Kemenkes Akan Pakai Data Dari KPU Untuk Penerima Vaksin
Connect with us

Nasional

Kemenkes Akan Pakai Data Dari KPU Untuk Penerima Vaksin

Published

on

Kemenkes-Akan-Pakai-Data-Dari-KPU-Untuk-Penerima-Vaksin

Gencil News – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mempercayai data terkait program vaksinasi Covid-19 milik Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinannya.

Budi menjelaskan, data yang dimaksud adalah tentang penerima program vaksinasi. Nantinya, untuk data penerima rencana vaksinasi, pihaknya akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun,” ujar Budi.

Pemerintah memiliki target sekitar 181,5 juta orang Indonesia yang akan divaksinasi Covid-19. Mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap selama 15 bulan.

Budi menuturkan, rencana vaksinasi Covid-19 menemui banyak kendala lain. Salah satunya tentang lokasi penyimpanan vaksin.

“Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya,” jelas Budi.

“Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic,” kata dia

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Ada 2 Hal Penting Untuk Bupati dan Wakil Bupati Yang Baru dilantik

Published

on

Ada 2 Hal Penting Untuk Bupati dan Wakil Bupati Yang Baru dilantik
Gubernur Kalbar melantik Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur Menyampaikan 2 pesan penting yaitu penanganan covid-19 dan karhulta

Gencil News – Pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kemarin, jumat (26/02/2021). Gubernur Kalbar menyampai dua hal penting kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pada saat menyampaikan kata sambutan, Gubernur Kalimantan Barat menyampai dua hal penting yang harus menjadi perhatian kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Pertama mengingatkan persoalan penanganan Covid-19

Gubernur meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati serius menangani persoalan covid-19 pada daerahnya masing-masing.

Dalam kesempatan ini Sutarmidj juga menyampaikan bahwa, selaku ketua Satgas Covid-19 Kalbar, bahwa ia akan tetap memberlakukan syarat masuk ke Kalbar lewat udara menggunakan tes Swab PCR, sedangkan laut menggunakan rapid tes antingen.

“Untuk masuk ke Kalbar, syarat utamanya adalah harus negatif, berdasar tes swab PCR. Walaupun Kemenhub pada 1 april akan menggunakan Genose sebagai syarat untuk berpergian. Tapi saya tidak akan menggunakan itu” jelas Gubernur

Kedua penanganan Karhutla

Sutarmidji juga mengingatkan kepada seluruh Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat mengatasi karhutla pada daerahnya masing-masing. Midji juga mempersilahkan kepada daerah, apabila memiliki solusi mengenai karhutla, jangan segan untuk memberikan solusi kepada Pemprov.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Martin Rantan dan Kabupaten Sanggau yang telah menetapkan status menjadi siaga Karhutla. Kenapa harus menetapkan status?, karena apabila ada dua daerah sudah menetapkan status, maka bantuan dari Nasional akan cepat. Misalnya penggunaan helikopter pemadam, bahkan sampai hujan buatan” jelas Midji.

“Semakin cepat, semakin bagus. Justru kalo kite dak tetapkan kite akan kewalahan. bisa dak tuh madamkan sendiri” jelas Gubernur

Selanjutnya Gubernur menekankan antara Pemkab dan Pemprov harus memiliki koordinasi yang baik.

“Saya minta ini jadi perhatian semua, pemerinntahan harus berkoordinasi dengan baik. saya sudah bace visi-misi seluruh bupati, pada prinsipnye saye setuju.  artinya bupati sudah paham dengan apa yang harus dlakukan” pungkas Gubenur Kalbar

Continue Reading

Nasional

Pemerintah akan Dapat Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Mandiri

Published

on

Pemerintah akan Dapat Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Mandiri
Sebuah kotak vaksin COVID-19 terlihat di sebuah pameran perusahaan farmasi China Sinopharm di Beijing, Sabtu, 5 September 2020. (Foto: AP)

GENCIL NEWS – Indonesia akan menerima setidaknya dua juta dosis vaksin virus corona yang diproduksi oleh Sinopharm China untuk digunakan dalam skema vaksinasi mandiri. Program ini akan dijalankan bersamaan dengan program inokulasi nasional.

Pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi 181,5 juta orang dalam waktu sekitar satu tahun dengan menggunakan vaksin yang dibuat oleh perusahaan seperti Sinovac Biotech, Novavax dan AstraZeneca.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (25/2), mengatakan vaksin China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) akan menjadi bagian dari vaksinasi skema swasta.

“Yang sudah fix adalah dua juta (dosis). Tiga juta harapan kami … kami akan memvaksinasi karyawan secara bertahap,” katanya dalam forum ekonomi.

Reuters melaporkan Kamis (25/2), rencana swasta tersebut didorong oleh para pelaku bisnis di Tanah Air sebagai cara bagi perusahaan untuk membeli vaksin dari pemerintah sehingga karyawan mereka dapat divaksinasi. Cara itu diyakini akan membantu menopang perekonomian negara yang terpukul akibat pandemi.

Rencananya swasta akan menggunakan vaksin alternatif dari yang saat ini digunakan dan pemerintah sedang menyiapkan regulasi.

Bambang Heriyanto, Sekretaris Perusahaan Bio Farma, mengatakan pembicaraan dengan Sinopharm masih berlangsung. Penggunaan vaksin tersebut, katanya, memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM dan Sinopharm tidak memberikan komentar.

Pada forum yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan lebih dari 6.600 perusahaan telah mendaftar untuk skema swasta. Skema tersebut dikritik oleh beberapa ahli kesehatan karena khawatir hal itu dapat membuat ketidakadilan dalam pembagian vaksin.

Afiliasi Sinopharm, Institut Produk Biologi Wuhan, Rabu (25/2), mengatakan vaksinnya memiliki tingkat kemanjuran 72,51 persen terhadap COVID-19, mengutip analisis sementara dari data uji klinis tahap akhir.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Targetkan 5 Juta Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021

Published

on

Jokowi Targetkan 5 Juta Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021
Presiden Jokowi saat acara vaksinasi salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

GENCIL NEWS – VOA – Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni mendatang. Dengan demikian pembelajaran tatap muka diharapkan bisa segera dimulai.

Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni. Kelompok tersebut menjadi prioritas program vaksinasi pemerintah agar pembelajaran tatap muka bisa segera dimulai.

“Tenaga pendidik, kependidikan guru ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan,” ungkap Jokowi saat meninjau saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dimulai hari ini, Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta.

Dalam peninjauan tersebut, Jokowi didampingi oleh Mendikbud Nadiem Makariem, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Setelah Jakarta, Presiden berharap semua guru dan tenaga pendidik di provinsi lain juga akan segera divaksinasi. Mengutip dari www.covid19.go.id, hingga Selasa (23/2) vaksinasi dosis pertama setidaknya telah diterima oleh 1,26 juta orang dan dosis kedua telah diterima oleh 789.966 orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia dapat rampung pada akhir 2021. ​

Vaksinasi pada Lansia

Selain tenaga pendidik, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas juga merupakan target prioritas pemerintah dalam program vaksinasi massal COVID-19 pada tahap ke-2 ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan hal ini dikarenakan tingginya angka kematian akibat virus corona pada lansia.

“Berdasarkan analisis data Satgas COVID-19, masyarakat lanjut usia di Indonesia sama dengan atau lebih dari 60 tahun ke atas memang hanya menyumbang 10,7 persen persen dari seluruh kasus positf. Namun yang perlu digarisbawahi adalah 48,3 persen dari kasus meninggal COVID-19 di Indonesia adalah dari masyarakat lansia,” ujarnya dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Selasa (23/2).

Angka kematian yang tinggi akibat COVID-19 pada lansia ini, kata Wiku, diakibatkan proses penuaan yang akhirnya membuat fungsi kekebalan tubuh manusia pun menurun. Infeksi COVID-19 pada lansia juga diperparah dengan adanya double burden, yakni penyakit penyerta atau komorbid, seperti penyakit jantung, penyakit pada saluran pernafasan, ataupun gangguan ginjal yang sering ditemukan pada lansia.

Vaksinasi pada lansia ini, dilakukan sebanyak dua dosis dengan selang waktu 28 hari dari dosis pertama. Lanjutnya, vaksinasi COVID-19 pada lansia tersebut telah dimulai di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, mengingat kontribusi kasus positif COVID-19 yang besar, dan kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin.

Untuk vaksinasi melalui fasilitas pemerintah, katanya, masyarakat dapat mengunjungi website kementerian Kesehatan, yaitu www.kemkes.go.id. Pada website tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lansia dengan sejumlah pertanyaan yang harus diisi sebagai syarat pendaftaran.

“Jika mengalami kesulitan harap masyarakat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT/RW setempat untuk mendaftarkan secara online,” jelasnya.

Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Nantinya, setelah mendaftar data peserta lansia akan masuk ke dinas kesehatan masing-masing provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi.

“Selanjutnya pilihan kedua adalah mekanisme melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organsiasi atau institusi yang bekerjasama dengan Kementerian kesehatan atau dinas kesehatan. adapaun contoh organisasi dan institusi yang dapat menyelenggarakan vaksinasi misalnya seperti organisasi untuk para pensiunan para ASN, Perpabri atau veteran republik Indonesia,” tuturnya.

Untuk mengantispasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di setiap pelaksanaan vaksinasi ,maka setiap dinas kesehatan kabupaten/kota harus menyediakan narahubung perwakilan dari tempat pengaduan baik bagi panitia penyelenggara ataupun pasien.

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING