Dugaan Bocornya Data Penduduk dari Bpjs Kesehatan
Connect with us

Nasional

Dugaan Bocornya Data Penduduk dari Bpjs Kesehatan

Published

on

Dugaan Bocornya Data Penduduk dari Bpjs Kesehatan
Loading...

Gencil News– Beberapa waktu ini kembali menjadi perbincangan lagi, Mengenai dugaan bocornya data penduduk indonesia berasal dari BPJS Kesehatan.

Dugaan kebocoran data pribadi milik penduduk Indonesia tersebut mencakup informasi nomor KTP, gaji, nomor telepon, alamat dan email.

Selanjutnya, Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut dokumen tersebut ada sejak 12 Mei 2021, dan dalam sepekan sudah ramai menjadi perhatian publik.

Benar tidaknya itu adalah data BPJS Kesehatan, menurut dia, publik masih harus menunggu keterangan resmi sembari melakukan digital forensik.

Kendati dalam dokumen tersebut tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit. Namun, dengan beberapa data pribadi yang ada maka pelaku bisa menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa mereka tengah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

“Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” ungkapnya.

Iqbal melanjutkan, BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta fengan big data kompleks yang tersimpan di server.

Mereka mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

BPBD Sintang Terus Monitoring Sejumlah Titik Rawan Banjir

Published

on

By

BPBD Sintang Terus Monitoring Sejumlah Titik Rawan Banjir
BPBD Sintang Terus Monitoring Sejumlah Titik Rawan Banjir/Istimewa
Loading...

Gencil News- Plh BPBD Kabupaten Sintang, Yustinus menerangkan bahwa BPBD kini melakukan monitoring pada sejumlah titik rawan banjir terhadap warga yang berada pada bantaran sungai

Ia memperkirakan bahwa debit air akan naik. Mengingat BMKG memprediksi curah hujan masih akan tinggi dalam beberapa hari kedepan.

“Kita melihat air dalam beberapa hari terkahir memang sudah mulai naik dan curah hujan berdasarkan BMKG, minggu pertama sampai ketiga bulan September di atas rata-rata. Dan kita lihat air mulai naik dan sudah ada laporan dari masyarakat di tertung dan munggu bantok ini sudah mulai ada naik,” kata Yustinus

Ia menjelaskan bahwa BPBD kini terus melakukan monitoring ke lapangan mengenai debit sungai dan dampak bagi masyarakat

“Apabila banjir berdampak luas di masyarakat, maka Pemda akan segera menyalurkan bantuan,”ujarnya

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memantau apakah dampak airnya hanya sekedar lewat atau mungkin bertahan

“Tentu kita akan memantau dampaknya, saya lihat ini masih belum. Kita lihat dulu dampaknya kalau masyarakat kesulitan ekonomi tentu kita akan bantu, memberikan perhatian dari pemerintah pada masyarakat. Saat ini, status masih siaga darurat. Kita imbau masyarakat untuk waspada dan hati-hati,” pungkasnya

Continue Reading

Nasional

Banyak Personel TNI-Polri Tiba di Maybrat Papua Barat, Masyarakat Diminta Tak Takut

Published

on

Banyak Personel TNI-Polri Tiba di Maybrat Papua Barat, Masyarakat Diminta Tak Takut
Sejumlah tentara Indonesia saaat bertugas mengamankan malam Idulfitri di Timika, Papua, 12 Mei 2021. (Foto: Sevianto Pakiding/AFP)
Loading...

Gencil News – VOA – Pascapenyerangan Pos Persiapan Koramil Kisor di Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, sejumlah pasukan TNI-Polri disiagakan di wilayah tersebut.

Masyarakat pun diminta untuk tidak takut atas kehadiran begitu banyak personel TNI-Polri di wilayah tersebut.

Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, mengimbau agar masyarakat Distrik Aifat Timur Tengah tidak takut karena wilayah mereka saat ini dijamin keamanannya oleh aparat TNI-Polri.

Pasalnya, kurang lebih seratus masyarakat Distrik Aifat Timur Tengah yang terdiri dari anak-anak dan lansia mengamankan diri sejak peristiwa penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor yang dilakukan oleh kelompok separatis, pada 2 September 2021. Saat itu empat anggota TNI gugur dalam penyerangan itu.

Selain mengamankan wilayah mereka personel TNI-Polri yang hadir juga untuk mencari pelaku penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor.

“Masyarakat sekalian jangan kaget karena aparat TNI-Polri banyak di wilayah kita. Aparat datang untuk memberikan perlindungan. Mereka menjaga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Bernard melalui keterangan resminya.

Distrik Kiwirok, Kab. Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua. (Ilustrasi: Twitter/Irwan2yah)
Distrik Kiwirok, Kab. Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua. (Ilustrasi: Twitter/Irwan2yah)

Lanjut Bernard, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat juga akan mendata warga yang akan kembali ke rumahnya usai mengamankan diri di kantor pemerintahan setempat.

“Untuk yang akan kembali akan diantar dan difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu akan didata siapa-siapa saja yang akan kembali,” ujarnya.

Sementara, Dandim 1809/Maybrat, Letkol Inf Harry Ismail, mengimbau agar para masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena aparat sudah menjamin keamanan dan berjaga-jaga.

“Pangdam dan kapolda sudah menjamin keamanan di wilayah kita. Jadi jangan takut, aparat hadir untuk melindungi bapak ibu sekalian dan menjaga stabilitas daerah,” ucapnya.

Seperti diketahui, setelah kejadian penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor, banyak masyarakat sekitar yang mengungsi serta tinggal dengan keluarga atau sanak familinya di Kampung Aisio dan sekitarnya.

Mereka juga berlindung di kantor Bupati Maybrat. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengembalian para pengungsi ke rumah masing-masing.

Continue Reading

Nasional

Sri Mulyani Minta Daerah Satukan Komitmen Bangkitkan Perekonomian

Published

on

By

Sri Mulyani Minta Daerah Satukan Komitmen Bangkitkan Perekonomian
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dengan mengangkat tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi” yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., dan dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto, secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. A. Yani Pontianak, Selasa (14/9/2021).
Loading...

Gencil News – Pemerintah masih terus berjuang membangkitkan perekonomian pada masa pandemi. Untuk menyelaraskan upaya pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Kalbar mengikuti Rakernas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.

Rakernas ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto, secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Rakernas ini salah satu kegiatan strategis tahunan Kemenkeu RI yang menjadi ajang bergengsi bagi para pengelola keuangan negara. Selain itu juga sebagai upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen. Membangun sinergi antar stakeholder, dan meningkatkan tata kelola akuntabilitas transparansi keuangan negara baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sri Mulyani mengatakan pada masa pandemi, APBN dan keuangan negara bekerja luar biasa keras. Pada tahun 2020, terjadi 2 kali perubahan APBN melalui Perpres No. 54 Tahun 2020 dan Perpres No.72 Tahun 2020.

“Saya sangat memahami, Kementerian/Lembaga atau pun pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang tidak mudah di dalam mengelola pandemi yang mengancam seluruh jajaran dan masyarakat Indonesia,” terangnya

Ia berpesan agar setiap daerah untuk bersinergi bersiap meghadapi tantangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Kita juga mengelola keuangan negara yang harus bekerja dan bergerak secara fleksibel dalam menghadapi tantangan yang tidak diketahui kapan berakhirnya,” ungkapnya

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian/Lembaga mau  pun pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya yakin kita semua mampu menghadapi situasi yang luar biasa tidak mudah ini. Kita harus mengelola misi dan tujuan dalam menghadapi pandemi ini,” pungkasnya

Continue Reading

Nasional

Ketua MPR: Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Banyak Kerugiannya

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan tidak berencana mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Published

on

Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Banyak Kerugiannya
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilantik saat pelantikan presiden untuk periode kedua, di Gedung DPR di Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)
Loading...


Gencil News – VOA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menepis wacana amandemen Undang-Undang 1945 demi menambah masa jabatan presiden. Ia menegaskan memperpanjang masa jabatan presiden tidak akan menghasilkan banyak manfaat bagi Indonesia.

Sekelompok pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Wacana ini langsung menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena konstitusi saat ini hanya mengizinkan presiden menjabat maksimal selama dua periode.

“Saya jawab sekarang lebih banyak mana antara manfaat dan mudaratnya (untuk masa jabatan presiden tiga periode?). Lebih banyak mudaratnya. Sehingga sampai hari ini belum pernah ada satu catatan pun di MPR (mengenai pembahasan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode),” kata Bambang dalam sebuah diskusi pada Senin (13/9).

Presiden RI Joko Widodo disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo seusai pengambilan sumpah saat pelantikan presiden periode kedua, di Gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)
Presiden RI Joko Widodo disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo seusai pengambilan sumpah saat pelantikan presiden periode kedua, di Gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)

Dia menegaskan sejak pertama kali ia menjabat Ketua MPR, belum ada pembahasan mengenai masa jabatan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Bambang menekankan masa jabatan presiden maksimal dua periode sudah tepat.

Menanggapi bantahan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo tersebut, mantan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengaku merasa lega.

Meski begitu, Busyro, yang juga mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengajak semua pihak untuk terus mengawasi. Tujuannya agar jangan sampai amandemen konstitusi menghasilkan aturan tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan jabatan presiden maksimal menjadi tiga periode.

“Kiranya jauh lebih beretika jika Pemilu 2024 dipersiapkan sebagai praktik demokrasi milik rakyat, bukan menjadi dominasi minoritas eksklusif dari elite dinasti politik dan nepotisme keluarga dan koalisi parpol yang hanya akan mengulang derita rakyat,” ujar Busyro.

Busyro menegaskan sudah menjadi kewajiban partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR untuk melindungi hak mutlak rakyat dalam memperoleh hawa sejuk, damai, aman, adil dan sejahtera lahir batin melalui pembaruan tatanan politik yang berbasis moral konstitusional.

Sementara itu, mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan momentum proses amandemen untuk memasukkan kepentingannya masing masing.

“Kelompok yang mendorong presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan presiden, menunda pemilu dari 2024 ke 2027, itu akan menangkap momentum amandemen sebagai kesempatan untuk memperjuangkan dan mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan politik atau kelompok mereka dengan segala motifnya, apakah ekonomi dan akses terhadap sumber daya alam,” tutur Titi.

Karena itu, Titi memperingatkan semua pihak, terutama MPR, agar berhati-hati ketika membicarakan tentang amandemen UUD 1945.

Sejalan dengan Bambang, ia menambahkan masa jabatan presiden tiga periode tidak cocok untuk Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan di masa Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin dan di Orde Baru.

Banyak pihak menganggap pembicaraan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada situasi saat ini di mana negara sedang berupaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Titi lalu menekankan terbatasnya keterlibatan publik dalam pembicaraan mengenai wacana amandemen tersebut hanya akan menimbulkan kontroversi lanjutan di kemudian hari.

Bambang menambahkan pembahasan selama ini lebih banyak terkait dengan upaya bagaimana menghadirkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam konstitusi, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Bambang, Badan Pengkajian MPR telah membahas masalah PPHN ini sejak dua periode lalu. Pada 18 Januari, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil kajiannya yang merekomendasikan bentuk hukum dari PPHN, yakni melalui ketetapan MPR masuk dalam pasal-pasal dari UUD 1945 atau cukup dalam bentuk undang-undang saja.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING