Disuntik 10 Triliun, BPJS Belum Juga Sembuh

Disuntik 10 Triliun, BPJS Belum Juga Sembuh
BPJS Belum Juga Sembuh

Disuntik 10 Triliun, BPJS Belum Juga Sembuh – Pemerintah telah menyuntikan dana sebesar 10 triliun rupiah untuk menambal defisit yang dialami BPJS.

Bahkan dana 10 triliun ini diakui telah habis digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit.


Pada semester kedua 2018, bantuan APBN untuk operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,25 triliun.

Rinciannya sebesar Rp 4,99 triliun pada 24 September dan Rp 5,26 triliun pada Desember lalu. 

Bantuan tahap kedua dibayarkan dalam dua tahap yakni Rp 3 triliun pada 5 Desember 2018 dan Rp 2,26 triliun pada 14 Desember 2018. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan pihaknya sudah memperoleh seluruh suntikan dana dari pemerintah.

Dana tersebut pun seluruhnya sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada rumah sakit.

“Sudah selesai (suntikan dana pemerintah Rp10,1 triliun) dan sudah digunakan untuk membayar kewajiban,” ujar Fachmi di Jakarta

Baca juga   Mapindo: 80% Masyarakat Indonesia Menyukai Berita Hoax

Kendati suntikan dana dari pemerintah sudah habis, Fachmi mengaku masih ada tagihan rumah sakit di tahun lalu yang belum diselesaikan pihaknya.

Saat ini, BPKP pun tengah melakukan proses audit tahap ketiga, yang antara lain juga mengaudit tagihan rumah sakit di tahun lalu. 

Audit tahap ketiga ini ditargetkan rampung pada bulan ini. Selain memeriksa tagihan rumah sakit.

BPKP juga mengaudit sistem antara BPJS Kesehatan dan seluruh rumah sakit rekanan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. 

“BPKP terus berproses. Pelayanan rumah sakit berjalan terus, hari ini selesai, tentu akan muncul tagihan baru,” jelas dia. 

Pada prinsipnya, lanjut Fachmi, pembayaran tunggakan yang dilakukan BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan cash flow di mana setiap tagihan yang masuk lebih dulu akan dibayar lebih dulu. Angka tunggakan pun tidak statis. 

Baca juga   Tenaga Kerja di Kalbar Baru 30 Persen Ikuti BPJS Kesehatan

“Hari ini kita bayarkan tahu-tahu ada tagihan baru dan seterusnya. Itu yang kemudian saat ini dicek oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.

Namun pada prosesnya kerap kali proses penagihan berjalan lambat. Hal itu dikatakan Fachmi dikarenakan setiap RS memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda. 

“Tapi persoalannya kan tidak sederhana. RS punya sistem manajemen sendiri. Ada RS yang cepat, ada RS yang lambat.” ungkapnya.

Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News