Connect with us

Nasional

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Program KB di Indonesia

Published

on

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan pada tahun 1980-an menunjukan hasil yang positif.

Namun merebaknya wabah Covid-19 menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kelahiran akibat terhambatnya layanan kontrasepsi selama pandemi.

Dilansir dari data Biro Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia hingga akhir 2017 lalu berada di angka 1,36 persen.

Melihat angka ini, laju pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan pada tahun 1980-an menunjukkan hasil.

Pada tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi sekitar 2,31 persen.

Pertumbuhan penduduk ini kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,49 persen pada kurun waktu 1990-2000.

Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Data terakhir (2000-2017) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali turun menjadi 1,36 persen.

Program Keluarga Berencana yang dijalankan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selama ini memberikan hasil yang cukup baik dalam mengendalikan angka kelahiran.

Hal ini terlihat dengan menurunnya angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) sesuai hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017.

Angka fertilitas total merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang wanita pada akhir masa reproduksinya.

Tahun 2017 Total Fertility Rate di Indonesia menurun menjadi sekitar 2,4 anak per wanita, dari sebelumnya 2,6 anak per wanita pada Tahun 2013. Angka 2,4 anak per wanita, artinya seorang wanita di Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama hidupnya.

Dengan angka kelahiran pada wanita rentang usia 15-19 tahun mencapai 36/1000 kelahiran dari sebelumnya 46/1000 kelahiran.

Pemerintah sendiri melalui BKKBN menargetkan TFR menjadi 2,26 anak per wanita di tahun 2020. Sementara ASFR (Age Specific Fertility Rate) kelompok 15-19 tahun ditargetkan turun menjadi 25/1000 kelahiran di tahun 2020.

Namun meski menunjukan hasil yang positif pada 2 indikator di atas, beberapa indikator lain menunjukan pencapaian di bawah target. Seperti penggunaan alat kontrasepsi atau contraceptive prevalensi rate (CPR) masih rendah. Saat ini, jumlah peserta KB aktif baru 57,2 persen dari targetnya 61,2 persen.

Menurut Professor DR. dr. Dwiana Ocvyanti SpOG, MPH, Koordinator Pendidikan Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI)-POGI, masih rendahnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep perencanaan keluarga menjadi salah satu masalah dalam program perencanaan keluarga.

“Tentunya masalah yang selalu kita hadapi dalam konsep perencanaan keluarga adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep perencanaan keluarga apalagi mengkaitkan untuk kualitas generasi mendatang yang lebih baik” kata Dwiana Ocvyanti dalam webinar “Antisipasi Baby Boom Pasca Pandemi” melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI), Sabtu (2/5).

Dwiana menambahkan ada semacam trauma di sebagian masyarakat, dimana konsep KB diartikan dengan penggunaan kontrasepsi bukan perencanaan keluarga untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.

Untuk itu diperlukan pemahaman secara holistik dalam upaya komunikasi terkait perencanaan keluarga.

Ia menyarankan agar sosialisasi lebih digiatkan lagi dengan menggunakan saluran-saluran digital seperti media sosial agar tetap dapat menjangkau masyarakat di saat pembatasan sosial seperti sekarang.

“Seperti sekarang dalam Covid sekalipun harusnya bisa diintegrasikan, sekarang banyak modul-modul tentang kebersihan dan sebagainya harusnya kita bisa menitipkan pesan-pesan kontrasepsi atau perencanaan keluarga di dalamnya” ungkap Dwiana.

Dampak Pandemi Covid-19

Merebaknya wabah Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, tak terkecuali pada pelayanan Program Keluarga Berencana yang dijalankan BKKBN.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap Kegiatan Pelayanan KB yang dijalankan BKKBN.

Menurutnya dengan kondisi layanan normal maka jumlah kelahiran sekitar 4,7 juta di tahun 2020. Namun dengan adanya pandemi dan layanan yang terhambat maka potensi terjadinya kelahiran atau kehamilan yang tidak diinginkan akan meningkat.

“Pelayanan KB yang sangat berdampak akibat wabah Covid-19 ini dikarenakan KB sendiri pelayanannya yang ada sekarang adalah dengan baksos, sosialisasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana, dan juga kader-kader. Jadi sangat full kontak atau people to people contact atau person to person. Sehingga ketika ada physical distancing atau social distancing maka jelas akan menurun pelayanan itu,” jelas Ketua BKKBN Hasto Wardoyo dalam webinar “Antisipasi Baby Boom Pasca Pandemi”.

Hal itu berimbas pada penurunan peserta KB, menurut Hasto terdapat penurunan peserta KB pada bulan Maret 2020 apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020 di seluruh Indonesia.

Pemakaian IUD pada Februari 2020 sejumlah 36.155 turun menjadi 23.383. Sedangkan implan dari 81.062 menjadi 51.536, suntik dari 524.989 menjadi 341.109, pil 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW dari 13.571 menjadi 8.093.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya lonjakan kelahiran bayi atau baby boom pasca pandemi Covid-19. Untuk itu BKKBN melakukan sejumlah upaya untuk memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi. Antara lain dengan pelayanan KB bergerak seperti mengunjungi pasangan usia subur.

Penyuluhan BKKBN di masa Pandemi. (Foto: screenshot)
Penyuluhan BKKBN di masa Pandemi. (Foto: screenshot)

Selain itu juga mengoptimalkan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), meluncurkan Informasi keluarga berencana yang masif dalam bentuk vlog dengan melibatkan publik figur, berkoordinasi dengan bidan untuk pelayanan KB, dan mendorong rantai pasok alat kontrasepsi hingga ke akseptor secara gratis.

Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan selama pandemi, menggunakan APD, masker dan menjaga jarak fisik.

Dengan upaya-upaya tadi BKKBN berharap dapat mengantisipasi peningkatan angka kelahiran pasca pandemi Covid-19. 

Nasional

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP

Published

on

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP
Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP
Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Tidak ubahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

NPWP telah menjelma menjadi dokumen identitas yang paling diperlukan masyarakat saat ini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan instansi dan lembaga yang mempersyaratkan NPWP sebagai salah satu kelengkapan pengurusan administrasi publik.

Mulai dari pendaftaran ijin usaha, pengurusan kredit dan pembukaan rekening bank, lamaran kerja, bahkan pendaftaran mahasiswa baru menjadikan NPWP sebagai salah satu persyaratan. Fakta ini sekaligus sebagai pembuka jalan terwujudnya single identity number di Indonesia.

Kewajiban pajak

Masyarakat yang baru memiliki KTP apalagi e-KTP tidak memiliki kewajiban pembayaran atau pelaporan rutin sebagai konsekuensi yang melekat pada si pemilik KTP. Pun begitu dengan SIM, kecuali kewajiban untuk perpanjangan SIM setiap lima tahun sekali.

Namun ada hal unik terkait kewajiban bagi masyarakat yang sudah ber-NPWP, atau biasa kita sebut dengan Wajib Pajak (WP). Ketika NPWP sudah didapat, maka kewajiban perpajakan sesuai undang-undang telah melekat pada Orang Pribadi atau Badan Usaha.

Kewajiban pembayaran (jika ada penghasilan), pelaporan, dan kepatuhan pajak, baik formal maupun material melekat pada WP sejak awal mereka terdaftar. Konsekuensi hukum juga akan diterima untuk setiap pelanggaran atau kelalaian dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Adanya kewajiban pajak ini yang harus disadari dan dipahami oleh calon WP ketika akan mendaftar untuk memperoleh NPWP.

Jenis pajak yang menjadi kewajiban, tarif dan cara penghitungan, batas waktu pembayaran dan pelaporan, persyaratan pendaftaran, metode pelaporan, perubahan data, dan hal lain terkait kewajiban perpajakan menjadi hal yang perlu dikonsultasikan dengan petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di kantor pajak akan menjelaskan kewajiban perpajakan WP.

WP juga akan menandatangani surat pernyataan telah mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban sebagai WP.

Meningkatkan kepatuhan

Pada kenyataannya, masih cukup banyak WP yang kurang memahami kewajibannya setelah memiliki NPWP. Mereka baru mempertanyakan hal ini setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak, karena tidak melaporkan SPT Tahunan misalnya.

Alasan ketidaktahuan pun dikemukakan oleh WP. Jika sudah begini, yang rugi adalah WP sendiri karena harus menanggung denda adminstrasi untuk hal yang sebenarnya bisa dimitigasi oleh WP. Padahal dengan menyadari kewajiban pajak sejak mulai terdaftar, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka beberapa saluran bagi WP untuk meminta informasi sejelas-jelasnya terkait kewajiban perpajakan. Selain bisa datang ke kantor pajak dan mendapatkan informasi di loket help desk  TPT, WP dapat menghubungi account representative (AR) yang telah ditunjuk untuk setiap WP. Jika tidak dimungkinkan untuk hadir langsung, Wajib Pajak dapat menghubungi kantor pajak via telepon atau menghubungi kring pajak di 1500200.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya penting bagi si WP sendiri, namun juga menjadi faktor penentu pencapaian target DJP. DJP menargetkan tingkat kepatuhan 80% pada tahun 2019. Ini berarti sedikitnya 80% dari jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan diharapkan telah melaporkan SPT Tahunan mereka pada tahun 2019. Kepatuhan WP yang tinggi akan menjadi jembatan tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu kepatuhan WP baru sangat diharapkan DJP untuk merespon tantangan pencapaian penerimaan pajak.

Peningkatan Pelayanan

Kenyataan bahwa setiap hari bisa jadi ada ribuan WP baru yang terdaftar di seluruh Indonesia membuka peluang bagi DJP untuk meningkatkan capaian penerimaan pajak. Pelayanan pun diberikan secara maksimal sebagai wujud pelaksanaan ease of doing business. Kemudahan persyaratan juga diterapkan, walaupun risiko ketidakpatuhan WP menjadi taruhan. Hal ini dapat dimitigasi dengan pemberian informasi sejelas-jelasnya terkait kewajiban perpajakan kepada WP baru termasuk menyediakan sarana yang memudahkan WP untuk patuh. Harapannya, WP dapat berkontribusi cukup dengan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Ketidakpatuhan WP akan mencederai tujuan pemberian NPWP kepada WP. Padahal sebagai bentuk kemudahan pelayanan, DJP telah menyiapkan sarana pelaporan SPT secara elektronik. Tidak perlu repot dan antri di kantor pajak, cukup melapor secara e-filing dari mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dilakukan dari telepon selular semudah memesan produk secara online.

Satu hal yang perlu diingat, pelaporan pajak bukan berarti harus ada pembayaran. Jika memang tidak ada kegiatan usaha atau penghasilan yang diterima maka pelaporan pun dapat dilakukan tanpa adanya pembayaran pajak.

Kembali, NPWP bukan hanya sekedar kartu untuk melengkapi persyaratan dokumen pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, lebih dari itu, ada kewajiban di bidang perpajakan yang melekat begitu masyarakat mendapatkan NPWP dan berhak menyandang sebutan ‘Wajib Pajak’. Pemahaman terhadap kewajiban pajak yang melekat ini menjadi penting dalam menunjang peningkatan kepatuhan WP yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan penerimaan pajak yang optimal.

Continue Reading

Nasional

Indonesia Masih Jauh dari Puncak Pandemi Covid-19

Published

on

Indonesia Masih Jauh dari Puncak Pandemi Covid-19
Dua pelajar berbincang sambil mengenakan masker di tengah pandemi virus corona di Banda Aceh, 10 Juni 2020. (Foto: AFP)

GENCIL NEWS – VOA – Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan Indonesia masih jauh dari puncak pandemi, walaupun jumlah kasusnya terus meningkat di atas 1.000 setiap harinya.

Ia melihat, puncak Covid-19 akan terlihat kalau sudah terjadi penurunan kasus secara bertahap dalam kurun waktu tertentu.

Bahkan Pandu memperkirakan, jumlah kasus virus corona di Indonesia masih akan meningkat sampai akhir tahun ini.

“Belum. Indonesia kan penduduknya besar. Nanti kalau sudah turun berarti sudah terasa kita sudah mencapai puncak. Lagi naik-naiknya. Masih jauh. Sampai akhir tahun bisa enggak turun-turun,” ujarnya kepada VOA, di Jakarta, Jumat (3/7).

Lebih lanjut Pandu menjelaskan jumlah testing dengan metode real time PCR kepada orang yang positif juga dinilainya masih rendah. Sejauh ini, ia hanya melihat DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sudah melakukan testing dengan jumlah cukup banyak.

Angka jumlah spesimen yang di tes setiap harinya, yang selalu diumumkan oleh jubir, kata Pandu tidak mencerminkan angka yang berarti, karena menurutnya rumah sakit bisa saja melakukan dua sampai tiga kali tes kepada orang yang sama untuk memperoleh hasil negatif.

“Jadi kan kalau kita hanya melihat angka itu kadang-kadang itu tidak tahu dari berapa orang yang dites. Jadi informasi yang disampaikan oleh jubir itu tidak informatif, bisa dipersepsikan beda.

Harusnya tanya angka itu dari berapa orang yang di tes. Itu berapa persen positivity rate-nya. Orang terpaku sama angka, itu kan angka absolut, bukan angka relatif,” jelasnya.

Terus meningkatnya jumlah kasus baru setiap harinya, ujar Pandu, mencerminkan bahwa penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Diakuinya memang sulit untuk membuat masyarakat patuh melakukan tiga M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Padahal menurutnya, kalau masyarakat patuh hal tersebut akan lebih ampuh dibandingkan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah, menurutnya saat ini kurang mengintervensi dan menggalakkan tiga M tersebut di tengah-tengah masyarakat dan cenderung lebih terfokus pada usaha memperbaiki perekonomian yang anjlok.

“Boleh dibuka (ekonomi), susahnya kan mempraktekan tiga M itu. Jadi yang dilupakan hanya membuka tapi tidak meningkatkan proporsi yang patuh terhadap tiga M .

Dibuka saja untuk perekonomian jalan, tapi tiga M itu harus dipakai. Jadi intervensi public health tiga M itu dan melakukan testing dan melacak dan isolasi itu menjadi tulang punggung supaya ekonomi bisa jalan tapi public health intervensinya tetap jalan,” paparnya.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk memperkuat testing dengan metode real time PCR dan menghentikan penggunaan rapid test, karena hasilnya tidak akurat dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Continue Reading

Nasional

Harga Vaksin Corona Buatan Indonesia Diperkirakan Harganya Rp75.000

Published

on

Harga Vaksin Corona Buatan Indonesia Diperkirakan Harganya Rp75.000

GENCIL NEWS – Harga vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Indonesia diperkirakan berkisar Rp75.000. Ketua Konsorsium Penelitian dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi. Ali Ghufron Mukti memperkirakan apabila vaksin virus corona sudah tersedia. Harganya akan berkisar Rp75.000 per orang.

“Jika harga vaksinnya sekitar USD5 atau Rp75.000, maka kita butuh setidaknya Rp26,4 triliun,” ujarnya dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7).

Pihaknya menjelaskan, perkiraan biaya tersebut dihitung berdasarkan rumus atau formula viro yang akan menghitung berapa orang yang perlu divaksin.

Dengan formula tersebut, dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus sampai ke tiga orang. Lalu, dilakukan perhitungan dengan mengkalikan dengan 2/3 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 260 juta orang. Sehingga didapatkan 176 juta unit vaksin.

“Jika setiap orangnya membutuhkan dua kali vaksin, maka diperlukan 352 juta unit vaksin untuk masyarakat,” imbuhnya.

Setidaknya, kata Ali, dibutuhkan waktu selama kurang lebih satu tahun untuk bisa memvaksin semua warga yang membutuhkan.

Hingga saat ini, Indonesia sedang bekerja sama dengan dua negara dalam usaha pencarian vaksin Covid-19 ini. Ali menjelaskan vaksin yang dikembangkan BUMN farmasi PT Bio Farma Tbk dan perusahaan bioteknologi asal China Sinovac Biotech, Ltd telah melewati fase uji klinis pertama dan akan memasuki fase kedua pada akhir Juni nanti.

Sementara itu, vaksin yang dikembangkan PT Kalbe Farma Tbk bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc. Sedang dalam proses uji klinis fase pertama di Korea Selatan sejak Juni lalu. Uji klinis fase kedua rencananya akan digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Vaksin yang sedang dikembangkan konsorsium nasional ditargetkan akan memasuki fase uji coba pra-klinik (preclinical trial) pada akhir 2020 nanti. Vaksin yang dikembangkannya itu menggunakan platform vaksin protein rekombinan hasil proses cloning.

Preclinical trial akan mulai pada akhir 2020, dan jika (ada) perpanjangan (waktu), mungkin pada awal 2021. Ini akan dilanjutkan oleh beberapa preclinical trial selanjutnya dalam tahun ini atau awal 2021,” jelasnya.

Pihak konsorsium nasional mengembangkan vaksin dengan platform/metode protein rekombinan dengan menggunakan strain Covid-19 asal dari Indonesia. Protein rekombinan ini dipilih, kata Ali, karena Indonesia sendiri sudah memiliki teknologinya sehingga tidak perlu lagi memproduksi lebih banyak virus.

Proses pengembangan vaksin lokal ini dilakukan bukan hanya untuk mencari apakah vaksin tersebut efektif, namun juga untuk memastikan vaksin ini aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya.

“Diperkirakan hasilnya untuk orang Indonesia sendiri akan ditemukan pada pertengahan 2021,” imbuhnya.

Continue Reading

TRENDING