Kalyanamitra : Indonesia Berkomitmen Hapus Kawin Anak pada 2030

Kalyanamitra (LSM perempuan yang mendampingi pelaksanaan berbagai program di lapangan – antara lain kesehatan masyarakat dan layanan posyandu) mencatat bahwa perkawinan anak merupakan salah satu indikator dalam Tujuan Kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus perkawinan anak selambat-lambatnya pada tahun 2030 dan mewujudkannya lewat Peraturan Presiden No.59/Tahun 2017 yang kemudian memandatkan pemerintah-pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Daerah tentang SDGs dimana salah satu prioritasnya adalah perkawinan anak.

Sri Sundari sudah memulai langkah penting untuk ikut membantu mencapai tujuan kelima SDGs itu. Langkah yang sedianya diikuti oleh pemimpin-pemimpin perempuan lain di Indonesia.

Baca juga   Relawan Bantu Pengungsi Mulai Hidup Baru di AS

Kalyanamitra Apresiasi Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam pernyataan tertulisnya Kalyanamitra mengatakan sangat mendukung langkah strategis yang diambil Sri Sundari. “Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Ibu Lurah. Sambil mengeluarkan kebijakan dari pusat, tingkat paling bawah yakni kelurahan punya inisiatif mengeluarkan surat edaran ini… Ini pertama kali dilakukan di DKI Jakarta, saat di tingkat propinsi pun belum ada kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan perkawinan anak.”

Meskipun demikian Sri Sundari, dan juga Kalyanamitra, menilai surat edaran saja tidak cukup. “Menurut saya ini baru efektif jika tidak saja berhenti dengan surat edaran semata, harus digaungkan di setiap pertemuan RT/RW, perkumpulan ibu PKK, posyandu dan lain-lain agar mereka benar-benar paham pentingnya mencegah perkawinan anak,” tuturnya.

Baca juga   Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo Menyebar
Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News