Pintu Umrah Belum Terbuka untuk Jemaah Indonesia
Connect with us

Internasional

Pintu Umrah Belum Terbuka untuk Jemaah Indonesia

Published

on

Pintu Umrah Belum Terbuka untuk Jemaah Indonesia
Para jemaah melaksanakan salat subuh tanpa pembatasan jarak di Masjidil Haram di Mekah pada 17 Oktober 2021 setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan pelonggaran pembatasan COVID-19. (Foto: Saudi Press Agency/Handout via Reuters)

Gencil News – VOA – Arab Saudi memang menyatakan sudah membuka kesempatan ibadah umrah. Namun untuk Indonesia, kesempatan itu belum terbuka, setidaknya sampai hari ini. Sejumlah persoalan teknis masih harus diselesaikan oleh kedua negara.

Kepastian itu disampaikan Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Jeddah, dalam acara Forum Merdeka Barat 9, Kamis (21/10). Dia sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pekan lalu, yang mengatakan bahwa Arab Saudi telah membuka umrah bagi jamaah Indonesia.

“Sekarang ini aplikasi umrah untuk Indonesia belum dibuka. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke Arab Saudi untuk umrah, kalau visanya belum dibuka. Jadi teman-teman travel juga tidak akan bisa mengakses itu, jadi mohon ditunggu sebentar sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umrah ini, sehingga nanti para jamaah bisa berangkat,” papar Eko.

Eko Hartono, Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Tangkapan Layar)
Eko Hartono, Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Tangkapan Layar)

Eko juga mengatakan, surat yang disampaikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, adalah sekadar pemberitahuan. Tidak ada kesepakatan diplomatik apapun dalam surat tersebut, dan tidak ada penandatanganan dokumen. Tentu saja Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi itu, karena puluhan ribu jamaah umrah telah menantinya.

Baca juga   Halaman Depan Suratkabar New York Times Muat Nama Korban Covid-19

Persoalan teknis yang harus diselesaikan, kata Eko, antara lain adalah menghubungkan aplikasi Pedulilindungi dengan aplikasi serupa milik Arab Saudi yang bernama Tawakalna. Jika keduanya sinkron, data vaksinasi jamaah dapat langsung diketahui. Sejauh ini, kode batang (barcode) kartu vaksin yang dibuat pemerintah Indonesia, belum dapat dibaca oleh alat milik Arab Saudi.

Hal lain adalah terkait merk vaksin. Arab Saudi memakai Pfizer, Johnson & Johnson, Astrazeneca dan Moderna. Sementara mayoritas jamaah Indonesia menggunakan Sinopharm dan Sinovac.

“Bagi yang divaksin dengan vaksin di luar empat yang dipakai Arab Saudi, terutama Sinovac dan Sinopharm, maka yang bersangkutan harus memperoleh booster minimal satu kali, dari empat merk yang dipakai oleh Saudi,” tambah Eko.

Puluhan Ribu Jamaah Menunggu

Tertundanya pembukaan kembali ibadah umrah bagi jamaah Indonesia tentu berdampak panjang. Hingga saat ini saja, menurut Budi Darmawan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, ada 62 ribu jamaah tertunda keberangkatannya, karena perubahan peraturan Februari 2020 lalu.

Seorang petugas perempuan dari Kepolisian Arab Saudi tampak berjaga di sekitar area Ka'bah saat para jemaah melaksanakan ritual tawaf pada 20 Juli 2021. (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
Seorang petugas perempuan dari Kepolisian Arab Saudi tampak berjaga di sekitar area Ka’bah saat para jemaah melaksanakan ritual tawaf pada 20 Juli 2021. (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

“Dimana hal tersebut sudah persiapan yang matang, baik pembayaran kepada pihak ketiga dari Jamaah kepada kami. Kami sudah melakukan pembayaran kepada airline, kepada hotel dan siap berangkat, visanya juga sudah siap, tapi pada saat waktunya terjadi penutupan,” kata Budi.

Baca juga   Direktur WHO Afrika: Booster COVID-19 Perlebar Kesenjangan Vaksin

Budi mengakui, dalam perkembangan terakhir ini sempat ada kesalahpahaman di kalangan jamaah terkait pembukaan umrah. Dia berharap, penjelasan detil dari Konjen RI di Jeddah kali ini, dapat mengurangi kebingungan. Budi mengakui, baik perusahaan penyelenggara ibadah maupun jamaah, sama-sama sangat menantikan keberangkatan.

Terkait pembayaran yang sudah dilakukan, baik ke maskapai penerbangan maupun hotel di Arab Saudi, menurut Budi dananya aman.

“Kami memiliki hutang kepada jamaah untuk memberangkatkan, tetapi kami juga memiliki piutang karena uangnya sudah disetorkan kepada pihak ketiga, baik itu penerbangan maupun pihak akomodasi di Saudi Arabia. Sehingga kami bisa memberikan informasi kepada seluruh jamaah Insyaallah, uang itu aman,” tandasnya.

Pemerintah Selesaikan Masalah Teknis

Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama mencatat, dari 62 ribu jamaah umrah yang belum berangkat, ada sebagian yang persoalannya lebih rumit. Jumlah kelompok jamaah jenis ini ada sekitar 18 ribu orang.

“Itu yang 18 ribu sudah bayar tiket, sudah dapat visa dan berangkat. Ini bisa jadi masalah. Ada yang sudah sampai Saudi, begitu sampai di Saudi, ada pengumuman stop umrah tanggal 27 Februari 2020, akhirnya balik lagi ke Indonesia,” kata Nur.

Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama. (Foto: Tangkapan layar)
Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh, Kementerian Agama. (Foto: Tangkapan layar)

Termasuk dalam kelompok ini adalah jamaah yang sudah sampai ke bandara keberangkatan dan siap naik pesawat, tetapi kemudian terjadi penutupan. Selain itu, ada juga kelompok jamaah yang sudah sampai bandara di Arab Saudi, dan kemudian harus kembali. Melihat kasusnya, jelas bahwa biaya tiket sudah dibayarkan perusahaan penyelenggara dan digunakan. Tetapi jamaah belum benar-benar melakukan umrah.

Baca juga   Sekjen PBB: Tekanan Akibat Virus Corona Picu KDRT di Seluruh Dunia

“Ini juga menjadi catatan yang perlu ada solusi, dan kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” tambah Nur.

Kementerian Agama juga membahas dana jamaah umrah, yang tertahan di maskapai penerbangan. Mereka akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengurai persoalan dana umrah ini.

Selain soal penyelarasan data vaksinasi melalui aplikasi milik Indonesia dan Arab Saudi, Nur Arifin juga menjelaskan, sektor kesehatan ikut menjadi perhatian. Kemenag akan membahas ini bersama Pusat Kesehatan Haji.

Pemerintah pusat juga sedang berkoordinasi terkait kewajiban menerima vaksin booster bagi jamaah umrah. Karena ini menjadi aturan dari Arab Saudi, tetapi membutuhkan kebijakan di Indonesia. Indonesia berharap bisa menawar aturan booster vaksin ini.

Kementerian agama juga sedang membahas mengenai biaya umrah.

“Kalau normal kan Rp 20 juta, karena pandemi naik jadi Rp 26 juta minimal. Nah, tahun 2022 ini kita akan revisi sebenarnya kebutuhan riilnya berapa. Apakah masih sama Rp 26 juta ataukah naik,” tambah Nur Arifin. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro (Rp8 triliun) untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Published

on

Prancis Gelontorkan Rp8 Triliun Untuk Proyek Transisi Energi di Indonesia

Gencil News -VOA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu (24/11), menerima tamunya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di kantornya di Jakarta.

Seusai pertemuan itu, kedua menteri tersebut menandatangani rencana aksi untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027.

Dalam jumpa pers bersama secara virtual, Retno mengungkapkan Prancis berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro – yang kini setara dengan Rp8 triliun untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Dia menambahkan ia dan Le Drian membahas kolaborasi untuk mempercepat transisi energi melalui investasi dan transfer teknologi.

Menlu Retno menekankan transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia selama menjabat presidensi G20. Transisi energi bukan merupakan opsi, tapi suatu keniscayaan.

Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani buku tamu yang disaksikan Menlu Retno Marsudi sebelum pertemuan mereka di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

“Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro. Komitmen ini akan ditandatangani pada hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan Agen Pembangunan Prancis atau AFD,” kata Retno.

Baca juga   Tunisia Gunakan Pengadilan Militer untuk Adili Masyarakat Sipil

Retno menjelaskan Prancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis adalah mitra dagang kelima terbesar sekaligus investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia.

Menurutnya tahun ini merupakan tahun kesepuluh Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. Karena itulah, untuk memperkuat kemitraan tersebut kedua negara hari ini menandatangani rencana aksi.

Ada beberapa prioritas dalam rencana aksi itu, termasuk kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim. Retno mengatakan tahun depan Indonesia dan Prancis berencana menggelar dialog maritim pertama antara kedua negara. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.

Di bidang kesehatan, Indonesia dan Prancis akan melanjutkan kerja sama untuk memperkuat arsitektur kesehatan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

Retno menyampaikan apresiasi Indonesia atas Prancis yang mendonasikan lagi satu dosis vaksin COVID-19. Sebelumnya, Prancis telah menyumbang 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia.

Baca juga   Lantik Dewan Hakim MTQ, Wabup Pagi Harap Adanya Peningkatan
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)
Menlu Retno Marsudi berbincang dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Jakarta, 24 November 2021. (Foto: Courtesy Kemenlu via Reuters)

Retno dan Le Drian sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya pada 2022. Indonesia akan menjabat presidensi G20 dan Prancis memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. Dia berharap akan tercapai kemajuan dalam perundingan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif) antara Indonesia dan Uni Eropa di masa Prancis menjabat presiden Dewan Uni Eropa.

Kedua menteri luar negeri tersebut membahas pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif. Ketiga prinsip itu, menurut Retno, akan berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi dan sangat membantu target SDGs (Sustainable Development Goals) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi.

Retno menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau atau ramah lingkungan ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kedua negara harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan.

Baca juga   Saling Kecam Warnai Pertemuan Para Pemimpin NATO di London

Indonesia dan Prancis sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Kedua negara telah meneken perjanjian kerja sama pertahanan pada Juni lalu

Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengaku senang dengan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Apalagi selama sepuluh tahun adanya kemitraan strategis, hubungan di bidang pertahanan dan maritim makin menguat.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menjalin kemitraan strategis dengan Prancis.

“Kami memilih Indonesia sebagai mitra karena kami berdua bisa bergandengan tangan di level internasional. Di Perserikatan Bangsa, Bangsa, kami bersama-sama sepakat untuk memerangi terorisme, memperkuat kerja sama untuk menangani pandemi (COVID-19), dan tentu saja nantinya dalam level G20 yang presidensinya akan dijabat oleh Indonesia,” ujar Le Drian.

Selain bertemu Retno, Le Drian juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasu Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. 

Continue Reading

Internasional

Prabowo ‘Mengerti, Menghormati’ Kesepakatan Kapal Selam Nuklir AS, Inggris, Australia

Published

on

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Gencil News – VOA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memahami alasan di balik terbentuknya perjanjian keamanan antara Amerika Serikat, Australia dan Inggris yang disebut dengan AUKUS.

Meski demikian, ia mengaku khawatir mengenai kemungkinan akan adanya perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.

Pakta keamanan trilateral, yang sebagian dirumuskan untuk menanggapi kebangkitan China, telah memicu kekhawatiran di kawasan regional karena memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir di bawah aliansi dengan AS dan Inggris.

Ketika ditanya tentang AUKUS di International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue di Bahrain pada Sabtu (20/11), Prabowo mengatakan dia mengerti mengapa negara-negara akan bergerak untuk mengamankan kepentingan mereka.

Baca juga   Saling Kecam Warnai Pertemuan Para Pemimpin NATO di London

“Secara resmi posisi kami adalah bahwa tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir, dan tentu saja ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa ini akan memicu perlombaan senjata,” katanya.

“Namun seperti yang saya katakan, fokus setiap negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri,” kata Prabowo.

“Dan inilah yang saya maksud bahwa kami memahami itu dan kami menghormati mereka.”

Reuters melaporkan komentar Praboro tentang pakta tersebut dianggap lebih pragmatis, setelah Kementerian Luar Negeri pada September mengeluarkan pernyataan bahwa pakta aliansi itu “sangat mengkhawatirkan.” Kemenlu juga memperingatkan bahwa kesepakatan itu dapat memicu perlombaan senjata regional.

Baca juga   Sekjen PBB: Tekanan Akibat Virus Corona Picu KDRT di Seluruh Dunia

Pakta keamanan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, ketika negara-negara melawan klaim maritim China di jalur air yang strategis dan kaya sumber daya itu.

Pada Jumat (19/11), Amerika Serikat menyebut penggunaan meriam air oleh China terhadap kapal-kapal pemasok Filipina di Laut China Selatan “berbahaya, provokatif, dan tidak dapat dibenarkan.”

Pihak Angkatan Laut sendiri pada September meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna setelah kapal China dan AS terdeteksi di perairan terdekat. Selain itu diketahui pula adanya aktivitas yang dilakukan sebuahh kapal penelitian China di dekat anjungan minyak di daerah tersebut baru-baru ini.

China belum mengklaim Kepulauan Natuna, tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dalam Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line) yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan – klaim yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan tidak diakui secara internasional. 

Continue Reading

Internasional

Taliban Keluarkan Fatwa Larang Stasiun TV Tampilkan Artis Perempuan

Published

on

Taliban Keluarkan Fatwa Larang Stasiun TV Tampilkan Artis Perempuan
Seorang anggota pasukan Taliban berbicara dengan perempuan yang melakukan unjuk rasa di luar salah satu sekolah di Kabul, Afghanistan, pada 30 September 2021. (Foto: AFP/Bulent Kilic)

Gencil News – VOA – Taliban pada Minggu (21/11) memerintahkan seluruh stasiun TV di Afghanistan untuk tidak menyiarkan sinetron yang menampilkan artis perempuan.

Taliban juga mengatakan jurnalis perempuan harus mengenakan jilbab sesuai dengan interpretasi kelompok itu terhadap hukum Islam atau Syariah.

Pembatasan itu adalah bagian dari panduan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, atau polisi moral.

Hal tersebut merupakan langkah terbaru yang diambil oleh kelompok garis keras itu untuk membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan.

Baca juga   Sutarmidji Pastikan Pasokan Sembako Bagi Korban Banjir Sintang Cukup

Panduan itu mengatakan film dan drama tidak boleh menampilkan aktor perempuan. Selain itu, kebijakan baru itu juga melarang stasiun TV menampilkan pria yang tidak sopan atau tidak tertutup dari dada ke lutut.

Kementerian itu membela arahan baru tersebut yang bertujuan melawan penyebaran tindakan “amoral” dan penayangan video yang “bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai Afghanistan.”

Mereka meminta para pejabat jaringan TV di Kabul untuk mematuhi panduan tersebut.

“Film-film buatan asing dan dalam negeri yang mempromosikan budaya dan tradisi asing di Afghanistan dan mempromosikan tindakan amoral tidak boleh disiarkan,” kata Kemetenterian tersebut.

Kebijakan itu juga melarang acara-acara satir yang “menghina” atau meremehkan “martabat” individu. 

Continue Reading

Internasional

Wawancara Dengan Dubes AS tentang Hubungan AS-Indonesia

Published

on

Wawancara Dengan Dubes AS tentang hubungan AS-Indonesia

Wawancara eksklusif VOA dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim tentang hubungan AS-Indonesia, kerja sama dalam mengatasi pandemi, Indo-Pasifik serta perubahan iklim.

Baca juga   Tunisia Gunakan Pengadilan Militer untuk Adili Masyarakat Sipil
Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING