Connect with us

Internasional

Uni Eropa Serukan Langkah untuk Cegah Lonjakan Virus Corona

Published

on

Uni Eropa Serukan Langkah untuk Cegah Lonjakan Virus Corona

Gencil News – VOA – Pejabat kesehatan Uni Eropa, Kamis (24/9) mendesak negara-negara anggota untuk “bertindak tegas” memberlakukan dan memanfaatkan langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Para pejabat itu juga mengimbau agar dilakukan langkah-langkah mengatasi potensi lonjakan kasus seperti yang terjadi awal tahun ini yang mendorong penutupan wilayah secara luas.

“Kita berada pada momen yang menentukan. Semua negara anggota harus siap melakukan langkah-langkah pengendalian, segera dan pada waktu yang tepat, ketika ada tanda-tanda pertama potensi wabah baru,” kata Stella Kyriakides, komisaris kesehatan dan keamanan pangan Uni Eropa.

Ia menambahkan, “Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk mencegah terulangnya apa yang terjadi musim semi lalu.”

Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, lebih dari 3 juta kasus telah dilaporkan di seluruh Uni Eropa dan Inggris sejak awal pandemi dimulai.

Kyriakides mencatat beberapa negara Uni Eropa mengalami jumlah infeksi baru yang lebih tinggi daripada yang dialami pada bulan Maret ketika puncak wabah melanda wilayah tersebut, dengan mengatakan, “Sangat jelas krisis ini belum akan berlalu.”

Kementerian kesehatan Perancis, Kamis melaporkan jumlah orang yang dirawat di unit perawatan intensif karena virus corona untuk pertama kalinya sejak awal Juni melampaui 1.000.

Di Belanda, pejabat kesehatan, Kamis mengatakan jumlah infeksi baru naik menjadi 2.544, rekor tertinggi untuk satu hari.

Kementerian kesehatan Polandia juga melaporkan rekor kenaikan kasus setiap hari dan mengaitkan tren tersebut dengan orang yang melakukan lebih banyak kontak dengan orang lain setelah pembatasan dicabut.

Swedia, yang memilih untuk tidak memberlakukan banyak tindakan penutupkan wilayah yang lebih ketat untuk virus corona sebagaimana di tempat lain di Eropa, menurut Perdana Menteri Stefan Lofven menghadapi situasi mengkhawatirkan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Internasional

WHO Kritisi Percobaan Virus yang Kontroversial di Inggris

Published

on

WHO Kritisi Percobaan Virus yang Kontroversial di Inggris
Juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO) Margaret Harris -foto reuters

Gencil News -VOA – Juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO) Margaret Harris mengatakan para sukarelawan dalam penelitian terkait virus corona baru harus benar-benar memahami seluruh risiko yang muncul, seiring persiapan tim peneliti di Inggris untuk memulai percobaan kontroversial dengan menulari para sukarelawan yang sehat dengan virus itu.

Para peneliti ingin mempelajari penyakit itu dengan harapan bisa mempercepat pengembangan vaksin.

Pendekatan yang disebut sebagai “challenge study” atau “penelitian tantangan” itu memang berisiko, tetapi para pendukung penelitian itu mengatakan percobaan tersebut mungkin akan memberikan hasil yang lebih cepat dibanding penelitian standar yang harus menunggu untuk melihat apakah para sukarelawan yang diberi perawatan eksperimen itu akan jatuh sakit atau tidak.

Pemerintah Inggris sedang bersiap menanamkan investasi sebesar 33,6 juta poundsterling atau sekitar 43,4 juta dolar, dalam studi itu.

Imperial College London hari Selasa (20/10) mengatakan penelitian yang melibatkan sejumlah sukarelawan berusia 18-30 tahun yang berada dalam kondisi sehat itu akan dilakukan bersama Departemen Strategi Bisnis, Energi dan Industri, serta Royal Free London NHS Foundation Trust dan hVivo, suatu perusahaan yang telah berpengalaman melakukan penelitian semacam itu.

Dalam konferensi pers hari Selasa, Harris mengatakan mereka harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat “benar-benar memahami apa yang mereka pertaruhkan” dan mengetahui risiko penelitian ini.

Dalam tahap pertama kajian ini, tim peneliti akan menentukan tingkat paparan terkecil yang dibutuhkan untuk memicu penyakit ini.

Mereka kemudian akan menggunakan model tantangan serupa untuk mengkaji seberapa jauh vaksin bekerja di dalam tubuh, tanggapan sistem kekebalan tubuh dan potensi perawatannya.

Continue Reading

Internasional

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan Melawat ke Indonesia

Published

on

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan Melawat ke Indonesia

Gencil News – Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 20-21 Oktober 2020. Kunjungan itu menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Dalam jumpa pers secara virtual langsung dari Jenewa, Swiss, Jumat malam (16/10), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 20-21 Oktober 2020.

Lawatan tersebut merupakan bagian dari perjalanan PM Suga ke Asia Tenggara. Selain mengunjungi Indonesia, Suga akan melawat ke Vietnam yang tahun ini menjabat Ketua ASEAN. Ini akan menjadi lawatan pertama PM Suga ke luar negeri setelah dilantik bulan lalu.

Selama kunjungannya ke Indonesia dan Vietnam, PM Suga akan didampingi oleh istrinya, Mariko Suga. Menurut Menteri Retno, pemerintah Jepang Jumat (16/10) juga telah mengumumkan rencana lawatan PM Suga ke Indonesia.

Retno menambahkan kunjungan itu menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan sekaligus perwujudan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

Kunjungan ini, lanjut Menteri Retno, juga menunjukkan solidaritas Jepang terhadap Indonesia di masa pandemi Covid-19.

“Diperkirakan kedua pemimpin (Presiden Joko Widodo dan PM Suga) akan membahas kerjasama dalam konteks pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi dan bagaimana kedua negara dapat berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas kawasan, dunia, termasuk dalam konteks ASEAN dan Indo Pasifik,” kata Menteri Retno.

Menanggapi rencana kunjungan itu, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakakan biasanya kepala pemerintah Jepang yang baru dilantik akan mengadakan lawatan resmi pertamanya ke Amerika Serikat. Boleh jadi karena Presiden Donald Trump tengah sibuk berkampanye dan baru saja sembuh dari virus Covid-19, PM Suga mengalihkan target lawatannya.

Sementara Vietnam dipilih karena posisinya yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN. “Indonesia dan Vietnam adalah negara penting dan pemain utama di ASEAN,” tambahnya.

Nanto berharap dalam pertemuan nanti Presiden Joko Widodo tidak hanya mengangkat isu infrastruktur dan diplomasi ekonomi. “Jepang ke sini investasinya makin meningkat tetapi apakah investasi yang meningkat itu sejalan dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah? Atau investasi itu hanya bagian dari peningkatan ekonomi konsumtif Indonesia? Di tengah pandemic saya rasa isu-isu bisa ditingkatkan,” ujar Nanto.

Di samping itu, kata Nanto, Indonesia perlu meningkatkan pembahasan isu pertahanan dan keamanan. Nanto menekankan Jepang salah negara yang cukup mendukung Indonesia pada isu keamanan Selat Malaka. Jepang cukup apresiatif dan mengakui kedaulatan Selat Malaka berada di tangan negara-negara pesisir. Hal ini bisa ditingkatkan lagi dengan menggaet dukungan Jepang terhadap penguatan infrastruktur keamanan.

Dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia bisa lebih memanfaatkan Indonesia Aid dengan dukungan Jepang sebagai sponsor utama.

PM Jepang Yoshihide Suga baru menjabat pada September lalu, menggantikan Shinzo Abe yang lengser karena sakit. Masa jabatannya akan berakhir tahun depan karena hanya melanjutkan masa jabatan Abe.

Continue Reading

Internasional

Serangan Teror Terbaru di Perancis Picu Kemarahan dan Ketakutan

Published

on

Serangan Teror Terbaru di Perancis Picu Kemarahan dan Ketakutan
Orang-orang berkumpul di Place de la Republique di Paris, untuk memberikan penghormatan kepada Samuel Paty, guru bahasa Prancis yang dipenggal kepalanya, Perancis, 18 Oktober 2020. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Demonstrasi luas terjadi di sebagian besar wilayah di Perancis pada hari Minggu (18/10), menuntut kebebasan berpendapat dan sekularisasi, sementara pemerintah membahas tanggapan yang lebih tegas terhadap kelompok ekstremis Islam yang membunuh secara brutal seorang guru Perancis pekan lalu.

Dengan mengenakan masker sebagaimana ditetapkan pedoman pemerintah untuk pencegahan perebakan virus corona, ribuan demonstran berkumpul di Place de la Republique di Paris, dua hari setelah pemenggalan kepala Samuel Paty, seorang guru sejarah di sebuah sekolah menengah di Paris.

Sebagian demonstran melambai-lambaikan bendera Perancis, sementara sejumlah orang yang memimpin demonstrasi itu menyampaikan belasungkawa untuk korban terakhir aksi terorisme di negara itu.

Upacara belasungkawa secara nasional akan dilangsungkan pada hari Rabu (21/10) untuk menghormati Paty, yang meninggal di kota Conflans-Sainte-Honorine, di pinggiran kota Paris.

Sebagian warga mengenang kembali rasa kaget luar biasa dan kepedihan hampir enam tahun lalu, ketika jutaan demostran juga turun ke jalan menyampaikan tuntutan kebebasan berpendapat yang sama pasca serangan teroris terhadap kantor majalah satir “Charlie Hebdo.”

“Kebebasan berpendapat merupakan nilai utama identitas kita,” ujar Perdana Menteri Jean Castex pada majalah mingguan Le Journal du Dimanche minggu lalu, sementara para demonstran hari Minggu memperingatkan potensi pembalasan tindakan kebencian dengan kebencian pula.

Mengulangi pesan “Saya Charlie,” slogan yang digunakan publik pasca serangan pada Januari 2015 itu, Castex menambahkan “Saya lebih dari Charlie.”

Perpecahan dan Kecaman terhadap Pemerintah Meningkat

Lepas dari seruan persatuan nasional pasca serangan teroris kedua dalam kurang dari satu bulan ini, demonstrasi itu juga ditandai dengan perpecahan dan kecaman terhadap tanggapan pemerintah terhadap kelompok Islam radikal. Hal ini juga terjadi di tengah upaya pemerintah melawan krisis lainnya, yaitu krisis pandemi virus corona.

“Mereka atau kita,” judul editorial di majalah Le Point tentang pembunuhan itu. Sementara majalah Le Telegramme menulis “serangan hari Jumat mengingatkan kita tentang seberapa jauh ancaman terhadap model pendidikan dan pemisahan negara dan gereja di Perancis.”

Sepuluh Orang Dimintai Keterangan

Hampir sepuluh orang ditahan aparat berwenang untuk dimintai keterangan dalam pembunuhan Paty, yang terjadi ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumah. Mereka mencakup keluarga tersangka, seorang pengungsi Chechen berusia 18 tahun yang diidentifikasi sebagai Abdoullakh A. Ia ditembak mati polisi setelah diduga menikam dan memenggal kepala Paty.

Selain memasang gambar Paty di Twitter setelah pembunuhan itu, tersangka penyerang juga meninggalkan pesan ancaman terhadap Presiden Emmanuel Macron. Kantor berita Reuters melaporkan Twitter dengan cepat mencabut cuitan itu dan mengatakan akun itu diblokir karena melanggar kebijakan Twitter.

Insiden ini terjadi kurang dari satu bulan setelah seorang imigran Pakistan menikam dua orang di luar kantor pusat “Charlie Hebdo” di Paris. Dalam kedua kasus itu, para tersangka tampaknya melakukan tindakan pembalasan terhadap peragaan kartun Nabi Muhammad, yang mengilhami serangan teroris pada Januari 2015. Kedua serangan juga terjadi di tengah berlangsungnya pengadilan atas serangan di Charlie Hebdo itu.

Tunjukkan Karikatur Nabi Muhammad SAW, Paty Dibunuh

Pembunuhan Samuel Paty, guru di sebuah SMP itu, terjadi setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW kepada siswa-siswanya, sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berpendapat. Sebagian siswa mengatakan ini bukan pertama kalinya Paty melakukan hal itu, dan Paty telah memberitahu siswa-siswa Muslim di kelasnya bahwa mereka boleh meninggalkan kelas jika karikatur yang ditunjukkannya mengejutkan mereka.

Namun, sejumlah orang tua tidak senang dengan hal itu. Menurut beberapa laporan, seorang ayah memasang keberatannya tentang hal itu di media sosial dan mendapat dukungan dari seorang yang dikenal sebagai Islamis, Abdelhakim Sefrioui.

Menurut Le Journal du Dimanche, pihak berwenang menilai Sefrioui sebagai penghasut, tetapi tidak berbahaya. Mereka mendapat laporan perkiraan/antisipasi akan terjadi unjukrasa menentang sikap Paty, tetapi tidak menduga terjadinya tindakan balasan lewat aksi kekerasan seperti itu.

Masih banyak pertanyaan membayangi kasus ini. Tim penyelidik juga belum menemukan kaitan langsung antara tersangka Chechen yang tinggal di Normandia dan sekolah di pinggiran Paris ini.

Continue Reading

TRENDING