Keselamatan Penerbangan Indonesia Kembali Disorot
Connect with us

Nasional

Keselamatan Penerbangan Indonesia Kembali Disorot

Published

on

Keselamatan Penerbangan Indonesia Kembali Disorot
Tim SAR meletakkan kantong jenazah berisi jenazah yang ditemukan dari lokasi jatuhnya penerbangan Sriwijaya Air SJ182 di Jakarta pada 10 Januari 2021. (Foto: AFP)

Gencil News – VOA – Catatan keselamatan penerbangan di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah kecelakaan maskapai Sriwijaya Air yang membawa 62 orang jatuh ke Kepulauan Seribu beberapa menit setelah lepas landas pada Sabtu (9/1).

Peristiwa nahas itu menandai kecelakaan maskapai penerbangan besar ketiga di negara ini dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Menurut data Aviation Safety Network sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (10/1), sebelum musibah tersebut, setidaknya terdapat 697 kematian akibat kecelakaan udara, termasuk di antaranya pesawat militer dan jet pribadi, dalam satu dekade terakhir.

Hal tersebut membuat Indonesia “dinobatkan” sebagai negara yang paling berbahaya untuk urusan penerbangan. Bahkan, Rusia, Iran dan Pakistan, masih berada di bawah urutan Indonesia.

Sebelum terjadinya musibah Sriwijaya SJ 182 yang menggunakan pesawat Boeing Co seri 737-500, dua kecelakaan pesawat yang fatal juga terjadi di tanah air, yaitu Lion Air 737 MAX pada Oktober 2018 dan juga AirAsia Indonesia Airbus SE A320 pada Desember 2014.

Uni Eropa pernah melarang penerbangan seluruh maskapai Indonesia pada 2007-2018 akibat serangkaian kecelakaan dan juga adanya laporan pengawasan dan pemeliharaan yang memburuk. Bahkan Amerika Serikat menurunkan rating evaluasi keselamatan Indonesia ke kategori 2 antara tahun 2007 dan 2016, yang berarti sistem peraturannya dianggap tidak memadai.

Namun, catatan keselamatan udara Indonesia membaik dalam beberapa tahun terakhir dan akhirnya menerima catatan evaluasi yang baik dari badan penerbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018. Para pakar menilai, budaya keselamatan di negara ini harus berjuang dalam melawan pola pikir bahwa beberapa kecelakaan memang tidak bisa dihindarkan.

“Kecelakaan hari Sabtu tidak ada hubungannya dengan MAX, tetapi Boeing sebaiknya memandu Indonesia untuk memulihkan kepercayaan pada industri penerbangannya,” kata Shukor Yusof, kepala konsultan penerbangan yang berbasis di Malaysia Endau Analytics.

Menurut situs pelacakan FlightRadar24, Sriwijaya lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, naik ke ketinggian 10.900 kaki dalam waktu empat menit tetapi kemudian mulai turun tajam dan tak terdeteksi 21 detik kemudian.

Pakar investigasi kecelakaan udara yang berbasis di Australia, Geoff Dell, mengatakan penyelidik akan melihat berbagai faktor mengenai kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut. Faktor-faktor itu termasuk kegagalan mekanis, tindakan pilot, catatan perawatan, kondisi cuaca, dan apakah ada gangguan yang melanggar hukum dengan pesawat. Sebagian besar kecelakaan udara disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang perlu waktu berbulan-bulan untuk dideteksi.

Awak kapal memeriksa tas berisi jenazah yang diyakini korban Penerbangan AirAsia 8501 di geladak kapal TNI AL KRI Banda Aceh, di Laut Jawa, Jumat 23 Januari 2015. (Foto: AP)
Awak kapal memeriksa tas berisi jenazah yang diyakini korban Penerbangan AirAsia 8501 di geladak kapal TNI AL KRI Banda Aceh, di Laut Jawa, Jumat 23 Januari 2015. (Foto: AP)

Evaluasi Berbagai Faktor

Catatan operasi Sriwijaya juga akan diawasi.

“Catatan keselamatannya beragam,” kata Greg Waldron, editor pelaksana Asia di publikasi industri FlightGlobal. Dia mengatakan maskapai tersebut telah mempensiunkan tiga Boeing 737 antara 2008 dan 2012 karena pendaratan yang buruk yang mengakibatkan runway overruns, dengan kecelakaan tahun 2008 yang mengakibatkan satu kematian dan 14 cedera.

Sriwijaya pada akhir 2019 mengakhiri kemitraannya selama setahun dengan Garuda Indonesia dan telah beroperasi secara independen.

Tepat sebelum pakta berakhir, lebih dari separuh armada Sriwijaya dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena masalah kelaikan udara, menurut laporan media pada saat itu.

Para petugas tim SAR memperhatikan peta lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di posko di Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)
Para petugas tim SAR memperhatikan peta lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di posko di Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

Sriwijaya tidak segera menanggapi permintaan komentar, meskipun CEO maskapai mengatakan, Sabtu (9/1), pesawat yang jatuh dalam kondisi baik.

Seperti maskapai Indonesia lainnya, Sriwijaya memangkas jadwal penerbangannya selama pandemi Covid-19. Hal ini, menurut para pakar, juga akan diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan.

“Tantangan yang dihadapi pandemi berdampak pada keselamatan penerbangan,” kata Chappy Hakim, analis penerbangan Indonesia dan mantan pejabat Angkatan Udara. “Misalnya, pilot/teknisi dikurangi, gaji tidak dibayar penuh, pesawat di-grounded.” 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Pemerintah Segera Luncurkan Kartu Prakerja Calon Pengantin 2021

Published

on

By

Pemerintah Segera Luncurkan Kartu Prakerja Calon Pengantin 2021
Pemerintah luncurkan program kartu prakerja calon pengantin

Gencil News – Pemerintah segera merealisasikan peluncuran program Kartu Prakerja Calon Pengantin sebagai salah satu program pengentasan kemisikinan pada tahun 2021. Jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa bantuan tersebut agar tidak lahir keluarga miskin baru.

“Harapannya setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik sehingga tak lahir keluarga miskin baru,” katanya,Jumat (05/03/2021) Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa program ini hanya merupakan bantuan. Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.

“Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya,” ujar LaNyalla.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini dpat menjadi bekal bagi penerima Kartu Prakerja, calon pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Senator Dapil Jawa Timur itu juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius.

“Kita pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin. Sekarang sepertinya program tersebut menguap begitu saja. Apakah masih berjalan atau tidak, tak pernah terdengar lagi,” tuturnya.

Ia pun berharap program tersebut dapat aktif kembali sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan keluarga baru yang bebas dari kemiskinan.

Sebagaimana upaya pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Continue Reading

Nasional

KLHK Klaim Angka Deforestasi RI Turun 75% pada 2020

Published

on

KLHK Klaim Angka Deforestasi RI Turun 75% pada 2020
Asap menutupi hutan saat kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah, 30 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Gencil News – VOA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan Indonesia berhasil menekan laju angka deforestasi hingga 75 persen pada 2020. Keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya dalam mengendalikan kebakaran hutan secara lebih efektif dan membatasi pembukaan hutan. Indonesia dikenal sebagai kawasan hutan hujan terbesar ketiga di dunia.

Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace skeptis dengan pernyataan tersebut. Mereka mengatakan laju deforestasi kemungkinan besar turun pada 2020 karena perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi virus corona serta cuaca basah yang tidak biasa.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman kepada wartawan pada hari Rabu (3/3) mengatakan angka deforestasi pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 115.500 hektare, turun dari sekitar 462.500 hektare pada tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilakukan KLHK telah membuahkan hasil yang signifikan, kata Ruandha, mengutip kebijakan seperti moratorium pembukaan hutan primer dan perbaikan pengelolaan kebakaran hutan, termasuk hujan buatan.

Indonesia rentan terhadap kebakaran hutan tahunan yang menurut pemerintah sering kali disengaja oleh petani sebagai metode pembersihan lahan yang murah meskipun api dapat menyebar secara tidak terkendali, terutama pada musim kemarau.

Greenpeace mempertanyakan pandangan KLHK tentang faktor-faktor yang telah mengurangi deforestasi.

“Untuk mengklaim bahwa pengendalian kebakaran hutan, reformasi agraria dan penegakan hukum di sektor kehutanan adalah kontributor utama, saya kira masih terlalu dini,” kata Direktur Greenpeace Indonesia Leonardo Simanjuntak kepada Reuters.

Greenpeace mengatakan penegakan hukum untuk menindak pelaku kebakaran hutan juga kurang.

“Saya pikir 115.500 hektare, dua kali luas Jakarta, masih cukup besar mengingat hal itu (terjadi) selama pandemi saat pemerintah menyuruh orang-orang untuk tinggal di rumah,” kata juru kampanye Greenpeace, Kiki Taufik, merujuk pada angka deforestasi KLHK tahun 2020.

Bank Dunia mengatakan kebakaran pada 2019 menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi setidaknya $5,2 miliar atau Rp 72,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Pengendalian deforestasi adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam kesepakatan iklim Paris untuk memerangi perubahan iklim. Pemerintah bertujuan untuk membatasi deforestasi antara 325 ribu dan 450 ribu hektare per tahun untuk menghindari kerusakan serius pada pembangunan ekonomi. 

Continue Reading

Nasional

Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia

Published

on

Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia
Presiden Joko Widodo memimpin rapat di Istana Negara, Jakarta (foto: dok./Biro Setpres)

Gencil News – VOA – Pemerintah akan memaksimalkan mitigasi bencana serta aspek pencegahan untuk meminimalisir jatuhnya korban, apabila terjadi bencana alam dan non alam.

Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi bencana. Presiden Joko Widodo mengungkapkan laporan itu dalam Rakornas BNPB di Istana Negara hari Rabu (3/3).

“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 (negara) paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.

Dijelaskannya, Indonesia menduduki ranking tertinggi baik untuk rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Jumlah penduduk yang besar membuat bencana itu berisiko menimbulkan banyak korban.

Warga menyaksikan Gunung Sinabung memuntahkan abu vulkanik saat meletus di Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: Ilustrasi/AP).
Warga menyaksikan Gunung Sinabung memuntahkan abu vulkanik saat meletus di Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: Ilustrasi/AP).

Untuk mengurangi risiko tersebut, Presiden mendorong upaya mencegah terjadinya bencana dan mitigasi.

“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2020, setiap kota sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024. Presiden berharap, rancangan tersebut bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan juga mitigasi bencana yang terintegrasi.

“Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontijensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” tegasnya.

Ribuan Bencana Alam Terjadi Dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan dari Februari 2020 hingga Februari 2021 telah terjadi 3.253 kejadian bencana di Indonesia.

“Ini artinya setiap hari ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi apakah itu gempa tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung,” ungkap Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo

Lanjutnya, kejadian bencana ini selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa. Berdasarkan laporan dari Kementerian keuangan, ujar Doni, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana rata-rata berkisar Rp22,8 triliun per tahunnya.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir tercatat sebanyak rata-rata 1.183 jiwa meninggal dunia akibat terjadinya bencana tersebut.

Doni menjelaskan berbagai mitigasi bencana serta aspek pencegahan terus dilakukan. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan juga media.

“Indonesia membuktikan bahwa pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan, masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19 tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

Doni yakin kolaborasi pentahelix ini akan membuat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 dan mendorong upaya pemulihan ekonomi. 

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING