Connect with us

Internasional

Perundingan Perdamaian Bersejarah Afghanistan Berlangsung di Qatar

Published

on

Perundingan Perdamaian Bersejarah Afghanistan Berlangsung di Qatar

Gencil News – VOA – Perwakilan dari faksi-faksi yang bertikai di Afghanistan telah berkumpul di Qatar untuk negosiasi perdamaian bersejarah yang ditengahi Amerika mulai hari Sabtu (12/9). Pertemuan itu bertujuan untuk menemukan penyelesaian politik bagi perang panjang di negara Asia selatan itu.

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo juga tiba Jumat di ibu kota Qatar, Doha, untuk menghadiri upacara khusus akhir pekan ini bersama para pejabat asing lainnya yang menandai dimulainya apa yang secara resmi dikenal sebagai negosiasi intra-Afghanistan.

Dialog itu akan membawa para negosiator pemberontak Taliban yang berbasis di Doha dan delegasi yang ditunjuk pemerintah Afghanistan ke meja perundingan.

Zalmay Khalilzad, utusan Amerika untuk rekonsiliasi Afghanistan, mengatakan kepada para wartawan pada malam pembicaraan bahwa setelah upacara hari Sabtu, warga Afghanistan akan bernegosiasi satu sama lain, tanpa mediator atau fasilitator.

“Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, warga Afghanistan akan duduk bersama, delegasi pemerintah yang termasuk orang-orang yang bukan bagian dari pemerintah, serta empat wanita, masyarakat sipil, kelompok-kelompok politik yang sangat terhormat akan duduk bersama dengan delegasi resmi Taliban, kata Khalilzad.

Diplomat veteran kelahiran Afghanistan itu mengatakan kedua tim perunding akan berdiskusi dan “mudah-mudahan mencapai kesepakatan tentang peta jalan politik untuk mengakhiri perang destruktif yang telah dialami Afghanistan.” 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Rusia dan China Menentang Penerapan Sanksi Baru AS Terhadap Iran

Published

on

Rusia dan China Menentang Penerapan Sanksi Baru AS Terhadap Iran
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mendengarkan papar Ketua Organisasi Energi Atom Iran Ali-Akbar Salehi dalam pembukaan pertemuan IAEA, di Wina, Austria, Senin, 21 September 2020. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Iran untuk mengekang ancaman nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran. Langkah itu dilakukan setelah Amerika, Sabtu (19/9) malam, memberi tahu PBB bahwa embargo senjata terhadap Iran diberlakukan kembali tanpa batas.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O’Brien, Senin (21/9), mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan sanksi baru dan langkah-langkah pengendalian ekspor terhadap 27 entitas dan individu yang terkait program senjata nuklir Iran.

Perintah eksekutif Gedung Putih menjabarkan rencana memblokir properti individu yang terlibat pengiriman bahan senjata dan peralatan militer ke dan dari Iran. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan juga merinci bagaimana individu dan bisnis asing akan dihukum atas pelanggaran itu.

Organisasi Industri Pertahanan Iran (DIO) dan direkturnya, Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi, dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro termasuk di antara mereka yang dikenakan sanksi.

China dan Rusia dengan tegas menolak sikap Amerika, sementara Inggris, Prancis, dan Jerman – negara-negara yang disebut E3 – mengatakan pengumuman Amerika itu tidak memiliki dampak hukum.

China, Senin (21/9), menyatakan menentang tindakan Amerika itu, dan menyebutnya sebagai sanksi sepihak yang ilegal.

Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan “Amerika mengikuti hukum internasional hanya kalau merasa nyaman. Apa yang dilakukannya bukan hanya tidak mengikuti hukum itu sendiri, tetapi juga mengancam menggunakan sanksi sepihak yang ilegal untuk memaksa negara-negara lain.”

Pejabat-pejabat Amerika mengatakan individu dan perusahaan, termasuk bank-bank Eropa yang membantu Iran dalam pelanggaran sanksi PBB yang luas ini, akan dihukum.

Continue Reading

Internasional

Demo Tolak PSBB Ketat di London Diwarnai Bentrok

Published

on

Demo Tolak PSBB Ketat di London Diwarnai Bentrok

Gencil News – Voa – Polisi di London, ibu kota Inggris, bentrok dengan para demonstran dalam sebuah unjuk rasa menentang pengetatan pembatasan terkait virus corona.

Serangkaian unjuk rasa itu terjadi beberapa jam setelah Wali Kota London memperingatkan bahwa “kemungkinan besar” London akan segera memberlakukan pembatasan yang lebih ketat guna mencegah penambahan infeksi secara tajam.

Bentrokan pecah Sabtu (19/9) ketika polisi berusaha membubarkan ratusan demonstran yang berkumpul di Lapangan Trafalgar London.

Dalam Aksi “Tolak dan Aksi demi Kebebasan,” puluhan orang mengangkat spanduk dan poster bertuliskan “Ini adalah Tirani” dan meneriakkan “Kebebasan!”

Pemerintah Inggris melarang kerumunan lebih dari enam orang pekan ini guna mencegah naiknya kasus Covid-19.

Pengetatan aturan pembatasan sosial juga telah diberlakukan di banyak bagian kota-kota di Inggris barat laut, berdampak pada 13,5 juta orang.

Namun para pejabat mempertimbangkan pembatasan nasional yang lebih ketat, setelah Perdana Menteri Boris Johnson pada Jumat (18/9) mengukuhkan bahwa Inggris “kini mengalami gelombang kedua” virus corona, menyusul tren yang terjadi di Perancis, Spanyol dan seluruh Eropa.

Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan kota itu mungkin akan memberlakukan sebagian pembatasan yang telah diberlakukan di tempat lain di Inggris. Upaya pembatasan yang dimaksud termasuk jam malam, penutupan pub lebih awal dan pelarangan kunjungan ke rumah-rumah. 

Continue Reading

Internasional

Indonesia – AS Perkuat Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur

Published

on

Indonesia - AS Perkuat Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur
Menteri Keuangan Steven Mnuchin di Gedung Putih, Senin, 18 Mei 2020, di Washington. (Foto: AP/Evan Vucci)

Gencil News – Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur melalui investasi sektor swasta, Kementerian Keuangan Indonesia dan Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Jumat (18/9).

Mengutip situs Departemen Keuangan AS, Reuters melaporkan, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menandatangani perjanjian dengan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dari jarak jauh pada hari Jumat (18/9).

Rahayu Puspasari, juru bicara Kementerian Keuangan Indonesia, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa perjanjian tersebut akan mendukung pengembangan pasar modal dan instrumen keuangan untuk “memfasilitasi dan mengurangi hambatan investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.”

Puspasari menambahkan, kesepakatan tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas daur ulang aset, penilaian dampak pembiayaan yang sudah diberikan, dan peningkatan kredit. 

Continue Reading

TRENDING