20-21 Oktober 2020. Kunjungan itu menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Dalam jumpa pers secara virtual langsung dari Jenewa, Swiss, Jumat malam (16/10), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 20-21 Oktober 2020.

Lawatan tersebut merupakan bagian dari perjalanan PM Suga ke Asia Tenggara. Selain mengunjungi Indonesia, Suga akan melawat ke Vietnam yang tahun ini menjabat Ketua ASEAN. Ini akan menjadi lawatan pertama PM Suga ke luar negeri setelah dilantik bulan lalu.

Selama kunjungannya ke Indonesia dan Vietnam, PM Suga akan didampingi oleh istrinya, Mariko Suga. Menurut Menteri Retno, pemerintah Jepang Jumat (16/10) juga telah mengumumkan rencana lawatan PM Suga ke Indonesia.

Retno menambahkan kunjungan itu menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan sekaligus perwujudan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

Kunjungan ini, lanjut Menteri Retno, juga menunjukkan solidaritas Jepang terhadap Indonesia di masa pandemi Covid-19.

“Diperkirakan kedua pemimpin (Presiden Joko Widodo dan PM Suga) akan membahas kerjasama dalam konteks pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi dan bagaimana kedua negara dapat berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas kawasan, dunia, termasuk dalam konteks ASEAN dan Indo Pasifik,” kata Menteri Retno.

Menanggapi rencana kunjungan itu, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakakan biasanya kepala pemerintah Jepang yang baru dilantik akan mengadakan lawatan resmi pertamanya ke Amerika Serikat. Boleh jadi karena Presiden Donald Trump tengah sibuk berkampanye dan baru saja sembuh dari virus Covid-19, PM Suga mengalihkan target lawatannya.

Sementara Vietnam dipilih karena posisinya yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN. “Indonesia dan Vietnam adalah negara penting dan pemain utama di ASEAN,” tambahnya.

Nanto berharap dalam pertemuan nanti Presiden Joko Widodo tidak hanya mengangkat isu infrastruktur dan diplomasi ekonomi. “Jepang ke sini investasinya makin meningkat tetapi apakah investasi yang meningkat itu sejalan dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah? Atau investasi itu hanya bagian dari peningkatan ekonomi konsumtif Indonesia? Di tengah pandemic saya rasa isu-isu bisa ditingkatkan,” ujar Nanto.

Di samping itu, kata Nanto, Indonesia perlu meningkatkan pembahasan isu pertahanan dan keamanan. Nanto menekankan Jepang salah negara yang cukup mendukung Indonesia pada isu keamanan Selat Malaka. Jepang cukup apresiatif dan mengakui kedaulatan Selat Malaka berada di tangan negara-negara pesisir. Hal ini bisa ditingkatkan lagi dengan menggaet dukungan Jepang terhadap penguatan infrastruktur keamanan.

Dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia bisa lebih memanfaatkan Indonesia Aid dengan dukungan Jepang sebagai sponsor utama.

PM Jepang Yoshihide Suga baru menjabat pada September lalu, menggantikan Shinzo Abe yang lengser karena sakit. Masa jabatannya akan berakhir tahun depan karena hanya melanjutkan masa jabatan Abe.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin

Published

on

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin
Barack Obama, Geoge W. Bush, Bill Clinton, dalam konser di College Station, Texas, 21 Oktober 2017.

Gencil News – VOA – Tiga mantan presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan begitu vaksin tersedia, mereka bersedia divaksinasi virus corona secara terbuka. Hal itu untuk mendorong seluruh warga Amerika agar bersedia divaksinasi untuk melindungi diri mereka dari penyakit yang telah membunuh lebih dari 275.000 orang di Amerika.

Mantan presiden Barack Obama, dalam episode “The Joe Madison Show” di SiriusXM yang diudarakan pada Kamis (3/12) mengatakan “saya berjanji ketika vaksin untuk orang-orang yang berisiko rendah, saya akan melakukannya.”

“Saya mungkin akan melakukannya di TV atau mendokumentasikannya,” tambah Obama, agar orang-orang tahu bahwa saya percaya pada sains.”

Namun, hal ini mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat.

Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan AS (Food and Drugs Administration/FDA) baru akan mempertimbangkan persetujuan bagi dua vaksin buatan Pfizer dan Moderna untuk tujuan darurat pada akhir Desember ini. Namun, saat ini diperkirakan tidak lebih dari 20 juta dosis dari tiap vaksin yang tersedia hingga akhir tahun ini. Setiap produk vaksin itu membutuhkan dua dosis, yang berarti pada tahap awal suntikan ini akan dijatah.

Awal pekan ini Komite penasihat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) tentang Praktik Imunisasi telah mengatakan bahwa para petugas layanan kesehatan dan warga panti jompo akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Ini mencakup sekitar 24 juta orang dari sekitar 330 juta penduduk Amerika.

Juru bicara mantan presiden Bill Clinton, Angel Urena, mengatakan Clinton “tentu” bersedia divaksin segera setelah “tersedia baginya, didasarkan pada prioritas yang ditentukan oleh pejabat-pejabat kesehatan publik.” “Dan ia akan melakukannya di depan umum jika hal ini membantu mendorong seluruh warga Amerika untuk divaksinasi,” tambah Urena dalam pernyataan, Kamis (3/12).

Urena menolak menjawab pernyataan apakah tim Clinton telah berkomunikasi dengan penasihat para mantan presiden lain tentang kemungkinan melakukan vaksinasi bersama di depan umum, ketika hal itu dimungkinkan.

Mantan kepala staf presiden George W. Bush, Freddy Ford, mengatakan kepada CNN bahwa mantan presiden itu baru-baru memintanya untuk bertemu dengan pakar penyakit menular terkemuka, Dr. Anthony Fauci, dan koordinator tanggapan virus corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, untuk memberitahu mereka bahwa “ketika saatnya tepat, ia ingin melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong sesama warga supaya divaksinasi.”

“Pertama, vaksin ini harus benar-benar aman dan diberikan pada penduduk yang menjadi prioritas,” ujar Ford. “Kemudian presiden Bush akan antre untuk mendapatkan gilirannya, dan dengan senang hati akan melakukannya di depan kamera.”

Satu-satunya mantan presiden lain yang masih hidup, Jimmy Carter, yang berusia 96 tahun dan merupakan mantan presiden tertua dalam sejarah Amerika, juga mendorong orang-orang untuk divaksinasi, tetapi tidak mengatakan apakah akan melakukannya di depan umum.

“Jimmy Carter dan istrinya, Rosalynn, hari ini mengatakan mereka mendukung penuh upaya vaksin Covid-19 dan mendorong setiap orang yang berhak untuk diimunisasi segera setelah vaksin ini tersedia di komunitas mereka,” demikian pernyataan Carter Center.

Continue Reading

Internasional

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS

Published

on

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS
Seorang pria memasukkan kode-kode siber ke dalam komputer, 1 Maret 2017. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Pejabat tinggi di Departemen Kehakiman, Rabu (2/12), mengatakan lebih dari seribu peneliti China telah meninggalkan Amerika di tengah upaya pemberantasan dugaan pencurian teknologi.

Dalam KTT Aspen Institute Cyber, William Evanina, Kepala Kontraintelijen yang merupakan bagian dari kantor Direktur Intelijen Nasional, mengatakan agen-agen China telah menarget personel pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden mendatang, dan “orang-orang yang dekat” dengan tim Biden.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan para peneliti Demers yang dirujuk itu berbeda dari kelompok yang disebutkan oleh Departemen Luar Negeri September lalu. Saat itu disampaikan bahwa Amerika mencabut visa lebih dari seribu warga negara China berdasarkan kebijakan presiden yang menolak masuk mahasiswa dan peneliti yang ditengarai menimbulkan risiko keamanan.

China menggambarkan langkah itu sebagai persekusi politik dan diskriminasi ras “terang-terangan” yang melanggar hak asasi.

Continue Reading

Internasional

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan

Published

on

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan
Penasihat senior Gedung Putih, Ivanka Trump, saat berkampanye untuk ayahnya, Presiden Donald Trump, di North Carolina.

Gencil News – VOA – Ivanka Trump, putri dan sekaligus penasihat presiden, dimintai keterangan di bawah sumpah pekan ini. Hal itu menjadi bagian dari gugatan perdata yang menuduh telah terjadinya penyalahgunaan dana nirlaba untuk pelantikan Donald Trump empat tahun lalu.

Dalam dokumen pengadilan yang diungkapkan Kantor Jaksa Distrik Columbia, Karl Racine, Selasa (2/12), diketahui bahwa deposisi itu digelar pada Selasa (2/12) ini.

Dalam gugatan hukum pada Januari 2020, Racine mengklaim bisnis real estat Donald Trump dan entitas lainnya telah menyalahgunakan dana nirlaba untuk memperkaya keluarga Trump.

Menurut gugatan hukum itu, sebuah perusahaan nirlaba yang bebas pajak – yang disebut sebagai “58th Presidential Inaugural Committee” atau “Komite Pelantikan Kepresidenan ke 58”, telah berkoordinasi dengan keluarga Trump untuk membayar lebih banyak bagi ruangan yang digunakan di Trump International Hotel di Washington DC.

Gugatan hukum Racine itu menuduh bahwa dalam satu kasus, organisasi nirlaba itu membayar lebih dari $300 ribu untuk mengadakan resepsi pribadi di hotel Trump, untuk tiga anak tertua presiden, yaitu Donald Trump Jr, Ivanka dan Eric pada malam pelantikan 20 Januari 2017.

“Aturan hukum di Distrik Columbia mewajibkan lembaga nirlaba untuk menggunakan dana mereka untuk tujuan publik yang harus diumumkan, bukan untuk menguntungkan individu atau perusahaan swasta,” ujar Racine awal tahun ini.

Gugatan hukum itu berupaya mendapatkan kembali uang bernilai $1 juta yang diduga telah disalurkan secara langsung pada bisnis keluarga Trump.

Juru bicara Gedung Putih tidak memberi tanggapan atas permintaan tanggapan yang diajukan Reuters. Komite pelantikan mengatakan keuangannya telah diaudit secara independen, dan bahwa semua uang dibelanjakan secara sah.

Meskipun undang-undang dana kampanye membatasi jumlah sumbangan kampanye, panitia pelantikan dapat menerima sumbangan tak terbatas, termasuk dari perusahaan.

Menurut dokumen Komisi Pemilu Federal, dana senilai $107 juta yang dikumpulkan komite pelantikan Trump adalah dana pelatinkan terbesar dalam sejarah. Komite pelantikan Trump diketuai oleh real estat dan investor Thomas Barrack.

Mantan tim kampanye Trump, Richard Gates, menjabat sebagai wakil ketua komite pelantikan. Gates adalah salah satu dari sejumlah mitra Trump yang dihukum dalam penyelidikan yang dilakukan mantan penasihat khusus Robert Mueller soal campur tangan Rusia dalam pilpres Amerika pada 2016. 

Continue Reading

TRENDING