Banyak Pihak Menentang Larangan Pemakaian Cadar di UIN Sunan Kalijaga – Gencil News
Connect with us

Nasional

Banyak Pihak Menentang Larangan Pemakaian Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Published

on

GENCILNEWS Banyak Pihak Menentang Larangan Pemakaian Cadar di UIN Sunan Kalijaga , Silang pendapat muncul setelah wacana melarang pemakaian niqab di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta digulirkan rektor perguruan tinggi tersebut awal pekan ini. Tri Mulyani misalnya, mahasiswi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga yang tegas menolak mengaitkan niqab bagi perempuan muslim, dengan gerakan radikal. Menurutnya radikalisme bisa dianut siapa saja dan tidak ada korelasi dengan busana yang dikenakan.

“Ketika melihat bahwa cadar itu bagian dari radikalisme dan anti Pancasila, saya kira perlu dikaji ulang. Itu generalisasi. Kedua, ketika kita bicara radikalisme, tentu tidak hanya menyasar kaum perempuan. Kalau alasan radikalisme, laki-laki pun berpotensi, begitu juga mereka yang tidak bercadar. Kalau alasannya pembinaan, semua mahasiswa harus diberi pembinaan. Belum terbukti juga bahwa 41 mahasiswi UIN yang bercadar itu radikal,” kata Tri Mulyani.

Niqab atau di Indonesia disebut sebagai cadar, adalah sepotong kain yang dipakai untuk menutup wajah, sehingga hanya tersisa bagian mata saja. Niqab biasanya dipakai bersama dengan jenis pakaian abaya, yang merupakan busana terusan. Burqa adalah jenis yang berbeda, karena yang satu ini menambahkan anyaman halus di bagian mata, sehingga nyaris tak ada bagian tubuh yang terlihat lagi.

Salah satu hal yang melatarbelakangi keluarnya larangan pemakaian cadar di lingkungan kampus adalah beredarnya foto belasan mahasiswi bercadar tengah mengibarkan bendera salah satu organisasi Islam di kampus. Beberapa hari setelah foto itu beredar luas, rektor UIN memutuskan harus melakukan pembinaan lewat konseling. Jika setelah proses itu para mahasiswi tersebut tetap mempertahankan cadarnya, maka kampus berencana mengeluarkan mereka.

Baca juga: UIN Yogya Larang Mahasiswi Pakai Burka

Dalam paparan kebijakan kepada media di Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Yudian Wahyudi mengatkaan sebagai kampus negeri, UIN merasa wajib menjaga Indonesia. Kebijakan ini, kata Yudian juga untuk menyelamatan mahasiswi bersangkutan.

“Kami ingin menyelamatkan republik, tetapi yang secara langsung adalah mahasiswi yang mengenakan cadar ini. Karena seringkali mereka tidak mengerti, dikira versi yang disampaikan kepada mereka itu kebenaran mutlak. Padahal ini lebih banyak terkait dengan tradisi atau budaya. Seringkali mereka tidak mengetahuinya.”

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi (baju biru) (VOA/Nurhadi).
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi (baju biru) (VOA/Nurhadi).

Lebih lanjut Yudian mengingatkan, ketika masuk seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sudah menandatangani surat kesediaan memenuhi aturan yang berlaku di lingkungan kampus, sebagai syarat menjadi sivitas akademika kampus itu.

Dalam perkembangan lainnya, kampus Universitas Ahmad Dahlan yang berada di bawah organisasi Muhammadiyah, juga melakukan pendataan serupa. Rektor UAD, Kasiyarno mengatakan, bahwa mereka juga menetapkan program bimbingan. Bedanya, UAD tidak memberikan sanksi dikeluarkan dari kampus jika mahasiswi yang memakai niqab menolak mengubah busananya. Hanya saja, ketika mengikuti ujian, penutup muka tidak boleh dikenakan. Data mahasiswa di kampus itu menunjukkan hanya ada sekitar 10 mahasiswa dengan niqab di sana.

