Serangan Teror Terbaru di Perancis Picu Kemarahan dan Ketakutan
Connect with us

Internasional

Serangan Teror Terbaru di Perancis Picu Kemarahan dan Ketakutan

Published

on

Serangan Teror Terbaru di Perancis Picu Kemarahan dan Ketakutan
Orang-orang berkumpul di Place de la Republique di Paris, untuk memberikan penghormatan kepada Samuel Paty, guru bahasa Prancis yang dipenggal kepalanya, Perancis, 18 Oktober 2020. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Demonstrasi luas terjadi di sebagian besar wilayah di Perancis pada hari Minggu (18/10), menuntut kebebasan berpendapat dan sekularisasi, sementara pemerintah membahas tanggapan yang lebih tegas terhadap kelompok ekstremis Islam yang membunuh secara brutal seorang guru Perancis pekan lalu.

Dengan mengenakan masker sebagaimana ditetapkan pedoman pemerintah untuk pencegahan perebakan virus corona, ribuan demonstran berkumpul di Place de la Republique di Paris, dua hari setelah pemenggalan kepala Samuel Paty, seorang guru sejarah di sebuah sekolah menengah di Paris.

Sebagian demonstran melambai-lambaikan bendera Perancis, sementara sejumlah orang yang memimpin demonstrasi itu menyampaikan belasungkawa untuk korban terakhir aksi terorisme di negara itu.

Upacara belasungkawa secara nasional akan dilangsungkan pada hari Rabu (21/10) untuk menghormati Paty, yang meninggal di kota Conflans-Sainte-Honorine, di pinggiran kota Paris.

Sebagian warga mengenang kembali rasa kaget luar biasa dan kepedihan hampir enam tahun lalu, ketika jutaan demostran juga turun ke jalan menyampaikan tuntutan kebebasan berpendapat yang sama pasca serangan teroris terhadap kantor majalah satir “Charlie Hebdo.”

“Kebebasan berpendapat merupakan nilai utama identitas kita,” ujar Perdana Menteri Jean Castex pada majalah mingguan Le Journal du Dimanche minggu lalu, sementara para demonstran hari Minggu memperingatkan potensi pembalasan tindakan kebencian dengan kebencian pula.

Mengulangi pesan “Saya Charlie,” slogan yang digunakan publik pasca serangan pada Januari 2015 itu, Castex menambahkan “Saya lebih dari Charlie.”

Perpecahan dan Kecaman terhadap Pemerintah Meningkat

Lepas dari seruan persatuan nasional pasca serangan teroris kedua dalam kurang dari satu bulan ini, demonstrasi itu juga ditandai dengan perpecahan dan kecaman terhadap tanggapan pemerintah terhadap kelompok Islam radikal. Hal ini juga terjadi di tengah upaya pemerintah melawan krisis lainnya, yaitu krisis pandemi virus corona.

“Mereka atau kita,” judul editorial di majalah Le Point tentang pembunuhan itu. Sementara majalah Le Telegramme menulis “serangan hari Jumat mengingatkan kita tentang seberapa jauh ancaman terhadap model pendidikan dan pemisahan negara dan gereja di Perancis.”

Sepuluh Orang Dimintai Keterangan

Hampir sepuluh orang ditahan aparat berwenang untuk dimintai keterangan dalam pembunuhan Paty, yang terjadi ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumah. Mereka mencakup keluarga tersangka, seorang pengungsi Chechen berusia 18 tahun yang diidentifikasi sebagai Abdoullakh A. Ia ditembak mati polisi setelah diduga menikam dan memenggal kepala Paty.

Selain memasang gambar Paty di Twitter setelah pembunuhan itu, tersangka penyerang juga meninggalkan pesan ancaman terhadap Presiden Emmanuel Macron. Kantor berita Reuters melaporkan Twitter dengan cepat mencabut cuitan itu dan mengatakan akun itu diblokir karena melanggar kebijakan Twitter.

Insiden ini terjadi kurang dari satu bulan setelah seorang imigran Pakistan menikam dua orang di luar kantor pusat “Charlie Hebdo” di Paris. Dalam kedua kasus itu, para tersangka tampaknya melakukan tindakan pembalasan terhadap peragaan kartun Nabi Muhammad, yang mengilhami serangan teroris pada Januari 2015. Kedua serangan juga terjadi di tengah berlangsungnya pengadilan atas serangan di Charlie Hebdo itu.

Tunjukkan Karikatur Nabi Muhammad SAW, Paty Dibunuh

Pembunuhan Samuel Paty, guru di sebuah SMP itu, terjadi setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW kepada siswa-siswanya, sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berpendapat. Sebagian siswa mengatakan ini bukan pertama kalinya Paty melakukan hal itu, dan Paty telah memberitahu siswa-siswa Muslim di kelasnya bahwa mereka boleh meninggalkan kelas jika karikatur yang ditunjukkannya mengejutkan mereka.

Namun, sejumlah orang tua tidak senang dengan hal itu. Menurut beberapa laporan, seorang ayah memasang keberatannya tentang hal itu di media sosial dan mendapat dukungan dari seorang yang dikenal sebagai Islamis, Abdelhakim Sefrioui.

Menurut Le Journal du Dimanche, pihak berwenang menilai Sefrioui sebagai penghasut, tetapi tidak berbahaya. Mereka mendapat laporan perkiraan/antisipasi akan terjadi unjukrasa menentang sikap Paty, tetapi tidak menduga terjadinya tindakan balasan lewat aksi kekerasan seperti itu.

Masih banyak pertanyaan membayangi kasus ini. Tim penyelidik juga belum menemukan kaitan langsung antara tersangka Chechen yang tinggal di Normandia dan sekolah di pinggiran Paris ini.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Internasional

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin

Published

on

Tiga Mantan Presiden Amerika Serikat Bersedia Divaksin
Barack Obama, Geoge W. Bush, Bill Clinton, dalam konser di College Station, Texas, 21 Oktober 2017.

Gencil News – VOA – Tiga mantan presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan begitu vaksin tersedia, mereka bersedia divaksinasi virus corona secara terbuka. Hal itu untuk mendorong seluruh warga Amerika agar bersedia divaksinasi untuk melindungi diri mereka dari penyakit yang telah membunuh lebih dari 275.000 orang di Amerika.

Mantan presiden Barack Obama, dalam episode “The Joe Madison Show” di SiriusXM yang diudarakan pada Kamis (3/12) mengatakan “saya berjanji ketika vaksin untuk orang-orang yang berisiko rendah, saya akan melakukannya.”

“Saya mungkin akan melakukannya di TV atau mendokumentasikannya,” tambah Obama, agar orang-orang tahu bahwa saya percaya pada sains.”

Namun, hal ini mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat.

Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan AS (Food and Drugs Administration/FDA) baru akan mempertimbangkan persetujuan bagi dua vaksin buatan Pfizer dan Moderna untuk tujuan darurat pada akhir Desember ini. Namun, saat ini diperkirakan tidak lebih dari 20 juta dosis dari tiap vaksin yang tersedia hingga akhir tahun ini. Setiap produk vaksin itu membutuhkan dua dosis, yang berarti pada tahap awal suntikan ini akan dijatah.

Awal pekan ini Komite penasihat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) tentang Praktik Imunisasi telah mengatakan bahwa para petugas layanan kesehatan dan warga panti jompo akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Ini mencakup sekitar 24 juta orang dari sekitar 330 juta penduduk Amerika.

Juru bicara mantan presiden Bill Clinton, Angel Urena, mengatakan Clinton “tentu” bersedia divaksin segera setelah “tersedia baginya, didasarkan pada prioritas yang ditentukan oleh pejabat-pejabat kesehatan publik.” “Dan ia akan melakukannya di depan umum jika hal ini membantu mendorong seluruh warga Amerika untuk divaksinasi,” tambah Urena dalam pernyataan, Kamis (3/12).

Urena menolak menjawab pernyataan apakah tim Clinton telah berkomunikasi dengan penasihat para mantan presiden lain tentang kemungkinan melakukan vaksinasi bersama di depan umum, ketika hal itu dimungkinkan.

Mantan kepala staf presiden George W. Bush, Freddy Ford, mengatakan kepada CNN bahwa mantan presiden itu baru-baru memintanya untuk bertemu dengan pakar penyakit menular terkemuka, Dr. Anthony Fauci, dan koordinator tanggapan virus corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, untuk memberitahu mereka bahwa “ketika saatnya tepat, ia ingin melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong sesama warga supaya divaksinasi.”

“Pertama, vaksin ini harus benar-benar aman dan diberikan pada penduduk yang menjadi prioritas,” ujar Ford. “Kemudian presiden Bush akan antre untuk mendapatkan gilirannya, dan dengan senang hati akan melakukannya di depan kamera.”

Satu-satunya mantan presiden lain yang masih hidup, Jimmy Carter, yang berusia 96 tahun dan merupakan mantan presiden tertua dalam sejarah Amerika, juga mendorong orang-orang untuk divaksinasi, tetapi tidak mengatakan apakah akan melakukannya di depan umum.

