Kemenag Buka Seleksi Untuk Menjadi Imam Masjid di Uni Emirat Arab
Connect with us

Nasional

Kemenag Buka Seleksi Untuk Menjadi Imam Masjid di Uni Emirat Arab

Published

on

Kemenag Buka Seleksi Untuk Menjadi Imam Masjid di Uni Emirat Arab

Gencil News- Kemenag Buka Seleksi Untuk Menjadi Imam Masjid di Uni Emirat Arab. Kementerian Agama RI membuka kesempatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Imam Masjid yang akan ditempatkan di Luar Negeri.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @bimasislam, seluruh WNI yang beragama Islam bisa mendaftarkan diri di seleksi ini. Sebanyak 100 orang tersebut nantinya bertugas menjadi imam masjid di sana.

Namun, ada sejumlah syarat lain yang diminta untuk bisa terpilih menjadi imam masjid. Syarat-syarat itu salah satunya adalah hafal 30 juz Al-Quran dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab.

Kemenag Buka Seleksi Untuk Menjadi Imam Masjid di Uni Emirat Arab “Calon imam juga memahami retorika dakwah, mampu berkhutbah, berakhlak baik, berfaham ahlus sunnah wal jamaah dengan manhaj wasatiyah, tidak tergabung dalam partai politik, menyiapkan dokumen ke luar negeri dan minimal berumur 25 tahun atau sudah menikah,” katanya.

Program ini berjalan minimal selama 2 tahun, namun bisa diperpanjang, tergantung pada kinerjanya selama bertugas. Selama berada di UEA, para imam masjid terpilih akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah. “Mendapat fasilitas tempat tinggal dan gaji yang memadai,” ungkap Kamarudin.

Kemenag akan mengirimkan undangan ke seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di seluruh provinsi terkait seleksi ini.

Direktur Penerangan Agama Islam, Juraidi, menyebut masyarakat yang tertarik dengan seleksi ini dapat mengirimkan CV melalui e-mail dengan alamat penaislam@kemenag.go.id.

Pendaftaran dibuka sampai 20 Oktober 2020. Sementara, proses seleksi akan dimulai pada bulan berikutnya. “Seleksi akan dilakukan tanggal 2 November sampai 4 November 2020,” ujar nya.

Kamarudin mengatakan mereka nantinya akan ditugaskan di masjid-masjid umum yang ada di negara itu, bukan masjid di lingkungan Kedutaan Besar RI. Pengiriman imam masjid dari Indonesia ke UEA bukan merupakan program baru, namun seleksi yang dibuka kali ini skalanya besar.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Kamarudin Amin, menyebut program ini sebagai bentuk hubungan antarnegara yang dijalin Indonesia dengan UEA.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Perludem Temukan Iklan Kampanye Pilkada Berbayar di Medsos di Luar Jadwal

Published

on

Perludem Temukan Iklan Kampanye Pilkada Berbayar di Medsos di Luar Jadwal
Seorang pria berjalan di depan logo-logo media sosial di Jakarta Convention Center, Jakarta, 16 Meii 2016. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Perludem menemukan 5.675 iklan berbayar dengan nilai lebih dari Rp1,8 miliar di media sosial terkait dengan Pilkada 2020. Iklan tersebut dilakukan di luar jadwal yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Organisasi nirlaba Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan ada 12.291 iklan berbayar di platform Facebook tentang sosial, pemilu dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020. Sebanyak 5.675 iklan di antaranya berkaitan dengan Pilkada 2020 yang diiklankan oleh 159 akun dengan nilai lebih dari Rp1,8 miliar.

Penayangan iklan kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau dari 22 November-5 Desember 2020. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU 11/2020 tentang Kampanye Pilkada Pasal 47 ayat 6. Peneliti Perludem, Mahardhika, mengatakan penayangan iklan kampanye di luar jadwal tersebut berpotensi dianggap sebagai pelanggaran pidana.

“Perludem juga menemukan beberapa berita atau disinformasi, terutama di iklan yang berbayar. Perludem punya kepedulian terhadap iklan kampanye yang berbayar karena dia menargetkan warga yang sesuai target,” jelas Mahardhika dalam diskusi daring, Minggu (22/11).