Dalam pernyataan singkatnya, Moh. Romli, Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2018 menyatakan, cadar dan radikalisme merupakan dua hal berbeda. “Saya sepakat dengan identifikasi terhadap paham-paham ekstrimis yang tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, tapi bukan berarti saya sepakat dengan pelarangan mahasiswi bercadar, sebab kedua hal itu berbeda,” kata Romli.

 

Tri Mulyani yang menjadi pernah panitia orientasi mahasiswa baru di kampusnya menambahkan, pada awal masuk seingatnya tidak ada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bercadar. Mereka yang kemudian memutuskan untuk bercadar biasanya mengikuti kajian-kajian tertentu setelah menjadi mahasiswi.

Tri Mulyani, mahasiswi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, menolak mengaitkan niqab dengan gerakan radikal. (VOA/Nurhadi)
Tri Mulyani, mahasiswi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, menolak mengaitkan niqab dengan gerakan radikal. (VOA/Nurhadi)

Ia mengingatkan bahwa sebagai komunitas akademis, UIN Sunan Kalijaga harus bisa menerima dan mendiskusikan semua ideologi.

“Beberapa orang merasa nyaman, bahwa memakai cadar itu merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Nah, di titik itulah larangan memakai cadar itu tidak tepat. Saya setuju pembinaan untuk mengetahui lebih dalam alasan masing-masing memakai cadar. Tetapi mereka berhak memperoleh pendidikan, meskipun tidak mau melespas cadarnya setelah proses pembinaan itu,” tambah Tri Mulyani.

Majelis Ulama Indonesia, beberapa organisasi Islam dan aktivis HAM secara terpisah menyampaikan ketidaksetujuan atas keputusan rektor UIN Sunan Kalijaga.

Forum Ukhuwah Islamiyah di Yogyakarta hari Rabu (7/3) mendatangi kampus UIN guna meminta penjelasan. Prinsipnya, mereka menolak larangan memakai niqab. Sementara Yogi Zul Fadhli dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menilai Rektor UIN Sunan Kalijaga gegabah membuat kebijakan, tidak mencerminkan penghormatan terhadap HAM dan cenderung diskriminatif.

“UUD 1945, pasal 28 E ayat 1 dan 2 mengatur, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara pasal 29 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tutur Yogi.

LBH Yogya juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR). Dalam salah satu penjelasannya, dinyatakan bahwa kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan, termasuk salah satunya ialah kebiasaan pemakaian pakaian tertentu atau penutup kepala.

Pemakaian niqab kadang dianggap menjadi bagian dari doktrin aliran tertentu. Kisah dr. Ferihana Ummu Sulaym ini mungkin berbeda dengan pemahaman umum masyarakat. Ferihana adalah dokter lulusan American Academy Of Aesthetic Medicine. Ia mendirikan Rumah Sehat Muslim dan Dhuafa Yogyakarta, klinik pengobatan gratis bagi warga miskin. Pasiennya berasal dari berbagai agama dan suku yang tinggal di Yogyakarta. Di media sosial, Ferihana cukup popular dengan lebih dari 101 ribu pengikut di akun Instagram.

Kepada VOA, Ferihana mengatakan sudah membayangkan memakai niqab sejak SD. Ia sering bermimpi mengenakan cadar besar. Keinginan itu berproses hingga ketika kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII), dia mulai belajar bahasa Arab dan ajaran memakai niqab. “Ketika saya sudah menguasai ilmunya, barulah saya mengenakan niqab,” kata Ferihana.

Ferihana menggratiskan biaya berobat bagi warga miskin, termasuk obat yang diresepkan. Biaya operasional rumah sehat ini diperoleh dari klinik kecantikan yang dikelolanya. Ia mengaku tidak ada hambatan menjalankan profesi sebagai dokter dengan pakaian yang dipilihnya. Bahkan, ia masih rutin berolahraga seperti fitness, berenang dan basket.