“Jimmy Carter dan istrinya, Rosalynn, hari ini mengatakan mereka mendukung penuh upaya vaksin Covid-19 dan mendorong setiap orang yang berhak untuk diimunisasi segera setelah vaksin ini tersedia di komunitas mereka,” demikian pernyataan Carter Center.

Continue Reading

Internasional

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS

Published

on

Lebih dari 1.000 Peneliti China Tinggalkan AS
Seorang pria memasukkan kode-kode siber ke dalam komputer, 1 Maret 2017. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Pejabat tinggi di Departemen Kehakiman, Rabu (2/12), mengatakan lebih dari seribu peneliti China telah meninggalkan Amerika di tengah upaya pemberantasan dugaan pencurian teknologi.

Dalam KTT Aspen Institute Cyber, William Evanina, Kepala Kontraintelijen yang merupakan bagian dari kantor Direktur Intelijen Nasional, mengatakan agen-agen China telah menarget personel pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden mendatang, dan “orang-orang yang dekat” dengan tim Biden.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan para peneliti Demers yang dirujuk itu berbeda dari kelompok yang disebutkan oleh Departemen Luar Negeri September lalu. Saat itu disampaikan bahwa Amerika mencabut visa lebih dari seribu warga negara China berdasarkan kebijakan presiden yang menolak masuk mahasiswa dan peneliti yang ditengarai menimbulkan risiko keamanan.

China menggambarkan langkah itu sebagai persekusi politik dan diskriminasi ras “terang-terangan” yang melanggar hak asasi.

Continue Reading

Internasional

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan

Published

on

Ivanka Trump Dimintai Keterangan Terkait Penggunaan Dana Pelantikan
Penasihat senior Gedung Putih, Ivanka Trump, saat berkampanye untuk ayahnya, Presiden Donald Trump, di North Carolina.

Gencil News – VOA – Ivanka Trump, putri dan sekaligus penasihat presiden, dimintai keterangan di bawah sumpah pekan ini. Hal itu menjadi bagian dari gugatan perdata yang menuduh telah terjadinya penyalahgunaan dana nirlaba untuk pelantikan Donald Trump empat tahun lalu.

Dalam dokumen pengadilan yang diungkapkan Kantor Jaksa Distrik Columbia, Karl Racine, Selasa (2/12), diketahui bahwa deposisi itu digelar pada Selasa (2/12) ini.

Dalam gugatan hukum pada Januari 2020, Racine mengklaim bisnis real estat Donald Trump dan entitas lainnya telah menyalahgunakan dana nirlaba untuk memperkaya keluarga Trump.

Menurut gugatan hukum itu, sebuah perusahaan nirlaba yang bebas pajak – yang disebut sebagai “58th Presidential Inaugural Committee” atau “Komite Pelantikan Kepresidenan ke 58”, telah berkoordinasi dengan keluarga Trump untuk membayar lebih banyak bagi ruangan yang digunakan di Trump International Hotel di Washington DC.

Gugatan hukum Racine itu menuduh bahwa dalam satu kasus, organisasi nirlaba itu membayar lebih dari $300 ribu untuk mengadakan resepsi pribadi di hotel Trump, untuk tiga anak tertua presiden, yaitu Donald Trump Jr, Ivanka dan Eric pada malam pelantikan 20 Januari 2017.

“Aturan hukum di Distrik Columbia mewajibkan lembaga nirlaba untuk menggunakan dana mereka untuk tujuan publik yang harus diumumkan, bukan untuk menguntungkan individu atau perusahaan swasta,” ujar Racine awal tahun ini.

Gugatan hukum itu berupaya mendapatkan kembali uang bernilai $1 juta yang diduga telah disalurkan secara langsung pada bisnis keluarga Trump.

Juru bicara Gedung Putih tidak memberi tanggapan atas permintaan tanggapan yang diajukan Reuters. Komite pelantikan mengatakan keuangannya telah diaudit secara independen, dan bahwa semua uang dibelanjakan secara sah.

Meskipun undang-undang dana kampanye membatasi jumlah sumbangan kampanye, panitia pelantikan dapat menerima sumbangan tak terbatas, termasuk dari perusahaan.

Menurut dokumen Komisi Pemilu Federal, dana senilai $107 juta yang dikumpulkan komite pelantikan Trump adalah dana pelatinkan terbesar dalam sejarah. Komite pelantikan Trump diketuai oleh real estat dan investor Thomas Barrack.

Mantan tim kampanye Trump, Richard Gates, menjabat sebagai wakil ketua komite pelantikan. Gates adalah salah satu dari sejumlah mitra Trump yang dihukum dalam penyelidikan yang dilakukan mantan penasihat khusus Robert Mueller soal campur tangan Rusia dalam pilpres Amerika pada 2016. 

Continue Reading

TRENDING