Connect with us

Nasional

AS akan Berlakukan Pembatasan Baru untuk Siswa Internasional

Published

on

Pemerintahan Trump akan menerapkan pembatasan baru yang mengharuskan para siswa untuk mendapat persetujuan baru pada setiap tahap perkuliahan di Amerika Serikat. Pembatasan baru itu diperkirakan akan dirilis bulan ini.

Pedoman itu, yang pertama kali dilaporkan Majalah Forbes, akan membatasi masa tinggal siswa internasional di AS.

Pedoman baru itu menetapkan “masa tinggal maksimum yang diizinkan” bagi siswa dan mengharuskan siswa mendapat izin baru setiap kali ada perubahan dalam rencana mereka.

Jika karier akademik seorang siswa lebih lama dari yang diharapkan, mereka juga akan menjalani proses yang sama dengan mereka yang beralih dari program sarjana ke pascasarjana.

Peraturan itu diperkirakan akan berimbas ke visa pelajar F1, F2, M1 dan M2 dan ditargetkan diluncurkan bulan ini.

Hampir separuh siswa internasional di Amerika berasal dari China, 363.341, dan India, 196.271.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

55 Orang Jadi Korban Penipuan Berdalih Pengangkatan CPNS

Published

on

55 Orang Jadi Korban Penipuan Berdalih Pengangkatan CPNS
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menemui Kapolda Metro Jaya Nana Sujana untuk melaporkan kasus penipuan pengangkatan CPNS yang mengatasnamakan Menteri PANRB di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/09). foto/data Kemenpan Rb

Gencil News – Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Kami baru mendapat laporan pagi ini. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi Staf Khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya pada siang ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta, Kamis (17/09).

Andi mengatakan terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M. Sobirun, Pujiani Wahyuni, Rara Amiati dan Eni Suheni.

Melalui pesan singkat Whatsapp, oknum tersebut menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS bahwa seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan pada Senin, 9 Desember 2019 yang bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang mendapat jatah CPNS khusus. Peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal. Peserta yang mendapatkan nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Bahkan oknum memberikan penjelasan bahwa usulan dari pemerintah daerah seringkali bermasalah dengan nomor register.

Selain itu, masih satu rangkaian dari kasus penipuan tersebut, juga ditemukan bukti bahwa terdapat surat palsu yang seolah-olah ditandatangani Menteri PANRB. Di dalam surat palsu tersebut, dijelaskan bahwa menindaklanjuti hasil rapat 26-27 Oktober 2019, para menteri telah menyepakati bahwa jadwal pembagian SKB diputuskan Kamis, 31 Oktober 2019.

Dalam surat palsu itu juga tertulis Menteri PANRB menegaskan kepada seluruh peserta dan orang tua peserta bahwa program CPNS tersebut legal dan bukan penipuan serta hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri PANRB. Dijelaskan bahwa seluruh peserta CPNS sudah memiliki NIP dan SK, maka diimbau untuk tidak mendaftar formasi CPNS kembali karena pembagian SK tertunda hanya sampai akhir bukan Oktober dan administrasi tidak dapat dikembalikan. Bagi peserta daerah sudah disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota setempat.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian menjelaskan bahwa saat ini proses seleksi CPNS tahun anggaran 2019 tengah dalam tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Ia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji untuk dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama dengan meminta sejumlah uang. “Modus tersebut patut diduga sebagai penipuan,” tegas Andi.

Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website www.menpan.go.id dan media sosial resmi Kementerian PANRB. “Jika ada informasi terkait rekrutmen CPNS, dimohon untuk lebih waspada dan melakukan konfirmasi ke Kementerian PANRB terlebih dahulu,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri: Cakada Bertanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19

Published

on

Kemendagri: Cakada Bertanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19

Gencil News- Kemendagri: Cakada Bertanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 . Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar meminta tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menaati protokol kesehatan demi mencegah klaster Covid-19 di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“Supaya ini tidak hanya menjadi beban penyelenggara dan aparat terkait, maka yang harus kita tebalkan soal tanggung jawab pasangan calon, mematuhi dan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” katanya di Jakarta, Sabtu (19/9) seperti dilansir Antara.

Kemendagri: Cakada Bertanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19. Dia menyebutkan aktor utama yang paling menentukan di pilkada itu adalah paslon, merekalah yang menentukan dipatuhi atau tidaknya protokol kesehatan karena para pasangan calon kepala daerah yang mengendalikan massa.
Oleh karena itu jika melanggar protokol kesehatan, para calon kepala daerah yang ikut berkompetisi harus menerima sanksi, bahkan harusnya mendapat sanksi terberat.

“Kalau perlu begitu (dibatalkan sebagai calon), sanksi ini kan hukum kesepakatan (bisa dibuat dan direalisasikan),” kata dia.

Bahtiar mengatakan semestinya ada tidak adanya pilkada tidak memberi dampak klaster baru Covid-19 jika seluruh pihak menaati aturan protokol kesehatan.

“Dengan adanya pilkada malah aturannya jadi dobel, protokol kesehatan secara umum dan juga aturan yang dibuat untuk pilkada, sudah ada larangan-larangannya, waktunya dan siapa pelakunya untuk pilkada,” katanya.

Tinggal menurut dia tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan-kerumunan di tahapan pilkada.

“Paslon juga harus bisa mengatur tim dan simpatisannya, bagaimana dia bisa memimpin (jadi kepala daerah) kalau tidak ada tanda-tanda baik. Jadi jangan dibebani seluruhnya pada penyelenggara, dan kasihan pada penegak hukum juga,” ujarnya.

Beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian menurut dia yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan kampanye. Tiga tahapan tersebut berpotensi menyebabkan kerumunan massa yang bisa saja menjadi sarana penularan Covid-19.

Continue Reading

Nasional

RUU BUMN Akan Mengatur Anak Cucu Perusahaan Menjadi Milik Negara

Published

on

RUU BUMN Akan Mengatur Anak Cucu Perusahaan Menjadi Milik Negara

Gencil News- RUU BUMN Akan Mengatur Anak Cucu Perusahaan Menjadi Milik Negara. Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T. Danaparamita menyampaikan salah satu isi revisi tersebut menyangkut kepemilikan anak cucu perusahaan BUMN.  “Saya kira ini perlu dibahas, karena saat ini kita punya beban berat untuk mengawasi BUMN beserta anak cucu perusahaannya. Salah satu tujuan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN adalah untuk menjadikan anak-cucu perusahaan BUMN termasuk perusahaan milik negara. Sehingga kinerjanya pun dapat diawasi dengan maksimal

RUU BUMN Akan Mengatur Anak Cucu Perusahaan Menjadi Milik Negara. Sebelumnya, anak perusahaan BUMN dianggap menjadi milik induk perusahaan saja. Di UU tidak mengatur soal regulasinya untuk bisa menjangkau ke sana,” kata Sonny di Jakarta, Pada Kamis, 17 September 2020.

Dalam RUU BUMN yang sedang disusun, direncanakan ada pasal khusus mengenai anak perusahaan BUMN. Dalam ketentuan tersebut diatur BUMN dapat membentuk anak perusahaan dengan kepemilikan minimal 51%.

Anggota Komisi VI fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, ketentuan tersebut tak perlu dicantumkan. Pasalnya dengan adanya minimal persentase kepemilikan anak perusahaan akan mempersulit BUMN ke depan dalam membentuk anak usaha.

“Karena bisa jadi gabung antar BUMN sehingga sahamnya tidak sampai 51%,” terang Nusron.

Selain ketentuan minimal kepemilikan, RUU BUMN juga mengatur bahwa anak perusahaan BUMN tidak dapat mendirikan perusahaan baru. RUU BUMN tersebut direncanakan memiliki 18 bab dan 137 pasal.


 

 

Continue Reading

TRENDING