Dr Ferihana Ummu Sulaym pemilik klinik pengobatan gratis di Bantul, Yogyakarta. (VOA/Nurhadi)
Dr Ferihana Ummu Sulaym pemilik klinik pengobatan gratis di Bantul, Yogyakarta. (VOA/Nurhadi)

Secara khusus, Ferihana menghimbau masyarakat untuk melihat niqab sebagai bagian dari syariat yang dijalankan muslimah seperti dirinya. Jika ada sesuatu yang kurang dari jenis pakaian ini, maka bukan model busananya yang menjadi penyebab, tetapi justru mereka yang memakainya.

“Ketika ada salah dari sikap wanita bercadar, maka jangan menyalahkan syariat cadar. Sebagaimana ada orang yang rajin beribadah tetapi akhlaqnya masih buruk,”tambahnya.

Lain lagi kisah Ummu Nafisah, perempuan dengan niqab yang ditemui VOA ini adalah salah satu aktivis pertama di Yogyakarta yang memrotes larangan memakai jilbab di tahun 90-an. Sekolah negeri ketika itu tidak mengijinkan siswinya memakai penutup kepala, tetapi banyak yang menentangnya. Ummu Nafisah bahkan sudah memakai niqab ketika itu.

“Di kelas dilepas, nanti kalau pulang baru dipakai di luar sekolah. Jadi, kalau dengar apa yang ada di UIN Sunan Kalijaga sekarang ini jadi heran. Itu sudah sejak 20 tahun lalu kami melawannya,” ujar perempuan dengan dua anak itu

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Pemerintah Segera Luncurkan Kartu Prakerja Calon Pengantin 2021

Published

on

By

Pemerintah Segera Luncurkan Kartu Prakerja Calon Pengantin 2021
Pemerintah luncurkan program kartu prakerja calon pengantin

Gencil News – Pemerintah segera merealisasikan peluncuran program Kartu Prakerja Calon Pengantin sebagai salah satu program pengentasan kemisikinan pada tahun 2021. Jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa bantuan tersebut agar tidak lahir keluarga miskin baru.

“Harapannya setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik sehingga tak lahir keluarga miskin baru,” katanya,Jumat (05/03/2021) Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa program ini hanya merupakan bantuan. Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.

“Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya,” ujar LaNyalla.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini dpat menjadi bekal bagi penerima Kartu Prakerja, calon pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Senator Dapil Jawa Timur itu juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius.

“Kita pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin. Sekarang sepertinya program tersebut menguap begitu saja. Apakah masih berjalan atau tidak, tak pernah terdengar lagi,” tuturnya.

Ia pun berharap program tersebut dapat aktif kembali sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan keluarga baru yang bebas dari kemiskinan.

Sebagaimana upaya pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Continue Reading

Nasional

KLHK Klaim Angka Deforestasi RI Turun 75% pada 2020

Published

on

KLHK Klaim Angka Deforestasi RI Turun 75% pada 2020
Asap menutupi hutan saat kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah, 30 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Gencil News – VOA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan Indonesia berhasil menekan laju angka deforestasi hingga 75 persen pada 2020. Keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya dalam mengendalikan kebakaran hutan secara lebih efektif dan membatasi pembukaan hutan. Indonesia dikenal sebagai kawasan hutan hujan terbesar ketiga di dunia.

Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace skeptis dengan pernyataan tersebut. Mereka mengatakan laju deforestasi kemungkinan besar turun pada 2020 karena perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi virus corona serta cuaca basah yang tidak biasa.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman kepada wartawan pada hari Rabu (3/3) mengatakan angka deforestasi pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 115.500 hektare, turun dari sekitar 462.500 hektare pada tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilakukan KLHK telah membuahkan hasil yang signifikan, kata Ruandha, mengutip kebijakan seperti moratorium pembukaan hutan primer dan perbaikan pengelolaan kebakaran hutan, termasuk hujan buatan.

Indonesia rentan terhadap kebakaran hutan tahunan yang menurut pemerintah sering kali disengaja oleh petani sebagai metode pembersihan lahan yang murah meskipun api dapat menyebar secara tidak terkendali, terutama pada musim kemarau.

Greenpeace mempertanyakan pandangan KLHK tentang faktor-faktor yang telah mengurangi deforestasi.

“Untuk mengklaim bahwa pengendalian kebakaran hutan, reformasi agraria dan penegakan hukum di sektor kehutanan adalah kontributor utama, saya kira masih terlalu dini,” kata Direktur Greenpeace Indonesia Leonardo Simanjuntak kepada Reuters.

Greenpeace mengatakan penegakan hukum untuk menindak pelaku kebakaran hutan juga kurang.

“Saya pikir 115.500 hektare, dua kali luas Jakarta, masih cukup besar mengingat hal itu (terjadi) selama pandemi saat pemerintah menyuruh orang-orang untuk tinggal di rumah,” kata juru kampanye Greenpeace, Kiki Taufik, merujuk pada angka deforestasi KLHK tahun 2020.

Bank Dunia mengatakan kebakaran pada 2019 menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi setidaknya $5,2 miliar atau Rp 72,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Pengendalian deforestasi adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam kesepakatan iklim Paris untuk memerangi perubahan iklim. Pemerintah bertujuan untuk membatasi deforestasi antara 325 ribu dan 450 ribu hektare per tahun untuk menghindari kerusakan serius pada pembangunan ekonomi. 

Continue Reading

Nasional

Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia

Published

on

Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia
Presiden Joko Widodo memimpin rapat di Istana Negara, Jakarta (foto: dok./Biro Setpres)

Gencil News – VOA – Pemerintah akan memaksimalkan mitigasi bencana serta aspek pencegahan untuk meminimalisir jatuhnya korban, apabila terjadi bencana alam dan non alam.

Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi bencana. Presiden Joko Widodo mengungkapkan laporan itu dalam Rakornas BNPB di Istana Negara hari Rabu (3/3).

“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 (negara) paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.

Dijelaskannya, Indonesia menduduki ranking tertinggi baik untuk rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Jumlah penduduk yang besar membuat bencana itu berisiko menimbulkan banyak korban.

Warga menyaksikan Gunung Sinabung memuntahkan abu vulkanik saat meletus di Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: Ilustrasi/AP).
Warga menyaksikan Gunung Sinabung memuntahkan abu vulkanik saat meletus di Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: Ilustrasi/AP).

Untuk mengurangi risiko tersebut, Presiden mendorong upaya mencegah terjadinya bencana dan mitigasi.

“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2020, setiap kota sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024. Presiden berharap, rancangan tersebut bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan juga mitigasi bencana yang terintegrasi.

“Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontijensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” tegasnya.

Ribuan Bencana Alam Terjadi Dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan dari Februari 2020 hingga Februari 2021 telah terjadi 3.253 kejadian bencana di Indonesia.

“Ini artinya setiap hari ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi apakah itu gempa tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung,” ungkap Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo

Lanjutnya, kejadian bencana ini selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa. Berdasarkan laporan dari Kementerian keuangan, ujar Doni, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana rata-rata berkisar Rp22,8 triliun per tahunnya.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir tercatat sebanyak rata-rata 1.183 jiwa meninggal dunia akibat terjadinya bencana tersebut.

Doni menjelaskan berbagai mitigasi bencana serta aspek pencegahan terus dilakukan. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan juga media.

“Indonesia membuktikan bahwa pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan, masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19 tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

Doni yakin kolaborasi pentahelix ini akan membuat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 dan mendorong upaya pemulihan ekonomi. 

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING