Kalimantan Selatan Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional Pada Tahun 2022
Connect with us

Nasional

Kalimantan Selatan Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional Pada Tahun 2022

Published

on

Kalimantan Selatan Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional Pada Tahun 2022
Sumber Foto dari Freepik/Three Woman Reading Qur'an

Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Nasional ke-29 Pada Tahun 2022. Pada acara penutupan MTQ 2020 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020) malam.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyerahkan bendera secara simbolis kepada Gubernur Kalsel. Sebelumnya, Wamenag menerima bendera tersebut dari Gubernur Sumbar.

Melalui serah terima bendera tersebut, maka menjadi penanda tuan rumah penyelenggara  MTQ  Nasional beralih kepada Kalimantan selatan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pagelaran MTQ sudah ada sejak 1940-an.

Kompetisi tersebut kemudian dilombakan pada tingkat nasional pada 1968 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Amin mengatakan, setelah itu MTQ terlaksana dari tingkat kecamatan hingga nasional.

Pada 1979 hingga 1985, MTQ Nasional berlangsung setiap dua tahun sekali.

kemudian kompetisi itu pernah berlangsung setiap tiga tahun, yakni pada tahun 1988 sampai 2003.

Sejak MTQN ke-21 pada 2006 Kendari hingga MTQN ke-28 pada 2020, ajang  nasional itu kembali terprogram setiap dua tahun.

Dengan penyelenggaraan MTQN Sumatera Barat tahun ini membuat Sumbar dua kali menggelar kompetisi tersebut.

Sebelumnya, kafilah Provinsi Sumatera Barat menjadi juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2020.

Dalam rangkaian acara penutupan MTQN 2020 Pada Jumat (20/11/2020), Sumbar menjadi yang terbaik.

Dan rangking 4-10 berturut-turut ada pada wakil kontingen dari Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Banten, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Rencana Pemerintah Akan Mengubah Skema Sistem Gaji PNS

Published

on

Rencana Pemerintah Akan Mengubah Skema Sistem Gaji PNS

Badan Kepegawaian Negara mengatakan rencananya pemerintah akan mengubah skema sistem pangkat, gaji, dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Melansir melalui CNN -Untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan perubahan akan merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU tentang ASN.

Dengan perubahan ini nantinya penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen menjadi hanya komponen gaji dan tunjangan.

“Formula gaji PNS yang baru nanti berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan,” ucapnya dalam keterangan nya Jakarta, Jumat (27/11).

Selanjutnya, Paryono menuturkan implementasi formula gaji PNS nanti secara bertahap, mulai dari proses perubahan sistem penggajian.

Mulanya, sistem penggajian berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi berbasis harga jabatan.

Sementara itu, formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja berdasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan berdasarkan pada indeks harga pada tiap daerah.

Perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan.

Adapun nilai jabatan dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan (pangkat).

Ia mengatakan seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ia menambahkan perubahan itu semua sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Nantinya, proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Published

on

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Gencil News – VOA – Empat puluh tiga persen warga yang disurvei SMRC mengaku suka dengan FPI, meskipun hanya sepertiga warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya.

Saiful Mujani Research & Consulting SMRC, Kamis (26/11) merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam FPI dan pemimpinnya Rizieq Shihab. Hasilnya 69 persen responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43 persen yang menyukainya.

Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan “kita menemukan dari total 69 persen warga yang tahu FPI ini, 43 persen diantaranya mengaku suka, 41 persen tidak suka dan 16 persen tidak menjawab.”

Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 atas 1.201 reponden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan margin error 2,9 persen. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95 persen.

Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59 persen pada tahun 2018, menjadi 69 persen pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33 persen pada tahun 2018, menjadi 43 persen pada tahun 2020.

77 Persen Responden Setuju Aparat Bubarkan Acara FPI

Lebih jauh Abbas mengatakan survei juga menunjukkan secara umum warga menilai negatif terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak tibanya Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta 10 November lalu hingga resepsi pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang, yang sebagian besar tidak mengenakan masker.

“Dari 49 persen responden yang tahu acara Rizieq itu, mayoritas 77 persen setuju jika aparat keamanan dan pemda membubarkan acara itu dengan alasan pandemi Covid-19. Responden lebih banyak berpihak pada aparat keamanan dibanding Rizieq Shihab,” ujar Abbas.

Survei juga menunjukkan 42 persen responden setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal menjalankan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] secara adil. Meskipun ada 33 persen lainnya yang tidak setuju dan 26 persen tidak menjawab pertanyaan tentang hal ini.

Empat puluh delapan persen responden mendukung sikap Kapolri Idham Aziz yang mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dari jabatannya sebagai dampak kegagalan aparat kepolisian menegakkan protokol kesehatan terhadap FPI. Delapan puluh enam persen mendukung langkah Kemenkopolhukam menegur pihak kepolisian.

Beberapa pelanggaran yang dinilai telah dilakukan FPI pada masa pandemi virus corona ini antara lain pengerahan ribuan orang pendukung untuk menjemput Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, Rizieq Shihab tidak menjalani karantina sepulang dari luar negeri, serta menggelar acara keagamaan dan pernikahan putrinya dengan mengundang ribuan orang.

Ketidaktegasan aparat dan pemda DKI Jakarta menyikapi pelanggaran yang dilakukan FPI dinilai tidak saja merugikan masyarakat lain, tetapi juga semakin melegitimasi FPI di mata publik. Hal ini diungkapkan Noorhaidi Hasan, pakar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Oke ada masalah terkait FPI dan Rizieq. Ketika pemerintah tegas dengan law enforcement, penegakan hukumnya, polisi dan pemda yang melakukan itu, kalau ada yang melanggar ya ditindak tegas. Kalau berani melakukan itu, bolehlah tentara mem-back-up di belakangnya. Ini kan tugas kepolisian. Ternyata kan tidak bisa apa-apa juga. Saya meyakini law enforcement dikedepankan. Jangan terlalu banyak konflik atau polemik yang tidak perlu.”

Hal senada disampaikan Jajang Jaroni, pakar di Universitas Islam Negeri Jakarta. “Pada saat pandemi seperti ini kita harus kita sebagai warga melakukan pembatasan-pembatasan. Tetapi ini semua dilanggar Rizieq, modelnya dia selalu melakukan hal-hal seperti itu. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq justru akan mendelegitimasi dirinya sendiri,” komentarnya.

Sebelumnya aparat mengambil tindakan tegas terhadap beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya kerumunan massa dalam pentas musik yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal, Jawa Tengah, yang kini sedang memasuki tahap persidangan, atau pencopotan seorang bupati di Pontianak, Kalimantan Barat karena melanggar protokol kesehatan. Berbagai pelanggaran oleh warga juga dikenai sanksi sosial mulai dari membersihkan sungai hingga membayar denda.

Sementara kegiatan yang berpotensi memicu kehadiran ribuan orang, seperti Haul Habib Ali di Solo yang sedianya digelar awal Desember, telah dibatalkan. Ini belum termasuk ratusan acara konser musik, pentas seni, pesta pernikahan hingga demonstrasi yang semuanya dibatalkan demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah perebakan luas Covid-19.

Popularitas Rizieq Shihab

Secara khusus SMRC juga menanyakan kepada para responden tentang kesukaan mereka pada beberapa tokoh, termasuk Rizieq Shihab.

“Survei ini menunjukkan Ridwan Kamil Gubernur Jabar, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Khofifah Gubernur Jawa Timur ada di lapisan satu. Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, di lapisan ke dua. Sedangkan Rizieq di lapisan ke tiga atau di bawah 50 persen. Rizieq tergolong tokoh yang kurang disukai masyarakat,” papar Abbas.

Sosiolog di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah menilai meskipun kecil, prosentase dukungan pada Rizieq Shihab tidak bisa dianggap remeh.

“Persentase popularitas FPI dan Rizieq dari hasil survey ini jangan dianggap remeh! Responden yang suka dengan tidak suka sangat tipis selisihnya. Ini pandangan publik lho, tentang FPI dan Rizieq, ini bukan sesuatu yang kecil dan remeh, artinya ini sesuatu yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” komentarnya.

Continue Reading

Nasional

Wakil Ketua DPR Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Berlangsung

Published

on

Wakil Ketua DPR Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Berlangsung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan pelaksanaan pilkada serentak 2020 saat pandemi Covid-19 pada tahun ini akan tetap berlangsung.

Karena Pilkada serentak untuk menjamin hak konstitusional rakyat dalam memilih juga daipilih.

Hal itu menurut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagaimanapun, yang mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam dalam Pasal 43.

Selain itu, menurutnya lagi, kenapa Pilkada Serentak tetap berlangsung tahun 2020.

karena tidak ada pihak mana pun yang bisa memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir.

“Dengan kerja keras, kita yakin, pilkada dapat berjalan baik. Sebaran wabah mampu ditekan, dan virus hoaks mampu ditangkal,” ujarnya.

Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang kita dukung dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Ini menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu pada saat pandemi Covid-19, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat,” katanya lagi.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan dan masyarakat tidak boleh menyerah melawan Covid-19.

Continue Reading

TRENDING