Ada yang Menolak Penerapan PPKM Level 3 Saat Akhir Tahun
Connect with us

Nasional

Ada yang Menolak Penerapan PPKM Level 3 Saat Akhir Tahun

Sejumlah pihak menolak penerapan Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun pemerintah menegaskan kebijakan itu penting diimplementasikan untuk mencegah kenaikan kasus COVID.

Published

on

Presiden Joko Widodo mengatakan ada beberapa pihak yang menginginkan situasi berjalan normal tanpa adanya kebijakan pengetatan pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Gencil News – VOA – Presiden Joko Widodo mengatakan ada beberapa pihak yang menginginkan situasi berjalan normal tanpa adanya kebijakan pengetatan pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia menegaskan bahwa kebijakan penerapan PPKM level-3 secara nasional pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022 ini diperlukan untuk mencegah ledakan kasus COVID-19 akibat adanya peningkatan mobilitas selama liburan panjang tersebut.

Maka dari itu, Jokowi ingin agar setiap kepala daerah bisa mengedukasi masing-masing warganya dengan baik, terkait dengan kebijakan tersebut.

“Tapi kita harus ingat, bahwa apapun utamanya pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tetapi juga perlu dijelaskan apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11).

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (22/11). Presiden menegaskan penerapan PPKM level 3 selama periode liburan Nataru diperlukan sebagai antisipasi untuk mencegah ledakan kasus COVID-19. (Foto: Courtesy/Biro Setp
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (22/11). Presiden menegaskan penerapan PPKM level 3 selama periode liburan Nataru diperlukan sebagai antisipasi untuk mencegah ledakan kasus COVID-19. (Foto: Courtesy/Biro Setp

Menurutnya, berbagai intervensi di lapangan tetap harus dilakukan. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara penting bertaraf internasional seperti G20. Maka dari itu, situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air tetap harus terkendali.

Selain PPKM level 3, Jokowi juga meminta kepada Menteri Kesehatan untuk memastikan kesiapan seluruh rumah sakit apabila memang terjadi lonjakan kasus COVID-19 setelah liburan Nataru.

Selain itu, ia juga menginstruksikan agar target vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun sebesar 70 persen bisa tercapai.

Tidak lupa Jokowi juga mengingatkan kepada para kepala daerah untuk bisa menyeimbangkan antara kebijakan pengetatan dan kegiatan aktivitas sosial masyarakat. Menurutnya, hal ini penting untuk memulihkan perekonomian nasional.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (22/11). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (22/11). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

“Agar disampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum (ekonomi) untuk tumbuh positif. Kita tahu di kuartal-II tumbuh 7,07 persen, di kuartal III tumbuh 3,51 persen, dan kita harapkan di kuartal IV lebih baik dari kuartal III, ” jelasnya.

Baca juga   Warga AS Pembunuh Ibu Kandung, Siap Dipulangkan

Mutasi Varian Delta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak Kemenkes sudah menemukan lebih dari 25 mutasi varian Delta secara nasional. Temuan ini, kata Budi, diperoleh dari hasil penelusuran whole genome sequencing (WGS).

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)

“Di Indonesia sendiri, mutasi dari varian Delta itu sudah lebih dari 25, baik anaknya Delta atau cucunya Delta sudah terjadi mutasi di Indonesia,” ungkap Budi.

Menurutnya, hal ini harus diwaspadai karena lonjakan kasus konfimasi positif COVID-19 di Eropa pada saat ini disebabkan oleh varian Delta.

Budi juga melaporkan, berbagai negara yang sudah pernah mengalami kenaikan kasus akibat varian Delta sebelumnya masih belum mengalami ledakan kasus yang siginfikan, termasuk Indonesia.

“Banyak negara yang sudah pernah terkena Delta sampai sekarang masih landai,” ujar Budi.

Ia mencontoh India yang dulu pernah mencapai infeksi varian Delta, saat ini masih kasus COVID sudah melandai sesudah 195 hari. Demikian pula Afrika Selatan, Indonesia, Maroko dan Jepang.

“Tapi kita juga melihat ada satu negara, yaitu Sri Lanka, yang sudah pernah kena Delta sekarang sudah mulai ada kenaikan,” jelas Budi.

Untuk di Indonesia sendiri, ujar Budi, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan kasus. Namun, ia tekankan kenaikan kasus tersebut masih dalam batas aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga   Tidak Ada Lagi PPKM Darurat, 26 Juli PPKM Berdasarkan Kategori Level

Ia menyebut Kabupaten Fakfak di Papua Barat, dan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah tengah mengalami kenaikan kasus selama empat minggu berturut-turut. Kemudian Lampung Utara juga mengalami kenaikan kasus selama tiga minggu berturut-turut, dan ada 16 kota lain yang juga mengalami kenaikan kasus selama dua minggu beruntun.

Orang-orang yang memakai masker pelindung duduk pada jam sibuk di stasiun kereta api di tengah wabah COVID-19 di Jakarta, 13 September 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Orang-orang yang memakai masker pelindung duduk pada jam sibuk di stasiun kereta api di tengah wabah COVID-19 di Jakarta, 13 September 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

“Jadi kurang lebih ada 19 kota yang kita monitor secara ketat, kita surveillance secara ketat, karena ada kenaikan kasus walaupun masih kecil lebih dari dua minggu,” tuturnya.

Setelah diselidiki, kata Budi, kenaikan kasus di 19 kota tersebut salah satunya terjadi karena adanya penurunan dari strategi 3T, terutama pada tracing dan testing. Pelacakan terhadap kontak erat pasien COVID-19 di kota-kota tersebut, lanjutnya, sangat rendah, sehingga penularan tidak dapat dicegah. Maka dari itu, ia mengimbau kepada semua pemimpin daerah untuk selalu meningkatkan strategi 3T dan mendislipinkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini semua dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19.

Dalam kesempatan ini, Budi juga menyebut laju vaksinasi COVID-19 cenderung melambat. Menurutnya, hal ini terjadi karena stok vaksin COVID-19 buatan Sinovac sudah menipis sehingga masyarakat tidak mau divaksin dengan merek lain yang tersedia. Kembali, Budi mengingatkan kepada masyarakat agar segera divaksin dengan merek yang tersedia, karena sudah terjamin keamanan vaksin tersebut.​

PPKM Level 3 Tidak Efektif

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, memandang penerapan PPKM level-3 secara nasional pada masa periode liburan Nataru tidak tepat. Menurutnya, penerapan PPKM per level di setiap daerah pada saat ini sudah tepat untuk dijalankan pada masa liburan panjang ini, tetapi bisa ditambah dengan pengetatan untuk tidak melakukan perayaan Nataru yang menimbulkan banyak keramaian.

Baca juga   Songket Sambas Simbol Tingginya Peradaban Sebuah Budaya
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (Foto: Dok Pribadi)
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (Foto: Dok Pribadi)

“Ya PPKM-nya sesuai level yang ada saja sekarang. Karena asumsinya pemerintah sudah menyajikan datanya secara benar sehingga misalnya suatu daerah memang layak di level 1. Itu saja jadi acuan, tapi ada tambahan pengetatan, seperti larangan adanya keramaian misalnya dalam konteks selama periode Nataru,” ungkapnya kepada VOA.

Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, ujar Dicky, masyarakat dipastikan sudah ingin beraktivitas normal meskipun memang masih harus ada pembatasan. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan pengetatan selama periode Nataru tersebut berpotensi untuk tidak dijalankan oleh masyarakat sehingga dampaknya tidak akan efektif.

“Capaian keberhasilan pelandaian ini kan bukan karena hanya karena pemerintah. Yang paling besar perannya kan masyarakat. Mereka ini sudah berusaha mencapai level PPKM 1 supaya bisa mendapat insentif atau setidaknya kelonggaran perayaan misalnya walaupun terbatas. Itu kan satu reward yang harusnya mereka dapat,” tegasnya.

Dicky juga mengingatkan kepada pemerintah, strategi penerapan PPKM level 3 di Tanah Air selama periode Nataru tersebut juga tidak akan efektif, apabila strategi 3T dan vaksinasi COVID-19 serta penegakan protokol kesehatan 5M menurun. Ia mencontohkan jumlah testingtracing, dan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali menurun saat adanya liburan panjang.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Punya Taksi Terbang Akan Mengudara di Bali dan Jakarta

Published

on

By

Indonesia Punya Taksi Terbang Akan Mengudara di Bali dan Jakarta
Taksi terbang EHang 216 (Foto istimewa)

Gencil News – Indonesia tak mau ketinggalan menuju industri transportasi masa depan. Pada akhir pekan kemarin, taksi terbang pertama yang ada di tanah air resmi mengudara melakukan ujicoba.

Taksi terbang yang baru saja melakukan ujicoba pertamanya di Bali adalah EHang 216. Seperti telah diberitakan sebelumnya, taksi terbang ini dibawa ke Indonesia oleh Rudy Salim, sosok di belakang Prestige Motocars.

“Hasilnya berhasil dengan sempurna, semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Executive Chairman Prestige Aviation, Rudy Salim, Sabtu (27/11/2021).

Melansir dari Detik, dalam dua pekan terakhir, taksi terbang EHang 216 melakukan dua tes terbang. Yang pertama pada 25 November yang digelar secara tertutup. Sementara tes kedua dilangsungkan pada 26 November, yaitu flight demo yang dibuka secara umum.

Baca juga   Ketua Umum PPNI Perkirakan Sekitar 400 Perawat Yang Terinfeksi Corona

EHang mengelilingi langit Bali sesuai rute perizinan dari Direktorat Navigasi Penerbangan untuk mendemonstrasikan kontrol dan koordinasinya secara akurat dari pusat komando. Ujicoba terbang ini dilakukan di wilayah Black Stone Beach Bali.

“Tahap pertama demo ini tanpa penumpang atau cargo di mana kita sebelumnya harus dulu melatih crew kita selama 2 minggu dengan trainer langsung dari pabrikan Ehang, tim yang dilatih adalah pilot dan senior engineer yang sudah pengalaman di dunia aviasi,” jelas dia.

“Tujuan pelatihan agar tim familiar dengan operasional, perawatan pesawat. Juga membangun confident level untuk tahapan selanjutnya,” sambung Rudy.

Setelah Bali, taksi terbang EHang 216 rencananya juga akan dijajal melayang di langit Jakarta. Pihak Prestige Aviation kini masih menunggu izin terbang dan ujicoba di wilayah ibukota.
“Kami akan terus melakukan test di Jakarta, memberikan edukasi mengenai Autonomous Aerial Vehicle (AAV), sembali menunggu proses perizinan,” cetus Rudy.

Baca juga   Songket Sambas Simbol Tingginya Peradaban Sebuah Budaya

Kehadiran taksi terbang bisa menjadi opsi untuk menghindari jalanan macet terutama jika ingin berpergian pada jarak yang tak terlalu jauh.

Satu hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak ialah masalah keselamatan. Rudy mengatakan teknologi otonom bisa meminimalisir kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Terbaru Perjalanan Internasional

Published

on

By

Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Terbaru Perjalanan Internasional

Gencil News- Satgas Penanganan Covid-19 sudah mengeluarkan surar edaran terbaru mengenai protokol kesehatan perjalanan internasional terbaru.

Surat Edaran tersebut tertuang pada No. 23 Tahun 2021 mengenai Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai berlaku pada hari ini, Senin (29/11/2021).

Surat ini nantinya akan ditetapkan masa berlakunya pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dari keluarnya surat tersebut, jadi untuk Surat Edaran No. 20 Tahun 2021 serta Addendun Surat Edaran No.20 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Baca juga   Tidak Ada Lagi PPKM Darurat, 26 Juli PPKM Berdasarkan Kategori Level

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengeluarkan atas dasar penemuan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 yang saat ini ada pada negara Afrika Selatan.

Varian ini memiliki nama Omicron dan menyebar luas pada beberapa negara di dunia. Yang mana adanya kemunculan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 sudah menyebabkan peningkatan kasus khususnya pada Benua Afrika bagian Selatan.

“Pada prinsipnya, untuk bisa beradaptasi dengan baik, kebijakan COVID-19 pun harus adaptif dengan dinamika virusnya termasuk dinamika variannya yang terjadi secara global,” kata Wiku

Ia menerangkan bahwa atas adanya arahan dari presiden serta koordinasi intens, maka diputuskan untuk mnyesuaikan seluruh upaya pengendalian Covid-19.

Baca juga   Soal Ledakan di Kabul, Biden: Kami akan Buru Pelaku ke Mana Pun

“Untuk memperkuat penyesuaian ini, kementerian dan lembaga menyusun dasar hukum yang memperkuat keputusan pengetatan kedatangan pelaku perjalanan dari negara dengan kemungkinan potensi importasi pada negara tetangga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan prokes terbaru ini sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait.

“Tidak hanya sektor kesehatan, sektor lain seperti hubungan diplomatis, ekonomi dan investasi, serta ketahanan dan pertahanan juga diperhatikan demi menjamin kegiatan masyarakat yang aman produktif Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Muncul Varian Omikron, Pemerintah Belum akan Terapkan ‘Lockdown’

Meskipun muncul varian baru COVID-19 – yang dikenal sebagai omikron – yang yang diperkirakan lebih ganas dari varian sebelumnya, pemerintah yakin kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) per level masih bisa menekan perebakan wabah virus mematikan ini.

Published

on

Varian Omikron
Seorang perempuan mengenakan masker pelindung berjalan melewati mural bertema virus corona saat wabah COVID-19 terus berlanjut di Solo, Jawa Tengah, 21 Februari 2021. (Foto: Antara/Mohammad Ayudha via REUTERS)

Gencil News – VOA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah belum akan menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi munculnya varian baru omikron atau B.1.1.529 yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan.

Ia yakin dunia dan Indonesia sudah lebih siap dalam mengantisipasi munculnya berbagai varian baru COVID-19 berdasarkan pengalaman dalam mengendalikan pandemi selama hampir dua tahun.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves yang sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat di Jakarta, Senin malam (23/8). (Courtesy: Kemenko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves yang sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat di Jakarta, Senin malam (23/8). (Courtesy: Kemenko Marves)

“Jadi kita mencari keseimbangan, karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita sudah lihat banyak negara yang melakukan lockdown malah dapat serangan lebih banyak. Kita yang melakukan pendekatan seperti PPKM atau keseimbangan itu akan lebih baik,” ungkap Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (28/11).

Larangan Masuk WNA dan Penambahan Waktu Karantina

Adapun kebijakan yang diambil pemerintah guna mencegah masuknya varian Omikron di Tanah Air adalah melarang warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara di bagian selatan Afrika, yaitu : Afrika Selatan, Bostwana, Namimbia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambik, Eswatini, Angola, Zambia dan Hong Kong, untuk masuk ke Indonesia.

Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi COVID-19, Tangerang, 4 Mei 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)
Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi COVID-19, Tangerang, 4 Mei 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Untuk warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang ke Tanah Air dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara di atas tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Selain itu, waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang berasal dari daftar di luar negara-negara di atas juga akan ditambah.

Baca juga   BNPT: Kondisi Negara yang Kritis Rentan Disusupi Teroris

“Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar, menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari,” jelas Luhut.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 29 November 2021. Daftar negara-negara yang disebutkan, kata Luhut, bisa bertambah ataupun berkurang tergantung pada evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah.

Pihak Kementerian Kesehatan, jelasnya juga akan meningkatkan tindakan whole genome sequencing (WGS) pada setiap kasus positif yang didapatkan dari pelaku perjalanan internasional untuk medeteksi lebih awal keberadaan daripada varian-varian baru tersebut.

“Masyarakat tidak perlu panik, dalam menyikapi varian omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri, dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian omikron. Selain itu peningkatan prokes, dan kepatuhan terhadap penggunaan PeduliLindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini menbutuhkan kerja sama yang erat dari masyarakat,” tuturnya.

Penelitian Lebih Lanjut

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hanya butuh waktu singkat bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menaikkan status varian Omikron dari varian under investigation menjadi varian of concern (VOC).

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)

Menurutnya, berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa mutasi dari varian omikron tersebut mencapai 50. Dari total jumlah mutasi tersebut telah teridentifikasi varian-varian buruk yang ada di varian COVID-19 sebelumnya seperti alpha, beta, delta dan gamma.

Baca juga   Ketua Umum PPNI Perkirakan Sekitar 400 Perawat Yang Terinfeksi Corona

Mutasi yang buruk ini, kata Budi, dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan, mutasi yang meningkatkan transmisi penularan dan mutasi yang meningkatkan escape immunity.

Seorang perempuan berjalan melewati mural bertema virus corona yang menyerukan agar masyarakat selalu menggunakan masker untuk menekan penyebaran COVID-19, di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Senin 1 November 2021. (Foto: AP)
Seorang perempuan berjalan melewati mural bertema virus corona yang menyerukan agar masyarakat selalu menggunakan masker untuk menekan penyebaran COVID-19, di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Senin 1 November 2021. (Foto: AP)

“Untuk kelompok meningkatkan keparahan, sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian omikron ini meningkatkan keparahan. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat. Apakah dia bisa escape immnunity? Atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya, tapi balik lagi ini belum dikonfirm,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, kata Budi, kasus konfirmasi positif yang berasal dari varian omikron sudah terdeteksi di sembilan negara dengan total 128 kasus. Sedangkan empat negara lainnya masih berupa kasus probable. Varian omikron yang paling banyak terdeteksi sejauh ini ada di Afrika Selatan, Bostwana, Inggris, Hong Kong dan Australia.

“Kita juga melihat risikonya ke Indonesia bagaimana? Untuk negara-negara yang sudah terkonfimasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia dan Inggris baru Afsel. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada (kasus probable) paling besar dari Belanda, dan Jerman,” tuturnya.

Baca juga   Kemlu Sampaikan Keprihatinan pada China Soal ABK Asal Indonesia

Ia menekankan, sampai saat ini varian Omikron belum terdeteksi di Indonesia.

Tanggapan Ahli Epidemiologi

Dalam kesempatan yang sama, ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Iwan Ariawan bersama dengan epidemiologi lainnya mengatakan pemerintah perlu waspada terhadap kemunculan varian omikron tersebut, karena masih banyak yang belum diketahui mengenai varian tersebut. Sehingga tindakan pencegahan seperti yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat.

“Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah mengenai tindakan terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Tentunya karena infomasi tentang varian baru ini masih berkembang dan akan dievaluasi dalam dua minggu ke depan. Kita lihat perkembangannya seperti apa, kita bahas lagi yang terbaik tindakan pencegahan untuk Indonesia,” ungkap Iwan.

Sejumlah perempuan mengenakan masker pelindung berbelanja di pasar jalan Gasibu di tengah pandemi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, 31 Oktober 2021. (Foto: Reuters)
Sejumlah perempuan mengenakan masker pelindung berbelanja di pasar jalan Gasibu di tengah pandemi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, 31 Oktober 2021. (Foto: Reuters)

Lebih jauh, Iwan mengimbau kepada pemerintah untuk melarang WNA dari negara yang sudah terjadi transmisi komunitas varian omikron untuk sementara waktu masuk ke Indonesia.

“Artinya yang dilarang masuk itu adalah yang sudah terjadi transmisi komunitas, jadi sudah menyebar populasi di negara itu. Sedangkan di negara-negara yang baru terdeteksi saat di pintu masuk, itu tidak perlu dilarang karena belum menyebar di populasi negara itu, tapi itu kita perlu amati dan perlu segera ubah daftar negara-negara sesuai dengan perkembangan varian omikron ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Selamat Ulang Tahun Gubernur Sutarmidji ke 59

Published

on

Selamat Ulang Tahun Gubernur Sutarmidji ke 59
Foto Bersama anak anak Panti A.Yani dan Tunas Melati - 📸 foto diambil pada 29 november 2019 - Dok IG bang.midji

 Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berulang tahun hari ini. Pada hari ini, 59 tahun yang lalu Sutarmidji lahir di Pontianak (Kalimantan Barat).

Gubernur ke -9 Provinsi Kalimantan Barat ini lahir dari pasangan Tahir Abubakar dan Djaedah. Suami dari Lismaryani ini lahir pada 29 November 1962.

Sutarmidji terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat setelah memenani Pilgub Kalbar 2018. Sutarmidji pun maju dalam Pilgub Kalbar 2018 dengan menggandeng  Ria Norsan.

Sebanyak 6  Partai NasdemPartai GolkarPKSPKBPartai Hanura dan PPP yang mendukung Midji-Norsan.

Baca juga   Exit Poll SMRC: Jokowi Ungguli Prabowo di Lima Provinsi

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 menyatakan bahwa Sutarmidji dan Ria Norsan adalah pemenang pasangan calon gubernur Kalimantan Barat.

Langkah awal ia sebagai gubernur Kalbar. Ia sudah mewacanakan beberapa hal. Yakni wacana peningkatan akreditasi Rumah Sakit Soedarso di Pontianak menjadi A, dan rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

Sutarmidji memiliki beberapa program kerja, yang antara lain sebagai berikut:
  • menekan angka kemiskinan Kalbar yang diketahui tertinggi di masa ia mulai menjabat dengan terobosan di bidang infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat pedalaman;
  • kedua, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalbar yang ada pada peringkat ke-29 dari 34 provinsi;
  • ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, kecamatan, sampai provinsi agar akses mobilitas lancar;
  • keempat, peningkatan pelayanan publik yang menurut penilaian Ombudsman RI masih di zona kuning;
  • kelima, mempercepat pembangunan rumah sakit 12 lantai yang khusus pengguna BPJS dan tanpa kelas;
  • keenam, mendorong pemekaran provinsi maupun kabupaten agar pelayanan masyarakat makin dekat;
  • ketujuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi;
  • kedelapan, pendidikan gratis sampai SMA.
Baca juga   Palestina Salahkan Kelambanan PBB Tanggapi Konflik Timur Tengah

Baca juga   Pemkot Pontianak Prioritaskan DAK Untuk Rehabilitasi Sekolah

Pendidikan gratis yang ia canangkan, sudah mulai pada tahun 2019 dari SD sampai SMA. Kemudian tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ia perjuangkan mengingat luasnya daerah Kalbar guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik pada masyarakat.

Kemudian, ia juga menyebutkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu membuat skat kanal dan sumur pompa untuk memadamkam api di lahan gambut yang dalamnya —menurut Sutarmidji— mencapai 9 meter dan perlu diguyur air banyak.

Diharapkan dengan itulah, daya beli, nilai tambah dan pendapatan petani meningkat yang berdampak positif untuk Kalimantan Barat.

Di masa awal kepemimpinannya, tak lama ia menjabat gubernur, ia berhasil menambah APBD Kalbar dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Hal yang pertama akan disentuhnya ialah soal jalan dan infrastruktur.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING