Connect with us

Nasional

Jakob Oetama Tutup Usia, Simak Wawancara Dengan Dokter

Published

on

Gencil News – Pendiri Kompas Gramedia sekaligus Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama tutup usia pada Rabu, 9 September 2020. Almarhum meninggal dunia dengan tenang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading pada pukul 13:05 WIB dalam usia 88 tahun.

Jakob Oetama adalah jurnalis senior dan tokoh pers nasional. Ia lahir pada 27 September 1931 di Desa Jowahan, Borobudur, Jawa Tengah. Saat belia cita-citanya adalah menjadi guru seperti ayahnya.

Ia sempat mengajar di SMP Mardi Yuwana Cipanas, Sekolah Guru Bagian B (SGB) Lenteng Agung Jagakarsa, dan SMP Van Lith Jakarta. Minatnya menulis tumbuh berkat belajar Ilmu Sejarah.

Karier Jakob Oetama di dunia jurnalistik bermula dari pekerjaan barunya sebagai redaktur majalah Penabur Jakarta. Pada 1963, bersama rekan terbaiknya, Almarhum Petrus Kanisius Ojong (P.K. Ojong), Jakob Oetama menerbitkan majalah Intisari yang menjadi cikal-bakal Kompas Gramedia.

Kepekaannya pada masalah manusia dan kemanusiaanlah yang kemudian menjadi spiritualitas Harian Kompas, yang terbit pertama kali pada 1965.

Hingga lebih dari setengah abad kemudian Kompas Gramedia berkembang menjadi bisnis multi-industri, Jakob Oetama tidak pernah melepas identitas dirinya sebagai seorang wartawan. Baginya, “Wartawan adalah Profesi, tetapi Pengusaha karena Keberuntungan.”

Semasa hidup, Jakob Oetama dikenal sebagai sosok sederhana yang selalu mengutamakan kejujuran, integritas, rasa syukur, dan humanisme.

Di mata karyawan, ia dipandang sebagai pimpinan yang ‘nguwongke’ dan tidak pernah menonjolkan status atau kedudukannya.

Almarhum berpegang teguh pada nilai Humanisme Transendental yang ditanamkannya sebagai fondasi Kompas Gramedia.

Idealisme dan falsafah hidupnya telah diterapkan dalam setiap sayap bisnis Kompas Gramedia yang mengarah pada satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia.

“Bapak Jakob Oetama adalah legenda, jurnalis sejati yang tidak hanya meninggalkan nama baik, tetapi juga kebanggaan serta nilai-nilai kehidupan bagi Kompas Gramedia. Beliau sekaligus teladan dalam profesi wartawan yang turut mengukir sejarah jurnalistik bangsa Indonesia. Walaupun kini beliau telah tiada, nilai dan idealismenya akan tetap hidup dan abadi selamanya,” kata Corporate Communication Director Kompas Gramedia Rusdi Amral.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Jubir Presiden : Pilkada Tidak Ditunda Demi Jaga Hak Konstitusi Rakyat

Published

on

Jubir Presiden
Seorang warga Sleman, DI Yogyakarta menempelkan stiker tanda akurasi data pemilih. Sleman menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan PIlkada 2020. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Gencil News – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menekankan Pilkada serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat.

Karena itu, Pilkada harus tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru dalam Pilkada.

Fadjroel menambahkan Presiden Joko Widodo menyatakan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Sebab tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

Menurut Fadjroel, Pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil karena juga dilakukan di negara lain, seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.

Perludem : Jika Tetap Ingin Dilaksanakan, Aturan Harus Ketat

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengkhawatirkan pada tahapan kampanye akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 seperti pada tahapan pendaftar calon beberapa waktu lalu.

Lembaganya kata Heroik telah mengingatkan jika pilkada serentak tetap dilaksanakan maka aturan harus diperketat.

“Bagaimana kemudian mengedepankan protokol kesehatan, salah satunya tidak ada pengumpulan massa, mematuhi prosedur kesehatan yang ada , menggunakan masker bahkan APD bagi penyelenggara pemilu. Itu jauh-jauh hari sudah kita ingatkan,” kata Heroik.

Mendagri: Pilkada adalah Momentum Pilih Pemimpin Kuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, pemimpin yang sah dipilih rakyatnya, terutama dalam rangka penanganan krisis pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Kita juga ingin agar Pilkada ini menjadi momentum juga, mendorong pemerintah daerah untuk maksimal dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau settingnya tepat, ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19,” ujar Tito.

Continue Reading

Nasional

Pilkada Serentak Diputuskan Tetap Digelar 9 Desember 2020

Published

on

Pilkada Serentak Diputuskan Tetap Digelar 9 Desember 2020
Para pemilih memperhatikan foto-foto kandidat pilkada di sebuah TPS di Tangerang, 9 Desember 2015. (Foto: AP)

Gencil News -Pilkada pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020.

Di tengah desakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena pandemi terus mengemuka dari berbagai kalangan.

Permintaan itu dilatari karena kian meningkatnya kasus Covid-19 dan maraknya kerumunan massa selama tahapan pilkada yang telah melanggar protokol kesehatan.

Pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan pada 9 Desember, sesuai rencana semula. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengan pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Meski jumlah orang terinfeksi dan korban meninggal akibat virus Covid-19 terus bertambah, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah, Senin (21/9) telah menyepakati pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember.

Pelaksanaan pilkada serentak itu dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu Ri, dan DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap pada 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Komisi II DPR meminta kepada satuan kerja untuk secara intensif menegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap para pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 untuk tahapan selanjutnya, yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan serta penghitungan suara.

Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan pelanggaran protokol Covid-19, KPU diminta merevisi Peraturan KPU Nomor 10/2010.

Antara lain berisi aturan soal meniadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, mendorong kampanye melalui media daring, mewajibkan penggunaan masker, cairan pembersih tangan, penghalang wajah, dan alat kesehatan lainnya.

Serta penegakan dan sanksi hukum yang tegas sesuai Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Undang-undang Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-undang Nomor 8/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Continue Reading

Nasional

KPU akan Revisi Kembali Peraturan PKPU Untuk Pilkada Serentak

Published

on

KPU akan Revisi Kembali Peraturan PKPU Untuk Pilkada Serentak

Gencil News- KPU akan Revisi Kembali Peraturan PKPU untuk Pilkada Serentak. Sebelumnya, PKPU Nomor 10 tahun 2020 merupakan perubahan dari Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19).

Saran revisi Peraturan KPU tersebut juga disinggung dalam rapat dengar pendapat penyelenggara pemilu, Kemendagri dengan Komisi II DPR RI. Dalam rapat, KPU disarankan mengubah beberapa aturan termasuk soal bentuk-bentuk kegiatan dalam tahapan kampanye mendatang.

KPU akan Revisi Kembali Peraturan PKPU untuk Pilkada Serentak. Setelah mencuat wacana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, rapat kerja Komisi II DPR RI memutuskan untuk tetap melanjutkan tahapannya. Keputusan itu disepakati dalam rapat kerja antara Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Senin (21/9/2020).

Rapat kerja itu sendiri mengagendakan potens-potensi masalah yang mungkin terjadai dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Khususnya pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas. Komisi II juga meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020,” ujar dia.

Revisi PKPU ini diharapkan mengatur secara spesifik soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

Komisi II meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan dan Satgas Covid-19, untuk memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Continue Reading

TRENDING