Connect with us

Nasional

Kemenkeu Kaji Ulang Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru

Published

on

Kemenkeu Kaji Ulang Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru

Gencil News- Kemenkeu Kaji Ulang Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru. Sebelumnya, Pada Senin (14/9), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mengenakan tarif pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru, hingga Desember 2020. Inisiatif ini, kata Agus, dilakukan untuk mendongkrak penjualan produk otomotif.

Kemenkeu Kaji Ulang Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru. Sedangkan Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, juga hanya menjawab singkat perihal nasib usulan tersebut. ”Saya akan tanyakan dulu ke unit terkait (Direktorat Jenderal Pajak/DJP),” katanya singkat.

Kemenkeu, lanjutnya, juga akan mengkaji lebih dalam usulan dimaksud secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan. Yustinus menjelaskan, pada prinsipnya Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mendukung upaya penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Bagi sektor usaha, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk sisi supply dan demand telah digulirkan demi menopang daya beli masyarakat serta membantu keberlangsungan usaha di berbagai sektor, utamanya dari sisi keringanan arus kas,” tuturnya.

Mengenai tambahan dukungan terhadap sektor tertentu, kata Yustinus, Kemenkeu terbuka terhadap masukan dan usulan dari berbagai pihak. Termasuk dari para rekan K/L pembina sektor.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara kebanyakan pada Juli 2020 terjadi peningkatan hingga 100,3% secara bulanan menjadi 25.283 unit.

Pencapaian tersebut lebih tinggi dibanding realisasi saat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya. Adapun data penjualan mobil pada April sebanyak 7.868 unit dan Mei sejumlah 3.511 unit.

Meskipun Menperin sudah meminta otoritas fiskal mencabu PPnBM, namun Kemenkeu masih mengkaji usulan tersebut lewat Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Arif Yanuar mengatakan, pihaknya belum mendapatkan tindak lanjut BKF atas usulan Menperin.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

BMKG: Potensi Tsunami Bisa Terjadi di Banyak Wilayah Indonesia

Published

on

BMKG: Potensi Tsunami Bisa Terjadi di Banyak Wilayah Indonesia

Gencil News- BMKG: Potensi Tsunami Bisa Terjadi di Banyak Wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam keterangan Pers nya menyampaikan “Jadi ancaman tsunami tidak hanya di selatan Jawa. Di sepanjang jalur pertemuan lempeng, di mana itu ada sumber gempa dan itu di laut sumber gempanya dengan magnitude besar, ya itu bisa berpotensi tsunami,”

Mulai dari Laut Andaman di bagian Tenggara Pulau Sumatera, di Simeulue, Nias, Mentawai, Enggano hingga ke bagian selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara.

Daerah-daerah tersebut semuanya memiliki potensi sumber gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Potensi tsunami tersebut dapat diketahui melalui berbagai hasil riset terhadap temuan-temuan endapan tsunami di masa lampau.

Foto File: Laman BMKG.GO.ID

Terkait gempa-gempa besar yang dapat menimbulkan tsunami, ia mengatakan gempa-gempa tersebut memiliki periode kejadian hingga ratusan tahun dan potensi terulangnya bisa sangat besar dalam kurun waktu yang lama. “Tergantung perulangan sebelumnya, tahun berapa pernah terjadi dan kapan akan terjadi berikutnya,” ujar Rahmat.

Kemudian, terkait dengan riset dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebutkan kemungkinan potensi tsunami hingga 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur, Rahmat Triyono mengapresiasi hasil riset itu karena dapat mengingatkan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman sehingga masyarakat bisa melakukan upaya antisipasi lebih baik.

“Kita apresiasi, karena itu artinya juga memberikan edukasi ke masyarakat kita semua, mengingatkan di sana ada ancaman gempa bumi yang berpotensi tsunami. Apalagi didukung data-data yang valid dan juga menggunakan data-data BMKG,” kata dia.

Ia mengatakan ancaman tsunami tersebut bisa saja terjadi. Tetapi ia mengatakan prediksi tersebut merupakan prediksi dengan skala skenario terburuk.

“Artinya bahwa itu bisa terjadi. Cuma memang itu adalah skala worst case. Jadi skenario terburuk. Belum tentu itu terjadi dengan magnitudo itu,” ujar nya.

Tetapi dalam setiap upaya mitigasi bencana, prediksi magnitudo besar atau prediksi dengan skenario terburuk merupakan skenario terbaik dalam upaya mitigasi, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan matang untuk mengatasi ancaman terburuk itu.

“Artinya skenario terburuk adalah menjadi sebuah skenario terbaik dalam upaya mitigasi. Misalnya dalam hal ini skenario terburuknya (magnitudo) 9,1 dengan ketinggian katakan 20 meter. Jadi kita menyiapkan semua infrastrukturnya ya untuk ketinggian 20 meter. Jangan sampai yang disiapkan itu 10 meter, padahal skenario terburuknya 20 meter. Ya itu percuma,” kata Rahmat.

Continue Reading

Nasional

Laporan Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Sebesar Rp 21,1 miliar

Published

on

Laporan Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Sebesar Rp 21,1 miliar

Gencil News- Laporan Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Sebesar Rp 21,1 miliar. Berdasarkan dari laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memiliki harta kekayaan sebesar Rp 21,1 miliar. Sebagai calon kepala daerah, mereka wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Masih dari laporan LHKPN tersebut di paparkan Hartanya berasal dari properti berupa tanah dan bangunan, sebesar Rp 13.400.000.000. Dalam laporan tersebut, tercatat ia memiliki lima bidang tanah di Jawa Tengah. Tiga bidang tanah di Surakarta dan dua lainnya di Sragen.

Foto File : Gibran Dalam Acara Opening Markobar

Adapun harta kekayaan Gibran di bidang alat transportasi dan mesin mencapai Rp 682.000.000. Terdiri dari dua Toyota Avanza (2016 dan 2012), Isuzu Panther (2012), Daihatsu Grand Max (2015), dan Mitsubishi Pajero Sport (2016).

Ia mempunyai harta senilai Rp 5.5 miliar. Namun dalam laporan tersebut, tak dijelaskan secara detail harta lainnya tersebut. Harta berupa kas dan setara kasnya mencapai Rp 2.154.396.134

Serta, tiga sepeda motor, yaitu Honda Scoopy (2015), Honda CB-125 (1974), dan Royal Enfield (2017). Sedangkan, kekayaan di bidang harta bergerak lainnya sebesar Rp 260.000.000.

Gibran menyatakan, selama masa kampanye nanti timnya akan lebih banyak menggunakan metode daring. Segala sarana prasarana pendukung kampanye daring telah dipersiapkan timnya.

“Tujuannya blusukan online biar tidak berkerumun. Kami tidak mengumpulkan massa. Sudah disiapkan semua sama tim pemenangan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Persiapan Rencana Hotel Isolasi OTG di Jakarta

Published

on

Persiapan Rencana Hotel Isolasi OTG di Jakarta

Gencil News- Persiapan Rencana Hotel Isolasi OTG di Jakarta. Dari Jakarta dikabarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan asosiasi hotel terkait isolasi mandiri untuk pasien dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) covid-19. Namun, biaya hotel tersebut tidak gratis.

Proses persiapan untuk hotel tersebut sedang berjalan. Penyediaan tipe hotel ini untuk membantu menumbuhkan ekonomi sektor hotel dan mempermudah warga dalam melakukan isolasi.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan tipe hotel berbayar ini berbeda dengan yang disediakan Pemprov DKI secara gratis. Masyarakat bisa memilih sendiri hotel yang akan digunakan sebagai tempat isolasi mandiri.

dilansir dari medcom.id Pemprov DKI sedang berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk perbekalan selama menjadi tempat isolasi mandiri pasien OTG covid-19. Ada beberapa pilihan hotel yang disiapkan untuk menjadi lokasi isolasi.
 
Pemerintah pusat menyebut sudah ada 30 hotel di Jakarta yang sudah diajak bekerja sama untuk menjadi tempat isolasi bagi pasien OTG atau tempat menginap bagi tenaga medis/dokter.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Standard Operating Procedure (Flowchart) mengenai mekanisme pelaksanaan terkait bagaimana prosedur masyarakat yang positif terinfeksi covid-19 tanpa gejala bisa check-in di hotel.
 
“Pemilihan hotel yang kami siapkan berdasarkan masukan dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Selain usulan PHRI tersebut, bagi hotel yang sudah siap silakan kirim pengajuan ke Kemenparekraf untuk selanjutnya ditinjau oleh Kemenkes,” tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, dalam siaran resmi, Rabu, 23 September 2020.

Sementara Dilansir dari kompas.com – Sebanyak 27 hotel yang seluruhnya merupakan anggota PHRI itu menyediakan 3.700 kamar. Jumlah itu melebihi permintaan pemerintah yang sebelumnya menginginkan sekitar 3.000 kamar.

Berikut daftar 27 hotel tersebut yang dijadikan tempat isolasi mandiri:

Jakarta Timur :

  • Max One Pemuda
  • Ibis Cawang
  • Hotel Teras Kita Jakarta
  • Balairung Hotel

Jakarta Pusat :

  • Max One Sabang
  • Oria hotel
  • Red Planet Jakarta
  • Losari Hotel
  • Nite And Day Jakarta
  • Maxone Kramat Jakarta
  • Yello Hotel Harmoni Jakarta
  • Paragon Wahid Hasyim
  • U Stay Mangga Besar
  • Oasis Amir Hotel
  • Triniti Hotel

Jakarta Utara :

  • POP Hotel Kelapa Gading
  • Zia Sanno Pluit Jakarta

Jakarta Barat :

  • Maxone Signature Glodok Jakarta
  • Royal Palm Cengkareng
  • Nite And Day Jakarta
  • Hotel Augusta
  • Fave Hotel LTC Glodok

Jakarta Selatan :

  • Pomelotel Jakarta
  • Popi Hotel Tebet Jakarta
  • Sofyan Hotel
  • Hotel Kuretakeso Kemang
  • GP Mega Kuningan

Continue Reading

TRENDING