Connect with us

Internasional

Selandia Baru Lakukan Referendum untuk Legalkan Ganja dan Eutanasia

Published

on

Selandia Baru Lakukan Referendum untuk Legalkan Ganja dan Eutanasia

Gencil News – VOA – Warga Selandia Baru bersiap untuk memutuskan dua masalah sosial penting pada pemilu, Sabtu (17/10), yaitu apakah akan melegalkan ganja dan eutanasia.

Associated Press melapokan bahwa suara “ya” pada kedua referendum tersebut dapat dikatakan akan membuat negara berpenduduk lima juta itu menjadi salah satu negara yang lebih liberal di dunia.

Jajak pendapat menunjukkan referendum eutanasia kemungkinan akan lolos, sementara hasil referendum dari masalah ganja masih belum dapat dipastikan.

Eutanasia adalah praktik pencabutan nyawa manusia dengan cara yang tidak sakit, biasanya melalui suntikan.

Kedua referendum itu diadakan bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen dan partai politik. Akibatnya, referendum agak dibayangi oleh kampanye politik dan wabah virus corona tahun ini.

Perdana Menteri Jacinda Ardern yang populer tampaknya akan memenangkan masa jabatan kedua, dengan Partai Buruh liberalnya jauh di depan Partai Nasional konservatif yang dipimpin oleh Judith Collins, menurut hasil jajak pendapat.

Tindakan eutanasia, yang juga memungkinkan bunuh diri dengan bantuannya, akan diterapkan pada orang-orang yang memilki penyakit mematikan dan kemungkinan besar akan meninggal dalam waktu enam bulan, serta menanggung penderitaan yang “tak tertahankan.”

Sejumlah negara yang mengizinkan tindakan eutanasia adalah termasuk Belanda, Luksemburg, Kanada, Belgia, dan Kolombia.

Terkaita masalah ganja, Selandia Baru akan mengizinkan orang membeli mariyuana hingga 14 gram sehari dan menanam dua tanaman ganja.

Negara lain yang telah melegalkan ganja untuk kepentingan rekreasi adalah termasuk Kanada, Afrika Selatan, Uruguay, Georgia, ditambah sejumlah negara bagian AS.

Lara Greaves, dosen politik Selandia Baru di University of Auckland, mengatakan, menurutnya referendum ganja ditakdirkan untuk gagal.

Salah satu pendukung vokal referendum mariyuana adalah mantan Perdana Menteri Helen Clark. Sebuah catatan dari yayasannya berpendapat bahwa suku asli Maorii telah menghadapi hukuman yang tidak proporsional dan berlebihan dari sistem hukum ketika tertangkap terkait masalah narkoba.

“Penggunaan ganja adalah kenyataan di Selandia Baru, dan hasil dari pendekatan kebijakan kami saat ini merusak kesehatan kami, memperburuk keadilan sosial, dan mendorong kejahatan,” kata yayasan milik Clark.

Sejumlah komunitas dan kelompok agama yang telah membentuk kampanye “Say Nope to Dope” (katakan tidak pada obat bius-red) menentang referendum. Mereka mengatakan mariyuana saat ini kuat, membuat ketagihan, dan berbahaya, dan menyimpannya secara ilegal akan menghalangi orang untuk menggunakannya.

Jika referendum eutanasia disetujui, itu akan menjadi undang-undang, sedangkan jika referendum ganja disetujui, itu masih membutuhkan anggota parlemen untuk mengeluarkan undang-undang yang sesuai. Hasil dari kedua referendum akan diumumkan pada 30 Oktober. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

Komisi Debat Pilpres AS Keluarkan Kebijakan Baru Yaitu Matikan Mic

Petahana Presiden Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden Kamis malam waktu Amerika atau Jumat pagi waktu Indonesia berhadap-hadapan dalam debat ketiga dan sekaligus debat terakhir sebelum pemilu presiden 3 November.

Published

on

Komisi Debat Pilpres AS Keluarkan Kebijakan Baru Yaitu Matikan Mic
Presiden AS Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden berpartisipasi dalam debat kampanye presiden 2020 pertama mereka yang diadakan di kampus Cleveland Clinic di Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, AS. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini Komisi Urusan Debat Pilpres Amerika mengeluarkan kebijakan baru. Yaitu mematikan mikrofon salah satu capres ketika lainnya sedang berbicara di setiap awal topik yang dibahas. Mikrofon baru kembali dihidupkan ketika saat memberikan pandangan.

Wartawan NBC News  Kristen Welker yang menjadi moderator pada debat kali ini membuka acara yang disiarkan langsung dari Belmont University dengan pertanyaan soal, apa yang akan dilakukan capres jika terpilih nanti dalam menangani virus corona.

Trump menyebut sejumlah pencapaiannya termasuk kesiapan vaksin dalam beberapa Minggu kedepan. Namun pernyataan tersebut dikritisi Biden.

Perdebatan kemudian menyentuh isu keamanan nasional, potensi campur tangan pihak asing dalam pemilihan presiden Amerika.

Hingga ke beberapa tuduhan, antara lain soal kecilnya pajak yang dibayarkan presiden Trump, sebagaimana yang diberitakan surat kabar New York Times sebulan lalu yaitu tentang tidak sebanding dengan pendapatannya atau soal indikasi adanya rekening bank Trump di Tiongkok.

Trump membalas kritikan itu dengan mengecam putra Biden, Hunter Biden yang menurutnya telah memanfaatkan posisi ayahnya ketika menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan sebelumnya untuk membangun bisnis di Tiongkok dan Ukraina.

Debat ini juga membahas soal layanan kesehatan perubahan iklim, perbaikan sistem imigrasi, dan isu ras, keamanan nasional dan integritas keduanya sebagai pemimpin.

Beberapa laporan mengatakan hampir 90% warga Amerika telah menentukan pilihan mereka termasuk 47 juta warga yang telah memberikan suara lewat surat atau datang langsung ke TPS yang ada di beberapa negara bagian yang mengizinkan untuk memberikan suara lebih dulu atau early voting.

Namun 10% lain yang belum menentukan pilihan banyak pemilih Partai Demokrat yang mendukung Biden mengatakan mereka memilih untuk memberikan suara lebih dini baik lewat pos maupun datang langsung ke TPS karena ingin Biden menggantikan Trump untuk 4 tahun kedepan.

Sementara para pemilih partai Republik mengatakan mereka lebih memilih datang langsung ke TPS pada hari pemungutan suara 3 November sebagai norma yang ada selama puluhan tahun.

Debat di Nashville Tennessee ini bisa jadi merupakan kesempatan terakhir bagi Trump pebisnis real estate dan bintang televisi realitas yang beralih menjadi politisi untuk meraih dukungan publik.

Dalam beberapa jajak pendapat ditingkat nasional, Biden memimpin antara 8 hingga 10 poin lebih tinggi atas Trump. Tetapi hanya selisih tipis di negara-negara bagian utama atau battleground state.

Continue Reading

Internasional

Debat Capres AS Antara Donald Trump dan Joe Biden

Published

on

Debat Capres AS Antara Donald Trump dan Joe Biden

Gencil News- Debat Capres AS Antara Donald Trump dan Joe Biden. Debat 90 menit ini diadakan di Belmont University di Nashville, Tennessee, dan dijadwalkan pada pukul 9 malam waktu setempat. debat capres terakhir Ini akan disiarkan di televisi oleh semua jaringan penyiaran utama, saluran berita kabel, dan siaran langsung di berbagai platform termasuk permutar video.

Sebelumnya dalam survei, Trump membuntuti Biden dengan 7,7 poin dalam rata-rata jajak pendapat nasional RealClearPolitics dan berada di belakang di sebagian besar negara medan pertempuran utama yang penting untuk kemenangan.

Presiden Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden bertukar poin selama debat presiden pertama pada Selasa, 29 September 2020, di Case Western University dan Cleveland Clinic, di Cleveland, Ohio.(Ap/Morry Gash)

Debat Capres AS Antara Donald Trump dan Joe Biden. Tema tentang wabah virus corona telah mendominasi pemilihan umum presiden Amerika tahun ini, dengan para pemilih mengatakan dalam jajak pendapat yang dikutip CNN bahwa itu adalah masalah paling penting dalam pikiran mereka saat mereka mempertimbangkan siapa yang akan dipilih pada bulan November.

Debat capres AS tahap akhir ini akan dipandu moderator Kristen Welker dari stasiun televisi NBC News. dan akan membahas topik mengenai Covid-19, Isu Kesejahteraan Keluarga, Ras, Keamanan Nasional, Perubahan Iklim dan Kepemimpinan.

Sejumlah analis menekankan para kandidat harus memanfaatkan debat kali ini habis-habisan. Apalagi debat kedua sebelumnya, batal dilakukan 15 Oktober.

Ini terjadi pasca-Trump terinfeksi Covid-19. Ia menolak debat secara virtual dilakukan.

“Ini adalah kesempatan terakhir yang penting bagi para kandidat untuk berbicara dengan orang-orang yang belum memilih,” kata Direktur Eksekutif Sine Institute of Policy and Politics di American University., Amy Dacey.

Continue Reading

Internasional

Pemerintah Amerika Layangkan Gugatan Kepada Google

Published

on

Pemerintah Amerika Layangkan Gugatan Kepada Google

Gencil News- Pemerintah Amerika Layangkan Gugatan Kepada Google. Gugatan yang dilayangkan pemerintah AS ini menjadi babak baru, sekaligus menandai tantangan terbesar terhadap kekuatan dan pengaruh Big Tech dalam beberapa dekade.

Pihak Google sendiri sudah merespon bahwa gugatan hukum tersebut lemah dan cacat. Perusahaan yang sekarang ini dikepalai oleh Sundar Pichai sendiri mengklaim, Google selalu menjaga keadilan kompetisi dan  selalu memprioritaskan menjaga keamanan data dari para penggunanya.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman, berkata, “Tidak ada yang salah, tetapi pertanyaan tentang perbaikan sebaiknya ditangani oleh pengadilan setelah ada kesempatan untuk mendengar semua bukti”

Dalam keluhannya, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa orang Amerika disakiti oleh tindakan Google. Dalam “permintaan bantuan,” katanya mencari “bantuan struktural yang diperlukan untuk menyembuhkan bahaya anti-persaingan.” “Bantuan struktural” dalam masalah antitrust umumnya berarti penjualan aset.

Pemerintah Amerika Layangkan Gugatan Kepada Google “Pada akhirnya, konsumen dan pengiklan yang menderita karena pilihan yang lebih sedikit, inovasi yang lebih sedikit, dan harga iklan yang kurang kompetitif,” gugatan tersebut menyatakan.

“Jadi kami meminta pengadilan untuk memutuskan cengkeraman Google pada distribusi penelusuran sehingga persaingan dan inovasi dapat berlangsung.”

Sekedar diketahui, Departemen Kehakiman AS dilaporkan mulai menyelidiki praktik kecurangan yang dilakukan Google pada 2019. 

Google sendiri terus menghadapi kasus serupa di banyak negara. Raksasa internet yang berbasis di Mountain View (California) itu, didenda € 2,4 miliar denda pada 2017 dan € 4,3 miliar denda pada 2018 oleh Komisi Eropa karena melanggar undang-undang persaingan. Tuduhan yang sama kini dihadapi Google di Korea Selatan dan India. 

Continue Reading

TRENDING