Kemenkominfo Rencana Bentuk Komite Etika Berinternet
Connect with us

Nasional

Kemenkominfo Rencana Bentuk Komite Etika Berinternet

Published

on

Kemenkominfo Rencana Bentuk Komite Etika Berinternet
Kemenkominfo mengumumkan rencana pembentukan komite etika berinternet, Jumat (26/2) yang bertujuan untuk mendorong penataan di ruang digital yang lebih sehat. (Foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hari Jumat (26/2) mengumumkan rencana pembentukan komite etika berinternet yang bertujuan untuk mendorong penataan di ruang digital yang lebih sehat. Sebelumnya juga marak diskursus pembentukan virtual police untuk mengawasi perilaku netizen di dunia maya.

Dalam konferensi pers virtual, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan pembentukan komite itu merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo 15 Februari lalu agar dunia maya Indonesia menjadi lebih “bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, bertata krama, produktif dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.”

Johnny G. Plate juga menyebut hasil survei digital Microsoft yang menilai netizen Indonesia memiliki tingkat keberadaban (civility) yang rendah. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia ada di peringkat 29 atau yang terburuk di Asia Tenggara.

Tingkat keberadaban netizen ini diukur dari persepsi netizen terhadap risiko yang mereka dapatkan di dunia maya, misalnya dari penyebarluasan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBTQ dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

Monetisasi Platform Media Sosial

Diwawancarai melalui telepon Jumat malam (26/2), pakar komunikasi dan digital media di Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan mengatakan memahami rencana pembentukan komite etika berinternet ini karena “media digital, khususnya media sosial, hari-hari ini semakin tidak nyaman untuk berelasi atau menjadi bagian dari medium komunikasi.

Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)
Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)

Media sosial yang pada awalnya dirilis untuk memudahkan berkomunikasi, mencari informasi dan berbisnis misalnya, kini semakin lama lebih menonjolkan aspek bisnisnya. Misalnya saja YouTube yang kini mendorong pengguna untuk memiliki subscriber yang banyak atau Twitter, Facebook, Instagram yang mendorong pengguna memiliki followers-nya sebanyak-banyaknya, yang kemudian akan menarik pemasang iklan dan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik akun dan pengembang platform.

Platform media sosial ini lebih menonjolkan dimensi ekonomi sehingga berlomba-lomba menjadikan wahananya menjadi tempat menghasilkan uang, dan kadang-kadang dalam perlombaan itu terjadi kompetisi yang tidak sehat dan persoalan etika serta kenyamanan pengguna dilupakan.”

Penetrasi Internet Tinggi, Etika Tak Dijaga

Survei Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia tahun 2020 menunjukkan ada 196,7 juta orang di Indonesia yang menggunakan internet, atau berarti 73,7 persen dari total penduduk. Angka ini naik 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar menggunakan internet untuk berselancar di media sosial dan berkomunikasi.

Namun sebagaimana Menkominfo Johnny G. Plate, “sayangnya penggunaan ruang digital yang sedemikian masif, belum diikuti dengan perilaku pemanfaatan ruang digital yang beretika.”

Itulah sebabnya pembentukan komite etika berinternet dinilai perlu. Komite ini, menurut Johnny G. Plate, akan memiliki dua tugas utama yaitu “merumuskan panduan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial, yang berlandaskan pada asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, dan penghormatan atas privasi individu lain dan data pribadi individu lain;” dan mendorong pelaksanaannya bersama seluruh pihak.

Pemerintah Diminta Juga Atur Perusahaan Medsos

Firman Kurniawan memuji langkah cepat ini, tetapi menilai pedoman seharusnya tidak saja dibuat untuk memagari netizen atau pengguna internet, khususnya media sosial, tetapi juga perusahaan teknologi raksasa dan pemilik platform media sosial.

“Kalau menurut saya, perusahaan teknologi raksasa dan pengembang platform, sebut saja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan bahkan yang terbaru Clubhouse, harus juga dikenai aturan negara. Misalnya Facebook, yang sekarang tidak ada bedanya dengan stasiun televisi kita (RCTI, SCTV, Metro dll) yang diikat oleh aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Atau medium film-film kita yang diikat oleh Lembaga Sensor Film, dan seterusnya. Jadi setiap medium itu ada pengawas dan aturannya, baik untuk urusan konten, maupun monetisasinya,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini seperti terjadi “kegagapan” di pihak otorita berwenang menghadapi perkembangan platform media sosial yang luar biasa cepatnya. Walhasil yang banyak disasar, menurut Firman, adalah para pengguna. “UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE itu menyasar publik, tetapi bagaimana dengan penyelenggara platformnya?.”

Merujuk beberapa kejadian yang berkelindan dengan peran platform media sosial, seperti kerusuhan di gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu atau berita hoaks soal kecurangan pemilu di beberapa negara, Firman mengatakan platform media sosial sebagai perangkat, tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.

Menurut Firman, ada aspek struktural yang melekat pada platform, yang ketika digunakan seoptimal mungkin, kadang-kadang ada penyimpangan atau distorsi.

“Ketika platform mencatat aktivitas kita, disebut sebagai digital path dan mengumpulkan datanya sebagai algoritma, yang kemudian digunakan untuk mem-profiling perilaku orang. Perangkat ini digunakan untuk dalam tanda kutip ‘memanipulasi pengguna platform yang bersangkutan agar berperilaku yang menguntungkan pengembang platform, dalam arti meraih iklan’,” jelasnya.

“Soal apakah cara itu beretika atau tidak, tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang bisa memonetisasi dan menguntungkan pengembang platform, itu saja. Nah giliran kita menagih tanggung jawab para pengembang platform ini,” jelasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran

Published

on

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran
Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran (Foto : Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat UU Ciptaker)

Gencil News- Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah keluarkan Surat Edaran.

Surat edaran tersebut ialah berupa imbauan kepada Karyawan Swasta dan TKI agar tidak mudik saat lebaran tahun 2021.

Imbauan tersebut Menteri Ketenagakerjaan sampaikan dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021

SE tersebut ialah tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya Surat edaran tersebut juga sudah terbit pertanggal 16 April 2021.

Dalam keterangan resminya, Menaker menyampaikan “Mengimbau kepada pekerja atau buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021,”

Surat Edaran ini lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Selanjutnya, kegiatan mudik bisa terjadi jika karyawan tersebut mengalami kondisi darurat.

Seperti adanya keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil harus ada pendampingan satu orang anggota keluarga.

Dan bilamana ada kepentingan persalinan dengan pendampingan maksimal dua orang.

Pekerja yang mengalami kondisi darurat harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Pekerja swasta juga harus memiliki surat izin tertulis dari perusahaan lengkap tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Untuk Tenaga Kerja Indonesia harus melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan.

Atau pejabat dinas luar negeri yang Kepala Perwakilan Republik Indonesia tunjuk dan melampirkan juga tanda tangan basah atau elektronik dari para pejabat tersebut.

Continue Reading

Kota Pontianak

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Published

on

By

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Gencil News – Wako Edi Kamtono mengajak kepada masyarakat yang memiliki rezeki yang lebih, untuk belanja takjil. Wako Edi ajak belanja takjil adalah sebagai bentuk kampanye Wako untuk mendorong perekonomian rakyat agar lebih baik.

 Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanfaatkan waktu luang setiap sore menjelang berbuka puasa untuk berburu takjil.

Aksi berburu takjil yang dilakukannya ini dengan memborong kue-kue yang dijual pedagang juadah. Takjil yang diborongnya tidak hanya untuk dirinya sekeluarga, tetapi juga dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Edi mengajak masyarakat untuk membeli takjil yang dijual oleh para pedagang juadah. Ia berharap dengan banyaknya masyarakat yang membeli kue-kue yang dijual oleh para pedagang kecil, bisa membangkitkan semangat mereka untuk berjualan takjil demi meningkatkan pendapatan mereka.

“Para pedagang kecil seperti penjual takjil ini perlu kita support, caranya dengan membeli dagangan mereka,” ujarnya, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, hampir sebagian besar masyarakat merasakan dampak pandemi Covid-19. Tak terkecuali para pedagang kecil yang berjualan kue.

Betapa tidak, pendapatan mereka drastis menurun akibat daya beli masyarakat yang kian merosot. Oleh sebab itulah, ia mengajak masyarakat yang mempunyai rejeki lebih untuk membeli takjil lebih banyak, kemudian takjil-takjil tersebut bisa dibagikan ke masjid-masjid atau orang-orang yang ditemui.

Namun bila tidak, cukup membeli untuk kebutuhan sekeluarga. “Insha Allah para pedagang takjil merasa terbantukan dengan kita membeli dagangan mereka,” ucapnya.

Continue Reading

Nasional

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum

Published

on

By

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum
Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-300, mirip dengan Boeing 737-500 SJY182 yang kehilangan kontak dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak pada 9 Januari. 2021. (Foto: AFP/Adek Berry)

Gencil News – Perusahaan Boeing menghadapi tuntutan hukum di Seattle terkait dugaan tidak berfungsinya sistem autothrottle pada pesawat tua Sriwijaya Air yang jatuh pada Januari di Laut Jawa. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 62 orang.

Associated Press mengutip The Seattle Times melaporkan bahwa gugatan tersebut diajukan pada Kamis (15/4) di Pengadilan Tinggi King County atas nama 16 keluarga korban kecelakaan. Dalam gugatan tersebut disebutkan insiden pada Boeing 737 sebelumnya yang melibatkan kegagalan fungsi sistem autothrottle seharusnya mendorong Boeing mendesain ulang sistem tersebut.

Autothrottle adalah sistem pengaturan daya yang digunakan pilot dalam mengemudikan pesawat.

Boeing dalam sebuah pernyataan menyampaikan simpati kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan 9 Januari itu, tetapi menambahkan bahwa “tidak pantas untuk berkomentar sementara para ahli teknis kami terus membantu penyelidikan, atau pada proses pengadilan yang tertunda.”

Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737 yang jatuh tersebut tidak digunakan selama sembilan bulan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19 telah memangkas perjalanan lewat udara. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan sertifikat kelaikan udara baru untuk pesawat tersebut pada bulan Desember yang memungkinkannya terbang lagi.

Menurut laporan awal kecelakaan Penerbangan SJ182 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), catatan pemeliharaan menunjukkan bahwa pilot berulang kali melaporkan masalah pada autothrottle pada hari-hari sebelum terjadinya penerbangan fatal itu. Para teknisi juga telah mencoba memperbaiki masalah dengan membersihkan sakelar dan konektor.

Pesawat itu menukik ke laut dekat rangkaian Pulau Seribu ketika hujan deras tak lama setelah lepas landas dari Jakarta.

Sriwijaya Air hanya tercatat pernah mengalami insiden keselamatan kecil sebelumnya, meskipun seorang petani tewas pada tahun 2008 ketika sebuah pesawat keluar dari landasan pacu saat mendarat karena masalah hidrolik. 

Continue Reading

Nasional

Siklon Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Siaga, Kalbar?

Published

on

Siklon Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Siaga, Kalbar?

Gencil News – Siklon Surigae meningkat dalam waktu 24 Jam ke depan. Siklon Surigae diperkirakan mengalami kenaikan intensitas dalam 24 jam ke depan dan terus bergerak mengarah ke barat laut. Sembilan provinsi diminta meningkatkan kesiapsiagaan.

Berikut sembilan provinsi diminta siaga: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Siklon tropis Surigae cenderung bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Namun keberadaannya tetap memberikan dampak tidak langsung bagi sejumlah provinsi di Tanah Air, demikian analisis BMKG.

“Menurut prediksi BMKG hingga Sabtu (17/4) pukul 19.00 WIB, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudra Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara, atau pada 11,7 LU dan 129,7 BT, atau sekitar 1.040 kilometer sebelah utara timur laut Tahuna,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).

Diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 kilometer per jam dengan kekuatan 95 knots atau 185 kilometer per jam dengan tekanan 935 hPa.

Dia mengatakan akibat adanya pergerakan dan fenomena siklon tropis tersebut, BMKG memprediksi dampaknya dapat berupa potensi hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di sembilan wilayah.

gelombang air laut setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung-Likupang, Laut Maluku, perairan selatan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan perairan Biak hingga Jayapura.

Selanjutnya, gelombang air laut dengan ketinggian rata-rata 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaud dan perairan utara Halmahera.

Adapun gelombang air laut setinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat.

“Sehubungan dengan adanya perkembangan informasi mengenai siklon tropis Surigae tersebut, BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menginstruksikan kepada pemangku kebijakan di kabupaten/kota di wilayah masing-masing agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis tersebut,” kata Raditya.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

TRENDING