Perludem memantau iklan berbayar di media sosial dengan metode penargetan karena dapat memanipulasi kecenderungan pilihan politik pengguna media sosial. Sementara bagi partai dan kandidat, metode penargetan iklan kampanye berbayar dapat menguntungkan mereka yang memiliki dana kampanye lebih besar. Ini juga dapat menahan ide-ide politik dari partai dan kandidat dengan dana kampanye yang kecil.

Lima daerah dengan jumlah iklan kampanye berbayar terbanyak, yaitu Sulawesi Tengah (834 iklan), Makassar (560 iklan), Surabaya (364 iklan), Sidoarjo (339 iklan), dan Kalimantan Tengah (329 iklan).

Mahardhika menambahkan lembaganya juga menemukan sejumlah risiko pelanggaran di media sosial, seperti kampanye hitam, politik identitas, hingga penggunaan robot dalam kampanye. Namun, kata dia, masih ada celah regulasi untuk mengatasi risiko ini karena Undang-undang Pilkada 2020 tidak mengatur jelas tentang pelanggaran di media sosial.

“Regulasi itu belum memadai untuk menanggulangi risiko ini. Undang-undang Pilkada di Pasal 69 itu lebih banyak soal larangan kampanye secara umum seperti mempersoalkan dasar negara dan menghina seseorang, agama, ras dan golongan,” tambah Dhika.

Dhika menjelaskan lembaganya bersama sejumlah organisasi telah menyusun pedoman etik kampanye politik di media sosial untuk Pilkada 2020 untuk mengatasi celah regulasi tersebut. Pedoman etik ini berisi imbauan kepada partai, kandidat, perusahaan media sosial, dan penyelenggara Pilkada 2020. Isinya antara lain mengenai komitmen untuk menyebarkan informasi yang benar dan melaporkan dana kampanye secara jujur.

Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di media sosial dalam Pilkada 2020. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepolisian, dan perusahaan media sosial. Bawaslu juga menemukan 105 akun yang sudah beriklan di media sosial di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.

“Apakah itu masuk kategori pidana, tidak bisa, karena itu masih perdebatan karena tidak diatur di Pasal 65 Undang-undang Pilkada. Tapi kalau kita mengacu pada PKPU 13/2020 sudah jelas mengatakan ada iklan di media sosial,” ujar Fritz Siregar, Minggu (22/11).

Fritz menambahkan lembaganya juga menemukan 38 isu hoaks tentang Pilkada 2020. Hingga 18 November 2020, Bawaslu telah memeriksa 380 tautan internet dan telah merekomendasikan 182 unggahan di media sosial untuk diturunkan. Menurut Fritz, persoalan Pilkada 2020 di media sosial merupakan tanggung jawab semua pihak karena ranahnya yang luas.

Sementara Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi pedoman etik yang disusun Perludem dengan sejumlah lembaga. Ia berharap pedoman ini dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan pemilu mendatang.

“Kami mengapresiasi, selain upaya yang dilakukan penyelenggara, maka peran masyarakat sipil menjadi penting. Karena media sosial sangat luas cakupannya dan pesat perkembangannya,” jelas Raka Sandi, Minggu (22/11/2020).

Raka Sandi menuturkan lembaganya juga telah menghimpun akun-akun resmi media sosial yang telah didaftarkan tim kampanye para pasangan calon. Ia berharap akun-akun tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyampaian visi, misi dan program kerja pasangan calon di tengah keterbatasan pandemi corona. 

Continue Reading

Bisnis

Mau Lancar Bertransaksi? Pakai Mobile Banking Bank Kalbar Aja!

Published

on

Mau Lancar Bertransaksi? Pakai Mobile Banking Bank Kalbar Aja!

Gencil News- Kini layanan perbankan banyak menggunakan teknologi digital banking demi kelancaran bertransaksi serta memanfaatkan momen perkembangan teknologi. Bank Kalbar melalui Fitur Mobile Banking memudahkan dalam bertransaksi.

Selanjutnya, Jika mau bayar apa saja kebutuhan sehari hari bisa melalui Mobile Banking Bank Kalbar. Layanan transaksi yang tersedia dalam menu semua ada.

seperti tagihan listrik, uang kuliah, asuransi, internet, BPJS, hingga membayar pajak daerah bisa melalui aplikasi mobile banking Bank Kalbar.

Layanan mobile banking benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat modern yang identik dengan kesibukan yang memakan banyak waktu dan tenaga.

Cukup dengan menggunakan Smatphone seorang nasabah tetap bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus mengunjungi bank.

Dengan adanya layanan ini, baik pihak nasabah maupun pihak bank sama-sama akan mendapat keuntungan.

Fitur yang sederhana membuat mobile banking bank kalbar sangat mudah untuk dimengerti.

Tunggu apalagi segera aktifkan M-Banking Bank Kalbar. Caranya gampang banget. Bagi pengguna android. Anda tinggal masuk ke Play Store kemudian tuliskan “Bank Kalbar” pada kolom pencarian. Unduh dan segera lakukan aktivasi.

Demikian juga, jika anda pengguna iOS masuk melalui Apple Store dan klik kolom pencarian tuliskan “Bank Kalbar” Unduh dan segera lakukan aktivasi.

Syarat dan Ketentuan

Nasabah harus memiliki kartu ATM Bank Kalbar

Menjaga kerahasian PIN dan KATA KUNCI Mobile Banking

Pembuatan kata kunci menggunakan kombinasi angka dan huruf minimal 6 digit

Smartphone yang dapat mengakses aplikasi Mobile Banking harus compatible dan memiliki Paket Data Internet

Platform Smartphone yang didukung, sebagai berikut:
1. Berbasis IOS minimal versi 7.0
2. Berbasis Android minimal versi Ice Cream Sandwich

Lupa kata kunci, akan direset jika terjadi kesalahan menginput kata kunci sebanyak 5 kali

Mengganti Smartphone, maka nasabah harus menginstal ulang aplikasi dan mengirim SMS

Jika mengganti SIMCARD, maka harus registrasi ulang di Customer Service Bank Kalbar

Smartphone rusak atau hilang nasabah melaporkan ke Kantor Cabang/Capem Bank Kalbar terdekat untuk mengisi formulir keluhan nasabah.

Continue Reading

Nasional

Kalimantan Selatan Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional Pada Tahun 2022

Published

on

Kalimantan Selatan Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional Pada Tahun 2022
Sumber Foto dari Freepik/Three Woman Reading Qur'an

Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Nasional ke-29 Pada Tahun 2022. Pada acara penutupan MTQ 2020 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020) malam.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyerahkan bendera secara simbolis kepada Gubernur Kalsel. Sebelumnya, Wamenag menerima bendera tersebut dari Gubernur Sumbar.

Melalui serah terima bendera tersebut, maka menjadi penanda tuan rumah penyelenggara  MTQ  Nasional beralih kepada Kalimantan selatan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pagelaran MTQ sudah ada sejak 1940-an.

Kompetisi tersebut kemudian dilombakan pada tingkat nasional pada 1968 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Amin mengatakan, setelah itu MTQ terlaksana dari tingkat kecamatan hingga nasional.

Pada 1979 hingga 1985, MTQ Nasional berlangsung setiap dua tahun sekali.

kemudian kompetisi itu pernah berlangsung setiap tiga tahun, yakni pada tahun 1988 sampai 2003.

Sejak MTQN ke-21 pada 2006 Kendari hingga MTQN ke-28 pada 2020, ajang  nasional itu kembali terprogram setiap dua tahun.

Dengan penyelenggaraan MTQN Sumatera Barat tahun ini membuat Sumbar dua kali menggelar kompetisi tersebut.

Sebelumnya, kafilah Provinsi Sumatera Barat menjadi juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2020.

Dalam rangkaian acara penutupan MTQN 2020 Pada Jumat (20/11/2020), Sumbar menjadi yang terbaik.

Dan rangking 4-10 berturut-turut ada pada wakil kontingen dari Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Banten, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Continue Reading

TRENDING