Jokowi Targetkan 5 Juta Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021
Connect with us

Nasional

Jokowi Targetkan 5 Juta Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021

Published

on

Jokowi Targetkan 5 Juta Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021
Presiden Jokowi saat acara vaksinasi salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

GENCIL NEWS – VOA – Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni mendatang. Dengan demikian pembelajaran tatap muka diharapkan bisa segera dimulai.

Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni. Kelompok tersebut menjadi prioritas program vaksinasi pemerintah agar pembelajaran tatap muka bisa segera dimulai.

“Tenaga pendidik, kependidikan guru ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan,” ungkap Jokowi saat meninjau saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dimulai hari ini, Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta.

Dalam peninjauan tersebut, Jokowi didampingi oleh Mendikbud Nadiem Makariem, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Setelah Jakarta, Presiden berharap semua guru dan tenaga pendidik di provinsi lain juga akan segera divaksinasi. Mengutip dari www.covid19.go.id, hingga Selasa (23/2) vaksinasi dosis pertama setidaknya telah diterima oleh 1,26 juta orang dan dosis kedua telah diterima oleh 789.966 orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia dapat rampung pada akhir 2021. ​

Vaksinasi pada Lansia

Selain tenaga pendidik, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas juga merupakan target prioritas pemerintah dalam program vaksinasi massal COVID-19 pada tahap ke-2 ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan hal ini dikarenakan tingginya angka kematian akibat virus corona pada lansia.

“Berdasarkan analisis data Satgas COVID-19, masyarakat lanjut usia di Indonesia sama dengan atau lebih dari 60 tahun ke atas memang hanya menyumbang 10,7 persen persen dari seluruh kasus positf. Namun yang perlu digarisbawahi adalah 48,3 persen dari kasus meninggal COVID-19 di Indonesia adalah dari masyarakat lansia,” ujarnya dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Selasa (23/2).

Angka kematian yang tinggi akibat COVID-19 pada lansia ini, kata Wiku, diakibatkan proses penuaan yang akhirnya membuat fungsi kekebalan tubuh manusia pun menurun. Infeksi COVID-19 pada lansia juga diperparah dengan adanya double burden, yakni penyakit penyerta atau komorbid, seperti penyakit jantung, penyakit pada saluran pernafasan, ataupun gangguan ginjal yang sering ditemukan pada lansia.

Vaksinasi pada lansia ini, dilakukan sebanyak dua dosis dengan selang waktu 28 hari dari dosis pertama. Lanjutnya, vaksinasi COVID-19 pada lansia tersebut telah dimulai di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, mengingat kontribusi kasus positif COVID-19 yang besar, dan kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin.

Untuk vaksinasi melalui fasilitas pemerintah, katanya, masyarakat dapat mengunjungi website kementerian Kesehatan, yaitu www.kemkes.go.id. Pada website tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lansia dengan sejumlah pertanyaan yang harus diisi sebagai syarat pendaftaran.

“Jika mengalami kesulitan harap masyarakat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT/RW setempat untuk mendaftarkan secara online,” jelasnya.

Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Nantinya, setelah mendaftar data peserta lansia akan masuk ke dinas kesehatan masing-masing provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi.

“Selanjutnya pilihan kedua adalah mekanisme melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organsiasi atau institusi yang bekerjasama dengan Kementerian kesehatan atau dinas kesehatan. adapaun contoh organisasi dan institusi yang dapat menyelenggarakan vaksinasi misalnya seperti organisasi untuk para pensiunan para ASN, Perpabri atau veteran republik Indonesia,” tuturnya.

Untuk mengantispasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di setiap pelaksanaan vaksinasi ,maka setiap dinas kesehatan kabupaten/kota harus menyediakan narahubung perwakilan dari tempat pengaduan baik bagi panitia penyelenggara ataupun pasien.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Ingat Jangan Nekat Mudik! Sederet Sanksi Bisa Menanti

Published

on

Ingat Jangan Nekat Mudik! Sederet Sanksi Bisa Menanti

Gencil News– Pemerintah sudah mengimbau dan memberlakukan larangan mudik untuk tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Jadi jangan nekat mudik!

Melalui, Kementerian Perhubungan imbauan mengenai larangan mudik juga sudah keluar, jika masih nakal maka akan ada sederet sanksi yang menanti.

Selanjutnya, ini sederet sanksi jika masih tidak mengindahkan larangan mudik!

Pertama, Pidana dan Denda

Melihat dari kejadian tahun lalu, maka kendaraan pribadi yang kerap menjadi pengangkut pemudik jika melanggar akan mendapat sanksi tilang sesuai UU Lalu Lintas.

Begitu juga dengan kendaraan truk untuk mengangkut pemudik. Pelanggaran Pasal 303 UU LLAJ.

Pasal 308 UU LLAJ memberikan sanksi pidana paling lama 2 bulan atau denda Rp 500 ribu.

Sedangkan Pasal 303 UU LLAJ sanksinya pidana kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda Rp 250 ribu.

Kedua, Kendaraan akan disita

Jika terbukti melakukan pelanggaran maka pihak berwajib akan menyita kendaraan kendaraan. “Kita sita kendaraannya dan kita pulangkan setelah 17 Mei,” kata Sambodo.

Ketiga, Kendaraan Putar Balik

Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan jajarannya akan menjaga titik-titik pos pengamanan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, Akan ada pemeriksaan kendaraan yang lewat.

Sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik dan membandel Paling ringan tentu saja kendaraan akan kami suruh putar balik.

“Kalau dia kendaraan pribadi, yang dibawa keluarga tanpa dipungut bayaran kita putar balik,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat meninjau lokasi pos pengamanan, Sabtu (17/4).

Keempat, Cabut Izin Travel

Lebih lanjut sambodo menyampaikan kembali, Sementara bagi travel resmi maupun bus kota yang mengangkut pemudik izinya bisa kita cabtu.

Namun, hal itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Continue Reading

Nasional

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran

Published

on

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran
Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran (Foto : Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat UU Ciptaker)

Gencil News- Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah keluarkan Surat Edaran.

Surat edaran tersebut ialah berupa imbauan kepada Karyawan Swasta dan TKI agar tidak mudik saat lebaran tahun 2021.

Imbauan tersebut Menteri Ketenagakerjaan sampaikan dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021

SE tersebut ialah tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya Surat edaran tersebut juga sudah terbit pertanggal 16 April 2021.

Dalam keterangan resminya, Menaker menyampaikan “Mengimbau kepada pekerja atau buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021,”

Surat Edaran ini lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Selanjutnya, kegiatan mudik bisa terjadi jika karyawan tersebut mengalami kondisi darurat.

Seperti adanya keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil harus ada pendampingan satu orang anggota keluarga.

Dan bilamana ada kepentingan persalinan dengan pendampingan maksimal dua orang.

Pekerja yang mengalami kondisi darurat harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Pekerja swasta juga harus memiliki surat izin tertulis dari perusahaan lengkap tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Untuk Tenaga Kerja Indonesia harus melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan.

Atau pejabat dinas luar negeri yang Kepala Perwakilan Republik Indonesia tunjuk dan melampirkan juga tanda tangan basah atau elektronik dari para pejabat tersebut.

Continue Reading

Kota Pontianak

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Published

on

By

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Gencil News – Wako Edi Kamtono mengajak kepada masyarakat yang memiliki rezeki yang lebih, untuk belanja takjil. Wako Edi ajak belanja takjil adalah sebagai bentuk kampanye Wako untuk mendorong perekonomian rakyat agar lebih baik.

 Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanfaatkan waktu luang setiap sore menjelang berbuka puasa untuk berburu takjil.

Aksi berburu takjil yang dilakukannya ini dengan memborong kue-kue yang dijual pedagang juadah. Takjil yang diborongnya tidak hanya untuk dirinya sekeluarga, tetapi juga dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Edi mengajak masyarakat untuk membeli takjil yang dijual oleh para pedagang juadah. Ia berharap dengan banyaknya masyarakat yang membeli kue-kue yang dijual oleh para pedagang kecil, bisa membangkitkan semangat mereka untuk berjualan takjil demi meningkatkan pendapatan mereka.

“Para pedagang kecil seperti penjual takjil ini perlu kita support, caranya dengan membeli dagangan mereka,” ujarnya, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, hampir sebagian besar masyarakat merasakan dampak pandemi Covid-19. Tak terkecuali para pedagang kecil yang berjualan kue.

Betapa tidak, pendapatan mereka drastis menurun akibat daya beli masyarakat yang kian merosot. Oleh sebab itulah, ia mengajak masyarakat yang mempunyai rejeki lebih untuk membeli takjil lebih banyak, kemudian takjil-takjil tersebut bisa dibagikan ke masjid-masjid atau orang-orang yang ditemui.

Namun bila tidak, cukup membeli untuk kebutuhan sekeluarga. “Insha Allah para pedagang takjil merasa terbantukan dengan kita membeli dagangan mereka,” ucapnya.

Continue Reading

Nasional

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum

Published

on

By

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum
Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-300, mirip dengan Boeing 737-500 SJY182 yang kehilangan kontak dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak pada 9 Januari. 2021. (Foto: AFP/Adek Berry)

Gencil News – Perusahaan Boeing menghadapi tuntutan hukum di Seattle terkait dugaan tidak berfungsinya sistem autothrottle pada pesawat tua Sriwijaya Air yang jatuh pada Januari di Laut Jawa. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 62 orang.

Associated Press mengutip The Seattle Times melaporkan bahwa gugatan tersebut diajukan pada Kamis (15/4) di Pengadilan Tinggi King County atas nama 16 keluarga korban kecelakaan. Dalam gugatan tersebut disebutkan insiden pada Boeing 737 sebelumnya yang melibatkan kegagalan fungsi sistem autothrottle seharusnya mendorong Boeing mendesain ulang sistem tersebut.

Autothrottle adalah sistem pengaturan daya yang digunakan pilot dalam mengemudikan pesawat.

Boeing dalam sebuah pernyataan menyampaikan simpati kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan 9 Januari itu, tetapi menambahkan bahwa “tidak pantas untuk berkomentar sementara para ahli teknis kami terus membantu penyelidikan, atau pada proses pengadilan yang tertunda.”

Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737 yang jatuh tersebut tidak digunakan selama sembilan bulan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19 telah memangkas perjalanan lewat udara. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan sertifikat kelaikan udara baru untuk pesawat tersebut pada bulan Desember yang memungkinkannya terbang lagi.

Menurut laporan awal kecelakaan Penerbangan SJ182 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), catatan pemeliharaan menunjukkan bahwa pilot berulang kali melaporkan masalah pada autothrottle pada hari-hari sebelum terjadinya penerbangan fatal itu. Para teknisi juga telah mencoba memperbaiki masalah dengan membersihkan sakelar dan konektor.

Pesawat itu menukik ke laut dekat rangkaian Pulau Seribu ketika hujan deras tak lama setelah lepas landas dari Jakarta.

Sriwijaya Air hanya tercatat pernah mengalami insiden keselamatan kecil sebelumnya, meskipun seorang petani tewas pada tahun 2008 ketika sebuah pesawat keluar dari landasan pacu saat mendarat karena masalah hidrolik. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

TRENDING