Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM
Connect with us

Nasional

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Published

on

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Gencil News- Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM. Pemerintah diketahui memberikan stimulus yang nanti nya diharapkan mampu membantu UMKM menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 yang menghambat tingkat permintaan.

Bantuan modal kerja ini juga berbeda dengan bantuan sosial lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa atau pemberian sembako. Stimulus terbaru untuk UMKM akan diarahkan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat mendukung UMKM untuk bertahan.

Tahapan Cara daftar Untuk mendapatkan BLT UMKM masyarakat, dapat mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah sesuai domisili.

“Caranya surati atau telepon dinas yang menangani Koperasi dan UMKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman melansir Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Calon penerima bantuan dapat pula diusulkan oleh koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Selain itu, calon penerima bantuan ini bisa pula diusulkan kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan melengkapi:

  • NIK Nama lengkap
  • Alamat tempat tinggal (sesuai KTP)
  • Bidang usaha
  • Nomor telepon

Syarat

Adapun untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan UMKM harus memenuhi persyaratan:

  • Memiliki usaha berskala mikro.
  • WNI.
  • Bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.
  • Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha mikro yang memiliki alamat berbeda antara domisili dan lokasi usaha, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Bantuan nantinya akan disalurkan melalui nomor rekening yang bersangkutan secara bertahap. Jika pelaku usaha mikro belum memiliki nomor rekening maka dapat dibuatkan rekening saat pencairan oleh bank penyalur, yakni BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri.

Bantuan ini bukan merupakan pinjaman maupun kredit, tetapi merupakan hibah. Maka, dalam proses pencairannyam penerima tidak dikenakan biaya apa pun.

Pencairan BLT UMKM hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman atau sejenisnya dari perbankan.

Nantinya, penerima akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari bank penyalur apabila dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima bantuan. Notifikasi tersebut dikirimkan melalui pesan SMS oleh bank penyalur.

Sebagai contoh, salah satu pihak bank penyalur, BRI menjelaskan apabila mendapatkan pesan notifikasi, maka masyarakat dapat segera datang ke kantor BRI terdekat.

“Masyarakat penerima SMS dapat mendatangi Kantor BRI terdekat dengan membawa KTP serta bukti SMS tersebut untuk dicetak buku tabungannya,” jelas Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto.

Perlu diketahui, dana bantuan yang diterimakan tidak dapat langsung digunakan. Penerima harus melengkapi semua persyaratan dari dokumen hingga surat pernyataan. Jika belum melengkapi dokumen tersebut, maka saldo BLT UMKM akan ditangguhkan. Di sisi lain, untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI, Aestika menekankan proses pencairan bantuan tersebut bersifat gratis alias tidak ada pungutan biaya.

Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya perlu datang ke kantor BRI terdekat, bukan ke tempat lain.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan adalah sebagai berikut:

  • Buku tabungan
  • Kartu ATM dan identitas diri
  • Surat pernyataan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan/kuasa penerimaan dana banpres

Sementara, jika penerima bantuan tidak memiliki rekening BRI, maka dapat mendatangi kantor BRI terdekat untuk mengurusnya.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Published

on

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Gencil News – VOA – Empat puluh tiga persen warga yang disurvei SMRC mengaku suka dengan FPI, meskipun hanya sepertiga warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya.

Saiful Mujani Research & Consulting SMRC, Kamis (26/11) merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam FPI dan pemimpinnya Rizieq Shihab. Hasilnya 69 persen responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43 persen yang menyukainya.

Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan “kita menemukan dari total 69 persen warga yang tahu FPI ini, 43 persen diantaranya mengaku suka, 41 persen tidak suka dan 16 persen tidak menjawab.”

Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 atas 1.201 reponden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan margin error 2,9 persen. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95 persen.

Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59 persen pada tahun 2018, menjadi 69 persen pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33 persen pada tahun 2018, menjadi 43 persen pada tahun 2020.

77 Persen Responden Setuju Aparat Bubarkan Acara FPI

Lebih jauh Abbas mengatakan survei juga menunjukkan secara umum warga menilai negatif terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak tibanya Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta 10 November lalu hingga resepsi pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang, yang sebagian besar tidak mengenakan masker.

“Dari 49 persen responden yang tahu acara Rizieq itu, mayoritas 77 persen setuju jika aparat keamanan dan pemda membubarkan acara itu dengan alasan pandemi Covid-19. Responden lebih banyak berpihak pada aparat keamanan dibanding Rizieq Shihab,” ujar Abbas.

Survei juga menunjukkan 42 persen responden setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal menjalankan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] secara adil. Meskipun ada 33 persen lainnya yang tidak setuju dan 26 persen tidak menjawab pertanyaan tentang hal ini.

Empat puluh delapan persen responden mendukung sikap Kapolri Idham Aziz yang mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dari jabatannya sebagai dampak kegagalan aparat kepolisian menegakkan protokol kesehatan terhadap FPI. Delapan puluh enam persen mendukung langkah Kemenkopolhukam menegur pihak kepolisian.

Beberapa pelanggaran yang dinilai telah dilakukan FPI pada masa pandemi virus corona ini antara lain pengerahan ribuan orang pendukung untuk menjemput Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, Rizieq Shihab tidak menjalani karantina sepulang dari luar negeri, serta menggelar acara keagamaan dan pernikahan putrinya dengan mengundang ribuan orang.

Ketidaktegasan aparat dan pemda DKI Jakarta menyikapi pelanggaran yang dilakukan FPI dinilai tidak saja merugikan masyarakat lain, tetapi juga semakin melegitimasi FPI di mata publik. Hal ini diungkapkan Noorhaidi Hasan, pakar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Oke ada masalah terkait FPI dan Rizieq. Ketika pemerintah tegas dengan law enforcement, penegakan hukumnya, polisi dan pemda yang melakukan itu, kalau ada yang melanggar ya ditindak tegas. Kalau berani melakukan itu, bolehlah tentara mem-back-up di belakangnya. Ini kan tugas kepolisian. Ternyata kan tidak bisa apa-apa juga. Saya meyakini law enforcement dikedepankan. Jangan terlalu banyak konflik atau polemik yang tidak perlu.”

Hal senada disampaikan Jajang Jaroni, pakar di Universitas Islam Negeri Jakarta. “Pada saat pandemi seperti ini kita harus kita sebagai warga melakukan pembatasan-pembatasan. Tetapi ini semua dilanggar Rizieq, modelnya dia selalu melakukan hal-hal seperti itu. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq justru akan mendelegitimasi dirinya sendiri,” komentarnya.

Sebelumnya aparat mengambil tindakan tegas terhadap beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya kerumunan massa dalam pentas musik yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal, Jawa Tengah, yang kini sedang memasuki tahap persidangan, atau pencopotan seorang bupati di Pontianak, Kalimantan Barat karena melanggar protokol kesehatan. Berbagai pelanggaran oleh warga juga dikenai sanksi sosial mulai dari membersihkan sungai hingga membayar denda.

Sementara kegiatan yang berpotensi memicu kehadiran ribuan orang, seperti Haul Habib Ali di Solo yang sedianya digelar awal Desember, telah dibatalkan. Ini belum termasuk ratusan acara konser musik, pentas seni, pesta pernikahan hingga demonstrasi yang semuanya dibatalkan demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah perebakan luas Covid-19.

Popularitas Rizieq Shihab

Secara khusus SMRC juga menanyakan kepada para responden tentang kesukaan mereka pada beberapa tokoh, termasuk Rizieq Shihab.

“Survei ini menunjukkan Ridwan Kamil Gubernur Jabar, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Khofifah Gubernur Jawa Timur ada di lapisan satu. Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, di lapisan ke dua. Sedangkan Rizieq di lapisan ke tiga atau di bawah 50 persen. Rizieq tergolong tokoh yang kurang disukai masyarakat,” papar Abbas.

Sosiolog di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah menilai meskipun kecil, prosentase dukungan pada Rizieq Shihab tidak bisa dianggap remeh.

“Persentase popularitas FPI dan Rizieq dari hasil survey ini jangan dianggap remeh! Responden yang suka dengan tidak suka sangat tipis selisihnya. Ini pandangan publik lho, tentang FPI dan Rizieq, ini bukan sesuatu yang kecil dan remeh, artinya ini sesuatu yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” komentarnya.

Continue Reading

Nasional

Wakil Ketua DPR Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Berlangsung

Published

on

Wakil Ketua DPR Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Berlangsung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan pelaksanaan pilkada serentak 2020 saat pandemi Covid-19 pada tahun ini akan tetap berlangsung.

Karena Pilkada serentak untuk menjamin hak konstitusional rakyat dalam memilih juga daipilih.

Hal itu menurut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagaimanapun, yang mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam dalam Pasal 43.

Selain itu, menurutnya lagi, kenapa Pilkada Serentak tetap berlangsung tahun 2020.

karena tidak ada pihak mana pun yang bisa memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir.

“Dengan kerja keras, kita yakin, pilkada dapat berjalan baik. Sebaran wabah mampu ditekan, dan virus hoaks mampu ditangkal,” ujarnya.

Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang kita dukung dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Ini menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu pada saat pandemi Covid-19, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat,” katanya lagi.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan dan masyarakat tidak boleh menyerah melawan Covid-19.

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Khawatirkan Lonjakan Signifikan Kasus Positif Corona

Published

on

Satgas Covid-19 Khawatirkan Lonjakan Signifikan Kasus Positif Corona
Seorang pekerja menyemprot rekannya dengan disinfektan setelah menguburkan seseorang yang diduga meninggal karena virus Covid-19 di pemakaman di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 24 November 2020. (Foto AP / Binsar Bakkara)

GENCIL NEWS – VOA Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memperingatkan bahwa pandemi belum akan segera berakhir.

Penambahan harian kasus positif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4.000 dalam sepekan terakhir, bahkan di atas 5.000 dalam tiga hari terakhir secara berturutan.

“Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kasus positif dapat terus bertambah apabila tidak ada langkah serius dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mencegah penularan,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/11).

Wiku kembali mengimbau masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan sehari-hari.

“Bagi satgas di daerah jangan ragu untuk segera melakukan penindakan kepada masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Perkembangan Pandemi di 13 Provinsi Prioritas

Wiku memaparkan perkembangan situasi pandemi di 13 provinsi prioritas. Ia menjelaskan per 22 November terdapat tujuh provinsi yang mengalami penurunan kasus positif, sementara enam lainnya mengalami kenaikan.

Meskipun jumlah provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19 lebih banyak. Persentase kenaikannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunannya.

“Penurunan kasus tertinggi berada di Papua dengan penurunan sebesar 73,8 persen. Namun jika dilihat pada provinsi yang mengalami kenaikan maka Riau mengalami kenaikan tertinggi yaitu 139,4 persen. Hal ini menunjukkan meskipun jumlah provinsi yang mengalami kenaikan jumlahnya lebih sedikit namun jumlah kenaikan tertinggi masih dua kali lipat dibandingkan jumlah penurunan tertingginya,” jelas Wiku.

Selain Riau, provinsi lainnya yang memiliki kenaikan tertinggi kasus positif adalah Jawa Timur (44,4 persen) dan DKI Jakarta (23,9 persen).

Kerumunan Terbukti Meningkatkan Kasus Positif Corona

Wiku kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerumunan sudah terbukti meningkatkan laju perebakan virus corona.

Ia mencontohkan klaster sidang GPIB Sinode telah menghasilkan 24 kasus yang tersebar di Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini mengikutsertakan 685 peserta.

Lalu klaster ijtima ulama di Gowa, Sulawesi Selatan dengan total peserta sekitar 8.761 orang telah menghasilkan 1.248 kasus di 20 provinsi.

a jarak maka 17 persen 3.700 penumpang dan kru nya terinfeksi corona,” katanya.

Kapan Waktu Pasti Vaksinasi Massal ?

Satgas Penanganan COVID-19 masih belum bisa kapan program vaksinasi massal COVID-19 akan dilakukan. Begitu pula dengan merk atau vaksin dari negara mana yang akan digunakan dalam program tersebut.

“Jadi program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap III yang sedang dilakukan yang nantinya akan dikaji oleh BPOM sebelum dikeluarkannya emergency use of authorization. Kami berharap tahap ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sekarang pemerintah sedang fokus mempersiapkan bahwa vaksin yang digunakan itu aman, berkhasiat dan minim efek samping,” jelas Wiku.

Pemerintah saat ini, ujar Wiku, telah mempersiapkan berbagai infrastruktur dalam program vaksinasi. Tersebut seperti sumber daya manusia dan logistik, seperti cold chain yang diklaimnya sudah hampir siap.

“Secara logistik kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas atau efektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia, mencapai 97 persen,” tuturnya.

Pihaknya saat ini juga sedang memfinalisasi rencana distribusi vaksin dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. 

Continue Reading

TRENDING