Connect with us

Nasional

Aturan Baru Perjalanan, Rapid Test Berlaku Untuk 14 Hari

Published

on

Aturan Baru Perjalanan, Rapid Test Berlaku Untuk 14 Hari

GENCIL NEWS – Aturan baru perjalanan yang dikuatkan dengan bukti rapid test kini berlaku 14 hari. Aturan baru perjalanan ini dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam surat bernomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Terkait kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam adaptasi kebiasaan baru. Tertulis masa berlaku hasil uji rapid test diperpanjang sampai 14 hari.

Tidak hanya hasil rapid , hasil tes PCR juga berlaku 14 hari. “Menunjukan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test. Dengan hasil nonreaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan,” tulis surat edaran yang ditandatangani Ketua Gugus Tugas Doni Monardo 26 Juni lalu.

Selain itu tidak ada perubahan dalam Surat Edaran untuk perjalanan orang dalam negeri menggunakan transportasi umum yang tertulis dalam Surat Edaran 7 tahun 2020 dan Surat Edaran 9 tahun 2020.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Amnesty International: 3.000 Pekerja Kesehatan Meninggal Akibat Corona

Published

on

Amnesty International 3.000 Pekerja Kesehatan Meninggal Akibat Corona
Petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri berupa jas hujan dan masker bedah di Rumah Sakit Seto Hasbadi Kota Bekasi. (Foto: dokumentasi Rumah Sakit Seto Hasbadi)

GENCIL NEWS – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pemerintah di berbagai negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja kesehatan dari ancaman corona atau Covid-19.

Amnesty Internasional mencatat ada lebih dari tiga ribu pekerja kesehatan yang meninggal akibat corona hingga 5 Juni 2020, sementara Badan Perawat Internasional (International Council of Nurses) melaporkan, setidaknya ada 230 ribu pekerja kesehatan yang tertular corona.

“Kami mendesak agar negara memastikan bahwa para pekerja kesehatan, baik itu rumah sakit maupun rumah sakit swasta itu menyediakan seluruh perlengkapan kesehatan yang esensial buat mereka selama masa pandemi belum berakhir. Dan harus dengan standar internasional,” jelas Usman Hamid dalam konferensi pers online, Senin (13/7).

Berdasarkan pantauan Amnesty International, negara-negara dengan jumlah kematian petugas kesehatan tertinggi antara lain Amerika Serikat (507 orang), Rusia (545 orang), Inggris (540 orang) dan Brazil (351 orang).

Sementara di Indonesia terdapat 89 tenaga kesehatan yang meninggal dan 878 tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Angka-angka tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari jumlah sebenarnya di lapangan.

Amnesty International juga menyoroti kurangnya alat pelindung diri (APD) di 63 negara yang disurvei. Menurut laporan Amnesty, dokter di Kota Meksiko menuturkan bahwa rata-rata dokter di sana menghabiskan 12 persen dari gaji bulanan untuk membeli APD sendiri.

Kondisi ini kemudian diperparah oleh pembatasan perdagangan di sejumlah negara. Sejak Juni 2020, 56 negara dan dua blok dagang yakni Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia telah memberlakukan pelarangan dan pembatasan ekspor APD beserta komponen-komponennya.

“Kondisi kesehatan yang menjadi masalah pekerja kesehatan juga menyangkut kesehatan mental mereka. Jadi ada banyak laporan yang kami temukan bahwa jumlah pasien dan tenaga kesehatan yang melaporkan masalah kesehatan mental terus meningkat,” tambah Usman.

Amnesty International juga mencatat adanya mogok kerja dan protes yang dilakukan pekerja kesehatan atas kondisi kerja yang tidak aman di 31 negara.

Namun, protes tersebut mendapat respon yang negatif dari otoritas negara. Antara lain penahanan terhadap sembilan tenaga medis di Mesir dan pembubaran protes damai yang mengecam perusahaan penyedia jasa kebersihan rumah sakit di Malaysia.

Para pekerja medis juga tidak mendapat upah yang layak dan dalam beberapa kasus tidak diberi upah seperti yang terjadi di Sudan dan Guatemala. Mereka juga mendapat stigma dan tindak kekerasan karena pekerjaan mereka. Di Indonesia tercatat ada 15 kasus diskriminasi dengan 214 korban tenaga medis mulai dari penolakan tempat tinggal, pemakaman, hingga kekerasan terhadap mereka.

Continue Reading

Nasional

DPR RI Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko Tjandra Bisa Peroleh Paspor

Published

on

DPR RI Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko Tjandra Bisa Peroleh Paspor
Komisi III DPR-RI meminta jawaban dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhoni Ginting mengenai kemudahan-kemudahan yang diperoleh terpidana sekaligus buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, untuk memperoleh paspor Indonesia. (Foto: ilustrasi).


GENCIL NEWS – VOA – Komisi III yang membidangi persoalan hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan gencar meminta jawaban dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jhoni Ginting mengenai kemudahan-kemudahan yang diperoleh terpidana sekaligus buronan kasus korupsi Djoko Tjandra, untuk memperoleh paspor Indonesia. Apalagi dia sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini.

Dalam rapat dengar pendapat digelar di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (13/7), anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mempertanyakan bagaimana Kantor Imigrasi Jakarta Utara bisa mengeluarkan paspor untuk Djoko Tjandra yang sudah menjadi warga negara asing, yakni Papua Nugini.

“Di mana letak proses kehati-hatian yang dilakukan oleh jajaran imigrasi sebelum mengeluarkan paspor pada orang yang seluruh Indonesia tahu bahwa dia WNA, dia seorang buronan, terpidana yang putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap.”

Arsul meminta Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting memberikan jawaban jujur dan terbuka tentang kekeliruan atau kelalaian yang terjadi. Dia juga mempertanyakan apakah ketika Djoko Tjandra berstatus terpidana datang mengurus paspor, pihak imigrasi melaporkan ke polisi atau Kejaksaan Agung, atau tidak sama sekali. Juga soal apakah pihak imigrasi sudah melaporkan Djoko Tjandra ke polisi karena memberikan keterangan palsu saat membikin paspor.

Anggota Komisi III DPR Paparkan Kronologi Keluar Masuknya Djoko Tjandra

Anggota Komisi III lainnya, Benny Kabur Harman, mengatakan tidak terdeteksinya Djoko Tjandra saat masuk dan keluar lagi dari Indonesia merupakan sebuah skenario. Hal ini terlihat jelas dari korespondensi antar lembaga terkait, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. “Jelas sekali kronologi ini adalah sebuah skenario supaya Pak Djoko (Djoko Tjandra) bisa masuk dengan aman, lolos dengan aman, dan juga meninggalkan Indonesia dengan aman,” ujar Benny.

Benny menjelaskan kronologi itu dimulai dari Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia pada 5 Mei 2020 mengirim surat mengenai penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar buronan Interpol.

Kemudian pada 13 Mei 2020, nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang di Sistem Manajemen Keimigrasian. Lalu pada 27 Juni 2020, ada permintaan dari Kejaksaan Agung untuk memasukkan nama Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang. Lantas pada 3 Juli 2020, Kejaksaan Agung berkirim surat lagi meminta pihak imigrasi mencegah Djoko Tjandra ke luar negeri.

Surat dari Kejaksaan Agung itu ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting dengan menyebarluaskan ke semua pos pemeriksaan imigrasi agar mencegah Djoko Tjandra ke luar negeri.

Semula Benny mengira Djoko Tjandra masuk ke Indonesia melalui jalan tikus. Namun berdasarkan dokumen korespondensi yang ada, politikus Partai Demokrat itu meyakini pemerintah yang justru membuka jalan bagi Djoko Tjandra untuk masuk ke Indonesia. Apalagi beberapa tahun lalu Presiden Joko Widodo sempat mengundang adik Djoko Tjandra dalam sebuah pertemuan.

Benny menyarankan Jhoni Ginting mundur saja dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi ketimbang menyampaikan kebohongan kepada publik mengenai keluar masuknya Djoko Tjandra tanpa diketahui.

Dirjen Imigrasi Tak Banyak Jawab Pertanyaan Soal Djoko Tjandra

Ketika ditanya Benny apakah mengetahui kalau Djoko Tjandra yang warga negara Papua Nugini memiliki paspor Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting hanya menganggukkan kepala tanpa menjawab.

Waktu ditanya lagi apakah Djoko Tjandra masih berada di Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mengaku tidak mengetahui mengenai hal tersebut. “Kami tidak tahu Pak. Karena paspor yang dikeluarkan (atas nama Djoko Tjandra) dikembalikan, nggak dicap keluar. Kami tarik, melalui pengacara dikirim dan ini nggak dicap. Berarti dia nggak (terdeteksi) di perlintasan formal kami,” ujar Jhoni seraya menunjukkan paspor Djoko Tjandra yang sudah berada di tangan imigrasi.

Anggota Komisi III Taufik Basari menegaskan kasus Djoko Tjandra ini adalah sebuah aib. Menurutnya semua lembaga terkait mesti merasa kalau karena dapat dipermainkan oleh satu orang bernama Djoko Tjandra.

Taufik meminta Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting berupaya keras mencari tahu keberadaan Djoko Tjandra, karena menurutnya ada jaringan atau mafia hukum yang turut membantu Djoko Tjandra keluar masuk ke Indonesia, bahkan hingga memperoleh paspor.

Selain mendapat paspor Indonesia dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni 2020, Djoko Tjandra juga berhasil mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kelurahan Grogol Selatan.

Mendagri Nilai Petugas Yang Keluarkan e-KTP Untuk Djoko Tjandra Tidak Bersalah

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jika melihat aturan yang berlaku, petugas yang mencetak KTP elektronik milik Djoko Tjandra tidak salah. Sebab, lanjutnya, pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selama ini tidak mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari pihak aparat penegak hukum terkait status Djoko yang menjadi salah satu buronan pemerintah.

Djoko Tjandra diketahui berada di Indonesia setelah pihaknya pada 8 Juni 2020 mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi melibatkan dirinya.

Mahkamah Agung pada Juni 2009 telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta terhadap Djoko Tjandra, terdakwa dalam kasus pengalihan tagihan piutang [cessie] Bank Bali. Di samping itu, Mahkamah Agung memerintahkan agar uang milik Djoko Tjandra sebesar Rp 546 miliar di Bank Bali dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan Mahkamah Agung keluar, Djoko Tjandra kabur dari Indonesia menggunakan pesawat carteran dan terbang menuju Ibu Kota Port Moresby, Papua Nugini. Pada 2012, dikabarkan Djoko Tjandra telah menjadi warga negara Papua Nugini. 

Continue Reading

Nasional

Ketua Umum PPNI Perkirakan Sekitar 400 Perawat Yang Terinfeksi Corona

Published

on

Ketua Umum PPNI Perkirakan Sekitar 400 Perawat Yang Terinfeksi Corona

GENCIL NEWS – Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah memperkirakan ada sekitar 400 perawat yang terinfeksi corona.

Kendati demikian, ia tidak memiliki data yang valid soal penyebab penularan corona terhadap para pekerja kesehatan.

Ia juga mengeluhkan sulitnya mendapat tes secara periodik bagi pekerja kesehatan. Akibatnya, para pekerja kesehatan tidak dapat mengetahui secara pasti status kesehatan mereka.

“Apabila tenaga kesehatan terinfeksi maka bahayanya lebih besar, jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Dia akan tetap bekerja maka akan menjadi sumber penularan bagi yang lainnya,” jelas Harif.

Harif menambahkan keluhan kurangnya APD juga masih ditemui di rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik-klinik.

Sementara Co-Founder LaporCovid-19.org, Ahmad Arif menyoroti melemahnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya corona. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah masifnya kampanye kelaziman baru (new normal) yang diterapkan pemerintah.


“Ini ada kesalahan komunikasi risiko yang dibangun pemerintah. Kampanye new normal yang begitu sukses membuat masyarakat masuk euforia tapi abai dengan norma baru seperti cuci tangan dan jaga jarak,” jelas Arif.

Arif mengingatkan pemerintah agar memperhatikan potensi risiko penularan terhadap kelompok rentan dari masyarakat miskin.

Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam pemberian jaminan sosial ekonomi kepada kelompok rentan akan mendorong mereka untuk mengabaikan kesehatan.

Akibatnya penanganan terhadap virus corona di Indonesia tidak akan tuntas dan korban dari masyarakat miskin lebih besar.

Continue Reading

TRENDING